DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. PASAL 2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 PASAL 3 : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a PASAL 4 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b PASAL 5 : embiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PASAL 6 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PASAL 7 : Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. PASAL 8 : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 311 ayal

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pcmerintahan Daerah sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tenlang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang- Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngclolaan Keuangan Dacrah, Kcpala Dacrah wajib mcngajukan Rancangan Peraturan Dacrah lcntang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
1. b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kcrja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APED serta pcrubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pcmerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2024;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaro.n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Dipindai dengan CamScanner Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
6.Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pinrang.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
12.Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota) tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan proritas Nasional.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16.Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah
c.Pembiayaan Rp Rp Rp 1.466.585.877.684,00; 1.501.585.877.684,00; 35.000.000.000,00.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Pendapatan Transfer
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp Rp Rp 195.441.540.765,,00; 1.270.544.336.919,00; 600.000.000,00.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Restribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp Rp Rp Rp 44.924.964.000,00; 3.932.359.000,00; 10.545.217.765,00; 136.039.000.000,00.
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp Rp 1.164.921.436.999,00; 105.622.899.920,00.
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Pendapatan Hibah Rp 600.000.000,00.

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a.Belanja Operasi ;
1. 1.Belanja Pegawai
2. 2.Belanja Barang dan Jasa
3. 3.Belanja Hibah Rp Rp Rp 609.235.707.713,00; 433.874.246.676,00; 94.025.295.810,00.
b.Belanja Modal ;
1. 1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2. 2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3. 3.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
4. 4.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5. 5.Belanja Modal Aset Lainnya Rp Rp Rp Rp Rp 46.590.873.712,00; 107.026.977.430,00; 53.814.955.433,00; 5.329.147.010,00; 190.000.000,00;
c.Belanja Tidak Terduga ; Rp 2.300.000.000,00;
d.Belanja Transfer ;
1. 1.Belanja Bagi Hasil
2. 2.Belanja Bantuan Keuangan Rp Rp 4.885.732.300,00; 144.312.941.600,00.

Pasal 5

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari ;
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp Rp 35.000.000.000,00; 0,00.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ;
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp Rp 35.000.000.000,00; 0,00.
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
2. b.Pembayaran Pokok Utang Rp Rp 0,00; 0,00.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan, Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program Pada RPJMD / RPD Dengan Rancangan APBD;

8.Lampiran Vlll
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Larnpiran XI Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Prioritas Daerah; Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Daftar Piutang Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpalannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang. Ditetapkan di Pinrang pada tanggall'l..8 Oe�ariber 'lcn..� BUPATI PINl-!/\NC;, !�ID Diund'kan di Pinrang pada t al rz..6J Do� l?C,f' 'l. <1l- 3 SEKR RIS DAERAH KABUPATEN PINRANG CAL KERRANG LEM ARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 5 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019