DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Kedudukan RPJMD, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan PJMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana ii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); iiiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan iv RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); vRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 01);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2). vi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G R E N C A N A PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019.

BAB I

Pendahuluan, memuat uraian beberapa hal yang menjadi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. viiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disebut RPJMD Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
16.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali viii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 Mandar yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Polewali Mandar.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan.
24.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
25.Kabupaten lainnya adalah kabupaten lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
26.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
27.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. ixRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014–2019 merupakan :

a.Penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
b.Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 115 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 -2013 (dalam Miliar rupiah) No Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013* Rata-rata pertumbuhan 2009-2012 (%) Pendapatan 486,82 545,60 653,71 700,74 809,42 13.21 1 Pendapatan Asli Daerah 10,9 17,25 22,74 27,70 30.54 37.28 1.1. Pajak Daerah 1,96 4,39 4,34 6,53 5,63 57,66 1.2. Retribusi Daerah 5,57 8,64 12,16 15,14 16,35 40,14 1.3.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam :

a.Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran;
b.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 terbatas terutama di daerah-daerah terpencil;

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD terdiri dari :
(2)Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tecantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.`

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 5.2 M I S I Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. xiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 Ditetapkan di Polewali pada tanggal 3 Juli 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 7 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL, AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 7/TAHUN 2014) xii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5 tahun yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. xiiiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Huruf a - Yang dimaksud dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dalam pasal ini adalah merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. - Yang dimaksud dengan arah kebijakan keuangan daerah dalam Pasal ini adalah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. - Yang dimaksud dengan strategi pembangunan daerah dalam Pasal ini adalah merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. - Yang dimaksud dengan kebijakan umum dalam pasal ini adalah memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Huruf b Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. xiv RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 Pasal 5 Ayat (1) - Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. - Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008