DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 tentang susunan perangkat daerah diubah sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini; 2. Ketentuan Pasal 5 tentang badan daerah diubah sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini; 3. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahdengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo merupakan Sekretariat DPRD dengantipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan Inspektorat dengan tipe A;
d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas: - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A; 4 - Dinas Kesehatan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dengan tipe A; - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan urusanpemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A; - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,serta bidang Pertanahan dengan tipe B; - Dinas Sosial, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan tipe B; - Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi dengan tipe B; - Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan tipe B; - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian dengan tipe B; - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan tipe A; - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan urusan pemerintahanbidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A; - Dinas Ketahanan Pangan, melaksanakan urusanpemerintahan bidang Pangan dengan tipe B; - Dinas Pertanian, melaksanakan urusanpemerintahan bidang Pertanian dengan tipe A; - Dinas Perikanan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dengan tipe A; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B; - Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dengan tipe A; - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan dengan tipe B; 5 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakanurusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana denga tipe B; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B; - Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat(sub urusanKetentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran)dengan tipe B.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjangurusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangandengan tipe A;
b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusanpemerintahan bidangKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengantipe A;
c.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang Keuangan dengan tipe A;
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana.
1. 3.Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 10 Januari 2022 Plt BUPATI PROBOLINGGO ttd H.A. TIMBUL PRIHANJOKO Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 10 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH ttd H. SOEPARWIYONO, SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19621225 198508 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR1 SERI D NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 294-3/2021 Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM PRIYO SISWOYO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19680412 199103 1 025 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 14A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 14A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022