DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 16 BAB dan 45 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Tujuan, dan Arah Kebijakan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin, BAB V Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten, BAB VI Tahap Penanggulangan Kemiskinan, BAB VII Pemutakhiran Data Kemiskinan, BAB VIII Strategi Penanggulangan Kemiskinan, BAB IX Program Penanggulangan Kemiskinan, BAB X Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, BAB XI Pengawasan Monitor dan Evaluasi, BAB XII Peran Serta dan Pengaduan Masyarakat, BAB XIII Pembiayaan, BAB XIV Larangan, BAB XV Ketentuan Pidana, XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi- periode sehingga penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan pnns1p kesetaraan dan nondiskriminasi;
c.bahwar
c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien di Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
d.bahwa melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong yang menangani penanggulangan kemiskinan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3.Undang-Undang. -r'
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang..1·
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6845);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan.J .
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
18.Peraturan. j '
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
21.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
22.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
23.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 129); 24 . Qanun ..
24.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA Dan BUPATI PIDIE JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan QANUN TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 3 . Fakir adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki sedikit kecukupan tapi kurang dari pada setengah dari kebutuhan hidupnya. 4 . Miskin adalah kondisi dimana seseorang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
6.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7.Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
8.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
9.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
10.Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
12.Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal Bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.
13.Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
14.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
15.Tim.-:.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Gampong yang selanjutnya disebut TKPK Gampong adalah forum lintas pelaku di Gampong yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Gampong.
18.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPKD Kabupaten adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan se bagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

a.keislaman;
b.kesetiakawanan;
c.keadilan;
d.non diskriminasi;
e.kesejahteraan;
f.kemanusiaan;
g.kemandirian;
h.kemanfaatan;
1. 1.partisi pasi; J. pemberdayaan;
k.berkelanjutan; I. keterpaduan. -r •
1. 1.keterpaduan;
m.keterbukaan; n . kesetaraan gender;
o.aksesibilitas;
p.akuntabilitas;dan
q.profesionalitas.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan:

a.melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
b.mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c.memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d . meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan;dan
e.mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Pasal 4

(1)Arah kebijakan berpedoman pada Kabupaten. penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(2)Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.integrasi perencanaan; b . integrasi penganggaran;
2. c.penguatan kelembagaan;dan
3. d.penguatan monitoring dan evaluasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi : a . Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin;

b.tanggung.. f'
b.Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
c.Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
d.Pemutakhiran Data Kemiskinan; e . Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
f.Program Penanggulangan Kemiskinan;
g.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
h.Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
1. 1.Peran Serta dan Pengaduan Masyarakat;
j.Pembiayaan;
k.Larangan;
1. 1.Ketentuan Pidana;dan
m.Ketentuan Penutup.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN

Pasal 6

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
e.mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi dasar layak berkelanjutan;
f.mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
g.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakteristik budayanya;
h.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dalam membangun mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;dan
1. 1.memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 7

Setiap penduduk miskin bertanggungjawab untuk :

a.menjaga.-r 1
a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
d.berusaha dan bekerja sesuru dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi; dan
e.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan. BABV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab:
1. a.menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. c.menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan ;
4. d.merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
5. e.melaksakan kegiatan lainnya yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
(3)Pemerintah Kabupaten mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
(4)Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

BAB VI

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, Badan Usaha dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010