DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkung, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum Litigasi, Pendanaan, Pelaporan, Pengawasan, Larangan, Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pohuwato sebagai perwujudan akses keadilan,
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Oo Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumksMengingat Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3341) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 5079), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), 8. 10. Et. 12, 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Ls 2, Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Pohuwato. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. della 1, 13: 14. 15. 16. 17 18. 19. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Pohuwato yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pohuwato dan memiliki Kartu Tandan Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: » 9 bb 0 keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum: keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a.

(1)
(2)
(3)menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di Kabupaten Pohuwato, dan mewujudkan tepat sasaran pemberian dana bantuan hukum yang berasal dari APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pada peradilan tingkat pertama meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara yang terdiri dari :

a.litigasi, dan
b.non litigasi. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)PenerimaBantuanHukumsebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(1) meliputisetiaporangataukelompokorangmiskin yangtidakdapat memenuhihakdasarsecaralayakdan mandiri.
(2)Hakdasarsebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputihakatas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaandan berusaha,dan/atauperumahan.
(3)KetentuanlebihlanjutmengenaiPenerimaBantuanHukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Fasilitasi bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi warga miskin Kabupaten Pohuwato,
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum, Cc. menyusun rencana dan mengelola anggaran bantuan hukum bagi warga miskin Kabupaten Pohuwato, dan
3. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin Kabupaten Pohuwato kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat
(2)
(1)
(2)
(3), Bagian Hukum berwenang : a.Melakukanpenelitiandanpemeriksaanterhadappermohonan fasilitasibantuanhukumyang diajukanolehPemberiBantuan Hukum. MengawasidanmemastikanpenyelenggaraanBantuanHukumdan pemberianBantuanHukumdijalankansesuaiasasdantujuanyang ditetapkandalamPeraturanDaerahini. Melakukanverifikasiterhadapakreditasilembagabantuanhukum atauadvokat yangmemenuhisyaratsebagaiPemberiBantuanHukum berdasarkanPeraturanDaerahini. Mengevaluasi penyelenggaraanBantuanHukumdanpemberian Bantuan Hukum. Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi: a. b. e, d. e. berbadan hukum, terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki Program Bantuan Hukum. Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari kabupaten/kota terdekat.

BAB IV

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara: a.

(1)
(2)
(3)
(4)pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di peradilan.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelatihan Paralegal.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013