Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:
1.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3 . Fakir adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki sedikit kecukupan tapi kurang dari pada setengah dari kebutuhan hidupnya. 4 . Miskin adalah kondisi dimana seseorang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
6.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7.Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
8.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
9.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
10.Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
12.Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal Bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.
13.Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
14.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
15.Tim.-:.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Gampong yang selanjutnya disebut TKPK Gampong adalah forum lintas pelaku di Gampong yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Gampong.
18.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPKD Kabupaten adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan se bagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN