DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Penempatan Uang Daerah, BAB IV Mekanisme penempatan Uang Daerah, BAB V Pencairan, BAB VI Pelaporan, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) P eraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang N egara/D aerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, B endahara Umum Daerah dapat m enem patkan uang daerah pada rekening bank yang m enghasilkan B unga/j asa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
c.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Pemerintah K abupaten Pidie perlu m engarahkan penem patan d an a dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Umum.
d.bahw a berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a, h u ru f b dan h u ru f c perlu m enetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penem patan Uang Daerah dalam B entuk Deposito pada Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) T ahun 1956 tentang Pem bentukan Daerah Otonom K abupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sum atera U tara (Lembaran Negara Republik Indonesia tah u n 1956 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1992 Nomor 31, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 T ahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 44 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 172, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 5, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan A ntara Pemerintah P usat dan Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2006 tentang Pem erintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); d
11.Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 a h u n 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang D ana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 138, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaim ana telah diubah dengan P eraturan Pemerintah Nomor 65 T ahun 2010 tentang Perubahan Atas P eraturan Pemerintah Nomor 56 T ahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2010 Nomor 110, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2006 Nomor 25, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 T ahun 2007 tentang Pengelolaan Uang N egara/D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 83, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 60 T ahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pem erintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang S tandar A kuntansi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2010 Nomor 123, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaim ana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); A
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 T ahun 2013 tentang Penerapan Standar A kuntansi Pem erintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : M enetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2.Pem erintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai u n su r penyelenggara pem erintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pidie.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan D aerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah S atuan keija Pengelola Keuangan Daerah yang m elaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala S atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang m em punyai tugas m elaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai B endahara Umum Daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai B endahara Umum Daerah.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tem pat penyim panan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n tu k m enam pung seluruh penerim aan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada B ank yang ditetapkan.
9.Bank adalah badan u sa h a yang m enghim pun d an a dari m asyarakat dalam bentuk sim panan dan m enyalurkannya kepada m asyarakat dalam bentuk kredit d a n /a ta u bentuk- bentuk lainnya dalam rangka m eningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10.Bank Umum adalah bank yang m elaksanakan kegiatan u sa h a secara konvensional d a n /a ta u berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya m emberikan ja sa dalam lalu lintas pem bayaran.
11.Likuiditas Keuangan Daerah adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin d a n /a ta u keperluan mendesak.
12.Deposito adalah sim panan yang penarikannya hanya dilakukan pada w aktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
13.Bunga Deposito adalah nilai yang h aru s diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai im balan atas deposito nasabah.
14.Giro adalah sim panan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan m enggunakan Cek, Bilyet Giro, saran a perintah pem bayaran lainnya, atau dengan pem indahbukuan.
15.J a s a Giro adalah ja sa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
16.Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil an tara nasabah dan Bank Syariah.
17.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai B endahara Umum Daerah BABU MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)M aksud dilakukan penem patan uang daerah pada Bank Umum adalah u n tu k m em anfaatkan uang daerah yang sem entara belum digunakan d a n /a ta u adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito/giro.
(2)Tujuan dilakukan penem patan uang daerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah agar dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

(1)Dalam rangka m anajem en kas, BUD dapat m enginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka w aktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, u n tu k memperoleh m anfaat ekonomi, sosial d a n /a ta u m anfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. *
(2)Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h aru s dapat dipastikan bahwa BUD dapat m enarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas um um daerah pada saat diperlukan sebelum ja tu h tempo, tan p a dikenakan penalti.
(3)Bank Umum sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah keija BUD.
(4)Deposito disim pan pada Bank Umum sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h aru s m em perhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
(5)Bunga deposito, bunga atas penem patan uang daerah di bank um um Pemerintah, ja sa giro, d a n /a ta u bunga atas investasi jangka pendek m erupakan pendapatan daerah.
(6)Jangka w aktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kem am puan dan likuiditas keuangan daerah.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku B endahara Umum Daerah m elakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerim aan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, u n tu k m enentukan jum lah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
(2)Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu m em buat perjanjian kerjasam a an ta ra BUD dengan Bank Umum Pemerintah dengan Persetujuan Bupati.
(3)BUD m em buat u su lan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka w aktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
(4)Apabila u su lan sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati, BUD m enyiapkan su ra t pem bukaan rekening deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan S urat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
(5)Berdasarkan su ra t pem bukaan rekening deposito dan su rat pernyataan Bupati, BUD m elakukan pem indahbukuan penem patan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito B ank yang ditunjuk. Ok
(6)Format S urat Pem bukaan Rekening Deposito dan S urat Pernyataan sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang m erupakan bagian tidak terpisah dari P eraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bank Umum yang berm inat sebagai m itra Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penem patan uang daerah, m engajukan perm ohonan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie selaku BUD, dengan menyam paikan dokum en sebagai berikut:

a.su rat perm ohonan menjadi Bank Umum m itra Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penem patan uang daerah yang dibuat sesuai dengan format Lampiran III yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b.su rat pernyataan kesanggupan u n tu k m em atuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penem patan uang daerah, yang dibuat sesuai dengan format Lampiran IV yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
c.salinan su rat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang bersangkutan, yang m enunjukkan tingkat kesehatan bank keseluruhan.

Pasal 6

Penerim aan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 7

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah m em butuhkan d an a u n tu k membiayai pengeluaran atau p u n sebab lainnya, BUD dapat m encairkan sebagian atau seluruh uang yang disim pan dalam bentuk deposito.
(2)Pencairan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan dengan m em buat S urat Pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito, yang berisi perintah u n tu k m encairkan deposito dan m elakukan pem indahbukuan dana deposito beserta penerim aan bunga ke Kas Umum Daerah Pemerintah K abupaten Pidie.
(3)Bank Umum pengelola deposito m elakukan pencairan paling lam bat 2 (dua) hari kerja setelah diterim anya su ra t pencairan.
(4)Terhadap pencairan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), Bank Umum pengelola deposito tidak diperkenankan m engenakan penalti apabila pencairan dilakukan sebelum ja tu h tempo.
(1)Bank Umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban:
1. a.m enyam paikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jum lah Uang Daerah yang ditem patkan paling lam a 3 (tiga) hari kerja sejak penem patan;
2. b.memberikan bunga deposito sesuai su k u bunga/N isbah/bagi hasil yang disepakati;
3. c.m elaporkan perkem bangan penem patan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi, laporan bulanan, pem indahbukuan penerim aan bunga ke Kas Umum Daerah dan saldo serta tingkat suku bunga/N isbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disam paikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
4. d.memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/N isbah/bagi hasil dan secara otomatis m enyesuaikan dengan suku bunga baru.
(2)Laporan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f c disam paikan kepada BUD sesuai dengan format Lampiran V yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penem patan Uang Daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan sah sebagai penem patan Uang Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk B adan H ukum pada Bank Umum, penem patan Uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Ditetapkan di : Sigli Pada tanggal : J u n i 2019 M Syawal 1440 H U P A J ^ ID IE ,-^ Diundangkan di : Sigli Pada tanggal : 3R Ju n i 2019 M Syawal 1440 H PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE, £ (M MADDAN BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR A LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang : Penem patan Uang Daerah Pada Bank Umum BUPATI PIDIE Sigli. 2019 M 1440 H Nomor Kepada Yth: Sifat Penting Sdr. Pim pinan B a n k ............. Lampiran 1 (Satu) Lembar di - Perihal Pem bukaan Rekening Deposito S i g l i Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, m aka u n tu k mengoptimalkan pengelolaan kas, kam i akan m enem patkan sebagian uang Kas Daerah dalam tabungan beijangka (Deposito) atas nam a Pemerintah Kabupaten Pidie dalam jangka w aktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara Automatis setiap tanggal ja tu h tempo. Pem bukaan Rekening Deposito dim aksud dengan pem indahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Deposito, yaitu sejum lah RP................(......................) yang dilakukan oleh BUD B erdasarkan P eraturan Bupati Pidie N o m o r...... T ahun 2019 tentang Penem patan Uang Daerah Pada Bank Umum. Hal ini dilakukan demi m eningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito. Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif m aksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) p ad a tanggal dan hari yang sam a ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie pada Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dengan nomor Rekening 080.01.02.000002-0 Demikian disam paikan, atas perhatian dan keijasam anya diucapkan terim a kasih. BUPATI PIDIE, TTD LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE Nomor : \3 T ahun 2019 Tentang : Penem patan Uang Daerah Pada Bank Umum BUPATI PIDIE SURAT PERNYATAAN Yang b e rta n d a ta n g a n di b aw ah ini : N am a : J a b a ta n : B u p ati Pidie A lam at : J a la n Prof. A. Majid Ibrahim -Sigli M enyatakan bahw a D eposito d ari P em erin tah K ab u p aten Pidie P ada B ank ..... ........................................................ se b e sa r RP.............. .................................. (................................................ ) a d a la h b e rsu m b e r d a ri d a n a APBK Pidie T ah u n A nggaran ............................. , d en g an tu ju a n u n tu k m en in g k atk an P e n d a p a ta n Asli D aerah. S u m b er D an a D eposito d im ak su d , tid a k b e ra sa l d a ri p in jam an a ta u fasilitas p em biayaan d alam b e n tu k a p a p u n d ari B an k d a n a ta u P ihak lain. Demikian pernyataan ini dibuat u n tu k dipergunakan sebagaim ana mestinya. BUPATI PIDIE, Materai 6000 TTD j^JBUPATI PIDIE, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (24151) Telepon : (0653)21310, Faks : (0653)21557 LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE Nomor : 15 T ahun 2019 Tentang : Penem patan Uang Daerah Pada Bank Umum FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH KOP SURAT BANK^)- 7 SURAT PERNYATAAN MINAT MINAT UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM Yang bertanda tangan di bawah i n i : Nama : Ja b ata n : Bank : Alamat B ank : Bertindak atas nam a / selaku: M enyatakan dengan sebenarnya bahw a telah m engetahui persyaratan dan ta ta cara pelaksanaan penem patan uang Daerah di Bank Umum, m aka dengan ini m enyatakan bahw a....................................... (nama bank) berm inat u n tu k menjadi Bank Umum m itra Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan penem patan uang Daerah. Demikian su rat pernyataan ini kam i b u a t dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. S igli,...... Materai Rp. 6.000,- (nama jelas) Ja b a ta n BUPATI PIDIE, LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PIDIE Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang : Penem patan Uang Daerah Pada Bank Umum FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH KOP SURAT BANK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Sehubungan dengan pelaksanaan penem patan uang daerah pada Bank Umum, dengan ini: Nama : Ja b ata n : Bank : Alamat Bank : Bertindak atas nam a / selaku : Dengan ini m enyatakan bahw a ........... ..................... .......................................... ......................... ........ . (nama bank) sanggup u n tu k m em atuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penem patan uang Daerah pada Bank Umum. Demikian su rat pernyataan ini kam i b u at dengan sesungguhnya u n tu k dipergunakan sebagaim ana mestinya. S igli,........................................... . Materai Rp. 6.000,- (nama jelas) Ja b a ta n BUPATI PIDIE, LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE Nomor : T ahun 2019 Tentang : Penem patan Uang Daerah Pada Bank Umum FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH KOP SURAT BANK Nomor Sifat Lampiran Perihal Sigli,.......................... Kepada Yth: B endahara Umum Daerah Kabupaten Pidie di Sigli Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) h u ru f c P eraturan Bupati Pidie Nomor ..... T ahun 2019 tentang Penem patan Uang Daerah pada Bank Umum, bersam a ini disam paikan laporan perkem bangan penem patan uang daerah dalam bentuk deposito yang ditem patkan pada (nama Bank Umum) sebagai berikut: No. Jen is Investasi Tanggal Penem patan Nilai (Rp) Tanggal J a tu h Tempo Jangka W aktu Tingkat B unga/N isbah Bunga Priode ini Demikian disam paikan, atas perhatian dan kerjasam anya diucapkan terim a kasih. Pimpinan Bank, TTD dan cap basah Nama / BUPATI PIDIE, -i'

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010