DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2018

Nomor: 01
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah sebagaimana telah drubah bcbcrapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah;
b.bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dala.m Negcri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertrrnbangen sebagarrnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018. I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bers1h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T,.mOl!.han Lembaran Negara. Republik Indonesia Nemer 4286);
1. 4.Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubWc Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 IJ; 7 Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Pcrundang·undanpn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Neg�ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagarmana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua At.as Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerint.ah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badon Layanon Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ttnt.ang Dana Perimbangan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Repubhk Indonesia Negara Nomor 4575); 13. 14. 15. 16 17. 18 19. 20. 21. 22. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pcmermtah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan at.as Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformo.si Keoangan Oacrah (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 5155); Pcraturan Pcmenntah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemamfaatan Inaentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemermtahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturar Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191; Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Norn or 5, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admmistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23.Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Oaerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Pcraturan Daerah Kabupaten Pinnmg Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Oacrah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4); 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrat1f Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oengan Peraetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG Dan BUPATI PINRANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Mcnetapkan PERATURAN OAERAH TENTANO ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PJNRANO TAHUN ANOGARAN 2018. Paul 1 Anggo.ran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: a Pendapatan Daerah b Belanja Daerah O.J13tt c Pcmbiayaan Oaerah : l . Pcncrimaan

2.Pcngeluaran Pembtayaan Neto Stsa Leblh Pemblayaan Tabun Berkenaan (SILPAI l .217.468.806.730,00 l.234.188.806.730,00 (16. 720.000.000,00/ 16.720.000.000,00 000 16.720.000.000,00 (.) 0,00

Pasal 2

(I) Pendapatan Dae rah sebagaima.na dimaksud dalaln Pasal I huruf a terdiri dari :

a.Pcndapatan Asli Daerah sejumlah
b.Dana Perimbangan sejum.!ah Rp. 98.986.809.930,00 Rp. 972.828.194.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 145.653.802.800,00 yang sah sejumlah

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribuai Daerah
3. c.Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahka.n
4. d.Lain·lain Pendapatan Aali Daerah Yang Sah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana drmaks'ud pada ayat (1) hurur b terdirr dari jems Pendapat.an : Rp. 60.110.800.000,00 Rp. 22.923.952.500,00 Rp. 3.714.536.000,00 Rp. 12.237.521.430,00 a Dana Bagi Hasil
1. b.Dane Alokasi Umum
2. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 18.244.036.000,00 Rp. 693.794.315.000,00 Rp. 260.789.843.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pcndapatan Hibah
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinai dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
3. c.Bantuan Keuangan dari provmer atau Pemerintah Daerah L.a.innya sejumlah
4. d.Dana Transfer Lainnya hsal3 Rp. 5.536.027.000,00 Rp. 51.575.500.000,00 Rp. 5.879.020.800,00 Rp. 82.663.255.000,00 (II Belanja Daerah sebaga1mana dimekeud dalam Pasal l huruf b terdiri dari :
5. a.Bclanja Tidak Langsung
6. b.Bclanja Langsung Rp. 792.433.644.230,00 Rp. 441.755.162.500,00 (21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis bclanja :
7. a.Belanja Pegawai
8. b.Belanja Hibah
9. c.Belanja Bantuan Sosial
10. d.Belanja Bantuan Keuangan e Belanja Tidak Terduga Rp. 585.748 380 384,00 Rp. 65.593.173.746,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 139.092.090.100,00 Rp. 1.500.000.000,00 {3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jems belanja:
11. a.Belanja Pegawai b Be!anja Barang dan Jasa
12. c.Betenje Modal Rp. 25.569.815.866,00 Rp. 264.523.047.106,00 Rp. 151.662 299.528,00 Pual4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud daiain Pasal 1 huruf c tcrdiri dan :
1. a.Pcner,me.an Pcmbiayaan Daerah sejumlah Rp. 16.720.000.000,00
2. b.Pcnge\uaran Pembrayaan Oaerah sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dan jenis pcmbiayaan :
1. a.Sisa Lebrh Pertutungan Anggaran Tahun Anggaran sebclumnya Rp. 16.720.000.000,00 b Pcnerimaan Kembali Pembenan Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
(3)Pcngeluaran sebagaimana drmakeud pada ayat (l) huruf a terdiri dan jenis pembiayaan :
1. a.Pcnyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Oaerah sejumlah Rp.
2. b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. Paul. Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran ye.ng merupakan bagian yang tidalc terpiaahkan dari Pcraturan Oaerah ini, terdiri dari :
3. l.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
  1. 2.Lampiran JI : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belartja Daer ah menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
  2. 3.Lampiran JU • Rincran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 4 Lampiran IV ; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  3. 5.Lampiran V : Rekap1tulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pcngelolaan Keuangan Negara;
  4. 6.Lamprran VI : Daftar Jumlah Pcgawai Pergolongan dan Perjabatan; 7 Lamp!r11U1 VII ; Daftar Piutang Dacrah;
  5. 8.Lampirari VIII : Daftar Penycrtaan Modal;
  6. 9.Lampiran IX : Daftar Pcrkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  7. 10.Lampiran X : DaCtar Perkiraan Penambe.han dan Pengurangan Aset Lainnya; 0,00 0,00 11 Lampiran XJ 1: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali dala.m Tahun Anggaran ini;
  8. 12.Lampiran XI.2: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun lni;
  9. 13.Lampiran XII : Oaftar Dana Cadangan; 14 Lampiran XIII : Oaftar Pinjaman Daerah. Paw6 Bupati menetapkan Peraturan teruang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Opemsional Pelaksanaan APBD. Pa,al 7 Peraturan Daerah iru mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupe.ten Pinrang. Drundangkan di Pinrang pada Tanggal 31 Januari 2018 NOMOR REGISTRASI PERATURAN OAERAH KABUPATEN PINRANO PROVINS! SULAWESI SEU.TAN NOMOR: B.HK.HAM.1.008.18

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah sebagaimana telah drubah bcbcrapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah;
b.bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dala.m Negcri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertrrnbangen sebagarrnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018. I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bers1h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T,.mOl!.han Lembaran Negara. Republik Indonesia Nemer 4286);
1. 4.Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubWc Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 IJ; 7 Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Pcrundang·undanpn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Neg�ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagarmana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua At.as Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerint.ah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badon Layanon Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ttnt.ang Dana Perimbangan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Repubhk Indonesia Negara Nomor 4575); 13. 14. 15. 16 17. 18 19. 20. 21. 22. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pcmermtah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan at.as Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformo.si Keoangan Oacrah (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 5155); Pcraturan Pcmenntah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemamfaatan Inaentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemermtahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturar Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191; Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Norn or 5, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admmistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23.Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Oaerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Pcraturan Daerah Kabupaten Pinnmg Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Oacrah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4); 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrat1f Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oengan Peraetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG Dan BUPATI PINRANG

Menetapkan

2.Pcngeluaran Pembtayaan Neto Stsa Leblh Pemblayaan Tabun Berkenaan (SILPAI l .217.468.806.730,00 l.234.188.806.730,00 (16. 720.000.000,00/ 16.720.000.000,00 000 16.720.000.000,00 (.) 0,00

Pasal 2

(I) Pendapatan Dae rah sebagaima.na dimaksud dalaln Pasal I huruf a terdiri dari :

a.Pcndapatan Asli Daerah sejumlah
b.Dana Perimbangan sejum.!ah Rp. 98.986.809.930,00 Rp. 972.828.194.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 145.653.802.800,00 yang sah sejumlah

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribuai Daerah
3. c.Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahka.n
4. d.Lain·lain Pendapatan Aali Daerah Yang Sah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana drmaks'ud pada ayat (1) hurur b terdirr dari jems Pendapat.an : Rp. 60.110.800.000,00 Rp. 22.923.952.500,00 Rp. 3.714.536.000,00 Rp. 12.237.521.430,00 a Dana Bagi Hasil
1. b.Dane Alokasi Umum
2. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 18.244.036.000,00 Rp. 693.794.315.000,00 Rp. 260.789.843.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pcndapatan Hibah
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinai dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
3. c.Bantuan Keuangan dari provmer atau Pemerintah Daerah L.a.innya sejumlah
4. d.Dana Transfer Lainnya hsal3 Rp. 5.536.027.000,00 Rp. 51.575.500.000,00 Rp. 5.879.020.800,00 Rp. 82.663.255.000,00 (II Belanja Daerah sebaga1mana dimekeud dalam Pasal l huruf b terdiri dari :
5. a.Bclanja Tidak Langsung
6. b.Bclanja Langsung Rp. 792.433.644.230,00 Rp. 441.755.162.500,00 (21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis bclanja :
7. a.Belanja Pegawai
8. b.Belanja Hibah
9. c.Belanja Bantuan Sosial
10. d.Belanja Bantuan Keuangan e Belanja Tidak Terduga Rp. 585.748 380 384,00 Rp. 65.593.173.746,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 139.092.090.100,00 Rp. 1.500.000.000,00 {3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jems belanja:
11. a.Belanja Pegawai b Be!anja Barang dan Jasa
12. c.Betenje Modal Rp. 25.569.815.866,00 Rp. 264.523.047.106,00 Rp. 151.662 299.528,00 Pual4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud daiain Pasal 1 huruf c tcrdiri dan :
1. a.Pcner,me.an Pcmbiayaan Daerah sejumlah Rp. 16.720.000.000,00
2. b.Pcnge\uaran Pembrayaan Oaerah sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dan jenis pcmbiayaan :
1. a.Sisa Lebrh Pertutungan Anggaran Tahun Anggaran sebclumnya Rp. 16.720.000.000,00 b Pcnerimaan Kembali Pembenan Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
(3)Pcngeluaran sebagaimana drmakeud pada ayat (l) huruf a terdiri dan jenis pembiayaan :
1. a.Pcnyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Oaerah sejumlah Rp.
2. b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. Paul. Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran ye.ng merupakan bagian yang tidalc terpiaahkan dari Pcraturan Oaerah ini, terdiri dari :
3. l.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
  1. 2.Lampiran JI : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belartja Daer ah menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
  2. 3.Lampiran JU • Rincran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 4 Lampiran IV ; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  3. 5.Lampiran V : Rekap1tulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pcngelolaan Keuangan Negara;
  4. 6.Lamprran VI : Daftar Jumlah Pcgawai Pergolongan dan Perjabatan; 7 Lamp!r11U1 VII ; Daftar Piutang Dacrah;
  5. 8.Lampirari VIII : Daftar Penycrtaan Modal;
  6. 9.Lampiran IX : Daftar Pcrkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  7. 10.Lampiran X : DaCtar Perkiraan Penambe.han dan Pengurangan Aset Lainnya; 0,00 0,00 11 Lampiran XJ 1: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali dala.m Tahun Anggaran ini;
  8. 12.Lampiran XI.2: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun lni;
  9. 13.Lampiran XII : Oaftar Dana Cadangan; 14 Lampiran XIII : Oaftar Pinjaman Daerah. Paw6 Bupati menetapkan Peraturan teruang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Opemsional Pelaksanaan APBD. Pa,al 7 Peraturan Daerah iru mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupe.ten Pinrang. Drundangkan di Pinrang pada Tanggal 31 Januari 2018 NOMOR REGISTRASI PERATURAN OAERAH KABUPATEN PINRANO PROVINS! SULAWESI SEU.TAN NOMOR: B.HK.HAM.1.008.18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011