DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Nomor: 42
Tahun: 2013
Ditetapkan: 23 Mei 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
11.Akreditasi . . .
11.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(2)Pemberian . . .
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
1. a.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

(1)Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

(1)Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
(2)Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (23)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (23)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 5 Tahun 2017