Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2018
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bers1h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T,.mOl!.han Lembaran Negara. Republik Indonesia Nemer 4286);
7 Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4438);
JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Neg�ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagarmana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua At.as Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. 14. 15. 16 17. 18 19. 20. 21. 22. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pcmermtah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan at.as Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformo.si Keoangan Oacrah (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 5155); Pcraturan Pcmenntah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemamfaatan Inaentif Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemermtahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturar Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191; Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Norn or 5, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admmistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25 Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrat1f Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oengan Peraetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG Dan BUPATI PINRANG
MEMUTUSKAN : Mcnetapkan PERATURAN OAERAH TENTANO ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PJNRANO TAHUN ANOGARAN 2018. Paul 1 Anggo.ran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: a Pendapatan Daerah b Belanja Daerah O.J13tt c Pcmbiayaan Oaerah : l . Pcncrimaan
(16. 720.000.000,00/ 16.720.000.000,00 000 16.720.000.000,00 (.) 0,00
(I) Pendapatan Dae rah sebagaima.na dimaksud dalaln Pasal I huruf a terdiri dari :
Rp. 60.110.800.000,00 Rp. 22.923.952.500,00 Rp. 3.714.536.000,00 Rp. 12.237.521.430,00 a Dana Bagi Hasil
Paul. Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran ye.ng merupakan bagian yang tidalc terpiaahkan dari Pcraturan Oaerah ini, terdiri dari :
4 Lampiran IV ; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7 Lamp!r11U1 VII ; Daftar Piutang Dacrah;
0,00 0,00 11 Lampiran XJ 1: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali dala.m Tahun Anggaran ini;
14 Lampiran XIII : Oaftar Pinjaman Daerah. Paw6 Bupati menetapkan Peraturan teruang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Opemsional Pelaksanaan APBD. Pa,al 7 Peraturan Daerah iru mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupe.ten Pinrang. Drundangkan di Pinrang pada Tanggal 31 Januari 2018 NOMOR REGISTRASI PERATURAN OAERAH KABUPATEN PINRANO PROVINS! SULAWESI SEU.TAN NOMOR: B.HK.HAM.1.008.18
Membuka PDF…
Undang-Undang