(1)Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Sari Gunung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
(2)Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a.meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Sari Gunung;
b.memberi manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
c.menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
(3)Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Sari Gunung sesuai ketentuan apabila terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Sari Gunung.
(4)Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.
Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi Pasal 65F
(1)Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
(2)Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi :
a.restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur
b.penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Sari Gunung untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan.
Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum Perumda Sari Gunung Pasal 65G
(1)Perumda Sari Gunung dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Sari Gunung dan Restrukturisasi.
(3)Perubahan bentuk hukum Perumda Sari Gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
engan aslinya N HUKUM DAERAH OSO S.H.M.H. 05 199303 1 003 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 08 Juli 2024 BUPATI PONOROGO, TTD. SUGIRI SANCOKO Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 08-07-2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS PRAMONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 3. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 82 - 3/2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kekuasaan pemerintah diuraikan dalam berbagai unsur pemerintahan dan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan unsur Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan yang urusannya dibagi dengan Pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Yang dimaksud dengan potensi daerah tersebut adalah ketersediaan sumber daya di daerah yang telah dan yang akan dikelola memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan di Kabupaten Ponorogo adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengolahan industri, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, perdagangan besar dan eceran, real estate dan kesenian, hiburan dan rekreasi. Berbagai jenis usaha tersebut bilamana dikelola dengan baik diharapkan akan mendorong perkembangan daerah, penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Selama ini Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung telah menjalankan usaha di bidang pertambangan dan jasa peledakan, yaitu unit pertambangan batu kapur, andesit dan bahan galian golongan C dan unit jasa peledakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo, yang mengatur tentang jenis usaha Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung. Seiring dengan berbagai perkembangan dan peluang bisnis yang menguntungkan Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung akan mengembangkan unit usaha, yaitu selain usaha pertambangan dan jasa peledakan juga jasa pariwisata, pertanian dan peternakan, pengelolaan pasar daerah, perdagangan barang dan jasa serta usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan jenis usaha ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1