DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; JENIS USAHA; MODAL; ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA SARI GUNUNG; PENGELOLAAN PERUSAHAAN; PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA; TUNTUTAN DAN GANTI RUGI; PEMBUBARAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ponorogo secara tepat guna sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melakukan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Sari Gunung;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu disesuaikan bentuk kelembagaannya, agar selaras dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 86 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo.
7.Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung yang selanjutnya disingkat Perumda Sari Gunung adalah Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.
8.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati Ponorogo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Gunung Sari Kabupaten Ponorogo yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Direksi Utama adalah Direksi Utama Perusahaan Umum Daerah Gunung Sari Kabupaten Ponorogo yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.
(2)Penyebutan Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung untuk selanjutnya disebut Perumda Sari Gunung.
(3)Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Sari Gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas asset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.
(4)Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Sari Gunung berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan daerah ini.
(5)Merek jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Sari Gunung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Perumda Sari Gunung berkedudukan dan berkantor di daerah.
(2)Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Sari Gunung.

Pasal 4

Perumda Sari Gunung didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

(1)Wilayah kerja Perumda Sari Gunung berada di seluruh daerah dan dapat melakukan usaha di luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memperluas jaringan kerja, Perumda Sari Gunung dapat membuka cabang atau anak perusahaan baik di dalam maupun di luar daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pendirian Perumda Sari Gunung dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Sari Gunung adalah :

a.mengelola potensi pertambangan Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum baik bagi masyarakat, Daerah maupun Pemerintah;
c.penyediaan bahan untuk mendudukung pelaksanaan pembangunan;
d.memberikan kemanfaatan bagi perkembangan perekonomian Daerah maupun Nasional;
e.peningkatan Pendapatan Ash Daerah; dan
f.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 8

Jenis usaha Perumda Sari Gunung adalah :

a.Pertambangan Batu Kapur;
b.Pertambangan Andesit;
c.Pertambangan Bahan Galingan Golongan C, terdiri dari :
1. 1.Pasir,
2. 2.Batu Pasir,
3. 3.Bentonit, dan
4. 4.Kaolin.
d.Jasa Peledakan.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Perumda Sari Gunung merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terdiri dari saham-saham.
(2)Modal dasar pada saat pendirian Perumda Sari Gunung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.modal pada Tahun 2002 sebesar Rp91.980.958,12 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);
2. b.modal pada Tahun 2005 sebesar Rp264.656.481,92 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen);
3. c.modal pada Tahun 2006 sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); -7--
4. d.modal pada Tahun 2016 sebesar Rp1.443.300.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
5. e.modal pada Tahun 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Modal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp2.252.437.440,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) merupakan modal Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung yang dialihkan kepada Perumda Sari Gunung.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2024