DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, perencanaan, pelembagaan UPG, randa PUG, koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentik Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; SALINAN Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Analisis gender adalah proses analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/perang gender secara sistematis laki-laki dan perempuan akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
10.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
11.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
13.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14.Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
15.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
16.Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Peraturan daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi :

a.perencanaan PUG;
b.pelembagaan PUG;
c.RANDA PUG;
d.Koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
e.pembinaan;
f.pendanaan;dan
g.ketentuan peralihan

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD melalui Analisis Gender.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penganggaran disetiap PD.
(3)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain yang berbasiskan pada sistem data dan informasi gender.
(4)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing- masing PD.
(5)Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RKA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
(6)Hasil Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam penyusunan GBS yang menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA PD.

BAB IV

PELEMBAGAAN PUG

Pasal 4

Pelembagaan PUG terdiri atas:

a.Pokja PUG; dan
b.Focal Point PUG.

Pasal 5

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(5)Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG Daerah.
(6)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dijabat oleh Seluruh Kepala/Pimpinan PD.
(7)Pembentukan dan susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)bertugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya PPRG;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun Profil Gender Daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh masing-masing PD;
10. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
11. k.menyusun RANDA PUG; dan
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.
(2)Penjabaran pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam keputusan Bupati sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (7).

Pasal 7

(1)Setiap PD bertanggungjawab untuk melaksanakan PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Untuk melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap PD memilih dan menunjuk Focal Point PUG.
(3)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.mempromosikan PUG pada masing-masing unit kerja;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
4. d.melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala PD;
5. e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada PD; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan data gender;
(4)Penetapan dan penjabaran tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala PD.

BAB V

RANDA PUG

Pasal 8

(1)Pokja PUG menyusun RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k.
(2)RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.PUG dalam produk hukum Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan;
3. c.penguatan kelembagaan PUG; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat.
(3)RANDA PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap produk hukum daerah harus berperspektif gender.
(2)Pembentukan produk hukum daerah berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021