DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Penjabaran RPJM Daerah Tahun 2018-2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 6
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Tahun 2012 Seri D);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E). 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5.BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 8
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah.
14.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
15.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
16.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, ruang berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan daerah yang menjadi kewenangannya.
17.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 9
18.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
19.Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat mendasar, penting, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21.Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil.
2.Ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Sistematika RPJM Daerah Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :
(2)Penjabaran RPJM Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 10 Februari 2022 Plt. BUPATI PROBOLINGGO ttd H.A. TIMBUL PRIHANJOKO Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 10 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH ttd H. SOEPARWIYONO, SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19621225 198508 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI E NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 5-1/2022 Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM PRIYO SISWOYO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19680412 199103 1 025 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023 I. PENJELASAN UMUM Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Tahun 2021, terjadi perubahan kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 serta diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Tahun 2018-2023 dalam suatu Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cacasyabil 2 KATA PENGANTAR Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan tepat waktu. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Terselesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 ini, tidak terlepas dari adanya bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak melalui diskusi, wawancara, dan berbagai macam bentuk dukungan lainnya. Maka dari itu, Tim penyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 mengucapkan terima kasih. Kedepan harapannya dengan adanya dokumen perubahan RPJMD ini dapat memudahkan dalam perwujudan “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING” sebagai Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Periode 2018-2023. Dilihat dari segi materi maupun teknik penulisannya, RPJMD ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya. Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Probolinggo, 2022 Plt. BUPATI PROBOLINGGO Drs. H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 3 ii Daftar Isi Daftar Isi ii Daftar Gambar iv Daftar Tabel xiv BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1 Latar Belakang I-1 1.2 Landasan Hukum I-6 1.3 Hubungan Antar Dokumen I-12 1.4 Maksud dan Tujuan I-21 1.5 Sistematika Penulisan 1-22 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-33 2.3 Aspek Pelayanan Umum II-69 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib II-69 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan II-166 2.3.3 Fokus Penunjang Urusan II-205 2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-223 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-223 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-2 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2 3.1.2 Neraca Daerah III-16 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-29 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-30 3.2.2. Analisis Pembiayaan III-31 3.3 Kerangka Pendanaan III-36 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-37 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III-47 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS IV-1 4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1 4.2. Isu Strategis IV-10 4.2.1 Isu Internasional IV-10 4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs) IV-11 iii 4.2.2 Isu Nasional IV-31 4.2.2.1 RPJPN (RPJM ke-4 (2020-2024)) IV-31 4.2.2.2 RPJMN 2020-2024 IV-34 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1 5.1. Visi V-5 5.2. Misi V-8 5.3. Tujuan dan Sasaran V-11 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1 6.1. Strategi VI-1 6.2. Arah Kebijakan VI-11 6.3. Program Pembangunan Daerah VI-13 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1 iv Daftar Gambar Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Lainnya I-13 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah II-1 Gambar 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo II-2 Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo II-4 Gambar 2.4 Persentase Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi dan Jenis Tanaman di Kabupaten Probolinggo (hektar) Tahun 2019 II-16 Gambar 2.5 Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya Kabupaten Probolinggo II-18 Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten II-31 Probolinggo Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Probolinggo dari tahun 2016-2020 II-32 Gambar 2.8 Laju Perumbuhan penduduk Per Tahun II-33 2018-2019 Gambar 2.9 Angka PDRB Kabupaten Probolinggo Berdasarkan ADHK dan ADHB Tahun 2016-2020 II-36 Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-43 Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 II-46 Gambar 2.12 Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-47 Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-48 Gambar 2.14 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 II-48 Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-49 Gambar 2.16 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 II-50 Gambar 2.17 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-51 Gambar 2.18 IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 II-54 Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-55 v Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-56 Gambar 2.21 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-57 Gambar 2.22 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-59 Gambar 2.23 Indikator Prevelansi Gizi Buruk Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-60 Gambar 2.24 Prevelansi Gizi Kurang Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-60 Gambar 2.25 Indeks Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-61 Gambar 2.26 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-62 Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-63 Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-64 Gambar 2.29 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2017 II-65 Gambar 2.30 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-66 Gambar 2.31 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Probolinggi Tahun 2015-2020 II-68 Gambar 2.32 Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-71 Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-73 Gambar 2.34 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-74 Gambar 2.35 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-75 Gambar 2.36 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-75 Gambar 2.37 Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-76 Gambar 2.38 Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-77 Gambar 2.39 Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-77 Gambar 2.40 Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-78 Gambar 2.41 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-79 vi Gambar 2.42 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/ SMK/ MA Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2018 II-79 Gambar 2.43 Fasilitas Pendidikan SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2017 II-80 Gambar 2.44 Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA/SMK dengan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-81 Gambar 2.45 Rasio Siswa Terhadap Kelas SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-81 Gambar 2.46 Rasio Siswa Terhadap Kelas SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-82 Gambar 2.47 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2017 II-83 Gambar 2.48 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-85 Gambar 2.49 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-87 Gambar 2.50 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-89 Gambar 2.51 Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-89 Gambar 2.52 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-90 Gambar 2.53 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita AFP Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-91 Gambar 2.54 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-91 Gambar 2.55 Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-92 Gambar 2.56 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-93 Gambar 2.57 Cakupan Persalinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-94 Gambar 2.58 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-95 Gambar 2.59 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-96 vii Gambar 2.60 Rumah Tangga Sehat Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-96 Gambar 2.61 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-99 Gambar 2.62 Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-100 Gambar 2.63 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-100 Gambar 2.64 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-101 Gambar 2.65 Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-102 Gambar 2.66 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-103 Gambar 2.67 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-104 Gambar 2.68 Persentase Drainase yang Berkondisi Baik Pada Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-105 Gambar 2.69 Peningkatan Rasio Prasarana Sumber Daya Air yang Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2017 II-106 Gambar 2.70 Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-106 Gambar 2.71 Rasio Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2016 II-107 Gambar 2.72 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2017 II-108 Gambar 2.73 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020 II-108 Gambar 2.74 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-110 Gambar 2.75 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-111 Gambar 2.76 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2016 II-112 Gambar 2.77 Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2016 II-112 viii Gambar 2.78 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-114 Gambar 2.79 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2017 II-114 Gambar 2.80 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-115 Gambar 2.81 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2017 II-115 Gambar 2.82 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2014- 2016 II-117 Gambar 2.83 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-117 Gambar 2.84 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-119 Gambar 2.85 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-119 Gambar 2.86 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-121 Gambar 2.87 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-121 Gambar 2.88 Indeks Pembagunan Gender Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-122 Gambar 2.89 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2017 II-123 Gambar 2.90 Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 - 2020 II-124 Gambar 2.91 Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2016 II-124 Gambar 2.92 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-126 Gambar 2.93 Indeks Kualitas Air Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-127 Gambar 2.94 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-127 Gambar 2.95 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-128 ix Gambar 2.96 Cakupan Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KTP – El Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-131 Gambar 2.97 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-132 Gambar 2.98 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-132 Gambar 2.99 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-133 Gambar 2.100 Persentase lembaga ekonomi dan kerjasama desa aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-135 Gambar 2.101 Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-134 Gambar 2.102 Persentase Desa Maju dan Mandiri Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-135 Gambar 2.103 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akuntabel Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-136 Gambar 2.104 Total Fertility Rate Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-137 Gambar 2.105 Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-138 Gambar 2.106 Unmet Need KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-139 Gambar 2.107 Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-140 Gambar 2.108 Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic Light Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-141 Gambar 2.109 Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan Kepelabuhan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-142 Gambar 2.110 Jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-143 Gambar 2.111 Jumlah Sarana dan Prasarana Uji KIR Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-143 Gambar 2.112 Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-144 x Gambar 2.113 Indek Jalan Berkesalamatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-144 Gambar 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-146 Gambar 2.115 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-147 Gambar 2.116 Web Site Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-147 Gambar 2.117 Pameran/Expo Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-147 Gambar 2.118 Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-148 Gambar 2.119 Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-149 Gambar 2.120 Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-149 Gambar 2.121 Jumlah Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-151 Gambar 2.122 Jumlah Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020 II-151 Gambar 2.123 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-152 Gambar 2.124 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-154 Gambar 2.125 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-155 Gambar 2.126 Persentase Pemuda Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016 II-156 Gambar 2.127 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 dan 2016 II-157 Gambar 2.128 Persentase Pemuda yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 dan 2018 II-157 Gambar 2.129 Persentase Atlet yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 dan 2018 II-158 Gambar 2.130 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020 II-158 xi Gambar 2.131 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020 II-159 Gambar 2.132 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-160 Gambar 2.133 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-161 Gambar 2.134 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-162 Gambar 2.135 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-163 Gambar 2.136 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-163 Gambar 2.137 Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-164 Gambar 2.138 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-165 Gambar 2.139 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-166 Gambar 2.140 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-167 Gambar 2.141 Data Objek Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-168 Gambar 2.142 Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-171 Gambar 2.143 Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-172 Gambar 2.144 Produksi Padi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2021 II-173 Gambar 2.145 Produksi Jagung Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-173 Gambar 2.146 Produksi Ubi Kayu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2021 II-174 Gambar 2.147 Produksi Kedele Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-175 xii Gambar 2.148 Produksi Alpokat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2021 II-175 Gambar 2.149 Produksi Bawang Merah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-176 Gambar 2.150 Produksi Bawang Daun Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-177 Gambar 2.151 Produksi Kentang Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-177 Gambar 2.152 Produksi Kubis Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-178 Gambar 2.153 Produksi Mangga Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-179 Gambar 2.154 Produksi Pepaya Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-179 Gambar 2.155 Produksi Pisang Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-180 Gambar 2.156 Produksi Semangka Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-181 Gambar 2.157 Produksi Cabe Rawit Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-181 Gambar 2.158 Produksi Cabe Merah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-182 Gambar 2.159 Produksi Tebu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-183 Gambar 2.160 Produksi Tembakau Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-183 Gambar 2.161 Produksi Cengkeh Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-184 Gambar 2.162 Produksi Kapuk Randu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-185 Gambar 2.163 Produksi Kopi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2020 II-185 Gambar 2.164 Produksi Kopi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-20207 II-186 Gambar 2.165 Pola Pangan Harapan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-187 Gambar 2.166 Pola Pangan Harapan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-187 Gambar 2.167 Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2019 II-188 Gambar 2.168 Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-189 Gambar 2.169 Jumlah Populasi Ternak Kambing Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-190 xiii Gambar 2.170 Jumlah Populasi Ternak Domba Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-190 Gambar 2.171 Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-191 Gambar 2.172 Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-192 Gambar 2.173 Gambar 2.173 Jumlah Populasi Ternak Itik/Bebek Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-192 Gambar 2.174 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-193 Gambar 2.175 Jumlah Produksi Susu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-194 Gambar 2.176 Jumlah Produksi Daging Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-195 Gambar 2.177 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-196 Gambar 2.178 Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-197 Gambar 2.179 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-198 Gambar 2.180 Capaian Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-199 Gambar 2.181 Pertumbuhan Industri Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-200 Gambar 2.182 Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-201 Gambar 2.183 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-202 Gambar 2.184 Produktivitas Usaha Garam Rakyat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-203 Gambar 2.185 Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-204 Gambar 2.186 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-210 Gambar 2.187 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-211 Gambar 2.188 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-211 xiv Gambar 2.189 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-212 Gambar 2.190 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-214 Gambar 2.191 Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-215 Gambar 2.192 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-215 Gambar 2.193 Nilai SAKIP Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-216 Gambar 2.194 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-217 Gambar 2.195 Persentase Penurunan Temuan BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020 II-217 Gambar 2.196 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tuntas Ditindaklanjuti Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-218 Gambar 2.197 Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020 II-219 Gambar 2.198 Tingkat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2017 II-220 Gambar 2.199 Tingkat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-220 Gambar 2.200 Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 II-221 Gambar 2.201 Persentase Penurunan Angka Konflik SARA di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-222 Gambar 2.202 Persentase Keberhasilan Mediasi Pencegahan Terjadinya Konflik Gangguan Keamanan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 II-222 Gambar 2.203 Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-224 Gambar 2.204 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-225 Gambar 2.205 Persentase Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-226 Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 III-10 xv Gambar 3. 2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 III-11 Gambar 3. 3 Total Belanja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 III-13 Gambar 3. 4 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja Kabupaten Probolinggo III-31 xvi DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Kecamatan II-3 Tabel 2.2 Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo II-5 Tabel 2.3 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo (Ha) II-6 Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Probolinggo II-9 Tabel 2.5 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo II-10 Tabel 2.6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 II-11 Tabel 2.7 Luas Peruntukan Kawasan Lindung (Ha) di Kabupaten Probolinggo II-13 Tabel 2.8 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo II-16 Tabel 2.9 Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Proboliggo II-18 Tabel 2.10 Tabel Wilayah Rawan Bencana II-21 Tabel 2.11 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo II-25 Tabel 2.12 Arahan Ketentuan Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Disinsentif dan Arahan Sanksi pada Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo II-28 Tabel 2.13 Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 II-31 Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Tahun 2016- 2020 II-36 Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2019 II-38 Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2016-2020 II-42 Tabel 2.17 Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya Tahun 2015 – 2019 II-51 xvii Tabel 2.18 Capaian Pembangunan Aspek Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-53 Tabel 2.19 Capaian Pembangunan Aspek Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-56 Tabel 2.20 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-68 Tabel 2.21 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-82 Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-87 Tabel 2.23 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-88 Tabel 2.24 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun II-95 Tabel 2.25 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-107 Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-111 Tabel 2.27 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-114 Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-116 Tabel 2.29 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-117 Tabel 2.30 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-120 Tabel 2.31 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-121 Tabel 2.32 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-122 Tabel 2.33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-126 xviii Tabel 2.34 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-131 Tabel 2.35 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Pemerintah Daerah Kabupaten ProbolinggoTahun 2016-2020 II-135 Tabel 2.36 Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-138 Tabel 2. 37 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-143 Tabel 2.38 Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-148 Tabel 2.39 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-151 Tabel 2.40 Capaian PMA/PMDN Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-152 Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-153 Tabel 2.42 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-157 Tabel 2.43 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-159 Tabel 2.44 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-162 Tabel 2.45 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-164 Tabel 2.46 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-166 Tabel 2.47 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-192 xix Tabel 2.48 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-195 Tabel 2.49 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-198 Tabel 2.50 Hasil Kinerja Bidang Urusan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-202 Tabel 2.51 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-203 Tabel 2.52 Hasil Kinerja BANKEUDA Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-205 Tabel 2.53 Hasil Kinerja BKD Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-206 Tabel 2.54 Hasil Kinerja Urusan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-210 Tabel 2.55 Capaian Indikator opini BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2017 II-213 Tabel 2.56 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 II-216 Tabel 2.57 Hasil Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-221 Tabel 2.58 Hasil Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 II-250 Tabel 2.59 Angka Kriminalitas Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2018 II-251 Tabel 3. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo III-5 Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo III-15 Tabel 3. 3 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Probolinggo III-18 Tabel 3. 4 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Probolinggo III-30 Tabel 3. 5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Probolinggo III-33 xx Tabel 3. 6 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Probolinggo III-33 Tabel 3. 7 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Probolinggo III-35 Tabel 3. 8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Probolinggo III-38 Tabel 3. 9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo III-49 Tabel 3. 10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo III-50 Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Probolinggo IV-2 Tabel 4.2 Perbandingan Isu Strategis dengan Kabupaten/ Kota di Sekitar Kabupaten Probolinggo IV-46 Tabel 5.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMN V-2 Tabel 5.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur V-4 Tabel 5.3 Penjelasan Visi V-6 Tabel 5.4 Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi V-7 Tabel 5.5 Tujuan dan Indikator Tujuan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 V-13 Tabel 5.6 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 V-15 Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Probolinggo VI-3 Tabel 6.2. Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 VI-9 Tabel 6.3. Strategi Umum dan Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. VI-12 Tabel 6.5 Program Nawa Hati Kabupaten Probolinggo VI-14 Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 VI-30 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah tahun 2019-2023 Kabupaten Probolinggo VII-2 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 VII-4 xxi Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Probolinggo VIII-2 Tabel. 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo VIII-4 0 BAB I ║ I- 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2022 TANGGAL : Perencanaan Pembangunan Nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada hasil menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan 1) holistik-tematik; 2) integratif; dan 3) spasial. Selain disusun dengan berbagai pendekatan tersebut, RPJMD juga melalui berbagai tahapan. Terdapat 5 (lima) tahapan utama, yaitu Rancangan Teknokratik; Rancangan Awal RPJMD yang dalam penyusunannya terdapat agenda wajib yang harus dilaksanakan, yakni forum konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD, dan konsultasi kepada Gubernur, Rancangan yang di dalam penyusunannya mencakup pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD, dan Raperda RPJMD. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, berlakunya RPJMD adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD yang durasinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo diangkat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-5858 dan – 5859 yag menetapkan Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H.A Timbul Prihanjoko sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk periode 2018-2023. Kepala daerah menyusun visi misi sebagai acuan pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Adapun Visi Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”, Visi tersebut dilandasi dengan dasar nilai – nilai yang telah tertanam didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Kabuaaten Probolinggo. Sedangkan, Misi Kepala Daerah Kabupaten BAB I ║ I- 3 Probolinggo terdiri 4 misi yaitu, Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran, Misi 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan, Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. RPJMD harus memiliki hubungan dengan dokumen daerah yang lainnya. Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018- 2023 berkedudukan dalam RPJMD periode ke-empat dalam RPJPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa RPJMD harus memiliki hubungan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hubungan tersebut merupakan wujud sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak pada kinerja pembangunan dan evaluasi yang dilakukan saat akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodesasi RPJMD. RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 sebelum adanya perubahan atau yang telah disusun sebelumnya didasarkan pada teori perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2005: 20), bahwa terdapat empat fungsi perencanaan, diantaranya: 1) Perencanaan sebagai pengarah, 2) Perencanaan untuk meminimalisir ketidakpastian; 3) Perencanaan untuk meminimalisir pemborosan sumber daya; dan 4) Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Jika melihat fungsi perencanaan untuk meminimalisir ketidakpastian, dengan tersusunnya RPJMD akan mampu memprediksi ketidakpastian yang kemungkinan akan menjadi hambatan atau ancaman bagi proses pencapaian tujuan Kabupaten Probolinggo BAB I ║ I- 4 yang digambarkan dalam Visi dan Misi dari Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo. Fungsi lainnya dalam perencanaan adalah sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas, dimana pada fungsi ini perencanaan akan berfungsi untuk membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga organisasi dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pada fungsi ini RPJMD telah melewati evaluasi yang akhirnya menghasilkan upaya perbaikan baik dari indikator maupun capaian kinerja organisasi sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Probolinggo. Mengikuti dinamika perkembangan kebijakan dan isu strategis saat ini, maka diperlukan adanya perubahan RPJMD sehingga RPJMD Kabupaten Probolinggo mampu beradaptasi dengan kebijakan baru dan isu strategis terkini. Adapun dasar- dasar perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo dilakukan karena beberapa pertimbangan berikut ini:

1.Dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2023, maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menyeleraskan berbagai kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi.
2.Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah, sehingga pemerintah daerah wajib menyesuaikan struktur APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) yang terbaru ke dalam RPJMD.
3.Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan BAB I ║ I- 5 Keuangan Daerah maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib untuk menyesuaikan RPJMD- nya dengan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang terbaru.
4.Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga menjadi dasar dalam perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut dijadikan dasar karena Kabupaten Probolinggo menjadi lokasi Kawasan Prioritas BTS (Bromo Tengger Semeru), Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan (Rumah Garam), Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.
5.Perlunya Memetakan janji-janji politik bupati ke dalam program dan kegiatan sehingga dapat selaras dengan program dan kegiatan perangkat daerah juga menjadi alasan adanya Perubahan RPJMD.
6.Adanya pandemi Covid-19 yang menjadi isu strategis internasional menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan menerapkan berbagai kebijakan dan prioritas dalam menghadapi kondisi yang terjadi dengan menuangkannya dalam RPJMD.
7.Mengintegrasikan dokumen perencanaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
8.Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi SAKIP untuk perbaikan akuntabilitas kinerja. Selain beberapa pertimbangan diatas, perubahan RPJMD juga didasarkan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 342. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD Kabupaten Probolinggo yang dirumuskan, sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017. Terjadi perubahan yang mendasar salah satunya adalah adanya perubahan kebijakan Nasional yang meliputi:
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
5.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. 1.2 Landasan Hukum
1.Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik BAB I ║ I- 7 Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 BAB I ║ I- 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
11.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional BAB I ║ I- 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);.
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
21.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan- Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan Corona Virus Disease (COVID-19) BAB I ║ I- 10 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25.Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Permen LHK No. 69 Tahun 2017)
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Sero E);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
36.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
37.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang BAB I ║ I- 12 Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
42.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, melalui peraturan tersebut pemerintah daerah akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga rencana pembangunan tersebut disusun pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang ketiganya akan saling berkaitan. Dalam menjamin keselarasan dokumen perencanaan pembangunan tingkat pusat maka disusun dokumen Perencanaan pada tingkat daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana BAB I ║ I- 13 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah bagian integrasi perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Kabupaten Probolinggo. Selain melakukan telaah dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Probolinggo, juga dilakukan telaah terhadap RPJMD daerah lain. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah disajikan secara terperinci pada gambar berikut ini: Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber : Kemendagri, 2017 Hubungan RPJMD dengan RPJPD RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 masuk dalam tahap IV (ke-empat) atau tahap akhir pencapaian RPJPD Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005- 2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan BAB I ║ I- 14 permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2005-2025 tahap ke-empat. Keterkaitan RPJPD tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut: Tabel 1.1 Hubungan RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo URAIAN RPJPD KABUPATEN PROBOLINGGO 2005-2025 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018- 2023 VISI Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Berdaya Saing Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing MIS I Mis i 1 Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mis i 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Mis i 2 Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum. Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mis i 3 Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Mis i 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia BAB I ║ I- 15 URAIAN RPJPD KABUPATEN PROBOLINGGO 2005-2025 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018- 2023 dan menurunkan angka kemiskinan. Mis i 4 Mewujudkan Probolinggo ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah dan Indah). Mis i 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Mis i 5 Mewujudkan daerah yang berdaya saing Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Sinergitas dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur menjadi keharusan dalam substansi RPJMD Kabupaten Probolinggo, karena secara kewilayahan Kabupaten Probolinggo berada pada Wilayah Jawa Timur. Berikut disajikan sinergitas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Probolinggo denga RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tabel 2.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur URAIAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018-2023 VISI Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing. Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Mis i 2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Mis i 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Mis i 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Mis i 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mis i 4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tabel 3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMN URAIAN RPJMN 2020-2024 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018- 2023 VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing. MIS I Misi 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Misi 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Misi 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi BAB I ║ I- 18 URAIAN RPJMN 2020-2024 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018- 2023 dan pembangunan berkelanjutan. Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. Misi 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Misi 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Misi 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Misi 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. Misi 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Misi 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Misi 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hubungan RPJMD dengan RKPD RPJMD memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dijabarkan sebagai upaya pencapaian target tahunan yang kemudian dituangkan pentahapan tahunannya sebagai RKPD. RKPD memuat rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD. Telaah Hubungan RPJMD dengan RTRW Daerah Sekitar Kabupaten Probolinggo Telaah hubungan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan RTRW daerah di sekitar Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah. Daerah Uraian
1.Kabupaten Pasuruan Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan berpedoman pada RTRW Kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.
2.Kabupaten Situbondo Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016- 2021, juga berpedoman pada berbagai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Situbondotahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi Program Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Situbondo.
3.Kabupaten Lumajang Visi RTRW Kabupaten Lumajang yakni Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Terpadu, Produktif Dan Seimbang. Visi penataan ruang tersebut telah diakomodir dalam Misi Pertama RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata, yang berarti peningkatan aktivitas ekonomi (sebagai isi/contain) tetap memperhatikan struktur dan pola ruang (sebagai wadah/container) dalam suatu ekosistem yang berkelanjutan.
4.Kabupaten Malang Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai BAB I ║ I- 21 No . Daerah Uraian dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1.Menyediakan dokumen resmi yang akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis sehingga tercipta sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah.
2.Menyediakan dokumen resmi yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah. 1.4.2 Tujuan Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1.Menjabarkan visi misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah sehingga rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dapat terwujud.
2.Menciptakan sinergitas RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya antar tingkat kewilayahan maupun antar periode waktu, dokumen BAB I ║ I- 22 perencanaan sektoral, dokumen perencanaan kewilayahan, dokumen perencanaan wilayah sekitar, serta dokumen strategis dan sektoral lainnya. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Kondisi Geologi Kondisi Klimatologi Kondisi Hidrologi Kondisi Topografi Penggunaan Lahan Letak, Luas dan Batas Wilayah Kondisi Geografi Lainnya Potensi Pengembangan Wilayah BAB II ║ II- 2 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi A. Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.696,16 km2, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemukiman : 147,74 km2 2) Persawahan : 373,13 km2 3) Tegal : 513,80 km2 4) Perkebunan : 32,81 km2 5) Hutan : 426,46 km2 6) Tambak/Kolam : 13,99 km2 7) Lain-lain : 188,23 km2 Gambar 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2020 Kabupaten Probolinggo, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan ketetapan tentang pembagian wilayah, Kabupaten Probolinggo secara administratif terbagi menjadi 24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.375 Dusun, 1.643 Rukun Warga (RW) dan 5.869 Rukun Tangga (RT). Adapun pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: Pemukiman 9% Persawahan 22% Tegal 30% Perkebunan 2% Hutan 25% Tambak/Kolam 1% Lain-lain 11% BAB II ║ II- 3 Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan (km 2 ) Tahun 2020 No Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%)
1.Sukapura 102,08 6,02
2.Sumber 141,88 8,36
3.Kuripan 66,75 3,94
4.Bantaran 42,13 2,48
5.Leces 36,81 2,17
6.Tegalsiwalan 41,74 2,46
7.Banyuanyar 45,70 2,69
8.Tiris 165,67 9,77
9.Krucil 202,53 11,94
10.Gading 146,85 8,66
11.Pakuniran 113,85 6,71
12.Kotaanyar 42,58 2,51
13.Paiton 53,28 3,14
14.Besuk 35,04 2,07
15.Kraksaan 37,80 2,23
16.Krejengan 34,43 2,03
17.Pajarakan 21,34 1,26
18.Maron 51,39 3,03
19.Gending 36,61 2,16
20.Dringu 31,13 1,84
21.Wonomerto 45,67 2,69
22.Lumbang 92,71 5,47
23.Tongas 77,95 4,60
24.Sumberasih 30,25 1,78 Jumlah 1 696,17 100 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Secara astronomis, Kabupaten Probolinggo berada pada posisi 07°40’- 08°10’ Lintang Selatan (LS) dan 112°50’-113°30’ Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Probolinggo terletak BAB II ║ II- 4 di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan:
1.Utara : Selat Madura
2.Barat : Kabupaten Pasuruan
3.Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
4.Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Sedangkan di sebelah utara bagian tengah terdapat daerah otonom yaitu Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo B. Topografi Apabila ditinjau dari aspek topografi, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung membujur dari Barat ke Timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger dan Gunung Lamongan. Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan BAB II ║ II- 5 batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Menurut keadaan fisik wilayah bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : 1) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan 2) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan 3) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. Tabel 2.2 Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo No Kecamatan Ketinggian (mdpl) 0-25 25-100 100- 500 500- 1000 >1000 Jumlah (Ha) 1 Sukapura - - 208,3 4 1.666, 70 8.333, 49 10.208, 53 2 Sumber - - 150,6 2 3.898, 15 10.139 ,36 14.188, 13 3 Kuripan - 137,27 4.324 ,01 1.870, 30 343,18 6.674,7 6 4 Bantaran - 2.948,9 8 1.263 ,85 - - 4.212,8 3 5 Leces - 2.439,2 0 1.241 ,77 - - 3.680,9 7 6 Tegal Siwalan 357,1 8 2.073,4 8 1.742 ,90 - - 4.173,5 6 7 Banyuanyar 92,25 2.859,9 1 1.617 ,47 - - 4.569,6 3 8 Tiris - - 7.013 ,17 9.101, 22 452,30 16.566, 69 9 Krucil - - 3.039 ,40 7.497, 18 9.716, 08 20.252, 66 10 Gading - 2.569,8 1 6.450 ,75 2.989, 38 2.674, 70 14.684, 64 11 Pakuniran - 2.340,8 4 6.011 ,70 2.234, 39 798,07 11.385, 00 12 Kotaanyar 93,25 2.548,2 8 1.616 ,47 - - 4.258,0 0 BAB II ║ II- 6 No Kecamatan Ketinggian (mdpl) 0-25 25-100 100- 500 500- 1000 >1000 Jumlah (Ha) 13 Paiton 4.535, 35 792,59 - - - 5.327,9 4 14 Besuk 572,4 9 2.564,7 5 366,3 9 - - 3.503,6 3 15 Kraksaan 3.739, 11 40,64 - - - 3.779,7 5 16 Krejengan 2.268, 22 1.174,6 2 - - - 3.442,8 4 17 Pajarakan 1.920, 91 213,44 - - - 2.134,3 5 18 Maron 743,7 8 3.311,0 1 1.084 ,48 - - 5.139,2 7 19 Gending 3.598, 98 62,50 - - - 3.661,4 8 20 Dringu 2.943, 71 169,83 - - - 3.113,5 4 21 Wonomerto - 2.721,6 5 1.845 ,19 - - 4.566,8 4 22 Lumbang - 340,08 6.029 ,79 1.632, 34 1.268, 79 9.271,0 0 23 Tongas 1.761, 64 3.764,7 3 2.268 ,83 - - 7.795,2 0 24 Sumberasih 1.367, 65 1.657,7 6 - - 3.025,4 1 Jumlah (Ha) 23.99 4,52 34.731, 37 47.5 42,9 2 30.88 9,66 32.45 7,18 169.61 6,65 Porsentase (%) 14,14 20,47 27,2 8 18,21 19,88 100 Sumber: Profil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020 Apabila dilihat dari kondisi kemiringan tanah per kecamatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.3 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo (Ha) No Kecamatan Kemiringan 0 – 2 % 2 – 15 % 15 – 40 % > 40 % Jumlah (Ha) 1 Sukapura 856,56 541,58 414,69 8.395,7 0 10.208,53 2 Sumber - 349,89 1.858,58 11.979, 66 14.188,13 3 Kuripan 616,29 5.908,05 150,42 - 6.674,76 4 Bantaran 2.807,7 0 1.158,21 201,10 45,82 4.212,83 5 Leces 1.834,5 7 1.846,40 - - 3.680,97 6 Tegal Siwalan 2.790,4 9 1.348,00 35,07 - 4.173,56 BAB II ║ II- 7 No Kecamatan Kemiringan 0 – 2 % 2 – 15 % 15 – 40 % > 40 % Jumlah (Ha) 7 Banyuanyar 1.716,9 8 2.816,67 8,88 27,10 4.569,63 8 Tiris 231,81 4.213,28 2.356,73 9.764,8 7 16.566,69 9 Krucil - 197,87 8.164,83 11.889, 96 20.252,66 10 Gading 727,29 5.315,90 1.368,53 7.272,9 2 14.684,64 11 Pakuniran 1.784,2 9 1.463,37 1.949,72 6.187,6 2 11.385,00 12 Kotaanyar 1.491,5 8 1.267,20 650,69 848,53 4.258,00 13 Paiton 4.411,5 7 557,10 219,03 140,24 5.327,94 14 Besuk 2.579,2 3 924,40 - - 3.503,63 15 Kraksaan 3.779,7 5 - - - 3.779,75 16 Krejengan 3.328,6 1 114,23 - - 3.442,84 17 Pajarakan 2.134,3 5 - - - 2.134,35 18 Maron 3.567,6 3 1.493,06 78,58 - 5.139,27 19 Gending 3.001,4 8 660,00 - - 3.661,48 20 Dringu 3.034,9 6 78,58 - - 3.113,54 21 Wonomerto 2.317,5 0 1.942,50 222,00 84,84 4.566,84 22 Lumbang 2.317,5 0 2.256,87 2.690,67 2.185,9 5 9.271,00 23 Tongas - 7.163,20 599,00 33,00 7.795,20 24 Sumberasih 2.920,4 1 105,00 - - 3.025,41 Jumlah (Ha) 48.070, 55 41.721,3 6 20.968,5 2 58.856 ,22 169.616, 65 Porsentase (%) 28,34 24,60 12,36 34,69 100,00 Sumber: Kabupaten Probolinggo dalam Angka Tahun 2020 C. Geologi a) Struktur dan Karakteristik Struktur geografis Kabupaten Probolinggo terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0- BAB II ║ II- 8 2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. b) Potensi Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayursayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut. Tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150-750 m di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah-buahan lainnya. Wilayah kecamatan yang sangat tepat untuk tanaman buah-buahan ini adalah Kecamatan Krucil dan Tiris. D. Hidrologi a) Daerah Aliran Sungai Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Ranu Bujel dengan panjang 2 km. Hulu sungai-sungai tersebut kebanyakan berada di bagian tengah maupun selatan wilayah Kabupaten Probolinggo (merupakan daerah agak tinggi dan banyak terdapat hutan) yang bermuara di Selat Madura. Sungai- sungai yang terdapat di Kabupaten Probolinggo sebagian besar digunakan irigasi disamping untuk industri, air minum dan mandi cuci. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun. Air permukaan merupakan air BAB II ║ II- 9 tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya. b) Sungai, Danau, dan Rawa Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Probolinggo No. Nama Sungai Panja ng (Km) Lebar (M) Debit Air (Minimum) (M3/detik) Baku Lahan (Ha) 1 Rondoningo 95,20 26,00 ± 200 3.36 2 Pandan Laras 43,50 26,00 ± 1.300 2.85 3 Kertosono 39,70 25,00 ± 100 570 4 Kandang Jati 8,00 8,00 ± 100 507 5 Besuk 13,20 8,00 ± 100-200 173 6 Jabung 20,50 8,00 ± 300 465 7 Pancarlagas 85,70 50,00 ± 200 3.3 8 Paiton 18,00 20,00 ± 100 454 9 Kresek 24,50 25,00 ± 100 786 10 Taman 24,10 12,00 ± 5-10 240 11 Legundi 12,50 6,00 12 Curah Manjangan 5,00 9,00 ± 50 34 13 Klumprit 12,50 12,00 ± 50 53 14 Lumbang/ Bayeman 17,50 13,00 ± 75 125 15 Blibis 20,00 15,00 16 Blabo 10,00 10,00 ± 50 213 17 Besi 15,50 15,00 ± 5-10 183 18 Patalan/ Spaser 22,50 18,00 ± 50 72 19 Kedung Galeng 38,00 35,00 ± 100 564 20 Banyubiru 11,00 18,00 ± 300 697 21 Gending 20,00 20,00 ± 300 149 22 Klaseman 11,00 15,00 ± 100-200 128 23 Pekalen 35,10 35,00 ± 3.300 6.98 BAB II ║ II- 10 24 Afour Bujel 2,00 5,00 25 Laweyan 16,70 25,00 ± 200 369 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedang yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Tabel 2.5 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo No Nama Danau Luas (Ha) Lokasi
1.Ranu Segaran 30.00 Desa Segaran, Kec. Tiris
2.Ranu Agung Segaran Agung 20.81 Desa Ranuagung, Kec. Tiris
3.Ranu Segaran Duwas 23.00 Desa Tlogoargo, Kec. Tiris
4.Ranu Merah 18.00 Desa Andungsari, Kec. Tiris
5.Ranu Gedang 18.00 Desa Andung Sari, Kec. Tiris
6.Ranu Betok 18.00 Kecamatan Tiris
7.Ranu Wurung 25.00 Kecamatan Gading
8.Danau Ronggojalu 2.50 Kecamatan Tegalsiwalan Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m. c) Debit Air Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m. E. Klimatologi Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Di antara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, di mana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut “Angin Gending”. Sepanjang tahun 2021 jumlah curah hujan setahun mencapai 56,708 mm3, jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Januari. Sedangkan hari hujan dalam tahun 2021 sebanyak 139 hari dengan intensitas tertinggi di bulan Januari, Maret dan Desember. Adapun jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagai berikut : Tabel 2.6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Bulan Jumlah Curah Hujan (mm3) Jumlah Hari Hujan (hari) Januari 14,450 24 BAB II ║ II- 12 Bulan Jumlah Curah Hujan (mm3) Jumlah Hari Hujan (hari) Februari 7,731 23 Maret 13,354 24 April 11,543 20 Mei 348 8 Juni - - Juli 126 2 Agustus - - September - - Oktober 256 4 November 1,455 10 Desember 7,445 24 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggio, Tahun 2021 Anomali cuaca berfluktuatif. Hujan lebat disertai angin dan petir menjadikan banjir dan longsor menjadi ancaman, Selain itu dampak pohon tumbang akibat angin kencang juga perlu diwaspadai mengingat beberapa waktu belakangan kejadian pohon tumbang tercatat berdampak hingga menyebabkan adanya korban. Melihat kondisi tersebut dihimbau bagi masyarakat untuk tetap berwaspada dan berhati-hati sebagai sikap antisipasi menghadapi dampak musim penghujan dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. F. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo diantaranya:
1.Kawasan Lindung Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup BAB II ║ II- 13 yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Adapun jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan adalah kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.7 Luas Peruntukan Kawasan Lindung (Ha) di Kabupaten Probolinggo No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Persentase (%)
1.Kawasan Hutan Lindung 22.650,800 0,96
2.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:

a.Kawasan bergambut - -
b.Kawasan resapan air 2.507,794 0,11 3 Kawasan perlindungan setempat:
a.Sempadan pantai 1.087,622 0,05 BAB II ║ II- 14 No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Persentase (%)
b.Sempadan sungai 2.507,794 0,11
c.Kawasan sekitar danau atau waduk 237.906,000 10,05
d.Kawasan sekitar mata air 899.208,000 37,99
e.Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal - -
f.Kawasan perlindungan setempat lainnya 1) Sempadan rel kereta api 72.827,000 3,08 2) Sempadan SUTET 0,003 0,00 3) Hutan mangrove 209.310,000 8,84
1. 4.Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
a.Kawasan suaka alam - -
b.Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya - -
c.Hutan konservasi 11.052,307 0,47 1) Suaka Margasatwa 7.452,000 0,31 2) Taman nasional BTS (Bromo, Tengger, Semeru) 3.600,370 0,15
d.Cagar alam 18,800 0,00
e.Kawasan pantai berhutan bakau 258.459,000 10,92
f.Taman hutan raya - -
g.Taman wisata alam dan taman wisata alam laut - - h.Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan - -
1. 5.Kawasan rawan bencana alam
a.Kawasan rawan tanah longsor 32.423,500 1,37
b.Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir 1.461,072 0,06
c.Kawasan rawan bencana alam lainnya 1) Abrasi pantai 596.742,000 25,21
1. 6.Kawasan lindung geologi BAB II ║ II- 15 No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Persentase (%)
a.Kawasan cagar alam geologi - -
b.Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah 1) Letusan Gunung Tipe A 3.165,450 0,13 2) Letusan Gunung Tipe B 2.356,890 0,10 3) Letusan Gunung Tipe C 2.364,950 0,10 JUMLAH 2.367.101,4 15 100,00 Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029 Berdasarkan tabel diatas, peruntukan lahan kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo digunakan untuk kawasan sekitar mata air (37.99%), kawasan rawan bencana alam lainnya – abrasi pantai (25,21%). Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, kawasan lindung dapat dilihat pada grafik berikut ini:
1. 2.Kawasan Budidaya Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.8 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Persentase (%) 1 Kawasan Hutan Produksi 23.971,50 2,54
a.Peruntukan Hutan Produksi Terbatas - - Hutan Lindung 49% Hutan produksi Untuk Perlindungan 6% Hutan Produksi Untuk Produksi 44% Hutan Produksi Untuk Penggunaan Lain BAB II ║ II- 17 b.Peruntukan Hutan Produksi Tetap - -
c.Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi - - 2 Kawasan Hutan Rakyat - - 3 Kawasan Peruntukan Pertanian
a.Peruntukan Pertanian Lahan Basah 29.009,56 3,07 b.Peruntukan Pertanian Lahan Kering 697.644,00 73,86
c.Peruntukan Peruntukan Hortikultura - - 4 Kawasan Peruntukan Perkebunan 28.137,58 2,98 5 Kawasan Peruntukan Perikanan
a.Peruntukan Perikanan Tangkap 51.908,79 5,50 b.Peruntukan Budi Daya Perikanan 1.996,76 0,21
c.Peruntukan Kawasan Pengolahan Ikan - - 6 Kawasan Peruntukan Pertambangan
a.Peruntukan Mineral dan Batu Bara - - b.Peruntukan Minyak dan Gas Bumi - -
c.Peruntukan Panas Bumi - - d.Peruntukan Air Tanah di Kawasan Pertambangan - - 7 Kawasan Peruntukan Industri
a.Peruntukan Industri Besar 77.801,00 8,24 b.Peruntukan Industri Sedang 1.204,53 0,13
c.Peruntukan Industri Rumah Tangga - - 8 Kawasan Peruntukan Pariwisata 336.654 0.35 9 Kawasan Peruntukan Permukiman
a.Peruntukan Permukiman Perkotaan 4.715,23 0,50 b.Peruntukan Permukiman Perdesaan 12.052,56 1,28 BAB II ║ II- 18 10 Kawasan Peruntukan Lainnya
a.Kawasan Peternakan - - b.Kawasan Khusus - -
c.Rencana Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir dan Pulau Giri Ketapang - - d.Kawasan Terbuka Hijau 13.368,75 1,42
e.Lahan Cadangan 2.714,24 0,29 JUMLAH 944.542,5 0 100,00 Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo digunakan untuk pertanian lahan kering (73.86%), industri besar (8.24%), perikanan tangkap (5.50%), serta.pertanian lahan basah (3.07%). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangun, baik di perkotaan dan perdesaan hanya meliputi (1.78%) dari seluruh luas lahan. Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020, kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.5 Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (%) Kabupaten Probolinggo Sumber: Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Probolinggo Th 2021 28,05% 0,17% 2,22% 7% 12% 51% Hutan Produksi Industri Perikanan Perkebunan Permukiman Pertanian Lahan Basah BAB II ║ II- 19 Tabel 2.9 Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Proboliggo No Pola Ruang Wilayah Luas (Ha) Persentas e (%) 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 27.331,3 28,05 2 Kawasan Peruntukan Industri 162,28 0,17 3 Kawasan Peruntukan Perikanan 2.160,85 2,22 4 Kawasan Peruntukan Perkebunan 6.326,6 6,49 5 Kawasan Peruntukan Permukiman 11.729,3 12,04 6 Pertanian Lahan Basah 49.735,5 51,04 JUMLAH 97.445,8 3 100,00 Sumber: Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanian lahan basah mendominasi kondisi eksisting kawasan budidaya di Kabupaten Probolinggo. Adapun kebijakan yang melindungi keberadaan lahan pertanian telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Konversi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian terkait stabilitas pangan nasional. Peraturan ini juga menjadi salah satu bahan masukan yang harus diimplementasikan dalam peraturan tata ruang setempat. Dalam rangka mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo serta menjabarkan Perda RTRW dimaksud, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Adapun potensi pengembangan wilayah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut. 1) Potensi kawasan hutan lindung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Cagar Alam Pegunungan Argopuro. 2) Potensi kawasan perdagangan dan jasa yaitu lebih dari sepuluh buah pasar yang terdiri dari sepuluh jenis pasar (pasar buah, pasar sayur, pasar buah-sayur, pasar hewan, pasar hewan dan umum, pasar induk, pasar ikan/daging, pasar palawija, pasar pelelangan ikan, pasar sayur, dan pasar umum), potensi pasar Semampir yang ada di Kecamatan Kraksaan dan pasar kelas II yaitu 3 unit yaitu Pasar Maron, Pasar Leces, dan Pusat Perbelanjaan Kraksaan, potensi Pasar Bawang merah di Dringu. 3) Potensi kawasan pertambangan dan energi berupa PLTU Paiton sebagai salah satu sumber energi listrik Jawa-Bali dan pertambangan gas bumi terbesar di Jawa Timur yang terdapat di kawasan pegunungan Hyang/ pegunungan Argopuro. 4) Potensi kawasan industri kecil, industri kerajinan dan industri menengah. Potensi industri kecil dan kerajinan antara lain: industri konvensi di Tongas, indutri kerajinan meubel di Tongas dan Dringgu. Potensi industri menengah dan pergudangan di sepanjang jalur Pantura terutama di Tongas, Dringu dan Paiton. 5) Potensi kawasan pariwisata berupa kawasan pariwisata alam (antara lain: Gunung Bromo, Pantai Bentar, Arung Jeram Sungai Pekalen dan Pulau Giliketapang) dan pariwisata budaya (antara lain:candi, Upacara Adat Kasodo, Upacara Larung Sesaji, Tarian Kuda Kecak, Tari Glipang). 6) Potensi kawasan perikanan antara lain kawasan perikanan darat (perikanan kolam dan keramba di Kecamatan Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas dan Sumberasih). Potensi kawasan perikanan laut di Kecamatan Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas, Sumberasih. 7) Potensi kawasan perkebunan sebagian besar terdapat di wilayah bagian selatan yaitu: tanaman semusim (antara lain: tembakau, tebu, jarak, kapas, jahe) dan tanaman tahunan (antara lain: kelapa, kopi, aren, asem, cengkeh, lada, kapuk randu, jambu mente, pinang) 8) Potensi kawasan pertanian tanaman pangan pada umumnya terdapat di wilayah utara (misalnya: padi jagung, kedelai, kacang tanah) dan tanaman holtikultura pada umumnya terdapat di wilayah selatan (misalnya: kentang, kobis dan cabe, durian dan mangga). 9) Potensi kawasan peternakan sebagian besar terdapat di wilayah selatan antara lain: ternak besar (sapi, kuda, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi) dan unggas (ayam ras, ayam kampung, itik, entok, kelinci). 10) Potensi kawasan militer TNI AL di Paiton sebagai kawasan khusus untuk pertahanan dan keamanan. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi BAB II ║ II- 22 bencana alam. Penetapan kawasan rawan bencana bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi rawan letusan gunung berapi, kawasan gerakan tanah longsor, rawan banjir, daerah rawan abrasi pantai, dan rawan angin ribut. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam. Beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai berikut: Tabel 2.10 Tabel Wilayah Rawan Bencana No Nama Bencana Lokasi Peraturan Daerah tentang Kebencanaan Keterangan
1. 1.Letusan Gunung Berapi Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sukapura,da n Kecamatan Tiris Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
2. 1.Terdapat dua gunung berapi yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan
3. 2.Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir.
4. 3.Daerah rawan bencana luas BAB II ║ II- 23 No Nama Bencana Lokasi Peraturan Daerah tentang Kebencanaan Keterangan kurang lebih 7.887 ha
5. 2.Gerakan Tanah (Longsor)
6. 1.Tipologi Gerakan Tertinggi : Daerah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris.
7. 2.Kawasan Rawan longsor : Kecamatan Krejengan, Kecamatan Gading, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Besuk, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Paiton dan Kecamatan Kutoanyar, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuniran dan Kecamatan Tiris
8. 3.Rawan Gerakan Tanah : Kecamatan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
9. 1.Tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah- tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %.
10. 2.Daerah rawan bencana luas kurang lebih 32.423 Ha BAB II ║ II- 24 No Nama Bencana Lokasi Peraturan Daerah tentang Kebencanaan Keterangan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuiran, Kecamatan Gading
11. 3.Banjir Kecamatan Sukapura, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gading, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Sumber, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotanyar, Kecamatan Wonokerto, Paiton dan Tegalsiwalan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Rawan Bencana luas kurang lebih 1.461 Ha
12. 4.Abrasi Pantai Seluruh Kawasan pesisir di Kabupaten Probolinggo Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
13. 1.Faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, diantaranya yang BAB II ║ II- 25 No Nama Bencana Lokasi Peraturan Daerah tentang Kebencanaan Keterangan Rencana Tata Ruang sangat dominan adalah ketahanan pantai dalam menghadapi gelombang air laut.
14. 2.Salah satu ekosistem pantai yang berperan dalam menciptakan ketahanan pantai adalah keberadaaan hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai
15. 3.Daerah Rawan Bencana luas kurang lebih 71,893 Km
16. 5.Angin Ribut Kecamatan Lumbang dan angin puyuh di Kecamatan Krucil. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Rawan Bencana luas kurang lebih 597 Ha Sumber : Disarikan dari beberapa sumber peraturan Tabel 2.11 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo BAB II ║ II- 26 No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Persen (%) 1 0 - 2 % 48.070,55 28,34 2 2 – 15 % 41.721,36 24,59 3 15 – 40 % 20.968,52 12,36 4 > 40 % 58.856,22 34,69 Jumlah 169.616,65 100 Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Dari tabel 2.11 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %). Pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah diatur jelas terkait ketentuan umum zonasi untuk kawasan bencana, diantaranya:
a.Zonasi untuk kawasan rawan longsor Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

(1)Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
(2)Mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
(3)Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
(4)Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
(5)Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
(6)Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
(7)Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
1. b.Zonasi untuk kawasan rawan banjir Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:
(1)Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
(2)Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
(3)Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
(4)Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
(5)Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
(6)Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
(7)Penetapan batas dataran banjir;
(8)Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
(9)Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
1. c.Zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai BAB II ║ II- 28 Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:
(1)Pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan;
(2)Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
1. d.Zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi Untuk kawasan rawan letusan gunung berapi,ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:
(1)Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
(2)Menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
(3)Dalam peruntukan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi harus memperhitungkan tingkat risiko;
(4)Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi dengan tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya. Dilarang melaksanaka n kegiatan permukiman Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan. Tidak diberikann ya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaru hi kelancaran tata drainase dan penanggulang an banjir lainnya. Rawan bencana erosi/lon gsor Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan. Tidak diberikann ya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Rawan Bencana Pada zona waspada dan Zona bahaya dan zona Untuk daerah yang sudah Tidak diberikann BAB II ║ II- 30 Kawasan Arah Kegiatan Pengendalia n Pemanfaatan Ruang Disinsenti f dan Arahan Sanksi Diizinkan Dilarang/ Diizinkan dengan Syarat Gunung Api zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenanka n adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan. waspada ditetapkan sebagai daerah tertutup bagi permukiman penduduk. Bila terdapat permukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan. terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan. ya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. Pada zona siaga masih diperkenanka n adanya permukiman, namun perlu selalu waspada dan siap mengadakan pengungsian apabila sewaktu- waktu gunung berapi menunjukkan aktifitas yang membahayak an Bangunan pengamat aktifitas gunung berapi dan bangunan yang mendukung BAB II ║ II- 31 Kawasan Arah Kegiatan Pengendalia n Pemanfaatan Ruang Disinsenti f dan Arahan Sanksi Diizinkan Dilarang/ Diizinkan dengan Syarat mitigasi bencana Sumber: Perda Kabupaten Probolinggo No 3 Tahun 2011 Tentang RTRW Data spasial/peta potensi bencana skala kabupaten terlihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Probolinggo Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo 2.1.4 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo dari hasil proyeksi yaitu sebesar 1.152.237 jiwa pada tahun 2020 atau turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.168.503 jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 689 per km2 (berdasarkan hasil proyeksi). Untuk selengkapnya dapat dilihat grafik pertumbuhan penduduk sebagai berikut: Dengan Kecamatan Kraksaan mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 68324 jiwa. Kecamatan Tongas terbesar kedua dengan jumlah sebesar 67794 jiwa dan Kecamatan Tiris dengan jumlah penduduk terbesar ketiga yaitu berjumlah 67123 jiwa. Berikut grafik pertumbuhan penduduk tahun 2016-2020, sebagai berikut : Kecamatan Tongas terbesar kedua dengan jumlah sebesar 67.255 jiwa dan Kecamatan Paiton dengan jumlah penduduk terbesar ketiga yaitu berjumlah 66.812 jiwa. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel 2.13 sebagai berikut: Tabel 2.13 Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Sukapura 9700 9728 19428 2 Sumber 12852 12806 25658 3 Kuripan 14452 15225 29677 4 Bantaran 20867 21900 42767 5 Leces 28100 28786 56886 6 Banyuayar 36722 37892 74614 7 Tiris 33391 33732 67123 8 Krucil 37893 37484 75377 1.151.613 1.158.653 1.165.298 1.168.503 1.152.237 1.140.000 1.145.000 1.150.000 1.155.000 1.160.000 1.165.000 1.170.000 2016 2017 2018 2019 2020 ADHB Laju Pertumbuhan Penduduk BAB II ║ II- 33 No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 9 Gading 26127 26992 53119 10 Pakuniran 21539 22611 44150 11 Kotaanyar 18000 18574 36574 12 Paiton 33292 33511 66803 13 Besuk 34287 35518 69805 14 Kraksaan 33987 34337 68324 15 Krejengan 19974 20695 40669 16 Pajarakan 16585 17273 33858 17 Maron 32202 33494 65696 18 Gending 20762 21080 41842 19 Dringu 26427 26488 52915 20 Tegalsiwalan 17913 18734 36647 21 Sumberasih 31652 32490 63736 22 Wonomerto 20006 20740 40746 23 Tongas 33343 34451 67794 24 Lumbang 15727 16196 31923 Kabupaten Probolinggo 565800 580737 1.152.537 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Berdasarkan tabel yag diatas mengenai Penduduk Kabupaten Probolinggo menurut jenis tahun 2020 didominasi oleh perempuan yakni sebesar 580331 jiwa atau 51%. Sedangkan laki-laki hanya berjumlah 565800 jiwa atau 49%. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Berikut adalah capaian pada setiap fokus. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan BAB II ║ II- 34 beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. A. Pertumbuhan PDRB Guna mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional atau regional secara berkala yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional ini dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai stakeholder. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, PDRB cukup representatif dan sangat lazim digunakan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalan System of National Account (SNA) 2008 bahwa Badan Pusat Statistik melakukan perubahan Tahun Dasar atas perhitungan pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2000 menjadi Tahun 2010. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan tahun dasar 2010 merupakan pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai akitivitas ekonomi dalam suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) ini menginterpretasikan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita atas dasar BAB II ║ II- 35 harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Gambar 2.9 Angka PDRB Kabupaten Probolinggo Berdasarkan ADHK dan ADHB Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian kabupaten Probolinggo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Aministrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan sosial wajib. Angka PDRB Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam satuan miliar rupiah adalah masing-masing, Rp 28.067,42 pada tahun 2016, Rp 29.961,63 pada tahun 2017, Rp 32.013,78 pada tahun 2018, dan Rp 34.020,20 pada tahun 2019 serta Rp 33.721,07 pada 2020. Sementara angka PDRB Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam satuan miliar rupiah adalah masing-masing Rp 20.504,09 pada tahun 2016, Rp 21.418,25 pada tahun 2017, Rp 22.375,24 pada tahun 2018, dan Rp 23.396,41 pada tahun 2019 serta Rp 22898,24 pada 2020. Penurunan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini disebabkan 20.504,09 21.418,25 22.375,24 23.396,41 22.898,24 28.067,42 29.961,63 32.013,78 34.020,20 33.721,07 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 2016 2017 2018 2019 2020 ADHK ADHB BAB II ║ II- 36 karena pandemi covid-19 yang berdampak signifikan pada ketidakstablian perekonomian. Berikut rincian ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.576,15 2.742,75 2.929,56 3.113,02 2.879.798,8 BAB II ║ II- 40 No Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 Miliar Rupiah Miliar Rupiah Miliar Rupiah Miliar Rupiah Miliar Rupiah H Transportasi dan Pergudangan 176,40 189,81 204,15 223,13 212.189,5 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 301,29 325,38 350,92 373,05 330.540,6 J Informasi dan Komunikasi 676,33 725,98 776,29 831,09 889.120,0 K Jasa Keuangan dan Asuransi 387,00 401,06 420,69 435,47 434.008,4 L Real Estate 499,20 522,26 552,34 575,10 585.334,7 M,N Jasa Perusahaan 66,45 69,96 74,87 78,83 73.619,1 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 659,02 683,87 712,45 734,61 718.360,7 P Jasa Pendidikan 535,83 558,45 590,11 626,87 641.997,2 BAB II ║ II- 41 No Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 Miliar Rupiah Miliar Rupiah Miliar Rupiah Miliar Rupiah Miliar Rupiah Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 126,04 133,17 142,92 152,34 166.982,0 R,S, T,U Jasa Lainnya 403,43 421,79 441,87 465,03 392.847,1 PDRB ADHK 20.504,09 21.418,25 22.375,24 23.396,41 22.898.238,6 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020 BAB II ║ II- 42 Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 sebesar 4,46%, menurun dibanding Tahun 2016 sebesar 4,77%. Kemudian mengalami peningkatan dua tahun selanjutnya yaitu sebesar 4,47% pada Tahun 2018 dan sebesar 4,56% pada Tahun 2019. Akibat pandemi covid-19 terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi -2,12. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend fluktuatif meski pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yakni sebesar -2,12% dari sebelumnya sebesar 4,56% di tahun 2019. Untuk Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2016 hingga 2020 lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut. 4,77 4,46 4,47 4,56 -2,12 -4 -2 0 2 4 6 2016 2017 2018 2019 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi BAB II ║ II- 43 Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2016-2020 Kate -gori Lapangan Usaha 201 6 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,99 -0,11 -2,04 1,09 0,02 B Pertambangan dan Penggalian 2,03 3,96 2,31 -0,28 -7,51 C Industri Pengolahan 5,82 7,98 10,23 8,10 -1,14 D Pengadaan Listrik dan Gas 3,89 4,65 4,89 5,18 0,72 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,18 5,62 3,93 4,02 3,24 F Konstruksi 5,17 11,1 2 9,83 4,47 -6,11 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,38 6,47 6,81 6,26 -7,46 H Transportasi dan Pergudangan 7,11 7,60 7,55 9,30 -4,90 BAB II ║ II- 44 Kate -gori Lapangan Usaha 201 6 2017 2018 2019* 2020** I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,31 8,00 7,85 6,31 -11,39 J Informasi dan Komunikasi 7,67 7,34 6,93 7,06 6,98 K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,04 3,63 4,89 3,51 -0,33 L Real Estate 5,23 4,62 5,76 4,12 1,78 M,N Jasa Perusahaan 5,22 5,28 7,03 5,28 -6,61 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,94 3,77 4,18 3,11 -2,21 P Jasa Pendidikan 6,02 4,22 5,67 6,23 2,41 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,09 5,66 7,32 6,59 9,61 R,S, T,U Jasa Lainnya 4,84 4,55 4,76 5,24 -15,52 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 4,77 4,46 4,47 4,56 -2,12 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 BAB II ║ II- 45 Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha (kecuali sub sektor tanaman pangan) yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB kabupaten Probolinggo atas dasar harga konstan 2010, mencapai 23.396,41 milyar rupiah. Angka tersebut naik dari 22.375,23 milyar rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 persen, sedikit lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,47 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2019 masih terhambat adanya penurunan produksi tanaman Jagung yang sangat signifikan akibat cuaca yang kurang mendukung dan berkurangnya luas lahan pertanian. Sedangkan yang berperan mendongkrak laju pertumbuhan adalah kinerja di sektor industri pengolahan, terutama sub sektor industri makanan dan minuman. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2020, dimana penurunan terjadi di tahun 2017, mengalami kenaikan kembali di tahun 2018 dan 2019, dan mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Begitupun dengan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang juga memiliki laju pertumbuhan yang kurang stabil. Meskipun demikian laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo mencapai 20,98%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 20,52%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 18,71% hingga pada tahun 2019 mencapai angka 17,76%. Akan tetapi, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat dari tahun 2019 yakni menjadi 18,67%. Meskipun kenaikan tidak terlalu tinggi, namun hal ini dapat menjadi indikasi bahwa terdapat dampak yang cukup besar dari pandemic covid-19 terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut. 4,21 4,17 3,6 1,99 1,88 0 1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019 2020 Laju Inflasi BAB II ║ II- 48 Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo cukup memiliki perkembangan yang baik mulai tahun 2016 hingga 2019 terlihat adanya penurunan yang signifikan, namun pada tahun 2020 mulai mengalami kenaikan kembali. Angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020. Gambar 2.14 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 BAB II ║ II- 49 D. Indeks Gini Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Secara umum, indeks gini Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 mencapai 0,31, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 0,36. Mulai tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan, yakni menjadi 0,344 pada tahun 2018, menjadi 0,33 pada tahun 2019, dan menjadi 0,326 pada tahun

2020.Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut. Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo sempat mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2017 dan sedikit demi sedikit mulai BAB II ║ II- 50 menurun dari tahun 2018 hingga 2020, namun belum bisa dikatakan rendah karena masih berkisar pada angka 0,3 – 0,5 yang tergolong sedang. Akan tetapi, jika disandingkan dengan Indeks Gini NasionaI dan Indeks Gini Povinsi Jawa Timur, Indeks Gini Kabupaten Probolinggo masih lebih rendah dibandingkan keduanya. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan Indeks Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020. Wilayah Gini Rasio Menurut Kabupaten Kota di Jawa Timur Gini Rasio 2015 2016 2017 201 8 201 9 202 0 Kabupaten Probolinggo 0,30 0,31 0,36 0,34 0,33 0,33 Provinsi Jawa Timur 0,41 0,40 0,41 0,38 0,37 0,37 Nasional 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 Gambar 2.16 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 E. Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan (Ribu Rupiah) Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gini Rasio Tahun 2015-2020 Kab Prob Prov Jatim Nasional BAB II ║ II- 51 Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa. Pada Kabupaten Probolinggo di tahun 2016 pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan mencapai Rp10.170, kemudian mengalami tren peningkatan menjadi Rp10.239 pada tahun 2017, Rp 10.700 di tahun 2018, Rp 10.972 di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp10.859, penurunan ini disebabkan karena dampak pandemi covid19 yang berpengaruh signifikan pada perekonomian daerah. Gambar 2.17 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi eksisting kesejahteraan sosial di Kabupaten Probolinggo. Untuk lebih rincinya dijabarkan pada beberapa poin berikut. A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting unutk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat Rp10.170 Rp10.239 Rp10.700 Rp10.972 Rp10.859 Rp9.500 Rp10.000 Rp10.500 Rp11.000 Rp11.500 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) BAB II ║ II- 52 manusia. Dengan kata lain, kondisi sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah. Adapun besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 pada dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.17 Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian 2016 2017 2018 2019 2020
1.Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) 12,05 12,06 12,07 12,34 12,35
2.Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) 5,67 5,68 5,71 5,77 6,11 BAB II ║ II- 53
3.Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun) 66,31 66,47 66,71 67,00 67,2
4.Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) 10.170 ,0 10.239 ,0 10.700, 0 10.972, 0 10.859, 0
5.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,12 64,28 64,85 65,60 66,07 Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Berdasarkan skala nasional, capaian IPM Kabupaten Probolinggo untuk Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam kategori sedang, dimana kategori sedang berkisar antara 60 – 70 pada tahun 2016 sebesar 64,12, pada tahun 2017 sebesar 64,28, pada tahun 2018 sebesar 64,85, dan pada tahun 2019 sebesar 65,60, pada tahun 2020 sebesar 66,07. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Peningkatan ini juga tidak lepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian capaian IPM di Kabupaten Probolinggo masih di bawah capaian IPM di Provinsi jawa Timur dan Nasional. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan capaian IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020.
2019.Diantaranya yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Untuk lebih rincinya, capaian pembangunan di aspek pendidikan di Kabupten Probolinggo pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18 Capaian Pembangunan Aspek Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1.Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) 12,0 5 12,0 6 12,0 7 12,3 4 12,35 2 Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) 5,67 5,68 5,71 5,77 6,11 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Angka Harapan Lama Sekolah Indikator pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak lahir. HLS digunakan sebagai salah satu variabel ukuran dalam aspek pendidikan untuk penghitungan IPM, yaitu untuk BAB II ║ II- 55 menghitung Indek Pendidikan, yang sebelumnya menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH). AMH sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu BPS mengganti ukuran AMH dengan ukuran HLS untuk penghitungan Indek Pendidikan. Perkembangan capaian indikator angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo yakni 12,04 tahun. Pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo yakni 12,05 tahun. Capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 12,06 tahun di tahun 2017 dan menjadi 12,07 di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo meningkat jauh yakni 12,34 dan 12,35 pada
2020.Artinya penduduk usia sekolah jenjang SD s/d SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten Probolinggo telah memiliki harapan lama sekolah hingga jenjang menengah atas. Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator yang mempengaruhi nilai 12,05 12,06 12,07 12,34 12,35 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4 2016 2017 2018 2019 2020 Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) BAB II ║ II- 56 IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan capaian indikator angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020 Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2016 capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo yakni 5,67 tahun. Pada tahun 2017 capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 5,68 tahun. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,71 tahun. Dan pada tahun 2019 dan 2020 capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pesat menjadi 5,77 tahun dan 6,11 tahun. C. Aspek Kesehatan Pada aspek kesehatan Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa poin capaian pembangunan diantaranya angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH, Angka Usia Harapan Hidup, Prevalensi Gizi Buruk, Prevalensi Gizi Kurang, Indeks Kesehatan, dan Prevalensi Balita Stunting. Untuk lebih rincinya dijabarkan pada beberapa poin berikut. 5,67 5,68 5,71 5,77 6,11 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) BAB II ║ II- 57 Tabel 2.19 Capaian Pembangunan Aspek Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1.Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH 987,5 5 989,3 6 988,5 5 990,2 991,8 9
2.Angka Usia Harapan hidup 66,31 66,47 66,71 67,00 67,2
3.Prevelansi Gizi Buruk 1,65 1,79 1,41 1,65 1,89
4.Prevelansi Gizi Kurang 9,8 8,79 8,27 9,6 12,1
5.Indeks Kesehatan 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72
6.Prevalensi Balita Stunting 15,06 16,5 17,29 16,37 16,1 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020
1.Angka Kelangsungan Hidup Bayi Perkembangan capaian Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Pada tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 990,2 per 1.000 KH. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 991,89 per 1.000 KH.
2.Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup merupakan salah satu ukuran demografi yang memperlihatkan kondisi kesehatan masyarakat. Usia anak sebelum mencapai satu tahun sangat rentan dengan berbagai penyakit, sehingga resiko kematian menjadi semakin tinggi dari aspek ini, pengamatan harapan hidup dengan menggunakan alat ukur Angka Harapan Hidup menjadi cukup penting. Angka Harapan Hidup (AHH) atau Life Expecstancy (LE) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari beberapa hal seperti kondisi lingkungan 987,55 989,36 988,55 990,2 991,89 985 986 987 988 989 990 991 992 993 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 KH BAB II ║ II- 59 dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. Oleh karena itu AHH cukup representatif digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi pencapaian angka harapan hidup di suatu daerah secara tidak langsung dapat menggambarkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan capaian indikator Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.22 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 telah menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016 capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo sebesar 66,31 tahun. Pada tahun 2017 capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 66,47 tahun dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 66,71 tahun. Pada tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 67,00 tahun, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 67,2 tahun. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pelayanan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Probolinggo sudah meningkat.
3.Prevelansi Gizi Buruk 66,31 66,47 66,71 67 67,2 65,5 66 66,5 67 67,5 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Usia Harapan hidup BAB II ║ II- 60 Prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.23 Indikator Prevelansi Gizi Buruk Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020 Prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 1,65%. Pada Tahun 2017 prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 1,79%. Pada Tahun 2018 prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 1,41%. Pada Tahun 2019 prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 1,65%, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,89%.
4.Prevelansi Gizi Kurang Prevelensi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.24 Prevelansi Gizi Kurang Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 1,65 1,79 1,41 1,65 1,89 0 0,5 1 1,5 2 2016 2017 2018 2019 2020 Prevelansi Gizi Buruk 9,8 8,79 8,27 9,6 12,1 0 5 10 15 2016 2017 2018 2019 2020 Prevelansi Gizi Kurang BAB II ║ II- 61 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020 Prevelansi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 prevelansi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo sebesar 9,8% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi masing- masing 8,79% dan 9,6%. Pada tahun 2019 prevalensi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 9,6% kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12,1%
5.Indeks Kesehatan Indeks kesehatan dihitung melalui Angka Harapan Hidup, angka harapan hidup (life expectancy) adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Indeks kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami stagnansi yakni sebesar 0,71 persen. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,72. Indeks kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.25 Indeks Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020
6.Prevalensi Balita Stunting Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi balita stunting menunjukkan persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Probolinggo selama tahun 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,705 0,71 0,715 0,72 0,725 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kesehatan BAB II ║ II- 62 2016 hingga 2018 terus mengalami kenaikan. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.26 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2020 Pada tahun 2016 prevalensi balita stunting sebesar 15,06 persen. Kemudian mengalami tren peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 16,5 dan 17,29. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 16,37, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 16,1. D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (Labour Supply) yang tersedia untuk memproduksi barang- barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan capaian indikator TPAK di Kabupaten Probolinggo Tahun 2017- 2020 dapat dilihat pada gambar berikut: 15,06 16,5 17,29 16,37 16,1 13 14 15 16 17 18 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi Balita Stunting BAB II ║ II- 63 Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2020 menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2016 untuk capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo tidak dilakukan penghitungan. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo sebesar 66,59%. Dan pada tahun 2018, tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 68,41%. Kemudian untuk tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mencapai 68,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 68,62 persen bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa pada tahun 2019 dan 2020. E. Tingkat Pengangguran Terbuka Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (open unemployment). Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam 66,59 68,41 68,62 68,62 65 66 67 68 69 2017 2018 2019 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja BAB II ║ II- 64 kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Perkembangan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini menunujukkan bahwa pada setiap tahun terjadi penambahan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2016 sebesar 2,29%. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2,89%. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 4,15%. Kemudian pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 3,88% dan kembali mengalami kenaikan menjadi 4,86%. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya mulai dari 2016 hingga 2020 dengan sedikit penurunan di tahun 2019. Pola 2,29 2,89 4,15 3,88 4,86 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka BAB II ║ II- 65 peningkatan yang sama juga terjadi untuk tingkat pengangguran terbuka Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana pada 2020 angka TPT mencapai puncak tertinggi. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya dampak dari pandemi Covid-19, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Namun jika dibandingkan dengan TPT Nasional dan Provinsi Jawa Timur, TPT Kabupaten Probolinggo masih berada dibawah keduanya. Berikut di bawah ini merupakan grafik perbandingan TPT Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2016 hingga 2020. Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016- 2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 F. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Perkembangan capaian indikator pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut: 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan di bidang seni, budaya dan olahraga merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebab hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta menunjukkan sebuah jati diri dari suatu daerah. Kabupaten Probolinggo sendiri merupakan daerah yang cukup berperan andil dalam pengembangan seni budaya dan olahraga di tingkat nasional. Salah satu upaya pengembangan seni budaya dan olahraga ialah melalui peningkatan kuantitas pemuda. Disinilah peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan melaksanakan program 69 72 72 74,5 75 66 68 70 72 74 76 2016 2017 2018 2019 2020 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) BAB II ║ II- 67 pengembangan kreatifitas, kewirausahaan dan kemandirian serta peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan, dan diarahkan untuk pengembangan kebijakan manajemen, pemasyarakatan, pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga. Prestasi olahraga yang diraih oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo selama tahun 2018 juga cukup membanggakan dengan pencapaian baik di tingkat provinsi hingga internasional. Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Keberadaan beberapa jenis kesenian yang khas dari Kabupaten Probolinggo menunjukkan tingkat apresiasi budaya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo juga cukup tinggi. Berdasar data dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, total kunjungan pariwisata di Kabupaten Probolinggo di sektor Domestik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 397.301 pengunjung pada tahun 2015 menjadi 968.306 pengunjung pada tahun 2019. Wisata dari Mancanegara juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga dengan dilihat pada tahun 2015 sebesar 23.268 pengunjung pada tahun 2015 menjadi 55.284 pengunjung di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis akibat dari adanya covid-19. Jadi pada tahun 2020 untuk capaian indikator jumlah pengunjung domestik menjadi 496.552, sedangkan untuk pengunjung mancanegara menjadi 5.513. Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut : 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Adapun urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan: A. Urusan Pendidikan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.20 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1. Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) % 86,38 94,72 97,11 71,62 76,09 2. APK SD/MI/Paket A % 102,04 110,9 110 97,44 98,5 3. APK SMP/MTs/Paket B % 95,34 102,2 6 105,9 108,38 109,46 BAB II ║ II- 70 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 4. APM SD/MI/Paket A % 90,83 93,06 94,7 94,06 97,48 5. APM SMP/MTs/ Paket B % 77 77 78 76,37 89,69
6.APS SD/MI % 0,13 0,03 0,24 0,23 0,21
7.APS SMP/MTs % 0,29 0,19 0,73 1,64 1,7
8.AL SD/MI % 99,93 99,92 99,64 99,8 99,9
9.AL SMP/MTs % 99,97 99,97 99,96 99,9 100,1 10. AM dari SD/MI ke SMP/MTs % 97,89 104,9 8 100 100,38 100,5 11. AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 93,06 98,01 84,49 89,7 12. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 87,53 91,65 93.02 93.04 94,8 13. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % 97,06 91,3 92.39 91.61 93,4 14. Rasio siswa/kelas SD/MI Rasio 19 18 19 19 22 15. Rasio siswa/kelas SMP/MTs Rasio 28 26 25 25 31 16. Guru yang memenuhi kualisifikasi S1/D- IV % 90,85 94,34 91.85 93.28 96,4 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Angka Partisipasi PAUD PAUD merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan PAUD terbagi menjadi 2 jenjang yaitu PAUD Non Formal adalah TPA, KB, dan SPS, sedangkan PAUD Formal adalah TK. Adapun tingkat BAB II ║ II- 71 capaian indikator Angka Partisipasi PAUD dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.32 Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pencapaian indikator angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren yang cenderung positif, sebab mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 39,41%. Pada tahun 2017 angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 41,45%. Pada tahun 2018 angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 70,42%. Pada tahun 2019 angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan kembali menjadi 71,62%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,09%. Peningkatan angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunujukkan bahwa kesadaran orang tua atau masyarakat atas pentingnya pendidikan anak usia dini untuk dilaksanakan, meskipun memang PAUD belum menjadi pendidikan wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo masih perlu melakukan upaya memperluas akses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 39,41 41,45 70,42 71,62 76,09 0 20 40 60 80 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) BAB II ║ II- 72
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Nilai APK dapat mencapai lebih dari 100% yang disebabkan karena perbandingan yang dilakukan adalah antara populasi murid yang bersekolah pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B ataupun SMA/MA/Paket C dibanding siswa berusia sesuai tingkat pendidikan yang ditempuh. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Nilai APK bisa lebih dari 100% juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya siswa dari luar daerah. Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 102,04%. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 110,9%. Capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Pada tahun 2018 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 110%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Pada tahun 2019 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 97,44%. Capaian Angka pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar mencapai 98,5%. Capaian APK SD/MI/Paket A yang melebihi 100%, karena banyak siswa yang dari BAB II ║ II- 73 luar Kabupaten Probolinggo yang menjadi peserta didik di Kabupaten Probolinggo. Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016- 2020 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 95,34%. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo sebesar 102,26%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada tahun 2018 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo sebesar 105,9%. Capaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun
2017.Pada tahun 2019 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo sebesar 108,38%. Capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 109,46% dan meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian APK SMP/MTs/Paket B yang melebihi 100% ini, karena banyak siswa yang dari luar Kabupaten Probolinggo yang menjadi peserta didik di Kabupaten Probolinggo. 102,04 110,9 110 97,44 98,5 90 100 110 120 2016 2017 2018 2019 2020 APK SD/MI/Paket A BAB II ║ II- 74 Gambar 2.34 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
3.Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan berapa usianya.Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup usia anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang cenderung positif. Pada tahun 2016 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 90,83%. Pada tahun 2017 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 93,06%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada tahun 2018 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 94,7%. Capaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Pada tahun 2019 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 95,34 102,26 105,9 108,38 109,46 85 90 95 100 105 110 115 2016 2017 2018 2019 2020 APK SMP/MTs/Paket B BAB II ║ II- 75 94,06%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingan dengan tahun 2020. capaian pada tahun 2020 sebesar 97,48%. Gambar 2.35 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016- 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 hingga 2017 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 77%. Pada tahun 2018 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 78%. Pada tahun 2019 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo sebesar 76,37%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan signifikan pada 2020 menjadi 89,69%. Gambar 2.36 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 90,83 93,06 94,7 94,06 97,48 85 90 95 100 2016 2017 2018 2019 2020 APM SD/MI/Paket A 77 77 78 76,37 89,69 60 70 80 90 100 2016 2017 2018 2019 2020 APM SMP/MTs/ Paket B BAB II ║ II- 76
4.Angka Putus Sekolah Capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,13%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,3%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 0,24 dan mengalami penurunan pada 2019 dan 2020 menjadi 0,23% dan 0,21%. Gambar 2.37 Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,29%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,19%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,73%. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 1,64% dan 1,7%. 0,13 0,03 0,24 0,23 0,21 0 0,1 0,2 0,3 2016 2017 2018 2019 2020 APS SD/MI BAB II ║ II- 77 Gambar 2.38 Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
5.Angka Kelulusan Capaian indikator kinerja angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 99,93%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 99,92%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 99,64%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 99,8% dan 99,9%. Gambar 2.39 Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Capaian indikator kinerja angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 hingga 2017 capaian 0,29 0,19 0,73 1,64 1,7 0 0,5 1 1,5 2 2016 2017 2018 2019 2020 APS SMP/MTs 99,93 99,92 99,64 99,8 99,9 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 2016 2017 2018 2019 2020 AL SD/MI BAB II ║ II- 78 indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 99,97%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 99,96%. Namun pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 99,9%. Kemudian, mengalami peningkatan menjadi 100,01% di 2020. Gambar 2.40 Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
6.Angka Melanjutkan Capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 97,89%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 104,98%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 100%. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 100,38% dan 100,5%. 99,97 99,97 99,96 99,9 100,1 99,8 99,9 100 100,1 100,2 2016 2017 2018 2019 2020 AL SMP/MTs BAB II ║ II- 79 Gambar 2.41 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 93,06%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 98,01%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 84,49%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi masing masing 87,5% dan 89,7%. Gambar 2.42 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
7.Fasilitas Pendidikan Capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 97,89 104,98 100 100,38 100,5 90 95 100 105 110 2016 2017 2018 2019 2020 AM dari SD/MI ke SMP/MTs 93,06 98,01 84,49 87,5 89,7 70 80 90 100 2016 2017 2018 2019 2020 AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA BAB II ║ II- 80 menunjukkan kondisi yang membaik. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 87,53%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 91,65%. Gambar 2.43 Fasilitas Pendidikan SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan dengan kondisi bangunan baik pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 97,06%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 91,33%. Pada tahun 2018 menjadi 91,8%, kemudian mengalami kenaikan pada 2019 menjadi 92,5% dan meningkat kembali pada 2020 menjadi 93,4%. 87,53 91,65 92,1 93,4 94,8 80 85 90 95 100 2016 2017 2018 2019 2020 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik BAB II ║ II- 81 Gambar 2.44 Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA/SMK dengan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
8.Rasio Siswa Terhadap Kelas Capaian indikator kinerja rasio siswa terhadap kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio siswa terhadap kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 19. Pada tahun 2017, rasio siswa terhadap kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi
18.Pada tahun 2018 dan 2019, rasio siswa terhadap kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 19 dan 21. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 22. Gambar 2.45 Rasio Siswa Terhadap Kelas SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021 97,06 91,3 91,8 92,5 93,4 85 90 95 100 2016 2017 2018 2019 2020 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 19 18 19 21 22 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio siswa/kelas SD/MI BAB II ║ II- 82 Capaian indikator kinerja rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 28. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar
26.Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Pada tahun 2018, rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 28. Pada tahun 2019, rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 30. Kemudian pada 2020 menjadi 31. Gambar 2.46 Rasio Siswa Terhadap Kelas SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, 2021
9.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang positif, yakni mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo sebanyak 90,85%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo sebanyak 94,34%. Pada tahun 2018, capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebanyak 91,85%. Pada tahun 2019 dan 2020, capaian indikator 28 26 28 30 31 20 25 30 35 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio siswa/kelas SMP/MTs BAB II ║ II- 83 kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebanyak 93,28% dan 96,4%. Upaya yang masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yakni menuntaskan program penyesuaian kompetensi kualifikasi guru minimal S1 pada semua jenjang pendidikan. Gambar 2.47 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2020 B. Urusan Kesehatan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Gambar 2.21 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup per 1000/KH 12,24 12,45 11,45 9,8 8,11
2.Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup per 100.000/ KH 132,32 111,62 119,8 92,92 99,33
3.Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk per 1.000 penduduk 0,0441 0,0441 0,0860 5 0,0855 8 0,1
4.Rasio Rumah sakit terhdap penduduk per 10.000 penduduk 0,0548 0,0541 0,0533 0,053 0,054 90,85 94,34 95,7 95,9 96,4 85 90 95 100 2016 2017 2018 2019 2020 Guru yang memenuhi kualisifikasi S1/D-IV BAB II ║ II- 84 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
5.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 90,3 71,21 86,97 87,27 76,36
6.Cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP % 5 4 8 6 0
7.Cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif % 100 100 100 100 0
8.Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA % 75,61 72,32 74,35 74,35 0
9.Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 82,92 85,26 87,51 84,97 88,43 10 . Cakupan persalinan % 95,02 95,72 100,15 99,97 99,52 11 . Cakupan pelayanan nifas % 94,31 93,65 98,46 98,39 98,17 12 . Cakupan pelayanan anak balita % 89,36 87,54 88,52 90,45 91,1 13 . Rumah Tangga sehat % 21,34 22,05 22,09 17,74 19,97 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Angka Kematian Bayi (AKB) Capaian indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2019 mengalami tren yang fluktuatif hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 12,24 per 1.000 KH. Pada tahu 2017 capaian indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo sedikit meningkat sebesar 12,45 per 1.000 KH. Pada tahun 2018 dan 2019 capaian indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten BAB II ║ II- 85 Probolinggo mengalami penurunan masing masing menjadi 11,45 per 1.000 KH dan 9,8 per 1.000 KH. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 8,11 per 1.000 KH. Meskipun capaian angka kematian bayi di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami penurunan namun angka kematian bayi di Probolinggo masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti peran keluarga masih mendominasi dalam pengambilan keputusan, termasuk lebih mengedepankan budaya/mitos, faktor ekonomi/kesejahteraan yang masih belum memadai dan masih ada bayi yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya menekan angka kematian bayi, diantaranya adalah Penguatan Program 1000HPK, adanya jaminan kesehatan untuk bayi baru lahir melalui Program Jampersal (sd 2 bulan), pemantauan rutin bayi di posyandu, intervensi perbaikan gizi pada bayi dengan masalah status gizi kurang, peningkatan pengetahuan keluarga tentang pola asuh bayi dan anak melalui program EMO DEMO. Berikut perkembangan lebih rinci kami sajikan dalam gambar grafik angka kematian bayi: Gambar 2.48 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021 12,24 12,45 13,86 9,8 8,11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup BAB II ║ II- 86
2.Angka Kematian Ibu (AKI) Capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dan 2017 capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan masing masing menjadi 132,32 per 100.000 KH dan 111,62 per 100.000 KH. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 68,72 per 100.000 KH. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 92,92 per 100.000 KH. Capaian pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yakni sebesar 99,33 per 100.000 KH. AKI di Kabupaten Probolinggo masih tinggi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dari AKI di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu - tingginya kasus ibu hamil resiko tinggi, keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga terkait rujukan, status gizi ibu hamil, masih banyak ibu hamil dengan KEK dan anemia, pemberlakuan protokol COVID-19 dalam penanganan persiapan persalinan menyebabkan sebagian ibu hamil enggan bersalin di fasyankes. Namun, sebagai upaya menekan AKI berikut beberapa strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain Pendampingan bumil resiko tinggi, penguatan Program 100HPK, Program Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal), Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu, Peningkatan Kompetensi SDM yang menangani pelayanan kesehatan Ibu. Berikut statistik AKI yang dapat dilihat lebih rinci pada gambar grafik dibawah ini:
3.Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Capaian indikator kinerja rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,0441 per 1.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2018 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan kembali menjadi 0,08605 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08558 per 1.000 penduduk. pada tahun 2020 kondisi rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk mengalami kenaikan yakni mencapai 0,1 per 1000 penduduk. Gambar 2.50 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021 132,32 111,62 68,72 92,9 99,33 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 2020 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 0,0441 0,0441 0,08605 0,08558 0,1 0 0,05 0,1 0,15 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk BAB II ║ II- 88 Meskipun rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap cenderung fluktuatif, namun secara keseluruhan jumlah puskesmas, poliklinik, pustu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 sudah mencukupi dengan rasio jumlah penduduk. Pada tahun 2016 adanya pengurangan jumlah balai pengobatan dan klinik di Kabupaten Probolinggo karena terkait kendala perpanjangan perijinan sarana kesehatan tersebut kemudian pada tahun 2017 terdapat penambahan balai pengobatan/klinik sebanyak 5 buah. Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan 201 6 2017 201 8 201 9 202 0
1.Puskesmas Buah 33 33 33 33 33
2.Puskesmas Pembantu Buah 87 87 87 87 87
3.Balai pengobatan/klini k Buah 14 11 16 16 16 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020
4.Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk Capaian indikator kinerja rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo sebear 0,0548 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 0,0541 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019 rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan kembali menjadi 0,0533 per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,054. Tabel 2.23 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1.RSU Daerah/ Pemerintah Buah 2 2 2 2 2
2.Rumah Sakit Swasta/BUMN Buah 3 3 3 3 3
3.Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah 1 1 1 1 1 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020
5.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Capaian indikator kinerja cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 90,3%. Pada tahun 2017 cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 71,21%. Pada tahun 2018 cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo mengalami 0,0548 0,0541 0,0533 0,053 0,054 0,052 0,053 0,054 0,055 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Rumah Sakit terhadap Penduduk BAB II ║ II- 90 penurunan menjadi 86,97%. Pada tahun 2019 cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan masing masing menjadi 87,27%. Kemudian, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 penurunan capaian ini terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga capaiannya menjadi sebesar 76,36%. Secara umum terdapat faktor penghambat yang menyebabkan realisasi Cakupan Desa UCI belum mencapai target diantaranya, terdapat missed opportunity atau kesempatan yang hilang pada bayi usia 0 – 11 bula n, bayi yang diimunisasi sering dalam kondisi sakit, adanya bayi BBLR dan informasi tentang pentingnya imunisasi bagi bayi belum disampaikan secara intensif kepada orang tua bayi. Meskipun demikian, Dinas Kesehatan memiliki upaya untuk meningkatkan cakupan desa UCI melalui komitmen petugas vaksinasi yang tinggi, telah menentukan target dalam masyarakat, kesadaran masyarakat yang mulai meningkat, logistik imunisasi yang memadai, standarisasi alat penyimpanan vaksin. Gambar 2.52 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
6.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita AFP (Acute Flaccid Paralysis) Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo tahun 2016- 2020 mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2020, tidak ada kasus AFP yang ditemukan. Secara detail, pada tahun 2016 cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten 90,3 71,21 86,97 87,27 76,36 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) BAB II ║ II- 91 Probolinggo sebesar 5. Pada tahun 2017 cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo menjadi 4. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo masing masing menjadi 2,24 dan 1,88. Pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus AFP. Gambar 2.53 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita AFP Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
7.Cakupan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 sudah tertangani secara optimal. Pada tahun 2016-2029 cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 100%. Namun, pada tahun 2020 BTA sudah tidak digunakan dalam penentuan diagnosa, melainkan menggunakan TCM. Gambar 2.54 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021 5 4 2,24 1,88 0 0 2 4 6 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita AFP 100 100 100 100 0 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif BAB II ║ II- 92
8.Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo sebesar 75,61%. Pada tahun 2017 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 72,32%. Namun pada tahun 2018 dan 2019 cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 74,35%. Namun, pada tahun 2020 BTA sudah tidak digunakan dalam penentuan diagnosa, melainkan menggunakan TCM. Gambar 2.55 Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
9.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Capaian indikator kinerja cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 82,92%. Pada tahun 2017 cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 85,26%. Pada tahun 2018 cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 87,51%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84,97%. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 88,43%. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2020, realisasinya masih belum mencapai target. Hal tersebut disebakan oleh adanya mitos bahwa tidak baik memeriksakan di awal kehamilan sehingga 75,61 72,32 74,35 74,35 0 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA BAB II ║ II- 93 tidak dapat memenuhi persyaratan K4, bumil ditemukan pada triwulan kedua kehamilan, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas, ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota. Namun upaya peningkatan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui pemerataan bidan di tiap desa, pemberdayaan kader posyandu untuk sehingga dapat dilakukan deteksi dini ibu hamil di triwulan pertama kehamilan, mobil ANC terpadu. Gambar 2.56 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
10.Cakupan Persalinan Capaian indikator kinerja cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo sebesar 95,02%. Pada tahun 2017 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 95,72%. Pada tahun 2018 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo berhasil mengalami peningkatan menjadi 100,15%. Kemudian pada tahun 2019 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo mencapai 99,97%, cakupan persalinan belum memenuhi target SPM bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 99,52%. Setelah diidentifikasi terdapat beberapa penyebab antara lain masih belum semua dukun bersedia untuk tidak menolong persalinan, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas, pandemi COVID-19 harus menerapkan protokol tertentu dalam penanganan persalinan menyebabkan 82,92 85,26 87,51 84,97 88,43 80 82 84 86 88 90 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 BAB II ║ II- 94 sebagian ibu hamil enggan bersalin di fasyankes. Namun, terdapat upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan antara lain adanya pembiayaan persalinan melalui JKN maupun jampersal, kemitraan dengan dukun sehingga dukun tetap terlibat namun bukan sebagai penolong persalinan. Gambar 2.57 Cakupan Persalinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
11.Cakupan Pelayanan Nifas Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Probolinggo menjadi 94,31%. Pada tahun 2017 cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 93,65%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan menjadi 98,46%. Kemudian mengalami penurunan pada 2019 menjadi 98,39%. Capaian pada tahun 2020 masih belum memenuhi target SPM bahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelum menjadi sebesar 98,17%. Gambar 2.58 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021 95,02 95,72 100,15 99,97 99,52 90 95 100 105 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Persalinan 94,31 93,65 98,46 98,39 98,17 90 95 100 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan pelayanan nifas BAB II ║ II- 95
12.Cakupan Pelayanan Anak Balita Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo sebesar 89,36%. Pada tahun 2017 cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 87,54%. Pada tahun 2018-2020 cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo mengalami tren peningkatan . Pada 2018 menjadi 88,52%. pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 90,45% dan 91,1%. Meskipun terus mengalami peningkatan namun capaian kinerja pada tahun 2020 masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Gambar 2.59 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021
13.Rumah Tangga Sehat Capaian indikator kinerja rumah tangga sehat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 proporsi rumah tangga sehat di Kabupaten Probolinggo sebesar 21,34%. Pada tahun 2017 proporsi rumah tangga sehat di Kabupaten Probolinggo sebesar 22,05%. Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat di Kabupaten Probolinggo sebesar 22,09%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 17,74% pada tahun 2019. Capaian Rumah Tangga Sehat mengalami peningkatan pada tahun 2020 89,36 87,54 88,52 90,45 91,1 84 86 88 90 92 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan pelayanan anak balita BAB II ║ II- 96 meskipun belum mencapai target yang ditentukan menjadi sebesar 19,97%. Penyebab tidak tercapainya target sampai pada capaian tahun terakhir disebabkan terdapat 4 indikator yang masih belum tercapai yaitu tidak merokok dalam rumah (24%), menggunakan jamban sehat (65%), memberikan ASI Eksklusif (39,6%), menimbang balita ke posyandu (66,1%), peraturan daerah yang mengatur terkait Rumah Tangga Sehat belum ada, kampanye perubahan perilaku tidak dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek. Namun, upaya peningkatan rumah tangga sehat terus dilakukan melalui KIE yang petugas terus dilaksanakan secara masif dan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan PKK, TOGA, TOMA. Gambar 2.60 Rumah Tangga Sehat Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021 C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.24 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21,34 22,05 22,09 17,74 19,97 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019 2020 Rumah Tangga sehat BAB II ║ II- 97 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A. Pekerjaan Umum
1.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 78.5 44 79.7 80.0 6 70.5 7 66.5 84 69
2.Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik % 22.2 2 74.4 5 76.9 6 79.4 7 81.9 8 84.4 9
3.Panjang jalan dilalui roda 4 Km 785. 819 785. 819 785. 819 785. 819 785. 819 785. 819
4.Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5m) % 56.3 75 56.3 75 56.3 75 56.3 75 56.3 75 56.3 75
5.Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan % 45.2 2 42.8 2 49.5 5 59.4 2 59.4 2 59.9 4
6.Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 85.9 5 85.9 5 88.8 4 67 89 90 7 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak % 58.8 3 57.8 4 58.2 7 61.2 4 63.8 66.3 5
8.Persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan permukiman kumuh % 24.3 1 29.1 8 32.6 6 50 40.6 5 51.4 1
9.Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik % 60 62 64 40 42 36.2 10 . Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik % 75.6 41 75.6 4 75.6 4 75.6 4 75.6 4 75.6 3 B. Penataan Ruang
1.Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB % 0.04 3 0.04 3 0.04 3 - - - BAB II ║ II- 98 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.Rasio bangunann ber IMB per satuan bangunan Rasio 545 541 593 511 - - 3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang - - - - 403 436 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, 2021 Pekerjaan Umum
1.Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Capaian indikator kinerja proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2020 menunjukkan tren yang pertumbuhan fluktuatif, sebab mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 78,544%. Pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 79,7%. Pada tahun 2017, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat menjadi sebesar 80,06%. Pada tahun 2018, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 70,57%. Pada tahun 2019, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 66,58%. Dan pada tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik kembali meningkat sebesar 69% BAB II ║ II- 99 Gambar 2.61 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020
2.Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik Capaian indikator kinerja persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2015, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 22,22%. Pada tahun 2016, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 74,45%. Pada tahun 2017, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 76,96%. Pada tahun 2018, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 79.47%. Pada tahun 2019, persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 81.98. Dan pada tahun 2020 persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 84.49%. Namun kedepannya, Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih perlu melakukan peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan di daerah pedesaan dengan jalan aspal, rabat dan paving. 78,544 79,4 80,6 70,57 66,584 69 0 50 100 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI BAIK BAB II ║ II- 100 Gambar 2.62 Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Capaian indikator kinerja panjang jalan dilalui roda 4 di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan capaian yang stabil setiap tahunnya, yaitu 785.819 km. Gambar 2.63 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
4.Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m) Capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di 22,22 74,45 76,96 79,47 81,98 84,49 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik 785.819 785.819 785.819 785.819 785.819 785.819 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 BAB II ║ II- 101 Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 cenderung menunjukkan trend yang stabil. Sebab, pada tahun 2015 hingga 2020, capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar mengalami kondisi yang stabil yakni 56,375%. Gambar 2.64 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
5.Persentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan fluktuatif, ditunjukkan pada tahun 2016 mengalami pernurunan disbanding tahun 2015, namun di tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan berikut capaian indikator pertahun 2015-2020, dengan pencapaian di tahun 2015 sebesar 45.22%, capaian di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 42.82%, di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 49.55%, di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 59.42%, di tahun 2019 besaran capaian masih stabil sebesar 59.42%, dan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 59.94%. Sanitasi merupakan cara mengolah limbah rumah tangga untuk mencegah manusia terkena penyakit, dengan adanya sanitasi diharapkan kesehatan manusia akan lebih terjaga karena terbebas dari kotoran dan bahan 56.375 56.375 56.375 56.375 56.375 56.375 0 20.000 40.000 60.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m) BAB II ║ II- 102 buangan yang berbahaya dan membawa penyakit. Berikut grafik pencapaian indikatornya : Gambar 2.65 Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020
6.Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Capaian indikator kinerja luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolonggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 85,95%. Pada tahun 2016, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil yang stabil yaitu sebesar 85,95%. Pada tahun 2017, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 88,84%. Pada tahun 2018, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 67%. Pada tahun 2019, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi sebesar 89%. Dan pada tahun 2020, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan kembali menjadi 90%. 45,22 42,82 49,55 59,42 59,42 59,94 0 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan BAB II ║ II- 103 Gambar 2.66 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
7.Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Capaian indikator kinerja proporsi rumah tangga denga akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif , ditunjukkan pada penurunan capaian pada tahun 2016 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017-2020, tahun 2015 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo sebesar 58.83%. Pada tahun 2016 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 57.84%. Pada tahun 2017 proporsi rumah tangga denga akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat menjadi sebesar 58.27%. Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga denga akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 61.24%. Pada tahun 2019 proporsi rumah tangga denga akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 63.8%. dan pada tahun 2020 proporsi rumah tangga denga akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 66.35%. 85,95 85,95 88,84 67 89 90 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik BAB II ║ II- 104 Gambar 2.67 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
8.Persentase Drainase yang Berkondisi Baik Pada Lingkungan Pemukiman Kumuh Capaian indikator kinerja persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif, namun cenderung meningkat secara rata-rata tiap tahun. Pada tahun 2015, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo sebesar 24.31%. Pada tahun 2016, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 29.18%. Pada tahun 2017, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 32.66%. Pada tahun 2018, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 50%. Pada tahun 2019, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 40.65%. Dan pada tahun 2020, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan kembali menjadi 51.41% 58,83 57,84 58,27 61,24 63,8 66,35 52 54 56 58 60 62 64 66 68 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak BAB II ║ II- 105 Gambar 2.68 Persentase Drainase yang Berkondisi Baik Pada Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
9.Peningkatan Rasio Prasarana Sumber Daya Air yang Baik Capaian indikator kinerja peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 60%. Pada tahun 2016, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 62%. Pada tahun 2017 peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 64%. Pada tahun 2018, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 40%. Pada tahun 2019, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 42%. Pada tahun 2020, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 36.2%. 24,31 29,18 32,66 50 40,65 51,41 0 20 40 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan permukiman kumuh BAB II ║ II- 106 Gambar 2.69 Peningkatan Rasio Prasarana Sumber Daya Air yang Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
10.Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Capaian indikator kinerja proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami tren stabil di akhir tahunnya, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2015-2019, proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 75,64%. Namun pada tahun 2020, proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 75,63%. Pada tahun 2016 dilakukan pemeliharaan jembatan kabupaten sebanyak 1 lokasi. Gambar 2.70 Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 60 62 64 40 42 36,2 0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 75,63 75,625 75,63 75,635 75,64 75,645 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik BAB II ║ II- 107 Penataan Ruang
1.Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Capaian indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2017 menunjukkan capaian yang stabil setiap tahunnya, yaitu sebesar 0,043%. Gambar 2.71 Rasio Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2017 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan Capaian indikator kinerja rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar
545.Pada tahun 2016, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 541. Pada tahun 2017, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan sebesar
593.Pada tahun 2018, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar 511. 0,043 0,043 0,043 0 0,02 0,04 0,06 2015 2016 2017 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB BAB II ║ II- 108 Gambar 2.72 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2018 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Capaian indikator kinerja rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 403 rekomendasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 436 rekomendasi. Gambar 2.73 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.25 545 541 593 511 400 500 600 2015 2016 2017 2018 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan 403 436 380 400 420 440 2019 2020 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang BAB II ║ II- 109 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Persentase rumah layak huni % 94,73 95,3 1 86,9 88.2 89.8 90.2
5.Rumah tangga pengguna air bersih % 64,98 65,2 7 65,32 63.5 9 59.68 62.03
6.Rumah Tangga Pengguna Listrik % 85,01 85,4 3 84.94 87.7 6 87.72 88.5
7.Rumah Tangga Bersanitasi % 64,12 64,2 3 64.34 64.4 5 64.56 62,06 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Persentase Rumah Layak Huni Capaian indikator kinerja persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo pada thaun 2015-2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 94,73%. Pada tahun 2016, persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 95,31%. Pada tahun 2017, persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 86,9%, pada tahun 2018, persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 88.2%. Pada tahun 2019 persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 89.8% dan pada tahun 2020 persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 90.2% BAB II ║ II- 110 Gambar 2.74 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Capaian indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami flutiatif. Pada tahun 2015, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo sebesar 64,98%. Pada tahun 2016, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 65,27%. Pada tahun 2017, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo kembali mengalmai peningkatan menjadi sebesar 65,32%. Pada tahun 2018, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolingo mengalami penurunan sebesar 63.59%. Pada tahun 2019 rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolingo mengalami penurunan kembali sebesar 59.68% dan pada tahun 2020 rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi sebesar 62.03% 94,73 95,31 86,9 88,2 89,8 90,2 82 84 86 88 90 92 94 96 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Rumah Layak Huni BAB II ║ II- 111 Gambar 2.75 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Probolinggo, 2021
3.Rumah Tangga Pengguna Listrik Capaian indikator kinerja rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif, ditunjukkan pada tahun 2017 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2015, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 85,01%. Pada tahun 2016, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 85,43%. Pada tahun 2017, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 84.94%. Pada tahun 2018, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan kemabli menjadi 87.76%. Pada tahun 2019, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 87.725%. Dan Pada tahun 2020, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 88.501% Gambar 2.76 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Probolinggo, 2021 64,98 65,27 65,32 63,59 59,68 62,03 56 58 60 62 64 66 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 85,01 85,43 84,94 87,76 87,725 88,501 80 85 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rumah Tangga Pengguna Listrik BAB II ║ II- 112
4.Rumah Tangga Bersanitasi Capaian indikator kinerja rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif, ditunjukkan pada tahun 2020 mengalami penurunan capaian. Pada tahun 2015, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 64,12%. Pada tahun 2016, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 64,23%. Pada tahun 2017 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 64.34%. Pada tahun 2018 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 64.45%. Pada tahun 2019 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 64.56%. Dan Pada tahun 2020 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 62.06%. Gambar 2.77 Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Probolinggo, 2020 E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 64,12 64,23 64,34 64,45 64,56 62,06 60 61 62 63 64 65 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rumah Tangga Bersanitasi BAB II ║ II- 113 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 2016 201 7 201 8 201 9 202 0 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 82,5 80 85 85 90 2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kali 10 10 20 20 20 3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 90 90 90 90 90 4. Persentase Penegakan PERDA % 100 90,9 100 100 100 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo sebesar 82,5% sedangkan pada tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 80%. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami stagnansi dengan capaian sebesar 85%, kemudian mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 90%.
2.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Probolinggo sebanyak 10 kali. Pada tahun 2017 sebanyak 10 kali. Pada tahun 2018-2020 cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami stagnansi sebanyak 20 kali dalam tiga tahun berturut-turut. Gambar 2.79 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, 2021
3.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Capaian indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 cenderung 82,5 80 85 85 90 75 80 85 90 95 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 10 10 20 20 20 0 10 20 30 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota BAB II ║ II- 115 mengalami stagnansi. Sejak tahun 2016-2020 tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Probolinggo menjadi 90% selama lima tahun berturut turut. Gambar 2.80 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, 2021
4.Persentase Penegakan PERDA Capaian indikator kinerja persentase penegakan PERDA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 telah mencapai 100%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 90,9%. Selanjutnya pada tahun 2018-2020 persentase penegakan PERDA sebesar 100% selama tiga tahun berturut-turut. Gambar 2.81 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, 2021 90 90 90 90 90 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100 90,9 100 100 100 85 90 95 100 105 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penegakan PERDA BAB II ║ II- 116 F. Urusan Sosial Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.27 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1.Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 0,96 1,2 1,5 1,9 1,9
2.Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia Orang 24 24 24 24 24 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Capaian indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,96%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,2%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,5%. Capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 1,9% dan pada tahun 2020 mengalami stagnansi menjadi sebesar 1,9%. 0,96 1,2 1,5 1,9 1,9 0 0,5 1 1,5 2 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial BAB II ║ II- 117 Gambar 2.82 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia Capaian indikator kinerja Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 berjumlah tetap. Sejak tahun 2016 hingga 2020 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia sejumlah 24 orang. Gambar 2.83 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2021 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Adapun urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan: A. Urusan Tenaga Kerja 24 24 24 24 24 0 10 20 30 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia BAB II ║ II- 118 Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % N/A 66.5 9 68.41 68.62 68,62
2.Tingkat Pengangguran Terbuka % N/A 2.89 4.15 3.88 4,86 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Capaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo tidak dihitung Pada tahun 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 6,59 %. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 68,41%. Pada tahun 2019, keselamatan dan perlindungan di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat menjadi sebesar 68,62%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami stagnansi menjadi sebesar 68,62%. Gambar 2.84 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Tingkat Pengangguran Terbuka 0 66,59 68,41 68,62 68,62 0 20 40 60 80 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja BAB II ║ II- 119 Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo tidak dihitung. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo sebesar 2,89%. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,15%. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 3,88%. Kemudian pada 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 4,86% yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Gambar 2.85 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, 2021 B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.29 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 0 2,89 4,15 3,88 4,86 0 2 4 6 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka BAB II ║ II- 120 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1.Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 100 100 100 100 100
2.Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 64.86 64.86 67,06 68,22 68,69
3.Indeks Pembangunan Gender Indeks 84,57 84.86 84.95 85.30 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Capaian indikator kinerja penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2016-2020 penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 100%. Gambar 2.86 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Indeks Pemberdayaan Gender 100 100 100 100 100 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 2020 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan BAB II ║ II- 121 Capaian indikator kinerja Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukan tren positif, karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, capaiannya sebesar 64,86 dan pada 2017 mengalami stagnansi dengan capaian sebesar 64,86. Kemudian pada 2018- 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 67,06, sedangkan pada 2019 mencapai 68,22 dan pada tahun 2020 menjadi 68,69. Gambar 2.87 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Probolinggo, 2021
3.Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender diigunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Capaian indikator kinerja ini Kabupaten Probolinggo pada 2017-2020 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Probolinggo mencapai 84,57, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 84,86. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi masing-masing 84,95 dan 85,3. 64,86 64,86 67,06 68,22 68,69 62 63 64 65 66 67 68 69 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Pemberdayaan Gender BAB II ║ II- 122 Gambar 2.88 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Probolinggo, 2021 C. Urusan Pangan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.30 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pangan
1.Ketersediaan pangan utama Ton 124. 688 124, 688 124, 688 124, 688 110. 836 110.6 68
2.Ketersediaan energi dan protein perkapita % 90 90 90 96,8 96,8 96,8 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Ketersediaan Pangan Utama Capaian indikator kinerja ketersediaan pangan utama di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2018 menunjukkan kondisi yang stagnan, dimana ketersediaan pangan utama sebesar 124.688 ton. Pada tahun 2019-2020, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang disebabkan adanya paceklik, namun kebutuhan ketersediaan pangan masyarakat masih bisa dipenuhi dengan logistik yang tersedia. 84,57 84,86 84,95 85,3 84,2 84,4 84,6 84,8 85 85,2 85,4 2017 2018 2019 2020 Indeks Pembangunan Gender BAB II ║ II- 123 Pada tahun 2019, ketersediaan pangan utama sebesar 110.836 ton. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadu 110.668 ton. Gambar 2.89 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 - 2020 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Pada tahun 2015 s/d tahun 2017 capaian ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 90%. Ketersediaan energi dan protein per kapita terus mengalami peningkatan di tahun 2018-2020 yang disebabkan karena ketersediaan energi dan protein bisa diproduksi sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2018-2020 ketersediaan energi dan protein per kapita mencapai 96,8%. Gambar 2.90 Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 - 2020 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, 2021 D. Urusan Pertanahan 124.688 124.688 124.688 124.688 110.836 110.668 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 90 90 90 96,8 96,8 96,8 86 88 90 92 94 96 98 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BAB II ║ II- 124 Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.31 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 N o Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah Satua n Capaian Kinerja 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 Pertanahan 1 Penyelesaian izin lokasi % 100 100 - - - - Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021
1.Penyelesaian Izin Lokasi Capaian indikator kinerja penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2016 telah mencapai 100%. Gambar 2.91 Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, 2021 E. Urusan Lingkungan Hidup Perkembangan indikator kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut Tabel 2.32 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100 100 0 50 100 150 2015 2016 Penyelesaian Izin Lokasi BAB II ║ II- 125 Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 65,30 56,36 69,71 69,42 61,31 63.4 Indeks Kualitas Air 50,00 48,46 47,69 46,67 49,20 50 Indeks Kualitas Udara 90,33 85,82 81,53 81,60 84,90 80.18 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 57,99 77,70 77,53 77,53 54.827 55.38 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021 KLI yang berkelanjutan adalah angka yang menunjukkan pengukuran terhadap tingkat layanan infrastruktur urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan perhubungan dan urusan LH. Artinya semakin tinggi angka IKLI yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tingkat layanan infrastruktur semakin baik. IKLI yang berkelanjutan mencakup IPI dan IKLH. IKLI yang berkelanjutan merupakan agregat dari IKLH dan IPI. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IPI (Indeks Pembangunan Infrastruktur) adalah angka yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan perhubungan. IKLI yang berkelanjutan dihitung mulai tahun 2022, sehingga data sebelum tahun 2022 belum ada. Data yang tersedia sebelum tahun 2022 terdiri atas data IKLH dan data IKLI.
1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Capaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 65.30. Pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 56.36, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 69.71. Pada tahun 2018, indeks kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan hingga sebesar 69.42. Pada tahun 2019, mengalami penurunan BAB II ║ II- 126 kembali menjadi 61.31. Dan pada tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan kembali menjadi 63.4. Gambar 2.92 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021
2.Indeks Kualitas Air Capaian indikator indeks kualitas air di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas air mencapai 50. Pada tahun 2016-2018, indeks kualitas air terus mengalami penurunan menjadi 46.67. Pada tahun 2019, indeks kualitas air mengalami kenaikan menjadi 49.20 Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 50.2 Gambar 2.93 Indeks Kualitas Air Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021
3.Indeks Kualitas Udara Capaian indikator indeks kualitas udara di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap 65,3 56,36 69,71 69,42 61,31 63,4 0 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 50 48,46 47,69 46,67 49,2 50 45 46 47 48 49 50 51 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INDEKS KUALITAS AIR BAB II ║ II- 127 tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas udara mencapai 90.33. Pada tahun 2016, indeks kualitas udara mengalami penurunan menjadi 85.82. Pada tahun 2017-2019, indeks kualitas udara terus mengalami kenaikan menjadi 84.90 Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 80.18. Gambar 2.94 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021 Berdasarkan gambar 2.94, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2015 yakni 90,33 dan untuk Tahun 2016 menjadi 35,82. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode pengukuran uji Laboratorium kualitas udara yang berbeda, serta pembacaan hasil uji yang berbeda karena di tahun 2016 pembacaan bukan dari hasil uji tetapi pada limit deteksi pembacaan alat laboratorium.
4.Indeks Kualitas Tutupan Lahan Capaian indikator indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, indeks kualitas tutupan lahan mencapai 57.99. Pada tahun 2016, indeks kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan menjadi 77.70. Pada tahun 2017-2018, indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan di angka yang sama yaitu 77.53. Pada 90,33 35,82 81,53 81,6 84,9 80,18 0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INDEKS KUALITAS UDARA INDEKS KUALITAS UDARA BAB II ║ II- 128 tahun 2019, indeks kualitas tutupan lahan turun menjadi 54.827. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 55.38. Gambar 2.95 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021 Disamping perkembangan indikator kinerja seperti yang telah diuraikan di atas, Penanganan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sub bidang persampahan di kabupaten probolinggo ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penanganan sampah yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Pada tahun 2020 kondisi eksisting sarana dan prasarana persampahan di kabupaten probolinggo memiliki 76 TPS, 66 kontainer, 2 TPS 3R, 30 rumah kompos, 10 dump truck, 7 amroll, 1 pick up, 10 motor roda tiga, 9 gerobak roda tiga, dan 18 gerobak sampah dorong. Kemudian terkiat timbulan sampah terdapat 57.747,98 m3 timbulan sampah pada tahun 2020 bulan januari- agustus di kabupaten probolinggo, 815,71 ton/hari timbulan sampah per ton/hari TPA sampah regional 2019 untuk TPA Kabupaten Probolinggo, 58,81 ton/hari timbulan sampah per ton/hari TPA sampah regional 2019 untuk TPA Kota Probolinggo, dan 186,89 ton/hari timbulan sampah kabupaten probolinggo tahun 2020 untuk wilayah perkotaan. 57,99 77,7 77,53 77,53 54,827 55,38 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Tutupan Lahan BAB II ║ II- 129 Target pengurangan sampah berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 18%, dengan realisasi penanganan sampah di Kab. Probolinggo sebesar 4%. Sedangkan target penanganan sampah sebesar 73% dan realisasi untuk Kabupaten Probolinggo sebesar 20%. F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – el % 89,6 9 84,6 86,68 96,7 1 98,3 9 99,7 7
2.Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak % 45,8 8 64,6 70 75,3 7 80,2 8 90,2 6
3.Cakupan penerbitan Kartu Keluarga % 82,9 5 71,9 8 122,6 5 84 84 84,3 3
4.Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian % 1,99 79,1 2 59,11 64,0 9 38,5 5 63,2 6
5.Cakupan Kartu Indentitas Anak (KIA) % - - - - - 19,8 4 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
1.Cakupan Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KTP – El Capaian indikator kinerja cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 cakupan BAB II ║ II- 130 penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 89,69%. Pada tahun 2016 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 84,6%. Pada tahun 2017 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 86,68%. Pada tahun 2018 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo menjadi sebesar 96,71%. Selanjutnya, pada tahun 2019 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo mencapai sebesar 98,39%. Pada tahun 2020 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – El di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 99,77%. Gambar 2.96 Cakupan Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KTP – El Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 45,88% dengan penerbitan 19.078 lembar. Pada tahun 2016 cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 64,6% dengan penerbitan 190.791 lembar. Pada tahun 2017 cakupan kepemilikan 89,69 84,6 86,68 96,71 98,39 99,77 75 80 85 90 95 100 105 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BAB II ║ II- 131 akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali menjadi 70% dengan penerbitan 207.481 lembar. Lalu pada tahun 2018 cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo mencapai sebesar 75,37%. Pada tahun 2020 cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo menjadi sebesar 80,28%. Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 84,33%. Gambar 2.97 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Capaian indikator kinerja cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 82,95% dengan penerbitan 45.867 set. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 71,98% dengan penerbitan 73.900 set. Pada tahun 2017 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 122,65% dengan penerbitan 45.875 set. Lalu pada tahun 2018, terjadi penurunan hingga mencapai 84%. Pada tahun 2019 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali menjadi 89%. Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo mencapai sebesar 90,26%. 45,88 64,6 70 75,37 80,28 84,33 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BAB II ║ II- 132 Gambar 2.98 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
4.Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Capaian indikator kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,99% dengan penerbitan 113 lembar. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo sebesar 79,12% dengan penerbitan 144 lembar. Pada tahun 2017 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo sebesar 59,11% dengan penerbitan 116 lembar. Pada tahun 2018 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo mencapai sebesar 64,89%. Namun, pada tahun 2019 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo terjadi penurunan menjadi 63,41%. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 63,26%. Gambar 2.99 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 82,95 71,98 122,65 84 89 90,26 0 20 40 60 80 100 120 140 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,99 79,12 59,11 64,89 63,41 63,26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BAB II ║ II- 133 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
5.Kartu Identitas Anak (KIA) Kartu identitas anak merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Perhitungan capaian kartu identitas anak di Probolinggo dilakukan pada tahun 2020 dan mencapai sebesar 19,84%. Capaian tersebut menjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kartu identitas anak sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat. G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.34 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 201 7 201 8 201 9 202 0
1.Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif % 101. 9 96.9 5 96.6 96.5 9 77,17
2.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel % 102. 9 99.9 85.8 74.1 7 99,90
3.Persentase desa maju dan mandiri % 103. 6 85 97.6 72.0 3 66,3
4.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa benar % N/A 7,38 9,2 57,8 70
5.Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif % N/A 69 67 70,4 70,4 BAB II ║ II- 134 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
1.Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) Capaian indikator persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo sebesar 101,9%. Pada tahum 2017, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 96,95%. Pada tahun 2018, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi 96,6%. Pada tahun 2019, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan menjadi sebesar 96,59%. Capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi sebesar 77,17%. Gambar 2.100 Persentase lembaga ekonomi dan kerjasama desa aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, 2021
2.Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif Capaian indikator Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016- 2020 cenderung penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, indikator persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo sebesar 102,9%. Pada tahun 2017, 101,9 96,95 96,6 96,59 77,17 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif BAB II ║ II- 135 indikator persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 99.9%. Pada tahun 2018, indikator persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 85,8%. Pada tahun 2019, indikator lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 74,17%. Kemudian mengalami peningkatan kembali mencapai 99,9%. Gambar 2.101 Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, 2021
3.Persentase Desa Maju dan Mandiri Capaian indikator persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase desa dengan kerjasama desa di Kabupaten Probolinggo masih belum terhitung. Pada tahun 2017, persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo sebesar 7,38%. Pada tahun 2018, persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi menjadi 9,2%. Pada tahun 2019, persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo meningkat secara signifikan menjadi 57,8%. Kemudian pada 2020 terjadi peningkatan signifikan hingga sebesar 70%. 102,9 99,9 85,8 74,17 99,9 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif BAB II ║ II- 136 Gambar 2.102 Persentase Desa Maju dan Mandiri Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, 2021
4.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akuntabel Capaian indikator Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 cenderung penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, indikator persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 103,6%. Pada tahun 2017, indikator persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo kembali menurun menjadi 85%. Pada tahun 2018, indikator persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 97,6%. Pada tahun 2019, indikator persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 72,03%. Kemudian mengalami penurunan kembali mencapai 66,3% Gambar 2.103 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akuntabel Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 0 7,38 9,2 57,8 70 0 20 40 60 80 2016 2017 2018 2019 2020 Prosentase desa maju dan mandiri 103,6 85 97,6 72,03 66,3 0 100 200 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel BAB II ║ II- 137 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, 2021 H.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.35 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 201 8 2019 2020
1.TFR /total fertility rate jumlah 2,04 2 2,01 1,96 1,97
2.mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern) % 81,69 81,06 80,3 8 74,9 76,71
3.Unmet Need KB 5,68 5,68 5,26 5,88 7,1 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Total Fertility Rate Otal Fertility Rate adalah Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian indikator kinerja total fertility rate di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai BAB II ║ II- 138 2,04. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 2, pada 2018 mengalami kenaikan menjadi 2,01. Capaian TFR pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,96 dan kembali mengalami peningkatan pada 2020 menjadi sebesar 1,97. Rendahnya TFR dipengaruhi oleh penggunaan KB. Gambar 2.104 Total Fertility Rate Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern) Angka pemakaian kontrasepsi modern yang lazim disebut Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern pada suatu waktu tertentu. Capaian indikator kinerja mCPR di Kabupaten Probolinggo mengalami tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2016 mCPR di Kabupaten Probolinggo sebesar 81,69%. Pada tahun 2017 mCPR di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 81,06%. Pada tahun 2018 dan 2019 mCPR kembali mengalami penurunan masing masing menjadi 80,38% dan 74,9. Kemudian mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 76,71%. Rendahnya mCPR disebabkan masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). 2,04 2 2,01 1,96 1,97 1,9 1,95 2 2,05 2016 2017 2018 2019 2020 TFR /total fertility rate BAB II ║ II- 139 Gambar 2.105 Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Unmet Need KB Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Capaian indikator kinerja Unmet Need KB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 Unmet Need KB mencapai 5,68% kemudian pada 2017 terjadi stagnansi sehingga Unmet Need KB mencapai 5,68%. Pada tahun 2018 Unmet Need KB mwngalami penurunan menjadi 5,26%, dan kembali meningkat pada 2019 menjadi 5,88%. Capaian Unmet Need KB mengalami peningkatan yang cukup siginifikan pada 2020 mencapai sebesar 7,1% di dikarenakan secara umum masyarakat kurang memhami informasi dan kekhawatiran terhadap efek samping selain itu KB Pria/ Vasektomi yang masih rendah serta tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out). 81,69 81,06 80,38 74,9 76,71 70 75 80 85 2016 2017 2018 2019 2020 mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern) BAB II ║ II- 140 Gambar 2.106 Unmet Need KB Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 I. Urusan Perhubungan Perkembangan indikator kinerja pada Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut. Tabel 2.36 Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas Jumlah 2,243 2,343 2,542 2,670 2,790 2,940 Jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu trafic light buah 1 1 2 2 2 2 Jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan buah 4 3 3 3 3 3 Jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi orang 60 60 60 84 84 84 5,68 5,68 5,26 5,88 7,1 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019 2020 Unmet Need KB BAB II ║ II- 141 jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor buah 15 15 15 30 30 30 Jumlah area lahan parkir ditepi jalan umum yang dikelola buah 57 60 60 56 56 56 Indeks Jalan Berkeselamatan % - - - 11 13 15 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
1.Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas Capaian indikator jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas mencapai 2.243 buah dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga 2.343 buah di tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 2.542 buah. Pada tahun 2018, jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2.670 buah. Pada tahun 2019, jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo terus meningkat menjadi 2.790 buah. Dan pada tahun 2020, jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali menjadi 2.940 buah. 2.243 2.343 2.542 2.670 2.790 2.940 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas BAB II ║ II- 142 Gambar 2.107 Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
2.Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic Light Capaian indikator jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2020 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo mencapai 1 buah. Pada tahun 2017-2020, jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2 buah untuk masing-masing tahunnya. Gambar 2.108 Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic Light Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
3.Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan Kepelabuhan Capaian indikator jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan mencapai 4 buah. Namun pada tahun 2016-2020, jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan 1 1 2 2 2 2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu trafic light BAB II ║ II- 143 kepelabuhan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebanyak 3 buah di setiap tahunnya. Gambar 2.109 Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan Kepelabuhan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
4.Jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Capaian indikator jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2017, jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 60 orang. Dan pada tahun 2018-2020, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi sebanyak 84 orang. 4 3 3 3 3 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan BAB II ║ II- 144 Gambar 2.110 Jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
5.Jumlah Sarana dan Prasarana Uji KIR Kendaraan Bermotor Capaian indikator jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015-2017, jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 15 buah. Dan pada tahun 2018-2020, jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebanyak 30 buah. Gambar 2.111 Jumlah Sarana dan Prasarana Uji KIR Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
6.Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola 60 60 60 84 84 84 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi 15 15 15 30 30 30 0 20 40 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor BAB II ║ II- 145 Capaian indikator jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo terdapat 57 buah. Pada tahun 2016- 2017, jumlah area lahan parker di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan hingga menjadi 60 buah. Dan Pada tahun 2018-2020, jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 56 buah. Gambar 2.112 Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021
7.Indeks Jalan Berkeselamatan Capaian indikator indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2019 menglami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo mencapai 11%. Pada tahun 2019, indeks jalan berkesalamatan Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 13%. Dan angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 15% di tahun 2020. 57 60 60 56 56 56 54 56 58 60 62 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah area lahan parkir ditepi jalan umum yang dikelola BAB II ║ II- 146 Gambar 2.113 Indek Jalan Berkesalamatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021 J. Urusan Komunikasi dan Informatika Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2. 37 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah Satua n Capaian Kinerja 201 5 2016 2017 2018 201 9 2020 Komunikasi dan Informatika 1 Jumlah surat kabar nasional/lokal Buah 12 14 14 10 10 10 2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 11 15 15 1 1 1 3 Web site milik pemerintah daerah Buah 1 1 1 1 1 1 4 Pameran/expo Kali 1 1 1 1 1 1 11 13 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2018 2019 2020 Indeks Jalan Berkeselamatan BAB II ║ II- 147 5 Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa 60 65 97.91 7 Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik 85 87 97.59 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
1.Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Capaian indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019 cmengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo sebanyak 12 buah. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebanyak 14 buah. Dan pada tahun 2018-2020, jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 10 buah. Gambar 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
2.Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 12 14 14 10 10 10 0 10 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah surat kabar nasional/lokal BAB II ║ II- 148 Capaian indikator kinerja jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Probolinggo sebanyak 11 buah. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 15 buah. Pada tahun 2018-2020, jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 1 buah. Gambar 2.115 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
3.Web Site Milik Pemerintah Daerah Capaian indikator kinerja web site milik Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 sebanyak 1 buah. Gambar 2.116 Web Site Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
4.Pameran/Expo 11 15 15 1 1 1 0 5 10 15 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 1 1 1 1 1 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Website Milik pemerintah daerah BAB II ║ II- 149 Capaian indikator kinerja pameran/expo di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 1 kali. Gambar 2.117 Pameran/Expo Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
5.Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 telah tercapai 100%. Gambar 2.118 Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
6.Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa Capaian indikator kinerja persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa untuk tahun 2018-2020 mengalami trend fluktuatif, dengan tahun 2018 capaian kinerja persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa Kabupaten Probolinggo sebesar 60%. Pada tahun 2019 capaian kinerja persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pameran/Expo 100 100 100 100 100 100 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi BAB II ║ II- 150 Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 65%. Dan pada tahun 2020 capaian kinerja persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 97.91%. Gambar 2.119 Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
7.Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik pada tahun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik Kabupaten Probolinggo sebesar 85%. Pada tahun 2019 2018 capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 87%. Dan pada tahun 2020 2018 capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan kembali menjadi 97.59%. 60 65 97,91 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan, dan Desa BAB II ║ II- 151 Gambar 2.120 Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Probolinggo, tahun 2021 K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perkembangan indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut: Tabel 2.38 Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase pertumbuha n wirausaha baru % - - - 11 12 15 Persentase usaha mikro naik kelas % - - - 0 2 3 Persentase Koperasi aktif % 77.3 1 79.6 7 81.2 7 81.6 6 83.4 8 83,7 3 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021
1.Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Capaian indikator jumlah persentase pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun presentasenya masih cenderung rendah. Pada tahun 2018, jumlah persentase pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten 85 87 97,59 75 80 85 90 95 100 2018 2019 2020 Prosentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik BAB II ║ II- 152 Probolinggo mencapai 11 persen dan mengalami kenaikan menjadi 12 persen di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, kembali mengalami peningkatan menjadi 15 persen. Rendahnya persentase pertumbuhan wirausaha baru disebabkan karena berbagai hal seperti kelemahan dalam memperoleh dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan, keterbatasan memperoleh jalur terhadap sumber- sumber permodalan, serta kelemahan pada bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Gambar 2.121 Jumlah Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021
2.Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Capaian indikator jumlah persentase usaha mikro naik kelas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebesar 2 persen. Pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 3 persen. Rendahnya persentase usaha mikro naik kelas disebabkan karena keterbatasan jaringan usaha Kerjasama antar pengusaha kecil, iklim usaha yang kurang kondusif, pembinaan yang dilakukan masih kurang terpadu serta kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarajat terhadap usaha kecil. Maka dari itu diperlukan sinergitas yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam membantu UMKM. 11 12 15 0 5 10 15 20 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru BAB II ║ II- 153 Gambar 2.122 Jumlah Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021
3.Persentase Koperasi Aktif Capaian indikator jumlah persentase usaha koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 77,31%. Pada tahun 2016, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 79,67%. Pada tahum 2017, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 81,27%. Pada tahun 2018, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo kembali naik menjadi 81,66%. Pada tahun 2019, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo terus mengalami kenaikan menjadi 83,48%. Kemudian pada tahun 2020 kembali megalami kenaikan menjadi 83,73%. Kenaikan persentase koperasi aktif didukung oleh pembinaan revitalisasi koperasi dan juga pendirian koperasi baru. Gambar 2.123 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2021 2 3 0 1 2 3 4 2019 2020 Presentase Usaha Mikro Naik Kelas 77,31 79,67 81,27 81,66 83,48 83,73 74 76 78 80 82 84 86 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Koperasi Aktif BAB II ║ II- 154 L. Urusan Penanaman Modal Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut Tabel 2.39 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 20 24 25 23 28 27
2.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp (Triliun) 2.105 4.172 2.062 2.097 8.246 3.726 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020
1.Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Capaian indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo berjumlah 20 investor. Pada tahun 2016 berjumlah 24 investor, sedangkan pada tahun 2017 jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 25 investor. Sedangkan untuk tahun 2018, jumla investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjad 23 investor. Pada tahun 2019, Kembali mengalami peningkatan menjadi 28 investor dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 27 investor. Faktor penghambat yang menyebabkan menurunnya jumlah investor berkala nasional (PMDN/PMA) yaitu adanya BAB II ║ II- 155 pandemic Covid-19 serta revisi regulasi tata ruang yang belum update. Berikut merupakan data terkait capaian jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Probolinggo. Gambar 2.124 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud. Capaian indikator kinerja jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 2.105 Triliun. Pada tahun 2016 jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.172 Triliun. Pada tahun 2017, nilai investasi PMA mengalami penurunan hingga mencapai angka 2.062 trilliun rupiah. Namun pada tahun 2018, nilai investasi PMA mulai mengalami peningkatan menjadi 2.097 Triliun. Begitupun pada tahun 2019, dimana nilai investasi PMA kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 8.246 Triliun. Kemudian pada tahun 2020, jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA kembali mengalami penurunan menjadi 3.726 Triliun. Untuk lebih rinci terkait perkembangan nilai PMA/PMDN Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. 20 24 25 23 28 27 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) BAB II ║ II- 156 Gambar 2.125 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2019 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 2015 201 6 2017 2018 201 9 2020 Kepemudaan dan Olahraga
1.Persentase pemuda berprestasi yang dibina % 0.01 9 7,46 - - - -
2.Persentase atlet berprestasi yang dibina % 11,1 7 9,20 - - - -
3.Persentase pemuda yang dibina % - - 0.06 0.08 - -
4.Persentase atlet yang dibina % - - 12.7 6 12.8 4 - -
5.Jumlah pemuda yang dibina Orang - - - 332 396 488 0 2000 4000 6000 8000 10000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Triliun) BAB II ║ II- 157
6.Jumlah atlet yang dibina Orang - - - 396 396 399 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021
1.Persentase Pemuda Berprestasi yang Dibina Capaian indikator persentase pemuda yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 adalah sebesar 0,019%. Pada tahun 2016, capaian kinerja pemuda berprestasi yang dibina meningkat dengan sangat signifikan yaitu sebesar 7,46%. Lalu untuk tahun 2017 hingga saat ini, indikator peresentase pemuda berprestasi yang dibina tidak digunakan lagi sehingga tidak dilakukan perhitungannya. Gambar 2.126 Persentase Pemuda Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021
2.Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 11,17%. Pada tahun 2016, persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 9,20%. Lalu untuk tahun 2017 hingga saat ini, indikator peresentase atlet berprestasi yang dibina tidak digunakan lagi sehingga tidak dilakukan perhitungannya. 0,019 7,46 0 2 4 6 8 2015 2016 Pemuda Berprestasi yang Dibina BAB II ║ II- 158 Gambar 2.127 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 dan 2016 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021
3.Persentase Pemuda yang Dibina Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan, dari yang semula 0,06% menjadu 0,08% di tahun 2018. Lalu untuk tahun 2019 hingga saat ini, indikator peresentase pemuda yang dibina tidak digunakan lagi sehingga tidak dilakukan perhitungannya. Gambar 2.128 Persentase Pemuda yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 dan 2018 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021
4.Persentase Atlet yang Dibina Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan, yaitu dari yang semula 12,76% menjadi 12,84%. Lalu untuk tahun 2018 11,17 9,2 0 5 10 15 2015 2016 Atlet Berprestasi yang Dibina 0,06 0,08 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 2017 2018 Persentase pemuda yang dibina BAB II ║ II- 159 hingga saat ini, indikator peresentase atlet yang dibina tidak digunakan lagi sehingga tidak dilakukan perhitungannya. Gambar 2.129 Persentase Atlet yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 dan 2018 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021
5.Persentase Pemuda yang Dibina Capaian indikator persentase pemuda yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 332%. Pada tahun 2020, capaian indikator pemuda yang dibina meningkat menjadi 488%. Gambar 2.130 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021 12,76 12,84 12,72 12,74 12,76 12,78 12,8 12,82 12,84 12,86 2017 2018 Persentase atlet yang dibina 332 488 0 100 200 300 400 500 600 2019 2020 Pemuda yang Dibina BAB II ║ II- 160
6.Jumlah Atlet yang Dibina Capaian indikator persentase atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 396 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 399 orang. Gambar 2.131 Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dan 2020 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2021 N. Urusan Kebudayaan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.42 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0
1.Penyelenggaraa n festival seni dan budaya Kali 16 18 19 20 6
2.Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina Kelompo k 9 14 15 15 0 Sumber :Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Probolinggo Tahun 2021 396 399 394 395 396 397 398 399 400 2019 2020 Atlet yang Dibina BAB II ║ II- 161
1.Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pembangunan, pengembangan, pelestarian serta pengelolaan kekayaan dan keragaman nilai budaya yang ada di masyarakat. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 16 kali. Pada tahun 2017 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 18 kali. Pada tahun 2018 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 19 kali. Pada tahun 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 20 kali, sedangkan pada tahun 2020 hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali dikarenakan pandemi Covid-19. Gambar 2.132 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Probolinggo Tahun 2021
2.Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina Capaian indikator kinerja jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo berjumlah 9 kelompok. Pada tahun 2017 jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo berjumlah 14 kelompok. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah 16 18 19 20 6 0 10 20 30 2016 2017 2018 2019 2020 Penyelenggaraan festival seni dan budaya BAB II ║ II- 162 kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo berjumlah 15 kelompok. Namun pada 2020 tidak ada kelompok seni yang dibina dikarenakan pandemi Covid-19. Meskipun jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina mengalmi peningkatan namun dukungan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal terhadap kelompok seni dan budaya yang ada, baik berupa pembinaan, wadah untuk mengapresiasikan seni dan budaya daerah, serta sarana prasarana seni budaya. Gambar 2.133 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Probolinggo Tahun 2021 O. Urusan Perpustakaan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.43 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 1. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Orang 40.43 5 58.42 8 39.18 0 40.61 7 6.216 2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku 39.38 5 40.38 5 41.38 5 56.84 5 58.41 7 9 14 15 15 0 0 5 10 15 20 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina BAB II ║ II- 163 3. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 1 1 2 2 2 4. Jumlah Perpustakaan (sekolah/Ponpes /Desa) Buah 5 10 25 45 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Capaian indikator kinerja jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo sebanyak 40.435 orang. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo sebanyak 58.428 orang. Pada tahun 2018, jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 86.678 orang. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 68.170 orang. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 79.194. Gambar 2.134 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Capaian indikator kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016- 40,435 58,428 86,678 68,17 79,194 0 50 100 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah BAB II ║ II- 164 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Daerah mengalami peningkatan menjadi 39.385 buku. Pada tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 40.385 buku. Pada tahun 2018, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 41.385 buku. Pada tahun 2019, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo naik menjadi 56.845 buku. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 58.417. Gambar 2.135 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat Adapun jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2017 hanya 1 orang saja. Pada tahun 2018-2020, jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2 orang. 39,385 40,385 41,385 56,845 58,417 0 20 40 60 80 2016 2017 2018 2019 2020 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah BAB II ║ II- 165 Gambar 2.136 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
4.Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa) Capaian indikator kinerja jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2017 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) sebanyak 300 perpustakaan. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) sebanyak 345 perpustakaan.Pada tahun 2018, jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) mengalami peningkatan menjadi 355 perpustakaan. Pada tahun 2019, jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) kembali naik menjadi 370 perpustakaan. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 385 perpustakaan. Gambar 2.137 Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 1 1 2 2 2 0 1 2 3 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 300 345 355 370 385 0 100 200 300 400 500 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa) BAB II ║ II- 166 P. Urusan Kearsipan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.44 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1.Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku % 9% 18% 27% 36% 36%
2.Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang 0 603 130 420 0 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, tahun 2021
1.Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo sebesar 9%. Pada tahun 2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo sebesar 18%. Pada tahun 2018, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo meningkat mejadi 27%. Pada tahun 2019 dan 2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo kembali naik menjadi 36%.
2.Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Capaian indikator kinerja peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Kemudian pada tahun 2016, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 150 orang. Pada tahun 2017, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo menjadi 166 orang. Pada tahun 2018, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 130 orang. Pada tahun 2019, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 144 orang. Kemudian pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan peningkatan SDM pengelola dikarenkan adanya refocussing anggaran. Gambar 2.139 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 9% 18% 27% 36% 36% 0% 20% 40% 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 150 166 130 144 0 0 50 100 150 200 2016 2017 2018 2019 2020 Peningkatan SDM pengelola kearsipan BAB II ║ II- 168 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Piihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, yaitu bidang urusan: A. Urusan Pariwisata Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015- 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.45 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 N o Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata % 23,1 0 12,5 8 45,0 3 26,6 2 16,4 2 -48,2
2.Data Objek Tujuan Wisata Objek 6 6 6 9 9 10 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, 2021
1.Persentase Kunjungan Wisata Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo sebesar 23,10%, pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 12,58%, kemudian di tahun 2017 meningkat tinggi menjadi sebesar 45,03%. Namun di tahun 2018 persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 26,62% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 16,42%. Penurunan juga kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi -48,2%. Berikut gambar dibawah ini menunjukkan grafik fluktuatif dari persentase BAB II ║ II- 169 peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2020. Gambar 2.140 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Data Objek Tujuan Wisata Capaian indikator kinerja data objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 hingga 2018 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo ada sebanyak 6 objek. Pada tahun 2018 dan 2019 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 9 objek. Lalu, pada tahun 2020 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sehingga menjadi 10 objek. Gambar 2.141 Data Objek Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 23,1 12,58 45,03 26,62 16,42 -48,2-60 -40 -20 0 20 40 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 6 6 9 9 10 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Data Objek Tujuan Wisata di Probolinggo BAB II ║ II- 170 B. Urusan Pertanian Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian dan ketahanan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.46 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian
1.Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) % 83,51 83,88 82,42 81,52 81,39 81,96
2.Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) % 12,35 12,60 13,87 14,72 14,75 14,5
3.Padi (GKG) Ton 354.121 365.659 312.127 286.828 292.338 259.572
4.Jagung Ton 247.316 255.913 256.237 189.566 153.762 187.113
5.Ubi Kayu Ton 102.870 93.219 52.700 52.920 33.322 22.838
6.Kedele Ton 477 91,8 23,9 961 883,9 25.056
7.Alpokat Ton 4,441 3,622 2,877 2,114 1,594 3,827
8.Bawang Merah Ton 49.023 44.734 50.632 56.060 66.852 84,540
9.Bawang Daun Ton 14.213 39.079,7 20.298,6 20.681,5 14.606,1 25.259,8
10.Kentang Ton 41,054 32,949 49,054 25,266 26,221 60,573
11.Kubis Ton 17,893 33,132 45,387 22,055 26,995 39,251
10.Mangga Ton 25.074 22.911 22.675 26.118 102.402 177.784
11.Pepaya Ton 768,5 859,7 653,2 1.014,8 1.521,3 2.90
12.Pisang Ton 12.494, 5 14.223,2 11.149,3 25.139,6 67.973,1 56.892,9
13.Semangka Ton 501,6 1.182,7 1.305,4 1.002,1 402,2 655,7
14.Cabe rawit Ton 1.389 2.160 5.078 10.535 17.626 36.569
15.Cabe merah Ton 1.581 1.412 1.959 1.291 2.525 5.135
16.Tebu Ton 171.364 171.364 155.260 127.672 106.350 93.388
17.Tembakau Ton 10.026 9.716 12.844 12.455 16.215 5.449
18.Cengkeh Ton 57,6 81,1 70 438 438,4 434,4 BAB II ║ II- 171 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020
19.Kapuk Randu Ton 119,9 190,1 1.324 1.164 579,3 738,5
20.Kelapa Ton 1.115,4 752,7 1.030,1 1.461,1 1.475,5 1.984,3
21.Kopi Ton 1.302 1.550 3,822 2.063 3.074 4.024
16.Ketersediaan dan Cadangan Ton 63 63 23 0 101.038 101.668
17.Pola Pangan Harapan % 74 69 77,2 77,2 74,5 74,7
18.Jumlah populasi ternak
1.Sapi Potong ekor 256.249 262.408 265.032 266.857 275.764 312.983
2.Sapi Perah ekor 6.611 6.750 6.818 6.653 6.790 6.249
3.Kambing ekor 58.598 61.646 62.262 67.489 43.560 59.858
4.Domba ekor 77.487 72.789 73.517 73.109 64.917 69.894
5.Ayam Ras ekor 2.873.2 04 3.302.72 1 3.487.48 6 3.364.30 0 6.297.48 1 4.966.55 4
6.Ayam Buras ekor 664.937 638.972 645.362 647.125 644.789 633.929
7.Itik/Bebek ekor 90.611 133.554 154.586 150.796 115.022 96.767
19.Jumlah Produksi Peternakan
1.Telur Kg 3.308.9 50 3.455.94 1 3.490.50 0 3.074.94 9 4.987.73 7 2.743.32 9
2.Susu Kg 12.013. 013 11.691.4 18 11.808.3 32 11.781.5 31 8.856.79 9 10.902.8 89
3.Daging Kg 2.986.6 21 3.063.57 2 3.094.20 8 3.033.57 0 3.829.28 6 3.126.16 3 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) Dalam pembentukan PDRB kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 peranan terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 33,72 persen (angka ini terus menurun dari 38,26 persen di tahun 2015). Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 81,39 persen. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut, yaitu sebesar 22,39 persen, disusul Peternakan sebesar 20,94 persen dan BAB II ║ II- 172 Tanaman Perkebunan sebesar 19,28 persen dari seluruh nilai tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori yang lain terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing kurang dari 15 (lima belas) persen. Capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang stagnan dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Probolinggo sebesar 83,51%. Pada tahun 2016 berkontibusi sebesar 83,88%. Pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 82,42%. Pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 81,52% dan pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 81,39%. Sedangkan pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 81,96%. Penurunan kontribusi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Probolinggo terjadi karena pergerakan harga komoditi pertanian yang masih naik atau turun dengan cepat, sehingga tingkat produksi juga tergantung kondisi tersebut. Gambar 2.142 Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 83,51 83,88 82,42 81,52 81,39 81,96 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BAB II ║ II- 173
2.Kontribusi Subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 33,72 persen (angka ini terus menurun dari 38,26 persen di tahun 2015. Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 429,21 milyar rupiah atau 3,86 persen dan subkategori Perikanan lebih tinggi, yaitu 1.642,30 milyar rupiah atau 14,75 persen. Capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan trend positif. Hal ini terjadi karena Kawasan pesisir Kabupaten Probolinggo merupakan Kawasan dengan potensi pengembangan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Selain itu, jumlah produksi dan permintaan ikan tinggi dan cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 12,35%. Kemudian pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 12,60%. Mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 13,87%. Kemudian di tahun 2018 menjadi 14,72% dan terus meningkat hingga di tahun 2019 yaitu menjadi 14,75%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 14,5% untuk kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo. 12,35 12,6 13,87 14,72 14,75 14,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BAB II ║ II- 174 Gambar 2.143 Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Produksi Padi Capaian indikator produksi padi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi padi di Kabupaten Probolinggo sebesar 354.121 ton. Pada tahun 2016, produksi padi di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 365.659 ton. Pada tahun 2017 dan 2018, produksi padi terus mengalami penurunan hingga mencapai 286.828 ton. Jumlah tersebut megalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 292. 338 ton. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 259.572 Ton. Gambar 2.144 Produksi Padi Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2021 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2020
4.Produksi Jagung Capaian indikator produksi jagung di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi padi di Kabupaten Probolinggo sebesar 247.316 ton. Pada tahun 2016, produksi jagung di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 255.913 ton. Pada tahun 2017 juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 256.237 Ton. Pada tahun 2018 dan 2019, produksi padi terus mengalami penurunan hingga mencapai 153.762 ton. Namun, pada tahun 354121 365659 312127 286828 292338 259572 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Padi BAB II ║ II- 175 2020 produksi jagung Kembali mengalami peningkatan menjadi 187.113 Ton. Gambar 2.145 Produksi Jagung Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
5.Produksi Ubi Kayu Capaian indikator produksi ubi kayu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hingga 2017, produksi ubi kayu terus mengalami penurunan hingga sebesar 52.700 ton. Pada tahun 2018, produksi ubi kayu mengalami kenaikan menjadi 52.920. Pada tahun 2019, produksi ubi kayu di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi 33.322 ton. pada tahun 2020 produksi ubi kayu mengalami penurunan kembali yakni mencapai 22.838. 247316 255913 256237 189566 153762 187113 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Jagung 102870 93219 52700 52920 33322 22.838 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Ubi Kayu BAB II ║ II- 176 Gambar 2.146 Produksi Ubi Kayu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2021 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2020
6.Produksi Kedele Capaian indikator produksi kedele di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi kedele mencapai 477 ton. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 91,8 Ton. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 23.9 Ton. Pada tahun 2018, produksi kedele di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 961 ton. Namun, pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 883,9 ton. Pada tahun 2020, produksi kedele di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 25.056 ton. Gambar 2.147 Produksi Kedele Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
7.Alpukat Capaian indikator produksi alpokat pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produksi alpokat mencapai 4.441 ton. Pada tahun 2016, produksi alpokat mengalami penurunan menjadi 3.622 ton. Pada tahun 2017 produksi alpokat mengalami penurunan menjado 2.876,9 Ton. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 2.114,4 Ton. Begitupula pada tahun 2019 kembali mebgalami penurunan produksi alpokat 447 91,8 23,9 961 883,9 25.065 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Kedele BAB II ║ II- 177 menjadi 1.593,9 Ton. Namun pada tahun 2020 produksi alpokat mengalami peningkatan menjadi 3.029 Ton. Gambar 2.148 Produksi Alpokat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2021 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2020
8.Produksi Bawang Merah Capaian indikator produksi bawang merah pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produksi bawang merah mencapai 49.023 ton. Pada tahun 2016, jumlah produksi tersebut mengalami penurunan hingga sebesar 44.734 ton. Pada tahun 2017 hingga 2019, produksi bawang merah terus mengalami kenaikan menjadi 66.852 ton. Pada tahun 2020 kenaikan produksi bawang merah terus terjadi hingga mencapai 84.540 ton. Gambar 2.149 Produksi Bawang Merah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021 4441 3622 2876,9 2114,4 1593,9 3029 0 1000 2000 3000 4000 5000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Alpokat 49023 44734 50632 56060 66852 84540 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Bawang Merah BAB II ║ II- 178
9.Produksi Bawang Daun Capaian indikator produksi bawang daun pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produksi bawang merah mencapai 14.213 ton. Pada tahun 2016, jumlah produksi bawang daun mengalami peningkatan menjadi 39.078,7 ton. Pada tahun 2017 produksi bawang daun di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 20.298,6 ton. Pada tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 20.691,5 ton. Pada tahun 2019, jumlah produksi bawang daun mengalami penurunan menjadi 14.606,1 ton. Pada tahun 2020, Kembali mengalami kenaikan menjadi 25.259,8 ton. Gambar 2.150 Produksi Bawang Daun Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
10.Produksi Kentang Capaian indikator produksi kentang pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahum 2015, jumlah produksi kentang mencapai 41.054 ton. Pada tahun 2016, produksi kentang mengalami penurunan menjadi 32.949 ton. Pada tahun 2017, produksi kentang mengalami kenaikan hingga sebesar 49.054 ton. Pada tahun 2018, produksi kentang menurun menjadi 25.266 ton. Pada tahun 2019, produksi kentang mengalami kenaikan menjadi 26.221 ton. Pada tahun 2020 produksi kentang mengalami peningkatan menjadi 60.573 ton. 14213 39079,7 20298,6 20681,5 14606,1 25259,8 0 10000 20000 30000 40000 50000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Bawang Daun BAB II ║ II- 179 Gambar 2.151 Produksi Kentang Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
11.Produksi Kubis Capaian indikator produksi kubis pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi kubis mencapai 17.893 ton. Pada tahun 2016, produksi kubis mengalami kenaikan menjadi 33.131,7 ton. Pada tahun 2017, produksi kubis di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami kenaikan menjadi 45.387,1 ton. Pada tahun 2018, produksi kubis mengalami penurunan menjadi 22.055,1 ton. Pada tahun 2019, produksi kubis mengalami kenaikan menjadi 26.994,5 ton. Pada tahun 2020 produksi kentang mengalami peningkatan menjadi 39.251 ton. Gambar 2.152 Produksi Kubis Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
12.Produksi Mangga 41054 32949 49054 25266 26221 60573 0 20000 40000 60000 80000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Kentang 17893 33131,7 45387,1 22055,1 26994,5 39251 0 10000 20000 30000 40000 50000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Kubis BAB II ║ II- 180 Capaian indikator produksi mangga pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi mangga mencapai 25.074,2 ton. Pada tahun 2016, produksi manga mengalami kenaikan menjadi 22.911,7 ton. Pada tahun 2017, produksi mangga di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 22.675 ton. Pada tahun 2018, produksi mangga mengalami peningkatan menjadi 26.117,7 ton. Pada tahun 2019, produksi mangga mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 102.401,6 ton. Pada tahun 2020 produksi manga kembali mengalami peningkatan menjadi 177.783,9 ton. Gambar 2.153 Produksi Mangga Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
13.Produksi Pepaya Capaian indikator produksi pepaya pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 produksi pepaya di Kabupaten Probolinggo mencapai 768,5 ton. Pada tahun 2016, produksi papaya di Kabupaten Probolinggo mencapai 859,7 ton. Pada tahun 2017, produksi papaya mengalami penurunan menjadi 653,2 ton. Pada tahun 2018, produksi pepaya di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 1.014,8 ton. Pada tahun 2019 produksi papaya kembali mengalami peningkatan menjadi 1.521,3 ton. Pada tahun 2020 produksi pepaya terus meningkat menjadi 2.906 ton. Berikut merupakan grafik produksi papaya di Kabupaten Probolinngo tahun 2015-2020: 25074,2 22911,4 22675 26117,7 102401,6 177783,9 0 50000 100000 150000 200000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Mangga BAB II ║ II- 181 Gambar 2.154 Produksi Pepaya Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
14.Produksi Pisang Capaian indikator produksi pisang pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi pisang di Kabupaten Probolinggo mencapai 12.494,5 ton. Pada tahun 2016, produksi pisang naik menjadi 14.223,2 ton. Pada tahun 2017, produksi pisang turun menjadi 11.149,3 ton. Pada tahun 2018, produksi pisang di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 25.139,6 ton. Pada tahun 2019 produksi pisang kembali mengalami peningkatan menjadi 67.973,1 ton. Pada tahun 2020 produksi pisang mengalami penurunan menjadi 56.892,9 ton. Gambar 2.155 Produksi Pisang Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
15.Produksi Semangka 768,5 859,7 653,2 1014,8 1521,3 2906 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Pepaya 12494,5 14223,2 11149,3 25139,6 67973,1 56892,9 0 20000 40000 60000 80000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Pisang BAB II ║ II- 182 Capaian indikator produksi semangka pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi semangka di Kabupaten Probolinggo mencapai 501,6 ton. Pada tahun 2016, produksi semangka naik menjadi 1182,7 ton. Pada tahun 2017, produksi semangka Kembali naik menjadi 1.305,4 ton. Pada tahun 2018, produksi semangka di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 1.002,1 ton. Pada tahun 2019 produksi semangka mengalami penurunan menjadi 402,2 ton. Pada tahun 2020 produksi semangka kembali mengalami penurunan menjadi 566,7 ton. Gambar 2.156 Produksi Semangka Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
16.Produksi Cabe Rawit Capaian produksi cabe rawit pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 produksi cabe rawit di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.389 ton. Pada tahun 2016, produksi cabe rawit mencapai 2.160 ton. Pada tahun 2017, produksi cabe rawit naik menjadi 5.078 ton. Pada tahun 2018, produksi cabe rawit di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 10.535 ton. Pada tahun 2019 produksi cabe rawit mengalami peningkatan menjadi 17.626 ton. ton. Pada tahun 2020 produksi cabe rawit terus meningkat menjadi 36.569 ton. 501,6 1182,7 1305,4 1002,1 402,2 566,7 0 500 1000 1500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Semangka BAB II ║ II- 183 Gambar 2.157 Produksi Cabe Rawit Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
17.Produksi Cabe merah Capaian produksi cabe merah pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi cabe merah di Kabupaten Probolinggo mencapai 1581 ton. Pada tahun 2016, produksi cabe merah menurun menjadi 1.412 ton. Pada tahun 2017, produksi cabe merah mengalami kenaikan menjadi 1.959 ton. Namun, pada tahun 2018, produksi cabe merah mengalami penurunan menjadi 1.291 ton. Pada tahun 2019 dan 2020 produksi cabe merah Kembali meningkat menjadi 2.525 ton dan 5.135 ton. Gambar 2.158 Produksi Cabe Merah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021 1389 2160 5078 10535 17626 36569 0 10000 20000 30000 40000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Cabe Rawit 1581 1412 1959 1291 2525 5135 0 2000 4000 6000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Cabe Merah BAB II ║ II- 184
18.Produksi Tebu Capaian produksi tebu pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produksi tebu mencapai 171.364 ton. Begitu juga dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, produksi tebu mencapai 155.260 ton. Pada tahun 2018, produksi tebu kembali mengalami penurunan menjadi 127.672 ton. Pada tahun 2019, produksi tebu terus mengalami penurunan menjadi sebesar 106.350 ton. Pada tahun 2020 produksi tebu di Kabupaten Probolinggo semakin menurun menjadi 93.388,01 ton. Gambar 2.159 Produksi Tebu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
19.Produksi Tembakau Capaian produksi tebu pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi tembakau di Kabupaten Probolinggo mencapai 10.026 ton. Pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 9.716 ton. Pada tahun 2017, produksi tembakau mengalami peningkatan hingga mencapai 12.844 ton. Pada tahun 2018, produksi tembakau mengalami penurunan menjadi 12,456 ton. Pada tahum 2019, produksi tembakau kembali mengalami kenaikan menjadi 16.215 ton. Namun pada tahun 2020, produksi tembakau di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 5.448,95 ton. 171.364 171.364 155259,98 127672 106350 93388,01 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Tebu BAB II ║ II- 185 Gambar 2.160 Produksi Tembakau Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
20.Produksi Cengkeh Capaian indikator produksi cengkeh pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi cengkeh di Kabupaten Probolinggo mencapai 57,6 ton. Pada tahun 2016, mengalami kenaikan menjadi 81,1 ton. Pada tahun 2017, produksi tembakau mengalami penurunan menjadi 70 ton. Pada tahun 2018, produksi cengkeh mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 438 ton. Pada tahun 2019, produksi tembakau mengalami kenaikan menjadi 438,4 ton. Pada tahun 2020, produksi cengkeh di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 434,4 ton. Gambar 2.161 Produksi Cengkeh Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
21.Produksi Kapuk Randu Capaian indikator produksi kapuk randu pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi kapuk randu di Kabupaten Probolinggo mencapai 10.026 9.716 12.844 12.456 16.215 5448,95 0 5.000 10.000 15.000 20.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Tembakau 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Cengkeh BAB II ║ II- 186 119,9 ton. Pada tahun 2016, mengalami kenaikan menjadi 190,1 ton. Pada tahun 2017, produksi kapuk randu kembali mengalami kenaikan menjadi 1.324 ton. Pada tahun 2018, produksi kapuk randu mengalami penurunan menjadi 1.164 ton. Pada tahun 2019, produksi kapuk randu mengalami kenaikan menjadi 579,3 ton. Pada tahun 2020, produksi cengkeh di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 738,5 ton. Gambar 2.162 Produksi Kapuk Randu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
22.Produksi Kopi Capaian indikator produksi kopi pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi kopi di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.302 ton. Pada tahun 2016, mengalami peningkatan menjadi 1.550 ton. Pada tahun 2017, produksi kopi di Kabupaten Probolinggo Kembali mengalami peningkatan mencapai 3.882 ton. Namun, pada tahun 2018, produksi kopi mengalami penurunan menjadi 1.868 ton. Pada tahun 2019, produksi kopi mengalami kenaikan menjadi 3074,41 ton. Begitupun dengan tahun 2020, produksi kopi terus mengalami peningkatan menjadi 4.024,4 ton. 119,9 190,1 1.324 1.164 579,3 738,5 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Kapuk Randu BAB II ║ II- 187 Gambar 2.163 Produksi Kopi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
23.Produksi Kelapa Capaian indikator produksi kelapa pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi kelapa di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.115,4 ton. Pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 752,7 ton. Pada tahun 2017, produksi kelapa di Kabupaten Probolinggo Kembali mengalami peningkatan menjadi 1.030,1 ton. Pada tahun 2018, produksi kelapa mengalami peningkatan menjadi 1.461,1 ton. Pada tahun 2019, produksi kelapa terus meningkat menjadi 1.457,5 ton. Begitupun dengan tahun 2020, produksi kelapa terus mengalami peningkatan menjadi 1.984,3 ton. Gambar 2.164 Produksi Kopi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021 1302,2 1550,2 3822 2063,8 3074,41 4024,4 0 1000 2000 3000 4000 5000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Kopi 1115,4 752,7 1030,1 1461,1 1475,5 1984,3 0 500 1000 1500 2000 2500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Kelapa BAB II ║ II- 188
24.Ketersediaan dan Cadangan Capaian indikator ketersediaan dan cadangan pangan pada tahun 2015-2016 di Kabupaten Probolinggo mencapai 64 ton. Pada tahun 2017, ketersediaan dan cadangan pangan mengalami penurunan menjadi 23 ton. Pada tahun 2018, Kabupaten Probolinggo tidak memiliki ketersediaan dan cadangan pangan. Pada tahun 2019, ketersediaan dan cadangan pangan meningkat menjadi 101.038 ton. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 101.668 ton. Gambar 2.165 Pola Pangan Harapan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
25.Pola pangan harapan Capaian indikator pola pangan harapan pada tahun 2015- 2020 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pola pangan harapan mencapai 75%. Pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 69%. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 77,2%. Pada tahun 2018, pola pangan harapan di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami peningkatan dan tetap di angka 77,2%. Pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan menjadi 75,7%. Begitupula pada tahun 2020 yang tetap berada pada 75,7%. 74 69 77,2 77,2 75,7 75,7 64 66 68 70 72 74 76 78 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pola pangan harapan BAB II ║ II- 189 Gambar 2.166 Pola Pangan Harapan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
26.Sapi Potong Capaian indikator jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo mencapai 256.249 ekor. Pada tahun 2016, jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 262.408 ekor. Pada tahun 2017, jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 265.032 ekor. Pada tahun 2018, jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkayan menjadi 266.857 ekor. Pada tahun 2019, jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 275.764 ekor. Pada tahun 2020 jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan menjadi 312.983 ekor. 74 69 77,2 77,2 75,7 75,7 60 65 70 75 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pola pangan harapan BAB II ║ II- 190 Gambar 2.167 Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
27.Sapi Perah Capaian indikator jumlah populasi ternak sapi perah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak sapi perah di Kabupaten Probolinggo mencapai 6.611 ekor dan terus mengalami kenaikan hingga 6.818 ekor di tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah populasi ternak sapi perah mengalami penurunan menjadi 6.653 ekor. Pada tahun 2019, jumlah populasi sapi ternak di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 6.790 ekor. Pada tahun 2020 jumlah sapi perah di Kabupaten Probolinggo Kembali mengalami penurunan menjadi 6.249 ekor. Gambar 2.168 Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
28.Kambing 256.249 262.408 265.032 266.857 275.764 312983 0 100.000 200.000 300.000 400.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong 6.611 6.750 6.818 6.653 6.790 6.249 5.800 6.000 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah BAB II ║ II- 191 Capaian indikator jumlah populasi ternak kambing di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami penurunan di satu tahun terakhirnya. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak kambing di Kabupaten Probolinggo mencapai 58.598 ekor. Pada tahun 2016 jumlah populasi ternak kambing di Kabupaten Probolinggo mengalami keniakan menjadi 61.646 ekor. Pada tahun 2017, jumlah populasi ternak kambing di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 62.262 ekor. Pada tahun 2018, jumlah populasi ternak kambing di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 67.489 ekor. Pada tahun 2019, jumlah populasi ternak kambing mengalami penurunan menjadi 43.560 ekor. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah populasi ternak kambing mengalami peningkatan menjadi 59.858. Gambar 2.169 Jumlah Populasi Ternak Kambing Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
29.Domba Capaian indikator jumlah populasi ternak domba di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak domba di Kabupaten Probolinggo mencapai 77.487 ekor dan mengalami penurunan menjadi 72.789 ekor di tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah populasi ternak domba naik menjadi 73.517 ekor. Pada tahun 2018, jumlah populasi ternak domba mengalami 58598 61646 62262 67489 43560 59858 0 20000 40000 60000 80000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Kambing BAB II ║ II- 192 penurunan menjadi 73.109 ekor. Pada tahun 2019, jumlah populasi ternak domba kembali mengalami penurunan menjadi 64.917 ekor. Namun, pada tahun 2020, jumlah populasi ternak domba Kembali mengalami peningkatan menjadi 69.894 ekor. Gambar 2.170 Jumlah Populasi Ternak Domba Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
30.Ayam Ras Capaian indikator jumlah populasi ternak ayam ras di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak ayam ras di Kabupaten Probolinggo mencapai 2.873.204 ekor kemudian jumlah tersebut terus mengalami kenaikan hingga 3.302.721 ekor di tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah populasi ternak ayam ras di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 6.297.481 ekor. Pada tahun 2020, jumlah populasi ternak ayam ras di Kabupaten Probolinggo Kembali mengalami penurunan manjadi 4.966.554 ekor. 77.487 72.789 73.517 73.109 64.917 69894 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Domba BAB II ║ II- 193 Gambar 2.171 Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
31.Ayam Buras Capaian indikator jumlah populasi ternak ayam buras di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak ayam buras di Kabupaten Probolinggo mencapai 664.937 ekor. Pada tahun 2016, jumlah populasi ternak ayam buras turun menjadi 638.972 ekor. Pada tahun 2017, jumlah populasi ternak ayam buras mengalami kenaikan menjadi 645.362 ekor. Pada tahun 2018, jumlah populasi ternak ayam buras mengalami kenaikan menjadi 647.125 ekor. Pada tahun 2019, jumlah populasi ternak ayam buras di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 644.789 ekor. Pada tahun 2020, kembali mengalami penurunan menjadi 633.929 ekor. Gambar 2.172 Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021 2.873.204 3.302.721 3.487.486 3.364.300 6.297.481 4966554 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras 664.937 638.972 645.362 647.125 644.789 633929 610.000 620.000 630.000 640.000 650.000 660.000 670.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras BAB II ║ II- 194
32.Itik/Bebek Capaian indikator jumlah populasi ternak itik/bebek di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah populasi ternak itik/bebek di Kabupaten Probolinggo mencapai 90.611 ekor. Pada tahun 2016, jumlah populasi ternak itik/bebek naik menjadi 133.554 ekor. Pada tahun 2017, jumlah populasi ternak ayam buras mengalami kenaikan menjadi 154.586 ekor. Pada tahun 2018, jumlah populasi ternak itik/bebek mengalami penurunan menjadi 150.796 ekor. Pada tahun 2019, jumlah populasi ternak itik/bebek di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 115.022 ekor. Pada tahun 2020, jumlah populasi ternak itik/bebek kembali mengalami penurunan menjadi 96,767 ekor. Gambar 2.173 Jumlah Populasi Ternak Itik/Bebek Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
33.Telur Capaian indikator jumlah produksi telur di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi telur di Kabupaten Probolinggo mencapai 3.308.950 Kg. Pada tahun 2016, jumlah produksi telur naik menjadi 3.455.941 Kg. Pada tahun 2017, jumlah produksi telur mengalami kenaikan menjadi 3.490.500 Kg. Pada tahun 2018, jumlah produksi telur mengalami penurunan menjadi 3.074.949 Kg. Pada tahun 2019, jumlah produksi telur mengalami kenaikan menjadi 4.987.737 kg. Pada tahun 2020, jumlah produksi telur di Kabupaten 90.611 133.554 154.586 150.796 115.022 96767 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Populasi Ternak Itik/Bebek BAB II ║ II- 195 Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi 2.743.329 kg. Gambar 2.174 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021
34.Susu Capaian indikator jumlah produksi susu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi susu di Kabupaten Probolinggo mencapai 12.013.013 Kg. Pada tahun 2016, jumlah produksi susu turun menjadi 11.691.418 kg. Pada tahun 2017, jumlah produksi susu mengalami kenaikan menjadi 11.808.332 Kg. Pada tahun 2018, jumlah produksi susu mengalami kenaikan menjadi 11.781.531 Kg. Pada tahun 2019, jumlah produksi susu mengalami penurunan menjadi 8.856.799 kg. Namun, pada tahun 2020 jumlah produksi susu di Kabupaten Probolinggo berhasil mengalami kenaikan menjadi 10.902.889 kg. Gambar 2.175 Jumlah Produksi Susu Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021 3.308.950 3.455.941 3.490.500 3.074.949,00 4.987.737 2.743.329 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi Telur 12.013.013 11.691.418 11.808.332 11.781.531 8.856.799 10902889 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi Susu BAB II ║ II- 196
35.Daging Capaian indikator jumlah produksi daging di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah produksi daging mnecapai 2.986.621 kg. Pada tahun 2016, jumlah produksi daging meningkat menjadi 3.063.572 kg. Pada tahun 2017, jumlah produksi daging kembali meningkat menjadi 3.094.208 kg. Pada tahun 2018, jumlah produksi daging turun menjadi 3.033.570 kg. Pada tahun 2019, jumlah produksi daging menglami kenaikan menjadi 3.829.286 kg. Pada tahun 2020, produksi daging di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 3.126.163 kg. Gambar 2.176 Jumlah Produksi Daging Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021 C. Urusan Perdagangan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.47 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perdagangan
1.Cakupan bina kelompok % 1.16 4.98 4.98 4.89 4.89 4.33 2.986.621 3.063.572 3.094.208 3.033.570 3.829.286 3126163 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi Daging BAB II ║ II- 197 pedagang/usaha informal
2.Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB % 27.81 27.8 5 27,90 27,92 27,93 12.58 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020 Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa hasil kinerja bidang perdagangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo masih perlu peningkatan karena persentase capaian kinerjanya yang masih cenderung rendah walaupun trend nya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rendahnya persentase hasil kinerja bidang urusan perdagangan disebabkan karena adanya bencana non alam, pandemi covid-19. Peningkatan persentase hasil kinerja dapat diwujudkan dengan peningkatan teknoogi digitalisasi terutama pada proses pemasarannya.
1.Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Capaian indikator kinerja cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,16%. Pada tahun 2016 dan 2017, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 4,98%. Pada tahun 2018 dan 2019 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 4,89%. Pada tahun 2020, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi 4.33%. 1,16 4,98 4,98 4,89 4,89 4,33 0 2 4 6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal BAB II ║ II- 198 Gambar 2.177 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Capaian indikator kinerja kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 cenderung mengaami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo sebesar 12,37%. Pada tahun 2016, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 12,56%. Pada tahun 2017, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,81%. Pada tahun 2018, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat menjadi sebesar 13,09%. Pada tahun 2019, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo terus meningkat menjadi sebesar 13,30%. Namun pada tahun 2020, kontribusi sub sector perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 12,58%. Gambar 2.178 Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 12,37 12,56 12,81 13,09 13,3 12,58 11,5 12 12,5 13 13,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB BAB II ║ II- 199 D. Urusan Perindustrian Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.48 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 Perindustrian
1.Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompo k 50 50 52 53 53 53
2.Kontribusi Sub sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB % 22,09 22.3 2 23.0 7 24.3 4 25.1 7 25.4 2
3.Pertumbuhan Industri. % 6.55 5.82 7.98 10.2 3 8.10 -1.14 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021
1.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Capaian indikator kinerja cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015-2016, cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Probolinggo sebanyak 50 kelompok. Pada tahun 2017, cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 52 kelompok. Pada tahun 2018 dan 2020, cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 53 kelompok.
2.Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB Capaian indikator kinerja kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2020 cenderung mengalami kondisi meningkat. Pada tahun 2015, kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo sebesar 22,09%. Pada tahun 2016, kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 22,32%. Pada tahun 2017, kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 23,07%. Pada tahun 2018, kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 24,34%. Pada tahun 2019, kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi sebesar 25,17%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,42% 50 50 52 53 53 53 48 49 50 51 52 53 54 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Bina Kelompok 22,09 22,32 23,07 24,34 25,17 25,42 20 22 24 26 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB % BAB II ║ II- 201 Gambar 2.180 Capaian Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2020 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Pertumbuhan Industri Capaian indikator kinerja pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015, pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo sebesar 6,55%. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo sebesar 5,82%. Pada tahun 2017 pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 7,98%. Pada tahun 2018, pertumbuhan industry di Kabupaten Probolinggo naik menjadi 10,23%. Pada tahun 2019, pertumbuhan industry di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadei 8,10%. Pada tahun 2020, pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan hingga mencapai -1,14%. Penurunan signifikan pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo terjadi disebabkan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 di tahun 2020 sehingga mengakibatkan kegiatan industri perkurang dan berdampak terhadap penurunan produksi. Selain itu, penerapan kegiatan tenaga kerja dan pembatasan jam kerja juga mempengaruhi rendahnya persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Ptobolinggo. Gambar 2.181 Pertumbuhan Industri Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 6,55 5,82 7,98 10,23 8,1 -1,14 -2 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Industri BAB II ║ II- 202 E. Urusan Kelautan dan Perikanan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.49 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kelautan dan Perikanan
1.Jumlah produksi budidaya perikanan ton 8.084 9.96 6 10.2 75 10.8 61 11.8 59 12.1 65
2.Jumlah produksi perikanan tangkap ton 17.49 4 18.2 53 22.1 19 24.0 45 26.3 99 27.0 00
3.Produktivitas usaha garam rakyat ton/ ha 73 75 80 87,8 91 41
4.Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita Rp. juta/bu lan 3,7 4,6 4,8 4,9 5,9 5,6 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Capaian indikator kinerja jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2015 jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 8.084 ton. Kemudian pada tahun 2016 jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 9.966 ton. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 10.275 ton. Dan pada tahun 2018 jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 10.681 ton. Sedangkan untuk capaian di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 11.859 ton. Begitupun di tahun 2020, jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten BAB II ║ II- 203 Probolinggo meningkat menjadi 12.165 ton. Namun, kejadian penyakit ikan pada usaha budidaya masih tinggi, sehingga menurunkan produktivitas usaha. Untuk grafik perkembangan jumlah produksi budidaya perikanan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.182 Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
2.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 17.494 ton. Kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 18.253 ton. Di tahun 2017 jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 22.119 ton. Berikutnya di tahun 2018 jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 24.045 ton. Pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 26.399 ton. Begitupun di tahun 2020, Kembali mengalami peningkatan menjadi 27.000 ton. Dibalik meningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, di Kabupaten Probolinggo masih terdapat praktik penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian SDI terutama nelayan dari luar wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk grafik perkembangan jumlah produksi perikanan tangkap di 8084 9966 10275 10861 11859 12165 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi Budidaya Perikanan BAB II ║ II- 204 Kabupaten Probolinggo di Tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.183 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
3.Produktivitas Usaha Garam Rakyat Capaian produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo menunjukkan trend positif dari tahun 2015 hingga
2019.Pada tahun 2015 produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 73 ton/ha. Kemudian di tahun 2016, produktivitas usaha garam rakyat mengalami peningkatan menjadi 75 ton/ha. Di tahun 2017 capaian produktivitas usaha garam rakyat kembali meningkat menjadi sebesar 80 ton/ha. Kemudian, di tahun 2018 capaian produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 87,8 ton/ha. Pada tahun 2019, produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo Kembali mengalami peningkatan menjadi 91 ton. Namun, pada tahun 2020, produktivitas usaha garap rakyat di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 41 ton. Penurunan produktivitas usaha garam di Kabupaten Probolinggo disebabkan karena menurunnya luasan areal produktif garam karena beralih fungsi. Untuk lebih rincinya, perkembangan capaian produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut. 17494 18253 22119 24045 26399 27000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) BAB II ║ II- 205 Gambar 2.184 Produktivitas Usaha Garam Rakyat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
4.Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita Pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2015, pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Sedangkan di tahun 2016 pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita meningkat menjadi Rp 4,6 juta per bulan. Kemudian di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 4,8 juta per bulan. Dan di tahun 2019 pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo menjadi sebesar Rp 4,9 juta per bulan. Sedangkan untuk capaian di tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 5.9 juta per bulan. Namun, pada tahun 2020, pendapatan pelaku usaha perikannan perkapita di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi Rp. 5.6 juta per bulan. Untuk perkembangan capaian pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut. 73 75 80 87,5 91 41 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produktivitas Usaha Garam Rakyat (ton/ha) 3,7 4,6 4,8 4,9 5,9 5,6 0 5 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita (Rp. Juta/bulan) BAB II ║ II- 206 Gambar 2.185 Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 F. Urusan Transmigrasi Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.50 Hasil Kinerja Bidang Urusan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0
1.Penempatan Transmigran di Daerah Penempatan Transmigrasi KK 5 0 0 0 0 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018
1.Penempatan Transmigran di Daerah Penempatan Transmigrasi Capaian indikator kinerja penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi di Kabupaten Probolinnggo pada tahun 2016 sebesar 5 KK ke daerah Transmigrasi, yaitu ke Unit Pemukiman Transmigrasi Bukit Merbau SP.2 Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar capaian penempatan transmigran dO daerah penempatan trnasmigrasi menunjukkan peningkatan dengan cara: a) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa b) Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di luar Pulau Jawa. Tabel 2.51 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan CAPAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada Ada telah ditetapkan dengan PERDA Tidak Tersedianya Dokumen Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan : RPJMD yang Tidak telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tidak Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Penjabaran Konsistensi Konsist en/ Konsis tesi Konsis tensi Konsis tensi Konsi stesi Konsi stesi Konsi stenProgram RPJMD kedalam RKPD Tidak Penjabaran Konsistensi Konsist en/ Konsis tesi Konsis tensi Konsis tensi Konsi stesi Konsi stesi Konsi sten BAB II ║ II- 208 Program RKPD kedalam APBD Tidak Kesesuaian rencana Sesuai/ Sesuai Sesuai Sesuai Sesu ai Sesu ai Sesu aipembangunan dengan RTRW Tidak Sumber: BAPPEDA, Tahun 2021
1.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Pada tahun 2015-2020 Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.
2.Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA Pada tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 07 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.
3.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Pada tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, yakni: a) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014. b) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015. c) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016. d) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2017.
4.Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Pada tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.
5.Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Pada tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penjabaran secara konsisten pada Program RPJMD ke dalam RKPD.
6.Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Pada tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penjabaran secara konsisten pada Program RKPD ke dalam APBD.
7.Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Pada tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan rencana pembangunan sesuai dengan RTRW. B. Urusan Keuangan Perkembangan indikator kinerja urusan keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut:
1.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 telah berhasil mendapatkan opini WTP.
2.APBD Pada tahun 2013 s/d tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berhasil melakukan penetapan APBD secara tepat waktu. C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Perkembangan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut:
1.Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal kemudian mengalami penurunan menjadi 0.4 persen. Pada tahun 2017, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami peningkatan menjadi 0.8 persen. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 0,6 sedangkan tahun 2020 mencapai 0,7. 0,4 0,8 0,6 0,6 0,7 0 0,5 1 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal BAB II ║ II- 212 Gambar 2.186 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2021
2.Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Capaian indikator jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016- 2020 cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah mencapai 37 orang. Pada tahun 2017, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah juga menurun menjadi 35 orang. Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 24 orang. Pada 2019 hingga 2020 berjumlah tetap yaitu 36 orang. Gambar 2.187 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016- 2020 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2021
3.Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Capaian indikator jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami penurunan menjadi 177 orang. Pada tahun 2017, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah meningkat menjadi 178 orang. Kemudian pada 2018 terjadi penurunan 37 35 24 36 36 0 20 40 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah BAB II ║ II- 213 menjadi 165 orang. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 173 orang, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 184 orang. Gambar 2.188 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2021
4.Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Capaian indikator jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah kemudian mengalami penurunan menjadi 4936 orang. Pada tahun 2017, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah juga menurun menjadi 4922 orang. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4715 orang. Namun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 4756 orang dan pada tahun 2020 menjadi 4848 orang. 177 178 165 173 184 150 160 170 180 190 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 4936 4922 4715 4756 4848 4600 4800 5000 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah BAB II ║ II- 214 Gambar 2.189 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2021 D. Urusan Pengawasan dan Sekretariat Daerah Perkembangan indikator kinerja pada Urusan pengawasan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.54 Hasil Kinerja Urusan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah temuan BPK Kasus 42 25 29 - 24 37 Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten Kasus 446 425 267 - 35 43 Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat % 76 97,41 100 - 100 100 Opini BPK Opini WTP WTP WTP Nilai SAKIP Nilai 70,12 71,5 72,41 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 61.76 66.75 65 BAB II ║ II- 215 Persentase penurunan temuan BPK berulang % - - - - 36.6 13,7 Persentase pengaduan masyarakat yang tuntas ditindaklanjuti % 100 89,41 100 100 55,26 88,37 Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah % - - - - 100 100 Peningkatan Level APIP Level - - 1 - 2+ 2+ Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
1.Jumlah Temuan BPK Capaian indikator jumlah temuan BPK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah temuan BPK mencapai 42 kasus. Pada tahun 2016, jumlah temuan BPK kemudian mengalami penurunan menjadi 25 kasus. Pada tahun 2017, jumlah temuan kasus BPK mengalami peningkatan menjadi 29 kasus. Pada tahun 2018, data jumlah temuan BPK belum tersedia. Sedangkan pada tahun 2019, mengalami penurunan menjadi 24 temuan. Pada tahun 2020, jumlah temuan BPK kembali mengalami peningkatan menjadi 37 temuan. Gambar 2.190 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
2.Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten 42 25 29 24 37 0 20 40 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Temuan BPK BAB II ║ II- 216 Capaian indikator jumlah temuan Inspektorat kabupaten di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan pada tahun 2015-
2020.Namun kembali meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2015, jumlah temuan Inspektorat kabupaten 446 kasus. Pada tahun 2016, jumlah temuan Inspektorat kabupaten menurun menjadi 425 kasus. Pada tahun 2017, jumlah temuan Inspektorat kabupaten mengalami penurunan menjadi 267 kasus. Berikutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 35 temuan. Sedangkan pada tahun 2020, Kembali mengalami peningkatan menjadi 43 kasus. Gambar 2.191 Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
3.Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Capaian indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat mencapai 76 persen. Pada tahun 2016 memperoleh capaian sebesar 97,41 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 2019, dan 2020 capaiannya meningkat sebesar 100 persen. Meskipun pada tahun 2017, 2019, dan 2020 sudah mencapai 100 persen, namun masih adanya permasalahan yaitu kurangnya pemahaman OPD atas tindaklanjut yang harus dipenuhi. 0 100 200 300 400 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten BAB II ║ II- 217 Gambar 2.192 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
4.Opini BPK Capaian indikator opini BPK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 memperoleh WTP sebagaimana yang disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut: Tabel 2.55 Capaian Indikator opini BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satua n Capaian Kinerja 201 8 2019 2020 Opini BPK Opini WTP WTP WTP Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
5.Nilai SAKIP Capaian indikator nilai SAKIP di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari yang semula pada tahun 2018, 70.12 naik menjadi 71.15. kemudian pada tahun 2020, Kembali mengalami peningkatan menjadi 72,41. Peningkatan tersebut masih dapat dioptimalkan dengan menyelaraskan cascading antara RPJMD, Renstra, Renja sampai dengan indikator kinerja individu. 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat BAB II ║ II- 218 Gambar 2.193 Nilai SAKIP Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2021
6.Indeks Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pendcapaian reformasi birokrasi diukur menggunakan indeks reformasi birokrasi. Capaian kinerja IRB pada Kabupaten Probolinggo di tahun 2018 mencapai 61,76 kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 66,75. Sedangkan, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 65. Gambar 2.194 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2021
7.Persentase Penurunan Temuan BPK Indikator persentase penurunan temuan BPK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebesar 36,6%. Pada tahun 2020, persentase penurunan temuan BPK di Kabupaten Probolinggo turun menjadi 13,7%. Capaian tersebut dipengaruhi 70,12 71,5 72,41 68 69 70 71 72 73 2018 2019 2020 Nilai SAKIP 61,76 66,75 65 55 60 65 70 2018 2019 2020 Indeks Reformasi Birokrasi BAB II ║ II- 219 karena kurangnya pemahaman OPD dalam menindaklanjuti temuan yang sudah ada. Gambar 2.195 Persentase Penurunan Temuan BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020 Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
8.Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tuntas Ditindaklanjuti Capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang tuntas diitindaklanjuti di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015- 2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 capaiannya sebesar 100%, namun menurun pada tahun 2016 sebesar 89,41%. Kembali terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%. Namun, menurun kembali pada tahun 2019 sebesar 55,26%. Penurunan tersebut dikarenakan kurangnya tenaga auditor dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus yang masuk ke Inspektorat. Pada tahun 2020, persentase pengaduan masyarajat yang tuntas ditindaklanjuti kembali mengalami peningkatan menjadi 88,37%. 36,6 13,7 0 10 20 30 40 2019 2020 Persentase Penurunan Temuan BPK Berulang 100 89,41 100 100 55,26 88,37 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tuntas Ditindaklanjuti BAB II ║ II- 220 Gambar 2.196 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tuntas Ditindaklanjuti Kabupaten Probolinggo Tahun 2015- 2020 Sumber: Inspektorat, Tahun 2021
9.Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Capaian indikator persentase evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 100%. Meskipun sudah 100%, namun masih terdapat permasalahan karena belum selarasnya cascading antara RPJMD, Renstra, Renja sampai dengan indikator kinerja individu. Gambar 2.197 Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020 Sumber: Inspektorat, Tahun 2020
10.Peningkatan Level APIP Capaian indikator peningkatan level APIP di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 adalah pada level 1 dan pada tahun 2019 adalah pada level 2+. Sedangkan pada tahun 2020 adalah pada level 2+. Permasalahan dalam mewujudkan indikator ini adalah adanya kendala dalam pemenuhan level karena beberapa dokumen dan penerapannya belum dilaksanakan. E. Urusan Penunjang Pemerintahan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 100 100 0 50 100 150 2019 2020 Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah BAB II ║ II- 221 Tabel 2.56 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sekretariat Dewan
1.Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 40 80 78 5 10 25
2.Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 15 6 6 4 10 7
3.Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) % N/A N/A N/A 0,15 0,17 1
4.Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan % N/A N/A N/A 84 85 100 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021
1.Tingkat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Capaian indikator kinerja tingkat pelayanan dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 kinerja tingkat pelayanan dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Probolinggo sebesar 40%. Pada tahun 2016 tingkat pelayanan dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 80%. Pada tahun 2017 tingkat pelayanan dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 78%. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 5 surat pengaduan. Pada tahun 2019, terdapat peningkatan pengaduan masyarakat menjadi 10 surat pengaduan. Pada tahun 2020, Kembali mengalami peningkatan menjadi 25 surat pengaduan.
2.Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun Capaian indikator kinerja jumlah peraturan daerah yang disusun di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah peraturan daerah yang disusun di Kabupaten Probolinggo sebanyak 15 buah. Pada tahun 2016 jumlah peraturan daerah yang disusun di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 6 buah. Pada tahun 2017 peraturan daerah yang disusun tetap 6 buah. Pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 4 buah. Pada tahun 2019, jumlah peraturan daerah yang disusun mengalami peningkatan menjadi 10 buah. Pada tahun 2020, jumlah peraturan daerah yang disusun kembali mengalami penurunan menjadi 7 buah. 40 80 78 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 Tingkat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat 5 10 25 0 10 20 30 2018 2019 2020 Tingkat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (Surat Pengaduan) BAB II ║ II- 223 Gambar 2.200 Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020
3.Persentase Penurunan Angka Konflik SARA Capaian indikator kinerja persentase penurunan angka konflik SARA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 s/d tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penurunan angka konflik SARA sebesar 0,15%. Pada tahun 2019, meningkat menjadi 0,17%. Pada tahun 2020, penurunan angka konflik SARA terus mengalami peningkatan menjadi 1%. Peningkatan penurunan angka konflik SARA di Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari bantuan dan peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam menyelesaikan konflik serta peningkatan sosialisasi eksistensi Bakesbangpol melalui terobosan-terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur politik. Gambar 2.201 Persentase Penurunan Angka Konflik SARA di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 15 6 6 4 10 7 0 5 10 15 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Peraturan Daerah yang Disusun 0,15 0,17 1 0 0,5 1 1,5 2018 2019 2020 Persentase Penurunan Angka Konflik SARA BAB II ║ II- 224
4.Persentase Keberhasilan Mediasi Pencegahan Terjadinya Konflik Gangguan Keamanan Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 s/d tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan mencapai 84%. Pada tahun 2019, meningkat menjadi 85%. Peningkatan persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan terus meningkat pada tahun 2020 dan mencapai 100%. Gambar 2.202 Persentase Keberhasilan Mediasi Pencegahan Terjadinya Konflik Gangguan Keamanan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari: 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi pangan per kapita, nilai tukar petani, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. 84 85 100 70 80 90 100 110 2018 2019 2020 Persentase Keberhasilan Mediasi Pencegahan Terjadinya Konflik Gangguan Keamanan BAB II ║ II- 225 Tabel 2.57 Hasil Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 N o Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah Satua n 2016 2017 2018 2019 2020
1.Persentase Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita % 52,58 50,79 55,13 55,7 0 55,84
2.Nilai tukar petani Nilai 104,8 5 104,3 1 128,2 3 - 100,3 8
3.Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita % 47,72 49,21 44,87 44,3 0 44,16 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021 A. Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Perkembangan indikator kinerja pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo tahun 2016-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo sebesar 52,58%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 50,79%. Pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 55,13 diikuti peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 masing masing menjadi sebesar 55,70% dan 55,84%. Adapun perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Gambar 2.204 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, 2021 C. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita Perkembangan indikator kinerja pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2016- 2020 mengalami kondisi fluktiatif. Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Probolinggo mencapai 52,58 50,79 55,13 55,7 55,84 45 50 55 60 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 104,85 104,31 128,23 0 100,38 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai tukar petani BAB II ║ II- 227 47,72 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 49,21. Namun, pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Probolinggo mengalam penurunan menjadi 44,87 diikuti dengan penurunan pada tahun 2019 dan di tahun 2020 masing-masing menjadi 44,3 dan 44,16. Adapun pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Gambar 2.205 Persentase Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 47,72 49,21 44,87 44,3 44,16 40 45 50 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita BAB II ║ II- 228 228 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi PDRB ADHB Rp (Milliar) 25,688.56 28,067.42 29,961.63 32,013.78 34,020.20 33 721,07 Sesuai (=) PDRB ADHK Rp (Milliar) 19,570.99 20,504.09 21,418.25 22,375.24 23,396.41 22 898,24 Sesuai (=) Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4.76 4.77 4.46 4.47 4.56 -2,12 Sesuai (=) Laju Inflasi % 5.89 4.21 4.17 3.6 1.99 1,88 Sesuai (=) IPM Indeks 63.83 64.12 64.28 64.85 65.6 66,07 Sesuai (=) Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) Tahun 12.04 12.05 12.06 12.07 12.34 12,35 Sesuai (=) Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) Tahun 5.66 5.67 5.68 5.71 5.77 6,11 Sesuai (=) Indeks Gini Indeks 0,3 0,31 0,36 0,36 0,36 0,36 Sesuai (=) Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) Rp (Ribu) 9 976,33 10 170,0 10 239,0 10 700,0 10 972,0 10 859,0 Sesuai (=) Fokus Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk miskin % 20,82 20,98 20,52 18,71 17,76 18,61 Sesuai (=) BAB II ║ II-229 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH Angka 986.45 987.55 989.36 988.55 990.2 991,89 Sesuai (=) Angka Usia Harapan hidup Angka 66.15 66.31 66.47 66.71 67 67,2 Sesuai (=) Prevelansi Gizi Buruk Pravelensi 1.51 1.65 1.79 1.41 1.65 1,89 Sesuai (=) Prevelansi Gizi Kurang Pravelensi 8.61 9.8 8.79 8.27 9.6 12,1 Sesuai (=) Indeks Kesehatan Indeks 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 Sesuai (=) Prevalensi Balita Stunting Pravelensi 14,6 15,06 16,5 17,29 16,37 16,1 Sesuai (=) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 69.19 66.59 68.41 68.62 68,62 Sesuai (=) Tingkat Pengangguran Terbuka % 2.51 2.29 2.89 4.15 3.88 4,86 Sesuai (=) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 74 69 72 72 74.5 75 Sesuai (=) Fokus Seni Budaya dan Olahraga Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah 23,268 40,957 30,844 52,546 55,284 5513 Sesuai (=) Jumlah wisatawan domestik Jumlah 397,301 436,212 655,866 846,530 968,306 496 552 Sesuai (=) 2.2 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan BAB II ║ II-230 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) % 40,54% 39,41% 41,45% 70,42 71,62 76,09 Sesuai (=) APK SD/MI/Paket A % 100,89% 102,04% 110,90% 110 108,38 102,95 Sesuai (=) APK SMP/MTs/Paket B % 93,19% 95,34% 102,26% 105,9 107,1 95,72 Sesuai (=) APM SD/MI/Paket A % 88,20% 90,83% 93,06% 100 97,44 97,48 Sesuai (=) APM SMP/MTs/ Paket B % 61,91% 63,31% 88,57% 76,07 82,95 89,69 Sesuai (=) APS SD/MI % 0,16 0,13 0,03 0,24 0,23 0,31 Sesuai (=) APS SMP/MTs % 0,3 0,25 0,19 0,73 1,64 1,73 Sesuai (=) AL SD/MI % 99,63 98,14 99,92 99,64 99,8 100 Sesuai (=) AL SMP/MTs % 99,33 99,29 99,97 99,96 99,99 100 Sesuai (=) AM dari SD/MI ke SMP/MTs % 98,63 98,96 99,13 99,68 99,81 99,89 Sesuai (=) AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 92,01 98,15 98,01 98,45 99,27 99,32 Sesuai (=) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 82,72 86,22 91,64 93,02 93,04 94,61 Sesuai (=) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 87,4 93,23 91,33 92,38 93,6 94,42 Sesuai (=) Rasio siswa/kelas SD/MI % 16 19 20 19 19 20 Sesuai (=) Rasio siswa/kelas SMP/MTs % 25 25 26 25 25 26 Sesuai (=) BAB II ║ II-231 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Guru yang memenuhi kualisifikasi S1/D-IV % 79,7 81,93 86,81 82,96 80,06 82,11 Sesuai (=) Urusan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup per 1000/KH 13,55 12,24 12,45 13,86 9,80 8,11 Sesuai (=) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup per 100.000/KH 145,57 132,32 111,62 68,72 92,90 99,33 Sesuai (=) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk per 1.000 penduduk 0.0444 0.0441 0.0441 0.08605 0.08558 0.1 Sesuai (=) Rasio Rumah sakit terhdap penduduk per 10.000 penduduk 0.0553 0.0548 0.0541 0.0533 0.053 0,5 Sesuai (=) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 75.45 90.3 71.21 86.97 87.27 76,36 Sesuai (=) Cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP % 1,1 5 4 2,24 1,88 0,00 Sesuai (=) Cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif % 100 100 100 100 100 0 Sesuai (=) Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA % 93.64 75.61 72.32 74.35 74.35 0 Sesuai (=) BAB II ║ II-232 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 88.11 82.92 85.26 87.51 84.97 88,43 Sesuai (=) Cakupan persalinan % 96.54 95.02 95.72 100.15 99.97 99,52 Sesuai (=) Cakupan pelayanan nifas % 96.18 94.31 93.65 98.46 98.39 98,17 Sesuai (=) Cakupan pelayanan anak balita % 93.64 89.36 87.54 88.52 90.45 91,10 Sesuai (=) Rumah Tangga sehat % 21.34 21.34 22.05 22.09 17.74 19,97 Sesuai (=) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 78,544 79.7 80.06 70.57 66,584 69 Sesuai (=) Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik % 22.22 74.45 76.96 79.47 81.98 84.49 Sesuai (=) Panjang jalan dilalui roda 4 km 785,819 785,819 785,819 785,819 785,819 785.819 Sesuai (=) Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5m) Km 56,375 56,375 56,375 56,375 56,375 56,375 Sesuai (=) Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi % 45.22 42.82 49.55 59.42 59.42 59.42 Sesuai (=) BAB II ║ II-233 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 layak perkotaan dan perdesaan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 85.95 85.95 88.84 67 89 90 Sesuai (=) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak % 58.83 57.84 58.27 61.24 63.8 66.35 Sesuai (=) Persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan permukiman kumuh % 24.31 29.18 32.66 50 40.65 51.41 Sesuai (=) Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik % 60 62 64 40 42 36.2 Sesuai (=) Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik % 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.63 Sesuai (=) Indeks Jalan Berkeselamatan 12.63 14.22 14.86 15.99 15.99 N/A Sesuai (=) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB % 0.043 N/A N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) BAB II ║ II-234 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio bangunann ber IMB per satuan bangunan Rasio 545 541 593 511 N/A N/A Sesuai (=) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang N/A N/A N/A N/A 403 436 Rekomendasi Sesuai (=) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Persentase rumah layak huni % 94.73 95.31 86.9 N/A N/A 71,08 Sesuai (=) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau % 83.13 N/A N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni % N/A N/A 95.64 87.12 N/A N/A Sesuai (=) Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni % 94.73 N/A N/A N/A 69.41 89.16 Sesuai (=) Rumah tangga pengguna air bersih % 64.98 65.27 65.32 N/A N/A 62.03 Sesuai (=) Rumah Tangga Pengguna Listrik % 85.01 85.43 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Rumah Tangga Bersanitasi % 64.12 64.23 N/A N/A N/A 62.06 Sesuai (=) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat BAB II ║ II-235 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 80 82.5 80 85 85 90 Sesuai (=) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 10 10 10 20 20 20 Sesuai (=) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 90 90 90 90 90 90 Sesuai (=) Persentase Penegakan PERDA % 100 100 90.9 100 100 100 Sesuai (=) Urusan Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 0.72 0.96 1.2 1.5 1.9 1.9 Sesuai (=) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Rasio 0.063 0.085 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial 24 24 24 24 24 24 Sesuai (=) BAB II ║ II-236 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dan/atau relawan sosial yang tersedia Urusan Tenaga Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 28.15 166.35 27.75 80.08 N/A 86,07 Sesuai (=) Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja % N/A N/A N/A 23.52 N/A N/A Sesuai (=) Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan % N/A N/A N/A N/A N/A 60 Sesuai (=) Persentase tenaga kerja terlatih % N/A N/A N/A N/A 76.08 69.3 Sesuai (=) Keselamatan dan perlindungan % 19.5 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 69.19 N/A 66.59 68.41 68.62 68.62 Sesuai (=) Tingkat Pengangguran Terbuka % 2.51 N/A 2.89 4.15 3.88 4.86 Sesuai (=) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 20.2 20.2 20.2 N/A N/A N/A Sesuai (=) BAB II ║ II-237 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 33 N/A N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 100 100 100 100 100 100 Sesuai (=) Indeks Pemberdayaan Gender 65.47 64.86 64.86 67.06 68.22 68.69 Sesuai (=) Urusan Pangan Ketersediaan pangan utama Ton 124,688 124,688 124,688 124,688 110,836 110,668 Sesuai (=) Ketersediaan energi dan protein perkapita % 90 90 90 96.8 96.8 96.8 Sesuai (=) Urusan Pertanahan Penyelesaian izin lokasi % 100 100 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Urusan Lingkungan Hidup Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 65.3 56.36 69.71 69.42 62.16 63,4 Sesuai (=) Indeks Kualitas Air 50 48.46 47.69 46.67 49.2 50 Sesuai (=) Indeks Kualitas Udara 90.33 85.82 81.53 81.6 84.9 80,16 Sesuai (=) Indeks Kualitas Tutupan Lahan 57.99 77.7 77.53 77.53 55.34 55,38 Sesuai (=) BAB II ║ II-238 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – el % 89,69 84,6 86,68 96,71 98,39 99,77 Sesuai (=) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga % 82,95 71,98 122,65 84 89 90,26 Sesuai (=) Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak % 45,88 64,6 70 75,37 80,28 84,33 Sesuai (=) Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian % 1,99 79,12 59,11 64,89 63,41 63,26 Sesuai (=) Kartu Identitas Anak (KIA) - - - 19,84 Sesuai (=) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) % 101.7 101.9 96.95 96.6 96.59 77.17 Sesuai (=) Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif % 103.4 102.9 99.9 85.8 74.17 99.9 Sesuai (=) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel % 102.8 103.6 85 97.6 72.03 66.3 Sesuai (=) Persentase desa maju dan mandiri % N/A N/A 7.38 9.2 57.8 70 Sesuai (=) BAB II ║ II-239 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa benar % N/A N/A 69 67 70.4 70.4 Sesuai (=) Urusan Pengendalian Penduduk TFR /total fertility rate 2.042 2.04 2 2.01 1.96 1.97 Sesuai (=) mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern) 70.91 81.69 81.06 80.38 74.9 76.71 Sesuai (=) Unmet Need KB 5.71 5.68 5.68 5.26 5.88 7.1 Sesuai (=) ASFR 15 – 19 atau Age Specific Fertility Rate 15 – 19 63.2 63.2 60.1 34 68.41 31.2 Sesuai (=) Urusan Perhubungan Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas buah 2.243 2.343 2.542 2.67 2.79 N/A Sesuai (=) Jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu trafic light buah 1 1 2 2 2 N/A Sesuai (=) jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal buah 4 3 3 3 3 N/A Sesuai (=) BAB II ║ II-240 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 penumpang barang dan kepelabuhan Jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi orang 60 60 60 84 84 N/A Sesuai (=) jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor buah 15 15 15 30 30 N/A Sesuai (=) Jumlah area lahan parkir ditepi jalan umum yang dikelola buah 57 60 60 56 56 N/A Sesuai (=) Indeks Jalan Berkeselamatan % 11 13 17 Sesuai (=) Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah surat kabar nasional/lokal Buah 12 14 14 10 10 N/A Sesuai (=) Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 11 15 15 1 1 N/A Sesuai (=) Web site milik pemerintah daerah Buah 1 1 1 1 1 N/A Sesuai (=) Pameran/expo Kali 1 1 1 1 1 N/A Sesuai (=) Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi % 100 100 100 100 100 N/A Sesuai (=) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah BAB II ║ II-241 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase pertumbuhan wirausaha baru % N/A N/A N/A 11 12 15 Sesuai (=) Persentase usaha mikro naik kelas % N/A N/A N/A 0 2 3 Sesuai (=) Persentase Koperasi aktif % 77.31 79.67 81.27 81.66 83.48 83.73 Sesuai (=) Persentase Volume Usaha koperasi % N/A N/A N/A 68,03 Sesuai (=) Urusan Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 20 24 25 23 28 27 Sesuai (=) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp (Triliun) 2,105.000 4,172.000 2,062.000 2,097.000 8,246.000 3,726.000 Sesuai (=) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Persentase pemuda berprestasi yang dibina % 0.019 7,46 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Persentase atlet berprestasi yang dibina % 11,17 9,20 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Persentase pemuda yang dibina % N/A N/A 0.06 0.08 N/A 0 Sesuai (=) Persentase atlet yang dibina % N/A N/A 12.76 12.84 N/A N/A Sesuai (=) BAB II ║ II-242 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah pemuda yang dibina Orang N/A N/A N/A N/A 332 488 Sesuai (=) Jumlah atlet yang dibina Orang N/A N/A N/A N/A 396 399 Sesuai (=) Urusan Statistik Persentase data statistik daerah % N/A N/A N/A 80% N/A 92.42 Sesuai (=) Persentase Peningkatan Diseminasi Data Statistik Daerah % N/A N/A N/A N/A 79.93 N/A Sesuai (=) Urusan Persandian Persentase pengeloaan data persandian daerah % N/A N/A N/A N/A N/A 98.36 Sesuai (=) Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 15 16 18 19 20 6 Sesuai (=) Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina Kelompok 8 9 14 15 15 0 Sesuai (=) Urusan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Orang N/A 40.435 58.428 39.180 40.617 6.216 Sesuai (=) BAB II ║ II-243 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku N/A 39.385 40.385 41.385 56.845 58.417 Sesuai (=) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang N/A 1 1 2 2 2 Sesuai (=) Jumlah Perpustakaan (sekolah/Ponpes/Des a) Buah N/A 0 5 10 25 45 Sesuai (=) Urusan Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku % N/A 9% 18% 27% 36% 36% Sesuai (=) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang N/A 0 603 130 420 0 Sesuai (=) Urusan Pariwisata Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata % 23,1 12,58 45,03 26,62 16,42 -48,25 Sesuai (=) Jumlah wisatawan mancanegara Orang 23.268 40.957 30.844 49.27 55.284 5.513 Sesuai (=) Jumlah wisatawan domestik Orang 397.301 436.212 655.866 820.233 968.306 496.552 BAB II ║ II-244 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Data Objek Tujuan Wisata Objek 6 6 6 9 9 10 Sesuai (=) Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) % 83.5 83.9 82.4 81.5 81.4 81,96% Sesuai Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) % 12.4 12.6 13.9 14.7 14.8 14.5 Sesuai Padi (GKG) Ton 354,121.0 365,659.0 312,127.0 286,828.0 292,338.0 259,572.0 Tidak tercapai Jagung Ton 247,316.0 255,913.0 256,237.0 189,566.0 153,762.0 187,113.0 Tidak tercapai Ubi Kayu Ton 102,870.0 93,219.0 52,700.0 52,920.0 33,322.0 22,838.0 Tidak tercapai Kedele Ton 477.0 91.8 23.9 961.0 883.9 25,056.0 Tidak tercapai Alpokat Ton 4,441.0 3,621.9 2,876.9 2,114.4 1,593.9 3,029.0 Tercapai Bawang Merah Ton 49,023.0 44,734.0 50,632.0 56,060.0 66,852.0 84,540.0 Tercapai Bawang Daun Ton 14,213.0 39,079.7 20,298.6 20,681.5 14,606.1 25,259.8 Tercapai BAB II ║ II-245 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kentang Ton 41,054.0 32,949.0 49,054.0 25,266.0 26,221.0 60,573.0 Tercapai Kubis Ton 17,893.0 33,131.7 45,387.1 22,055.1 26,994.5 39,251.0 Tercapai Mangga Ton 25,074.2 22,911.4 22,675.0 26,117.7 102,401.6 177,783.9 Tercapai Pepaya Ton 768.5 859.7 653.2 1,014.8 1,521.3 2,906.0 Tercapai Pisang Ton 12,494.5 14,223.2 11,149.3 25,139.6 67,973.1 56,892.9 Tercapai Semangka Ton 501.6 1,182.7 1,305.4 1,002.1 402.2 566.7 Tidak tercapai Cabe rawit Ton 1,389.0 2,159.5 5,077.7 10,535.3 17,626.0 36,568.9 Tercapai Cabe besar Ton 1,581.0 1,412.0 1,959.3 1,291.1 2,524.7 5,134.6 Tercapai Tebu Ton 171,364.1 171,364.1 155,260.0 127,672.0 106,350.0 93,388.0 Tidak tercapai Tembakau Ton 10,026.2 9,716.0 12,844.3 12,455.8 16,215.0 5,448.6 Tidak tercapai Cengkeh Ton 57.6 81.1 70.0 438.0 438.4 434.4 Tercapai Kapuk Randu Ton 119.9 190.1 1,324.0 1,164.0 579.3 738.5 Tidak tercapai Kelapa Ton 1,115.4 752.7 1,030.1 1,461.1 1,475.5 1,984.3 Tidak tercapai Kopi Ton 1,302.2 1,550.2 3,822.0 2,063.8 3,074.4 4,024.4 Tercapai Ketersediaan dan Cadangan Ton 63 63 23 0 101,038 101,668 Tidak tercapai Pola Pangan Harapan Persentase 74 69 77.2 77.2 75.7 75.7 Tidak tercapai Jumlah populasi ternak
1.Sapi Potong ekor 256.249 262.408 265.032 266.857 275.764 313 melampaui (>)
2.Sapi Perah ekor 6.611 67.5 6.818 6.653 6.79 6 belum tercapai (<)
3.Kambing ekor 58.598 61.646 62.262 67.489 43.56 60 melampaui (>)
4.Domba ekor 77.487 72.789 73.517 73.109 64.917 70 melampaui (>)
5.Ayam Ras ekor 2.873.204 3.302.721 3.487.486 3.364.300 6.297.481 4.966.554 melampaui (>) BAB II ║ II-246 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6.Ayam Buras ekor 664.937 638.972 645.362 647.125 644.789 634 belum tercapai (<)
7.Itik/Bebek ekor 90.611 133.554 154.586 150.796 115.022 97 belum tercapai (<) Jumlah Produksi Peternakan
1.Telur Kg 3.308.950 3.455.941 3.490.500 3.074.949 4.987.737 2.743.329 belum tercapai (<)
2.Susu Kg 12.013.013 11.691.418 11.808.332 11.781.531 8.856.799 10.902.889 melampaui (>)
3.Daging Kg 2.986.621 3.063.572 3.094.208 3.033.570 3.829.286 3.126.163 belum tercapai (<) Urusan Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 1.16 4.98 4.98 4.89 4.89 4.33 melampaui (>) Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB % 12.37 12.56 12.81 13.09 13.30 12.58 melampaui (>) Urusan Perindustrian Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 50 50 52 53 53 53 melampaui (>) Kontribusi Sub sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB % 22.09 22.32 23.07 24.34 25.17 25.42 melampaui (>) Pertumbuhan Industri. % 6,55 5,82 7,98 10,23 8,10 -1,14 belum tercapai (<) BAB II ║ II-247 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi budidaya perikanan ton 8,084 9,966 10,275 10,861 11,859 12,165 (>) Jumlah produksi perikanan tangkap ton 17,494 18,253 22,119 24,045 26,399 27,000 (>) Produktivitas usaha garam rakyat ton/ ha 73 75 80 87.8 91 41 (>) Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita Rp. juta/bulan 3.7 4.6 4.8 4.9 5.9 5.6 (=) Urusan Transmigrasi Penempatan Transmigran di Daerah Penempatan Transmigrasi KK N/A 2 0 5 N/A N/A Sesuai (=) Urusan Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sesuai (=) Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sesuai (=) Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sesuai (=) BAB II ║ II-248 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sesuai (=) Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Konsisten/Ti dak Konsisten Konsisten Konsisten Konsisten Konsisten Konsisten Sesuai (=) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam APBD Konsisten/Ti dak Konsisten Konsisten Konsisten Konsisten Konsisten Konsisten Sesuai (=) Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai (=) Nilai capaian aspek perencanaan dan pengukuran kinerja PD : N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) -Aspek Perencanaan N/A N/A N/A N/A 27.99 29.5 Sesuai (=) -Aspek Pengukuran N/A N/A N/A N/A 20.44 22.74 Sesuai (=) Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan % N/A N/A N/A N/A 30% 35.00% Sesuai (=) BAB II ║ II-249 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kebijakan Pembangunan Daerah Urusan Keuangan Tersusunnya APBD dan P-APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Sesuai (=) Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan Daerah sesuai Alur dan Sisdur PKD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Sesuai (=) Tercapainya Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sesuai (=) Tercapainya Kualitas SDA yang Profesional % 88 90 - - - Sesuai (=) Tersusunnya APBD dan P-APBD Tepat Waktu Tepat Waktu - - Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Sesuai (=) Terwujudnya Peningkatan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan sesuai Alur dan Sisdur PKD % - - 90 100 100 100 Sesuai (=) BAB II ║ II-250 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terwujudnya Penatausahaan BMD yang Berkualitas % - - 90 100 100 100 Sesuai (=) Persentase PAD sesuai Potensi dan Sesuai Ketentuan % - - 9 10 11 11 Sesuai (=) Tersusunnya LKD Tepat Waktu % - - 80 90 100 100 Sesuai (=) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan melalui koordinasi Kesekretariatan Badan Keuangan Daerah Nilai SAKIP A - - - - B B Sesuai (=) Penyusunan APBD dan P-APBD tepat waktu Tepat Waktu - - - - Tepat Waktu Tepat Waktu Sesuai (=) Meningkatkan Capaian Penyerapan APBD % - - - - 92 92 Sesuai (=) Meningkatkan Kualitas Penyusunan LKPD % - - - - 100 100 Sesuai (=) BAB II ║ II-251 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) % - - - - 11 11 Sesuai (=) Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Aset Tetap Daerah % - - - - 35 35 Sesuai (=) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 0.9 0.4 0.8 0.6 0.6 0.7 Sesuai (=) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 38 37 35 24 36 36 Sesuai (=) Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 184 177 178 165 173 184 Sesuai (=) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 4951 4936 4922 4715 4756 4848 Sesuai (=) Urusan Pengawasan Jumlah temuan BPK Kasus 42 25 29 N/A 24 37 sesuai (=) Presentase penyelesaian % 100 92 100 N/A N/A N/A - BAB II ║ II-252 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten Kasus 446 425 267 N/A 35 43 sesuai (=) Presentase penyelesaian % 76 97,41 100 N/A 100 100 sesuai (=)tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP sesuai (=) Nilai SAKIP Nilai N/A N/A N/A 70,12 71,50 72,41 sesuai (=) Indeks Reformasi Birokrasi N/A N/A N/A 61.76 66.75 65 Persentase penurunan temuan BPK berulang % - - - - 36.6 13,7 sesuai (=) Persentase pengaduan masyarakat yang tuntas ditindaklanjuti % 100 89,41 100 100 55,26 88,37 sesuai (=) Persentase OPD dengan predikat SAKIP “B” ke atas % 25 65 85 85 WTP WTP - BAB II ║ II-253 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah % WTP WTP WTP WTP 100 100 sesuai (=) Peningkatan Level APIP Level WTP WTP 1 WTP 2+ 2+ Interpretasi belum tercapai (<) Urusan Penunjang Pemerintahan Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 40 80 78 Jumlah 5 Surat Pengaduan Jumlah 10 Surat Pengaduan Jumlah 25 Surat Pengaduan Sesuai (=) Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 15 6 6 4 10 7 Sesuai (=) Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) % N/A N/A N/A 0,15 0,17 1 melampaui (>) Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan % N/A N/A N/A 84 85 100 melampaui (>) Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan % N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) BAB II ║ II-254 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.3 Aspek Daya Saing Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita % 51.35 52.58 50.79 55.13 55.7 55.84 Sesuai (=) Nilai tukar petani % - 104.85 104.31 128.23 - 100.38 Sesuai (=) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita % 48.65 47.72 49.21 44.87 44.3 44.16 Sesuai (=) Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.126 1.204 2.282 N/A N/A N/A Sesuai (=) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Orang 7.98 4.62 3.864 2.9 2.7 N/A Sesuai (=) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Orang/ 39.45 40.436 42.457 44 47 Sesuai (=) buah Sesuai (=) Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih % 64.98 65.27 65.32 N/A N/A N/A Sesuai (=) BAB II ║ II-255 INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN CAPAIAN Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 85.01 85.43 N/A N/A N/A N/A Sesuai (=) Fokus Iklim Berinvestasi Angka Kriminalitas 296 404 404 404 404 404 Sesuai (=) Perampasan 5 1 1 1 1 1 Sesuai (=) Perkosaan 4 3 3 3 3 3 Sesuai (=) Cabul 0 5 5 5 5 5 Sesuai (=) KDRT 14 20 20 20 20 20 Sesuai (=) Pemerasan 5 5 5 5 5 5 Sesuai (=) Aniaya Biasa 79 99 99 99 99 99 Sesuai (=) Ganda Uang 0 0 0 0 0 0 Sesuai (=) Penculikan 0 0 0 0 0 0 Sesuai (=) Penadahan 2 9 9 9 9 9 Sesuai (=) Pencuruan Biasa 24 52 52 52 52 52 Sesuai (=) Narkoba 44 62 62 62 62 62 Sesuai (=) Penipuan 48 83 83 83 83 83 Sesuai (=) Pembunuhan 2 3 3 3 3 3 Sesuai (=) Perjudian 70 62 62 62 62 62 Sesuai (=) Fokus Sumber Daya Manusia Tingkat Ketergantungan 45.18 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23 Sesuai (=) BAB II ║ II- 0 0 BAB III ║ III- 1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan yang termuat dalam dokumen ini harus efisien dan efektif yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, melalui gambaran keuangan daerah dapat diketahui kemampuan suatu daerah dalam menjalankan BAB III ║ III- 2 pemerintahannya. Nantinya, APBD yang disusun akan digunakan untuk mencapai upaya prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam program pada RPJMD sebagai dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijabarkan kegiatannya pada dokumen lain terkait. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 21 tahun 2011, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli BAB III ║ III- 3 Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pengelolaan keuangannya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan komitmen pemerintah kabupaten guna mewujudkan suatu sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. A. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo semakin meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlahnya belum terlalu besar. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih bergantung pada Dana Perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting dan perlu dijadikan perhatian oleh daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) BAB III ║ III- 4 dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di daerah tetap kondusif terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut: 0,00 500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 2016 2017 2018 2019 2020 Realisasi Pendapatan Kabupaten Probolinggo BAB III ║ III- 11 Gambar 3. 2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Gambar 3.2 yang menggambarkan persentase komponen pendapatan Kabupaten Probolinggo antara tahun 2016-2020 memuat perkembangan pendapatan. Bedasarkan komponen pendapatan diketahui bahwa penyumbang terbanyak berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer terbesar adalah pada tahun 2016 sebesar 86,63% dan yang terendah adalah pada tahun 2017 sebesar 82,92% meskipun komponen pendapatan transfer tetap menjadi yang terbesar diantara komponen pendapatan yang lainnya. Sedangkan pendapatan asli daerah menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua pada tahun 2016 dan 2020 dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 14,32%. Pendapatan daerah yang sah menjadi penyumbang pendapatan urutan ketiga, persentase paling tinggi adalah pada tahun 2020 sebesar 5,32%. B. Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Komponen Pendapatan Kab. Probolinggo 2016-2020 Pendapatan Asli Daerah Pendapatn Transfer Pendapatan Lain-lain BAB III ║ III- 12 anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengelolaan belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance Budgeting) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentigan publik. Berdasarkan pada tabel 3.1 dapat diketahui bahwa selama periode 2016-2020 tidak semua komponen belanja mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan pada Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 0,006%. Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan pada Belanja Modal sebesar 0,01% yang memiliki rata-rata pertumbuhan positif dengan semua komponen pembentuknya yang positif. Berikutnya adalah belanja tidak terduga yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif sebesar 974,15%. Nilai rata-rata yang cukup tinggi tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah anggaran yang sangat signifikan pada tahun 2019 dan 2020 dari yang sebelumnya sebesar Rp2.169.126.992,00 menjadi Rp81.517.552.475,00. Selanjutnya, belanja transfer yang memiliki rata-rata pertumbuhan positif sebesar 0,16%. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Berikutnya adalah belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Berdasarkan pada gambar 3.3 pada tahun 2016 anggaran belanja daerah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp.2.038.786.352.784,31. Selanjutnya pada tahun 2020 peningkatannya sebesar Rp2.302.243.526.498,71 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3,32%. 1.800.000.000.000,00 1.900.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 2.100.000.000.000,00 2.200.000.000.000,00 2.300.000.000.000,00 2.400.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 2016 2017 2018 2019 2020 Total Belanja Pemerintah Kab. Probolinggo 2016-2020 BAB III ║ III- 14 C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Berikut ini merupakan perkembangan realisasi pembiayaan daerah APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016-2020: Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada Tahun 2016 surplus riilnya mencapai Rp.144.262.163.827,89 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.205.952.286.435,70. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo cukup kuat untuk membiayai belanja daerah. 3.1.2 Neraca Daerah Guna melihat posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana, maka dapat dilihat dari laporan neraca daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah BAB III ║ III- 17 daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 2016-2020 dapat diketahui dari tabel berikut ini: Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 mencapai Rp2.624.890.366.952,65 yang merupakan nilai tertinggi. Selanjutnya, Rata-rata pertumbuhan ekuitas dana adalah 4,35% dengan kecenderungan ekuitas dana yang terus meningkat dari tahun 2016-2020. Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban BAB III ║ III- 29 dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro- BAB III ║ III- 30 growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup : 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut: Tabel 3. 4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Probolinggo No. Uraian Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan ) Persentase (Rp) (Rp) (a) (b) (a)/(b) x 100% 1 Tahun Anggaran 2016 811.471.972.352,00 2.093.765.440.762,72 0,39 2 Tahun Anggaran 2017 747.749.294.096,00 2.116.845.297.818,84 0,35 3 Tahun Anggaran 2018 807.184.029.593,00 2.178.380.622.156,32 0,37 4 Tahun Anggaran 2019 904.401.962.389,93 2.419.124.883.154,60 0,37 5 Tahun Anggaran 2020 910.170.878.666,91 2.320.281.526.498,71 0,39 Sumber: Badan Keungan Daerah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2016 sebesar 811.471.972.352,00, tahun 2017 sebesar 747.749.294.096,00, tahun 2018 sebesar Rp807.184.029.593,00, terus meningkat pada tahun 2019 dan
2020.Tahun 2019 sebesar Rp904.401.962.389,93 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar RP910.170.878.666,91. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 33 34 35 36 37 38 39 40 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Belanja Pegawai dengan Total Belanja BAB III ║ III- 32 baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam kurun tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada Tabel berikut.

(2016)Tahun-2
(2017)Tahun-3
(2018)Tahun-4
(2019)Tahun-5
(2020)(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.971.502.5 85.759,86 2.109.237.1 64.702,70 2.186.344.0 56.591,64 2.405.134.9 88.058,74 2.331.513.7 90.016,76 Dikurangi Realisasi 2 Belanja Daerah 2.038.786.3 52.784,31 2.093.894.2 97.818,84 2.173.585.0 97.156,32 2.412.872.3 83.154,60 2.302.243.5 26.498,71 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 54.979.087. 978,41 22.951.000. 000,00 4.795.525.0 00,00 6.252.500.0 00,00 18.038.000. 000,00 Defisit Riil - 122.262.855. 002,86 - 7.608.133.11 6,14 7.963.434.4 35,32 - 13.989.895.0 95,86 11.232.263. 518,05 Sumber: Badan Keungan Daerah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, pada tahun 2018 terjadi surplus anggaran sebesar Rp7.963.434.435,32 dan terjadi surplus anggaran kembali pada tahun 2020 sebesar Rp11.232.263.518,05. Namun, pada tahun 2016 terjadi defisit sebesar Rp122.262.855.002,86, tahun 2017 sebesar Rp7.608.133.116,14, serta pada tahun 2019 sebesar Rp13.989.895.095,86. Upaya yang dapat dilakukan untuk menutupi defisit anggaran tersebut adalah dengan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Tabel 3. 6 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Probolinggo No. Uraian Tahun-1
(2016)Tahun-2
(2017)Tahun-3
(2018)Tahun-4
(2019)Tahun-5
(2020)(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya 140.102.752 .294,98 177.357.638 .352,34 187.620.628 .541,83 175.437.836 .312,44 196.297.081 .957,70 2 Pencairan dana cadangan 4.159.411.5 32,91 40.000.000. 000,00 0,00 0,00 0,00 3 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 8.579.551.1 24,00 4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (penerimaan dana bergulir) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAB III ║ III- 34 No. Uraian Tahun-1
(2016)Tahun-2
(2017)Tahun-3
(2018)Tahun-4
(2019)Tahun-5
(2020)(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 5 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 3.013.972.1 73,50 2.299.555.7 54,17 1.809.288.4 33,47 1.075.653.3 54,00 Jumlah 144.262.16 3.827,89 220.371.61 0.525,84 189.920.18 4.296,00 177.247.12 4.745,91 205.952.28 6.435,70 Sumber: Badan Keungan Daerah Kabupaten Probolinggo Dari tabel tersebut dapat diketahui total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit riil anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp144.262.163.827,89, meningkat sebesar Rp220.371.610.525,84 pada tahun 2017, menurun pada tahun 2018 menjadi Rp189.920.184.296,00, menurun sebesar Rp177.247.124.745,91 pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar Rp205.952.286.435,70. Peningkatan dan penurunan yang terjadi secara signifikan dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. 3.3 Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan dalam menentukan kerangka pendanaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian sebelumnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan BAB III ║ III- 37 akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut ini: Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai pendapatan daerah, maka diperlukan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan dengan upaya berikut:

1.Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut:

a.Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
b.Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan daerah, namun pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian daerah;
c.Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
d.Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan mengutamakan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi;
e.Mengembangkan teknologi informasi yang mampu membantu menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan;
f.Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
g.Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat dan SKPD Penghasil serta mendukung kegiatan masyarakat yang mampu mendukung dalam pencapaian pendapatan, utamanya pendapatan asli daerah dengan memuat strateginya secara nyata dalam kegiatan;
h.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
i.Melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, serta pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral.
1. 2.Kebijakan Dana Perimbangan Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari Revenue Sharing Policy. Konse prevenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah :
a.Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi;
b.Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum dengan analisa data yang akurat melalui Asumsi Dasar maupun Celah Fiskal;
c.Mengalokasikan dengan tepat dan mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil baik pajak maupun bukan pajak untuk mengoptimalkan keseimbangan fiskal secara vertikal dengan proporsional;
d.Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus melalui analisa data yang baik untuk dimanfaatkan oleh pemerintah, baik pada instrumen umum maupun instrumen khusus; B. Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :
1. 1.Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. 2.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. 3.Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. 4.Belanja dimanfaatkan untuk program yang berkaitan dengan penanganan isu-isu strategis Kabupaten Probolinggo yang difokuskan pada pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya untuk mencapai target kinerja, mengoptimalkan pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. C. Kebijakan Pembiayaan Daerah
5. 1.Kebijakan pembiayaan daerah pada aspek penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan.
6. 2.Mengupayakan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih baik serta sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang mampu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA mampu menutup defisit anggaran.
7. 3.Berkaitan dengan pinjaman daerah, pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun karena adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah, seperti angsuran BAB III ║ III- 47 pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah harus terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
8. 4.Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran.
9. 5.Membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
10. 6.Berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan, pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan digunakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan pada tabel berikut: 4 Belanja Tidak Langsung 1,545,367,858,078.0 0 1,564,162,302,754.6 9 1,583,274,628,771.7 9 1,602,710,960,645.7 4 1,622,477,561,583.0 3 5 Pengeluaran Pembiayaan 6,377,550,000.00 6,505,101,000.00 6,635,203,020.00 6,767,907,080.40 6,903,265,222.01 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,034,880,977,952.9 0 1,033,657,358,330.2 1 1,034,623,192,509.8 3 1,041,624,480,851.5 9 1,051,417,666,872.0 4 Sumber: Badan Keungan Daerah Kabupaten Probolinggo BAB III ║ III- 49 Tabel 3. 10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo N o Uraian Proyeksi 2020 2021 2022 2023 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Kapasitas Riil kemampuan keuangan 1,034,880,977,952.9 0 1,033,657,358,330.2 1 1,034,623,192,509.8 3 1,041,624,480,851.5 9 1,051,417,666,872.0 4 Prioritas I (60%) 620,928,586,771.74 620,194,414,998.13 620,773,915,505.90 624,974,688,510.95 630,850,600,123.23 Prioritas II (40%) 413,952,391,181.16 413,462,943,332.09 413,849,277,003.93 416,649,792,340.64 420,567,066,748.82 Sumber: Badan Keungan Daerah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan pada tabel 3.11 yang ditampilkan sebelumnya, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah. 4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi dalam rencana pembangunan jangka menengah adalah yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023. Berdasarkan analisis terhadap data empiris, maka berbagai permasalahan pembangunan tersebut sebagaimana disampaikan dalam tabel di bawah ini. 2 Urusan Kesehatan Relatif rendahnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup paling tinggi di tahun 2016 sebesar 12,24%, namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 8,11%. Kendati demikian, upaya peningkatan terhadap akses dan kualitas kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian. 3 Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang berbasis penataan ruang. Jalan berkesalamatan menjadi prasarat dasar dalam jumlah sesuai kebutuhan, sedangkan untuk proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebesar 66,35% di tahun 2020, artinya masih terdapat 33,65% yang belum memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Pola hidup masyarakat akan hidup bersih dan sehat dan lebih peduli akan kesehatan meningkat. Namun, BAB IV ║ IV- 3 kelemahan pelaksanaan masih cukup sulit, karena hal ini ditunjukkan dengan budaya masyarakat pedesaan yang lebih suka memanfaatkan sungai sebagai tempat BAB (Buang Air Besar). Terkait peduli kesehatan terkait pembangunan jaringan air bersih masih terkendala akan dana dan juga biaya pemeliharaan yang tergolong cukup besar, permasalahan bertambah dengan potensi debit air yang kecil sehingga tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Permasalahan akan pendirian sanksi masih terkendala akan peraturan yang berlaku, masih belum ada sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran tata ruang.
11. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rata-rata kebutuhan masyarakat akan RLH (Rumah Layak Huni) tergolong sangat tinggi, ini ditunjukkan dengan pertumbuhan indikator persentase rumah layak huni tumbuh fluktuatif di tahun 2015-2020, dengan hasil akhir di tahun 2020 sebesar 90,2%, namun permasalahan terdapat pada masih banyaknya MBR yang belum memiliki dana yang cukup untuk membangun RLH yang sesuai. 5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 82,5%. Pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 90%. Artinya, masih terdapat 10% pelanggaran K3 yang belum bis terselesaikan. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum sangat penting untuk mendukung suasana pebangunan yang kondusif. 6 Urusan Sosial Kemiskinan masih penjadi prioritas pembangunan di kabupaten Probolinggo selama lima tahun ke depan. Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang belum optimal. Tahun 2015, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 0,96%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 1,9%. Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini menunujukkan bahwa hampir setiap tahun terjadi penambahan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo sebesar 2,89%. Selanjutnya pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 4,86%. Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Rendahnya kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran, dengan demikian Pendidikan lifeskill perlu dimasifkan pada angkatan kerja yang belum bekerja. 8 Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Masih adanya permasalahan kesetaraan gender dan diskriminasi sosial lainnya dalam masyarakat (disablilitas). Persentase perempuan terlatih mandiri dalam perekonoman keluarga masih sebesar 35% di tahun 2017. Kemudian peran perempuan di Lembaga legislatif masih 20,2 % dari standar 30%. Permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak. Masih terdapat tenaga kerja di bawah umur di kabupaten Probolinggo sebesar 2,81%, sehingga edukasi dan penyadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. 9 Urusan Pangan BAB IV ║ IV- 5 Ketersedian, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang perlu ditingkatkan. Kinerja ketersediaan pangan utama di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Probolinggo sebanyak 124.688 ton. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 110.668 ton. Pangan menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan jangka menengah. 10 Urusan Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diindikasikan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,3 di tahun 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 56,36 namun mengalami kenaikan kembali menjadi 69,71 di tahun 2017 dan di tahun 2018-2019 mengalami penurunan kembali hingga sebesar 61,31 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 63,4. Pada hasil pengukuran Indeks kualitas air, pada tahun 2015 sebesar 50 dan mengalami penurunan pada tahun 2016- 2018 menjadi 46,67 di tahun 2017 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019-2020 menjadi 50. Sedangkan untuk hasil pengukuran indeks kualitas udara, pada tahun 2015 sebesar 90,33 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 85,82 dan tumbuh secara fluktuatif menjadi 80,18 di tahun 2020. 11 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil masih belum optimal. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 msebesar 84,33%, artinya masih ada 15,77% yang belum melakukan penerbitan kartu keluarga. Sedangkan terkait cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 masih sebesar 63,26%, artinya masih terdapat 37,74% kutipan akta kematian yang belum diterbitkan. Selain itu, terkait dengan pelayanan KTP dan Akte Kelahiran perlu terus ditingkatkan jangkauannya agar dapat mendekati 100%. 12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB IV ║ IV- 6 Jangkauan terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 persentase Lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif mencapai 101,9%. Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 77,17%. Begitu juga dengan persentase desa maju dan mandiri yang terus mengalami penurunan menjadi 66,3% di tahun 2020. Selain itu, persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 masih sebesar 70% yang seharusnya dapat dioptimalkan menjadi 100%. Indikator-indikator ini masih perlu dditingkatkan untuk waktu yang akan datang. 13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan Keluarga Berencana yang belum optimal. Capaian indikator kinerja mCPR (Modern Contaceptive Pravalence Rate) atau prevalensi kontrasepsi modern pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan menjadi 76,71% di tahun 2021. Dengan demikian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. 14 Urusan Perhubungan Indikator capaian indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo masih perlu terus ditingkatkan. Walaupun dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan namun persentasenya masih kecil yakni 17% pada tahun 2020. 15 Urusan Komunikasi dan Informatika Indikator capaian persentase pemanfaatan website OPD, kecamatan dan Desa di Kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Dimana capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar 60% dan terus meningkat menjadi 97,91% pada tahun 2020. Namun, perlu untuk terus dioptimalkan menjadi 100%. Begitupula dengan persentase peningkatan diseminasi informasi komunikasi publik. Pada tahun 2020 mencapai 97,59% sehingga perlu pengoptimalan agar bisa mencapai 100%. 16 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Masih rendahnya persentase koperasi aktif, sehingga masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebesar 77,31% koperasi dan terus mengalami peningkatan menjadi 83,73% koperasi di tahun 2020, hal ini sudah sesuai standar, namun perlu BAB IV ║ IV- 7 dipertahankan dan bahkan ditingkatkan menjadi koperasi sehat. 17 Urusan Penanaman Modal Daya tarik investasi daerah yang masih perlu ditingkatkan. Jumlah investor berskala internasional di Kabupaten Probolinggo sebesar 27 investor di tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar 3.726 Triliun. Jumlah ini relative kecil untuk mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Probolinggo, sehingga perlu kebijakan yang pro investment. 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah belum optimal. Capaian indikator kinerja jumlah pemuda yang dibina serta jumlah atlet yang dibina berjumlah 488 dan 399 orang. Ke depan masih perlu keterlibatan pemuda lebih besar untuk mendukung pembangunan daerah. 19 Urusan Kebudayaan Masih perlunya pembinaan seni, budaya dan keagamaan. Nilai-nilai seni, budaya dan keagamaan merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga. Nilai-nilai tersebut menentukan karakter masyarakat, hingga karakter kebijakan dan pembangunan daerah. Sebagai upaya untuk internalisasi nilai-nilai budaya tersebut, maka pemerintah melakukan penguatan terhadap kelembagaannya. Jumlah kelompok seni dan budaya yang di bina pada tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 tidak ada kelompok seni dan budaya yang di bina dikarenakan pandemi Covid-19. Perlu ada nya dukungan secara maksimal terhadap kelompok seni dan budaya baik berupa pembinaan, wadah untuk mengapresiasikan seni dan budaya daerah, maupun sarana dan prasarana seni budaya. 20 Urusan Perpustakaan Indikator capaian kinerja jumlah pustakawan, tenaga kerja tekis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan dari BAB IV ║ IV- 8 hanya 1 orang pada tahun 2016-2017 meningkat menjadi 2 orang di tahun 2018-2020. Hal tersebut masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pelatihan dan sertifikasi jumlah pustakawan, tenaga kerja teknis maupun penilai agar pelayanan dan kualitas yang diberikan pustakawan, tenaga kerja teknis dan penilai di Kabupaten Probolinggo semakin baik. 21 Urusan Kearsipan Perlunya peningkatan indicator kinerja persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Di Kabupaten Probolinggo perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku memang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, namun ketercapaiannya masih rendah. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 36%, artinya masih terdapat 74% perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku. 22 Urusan Kelautan dan perikanan Capaian indicator produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015 hingga 2020 produktivitas usaha garam rakyat mengalami trend positif. Namun, pada tahun 2020 capaiannya menurun dikarenakan menurunnya luasan areal produktif garam karena beralih fungsi. 23 Urusan Pariwisata Pengembangan terhadap sektor strategis lainnya masih belum optimal. Bidang pariwisata persentase peningkatan kunjungan yang tercatat di tahun 2015 sebesar 23,10%, kemudian fluktiatif di tahun 2016-
12. 2019.Namun, pada tahun 2020 persentase peningkatan kunjungan wisata menurun secara signifikan mencapai -48,2%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Karenanya pemerintah daerah perlu mermuskan strategi seperti penerapan protocol kesehatan dan kebijakan lain yang relevan agar kedepannya dapat meningkatkan indikator kinerja ini. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kontribusi terhadap pembangunan daerah semakin besar. 24 Urusan Pertanian BAB IV ║ IV- 9
a.Daya dukung terhadap pengembangan pertanian secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB sebesar 83,51% di tahun 2015 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 81,96% di tahun 2020. 25 Urusan Perdagangan Pengembangan terhadap sektor strategis lainnya masih belum optimal. Sektor strategis lainnya meliputi sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor perdagangan memiliki kontribusi terhadap PDRB terhadap 12,58% di tahun 2020. Sehingga perlu peningkatan sektor perdagangan yang didukung pengembangan sektor strategis lainnya. 26 Urusan Perindustrian Pengembangan terhadap sektor strategis lainnya masih belum optimal. Sektor strategis lainnya meliputi sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor industri memiliki pertumbuhan -1.14% di tahun 2020. Sehingga perlu peningkatan sector perindustrian yang didukung pengembangan sector strategis lainnya. 27 Urusan Pemerintahan Diperlukan peningkatan pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui sistem perencanaan yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien serta manajemen pelaporan yang akuntabel. Disamping itu, perlunya untuk melakukan reformasi birokrasi daerah melalui 8 area perubahan. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Perlunya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin agar dapat membentuk ASN yang profedional dan akuntabel. Urusan Pengawasan Perlunya peningkatan indikator persentase pengaduan masyarakat yang tuntas ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 masih mencapai 88,37%, artinya masih terdapat 11,73% pengaduan masyarakat yang belum tuntas ditindaklanjuti. Sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi SDM dan pelaksanaan pedoman penilaian risiko. Selain itu, juga masih terdapat 43 temuan BAB IV ║ IV- 10 inspektorat kabupaten pada tahun 2020. Peningkatan poin APIP juga menjadi perhatian yang harus ditindaklanjuti. Urusan Penelitian dan Pengembangan Komitmen ASN dalam berinovasi perlu ditingkatkan serta dibutuhkan pendampingan/monev atas inovasi yang telah tercipta, agar inovasi tersebut tidak hanya terbatas judul dan proposal saja, namun bisa dimanfaatkan untuk Kabupaten Probolinggo yang lebih baik. Perlu disusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) sebagai pedoman pelaksanaan kajian/penelitian di Kabupaten Probolinggo. 4.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. 4.2.1 Isu Internasional 4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari BAB IV ║ IV- 11 program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :
1. 1.Tanpa Kemiskinan (No Poverty) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. 2.Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. 3.Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being) Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. 4.Pendidikan Berkualitas (Quality Education) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. 5.Kesetaraan Gender (Gender Equality) Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. 6.Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation) Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. 7.Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;
8. 8.Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan bekelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industri, Innovation and Infrastructure) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. 10.Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities) Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;
11. 11.Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Suistanaible Cities and Communities) Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
12. 12.Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (Responsible Consumption and Production) Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. 13.Aksi Terhadap Iklim (Climate Action) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
14. 14.Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water) Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15. 15.Kehidupan di Darat (Life on Land) Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. 16.Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strong Institutions) Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan BAB IV ║ IV- 13 berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
17. 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goal’s) Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi SDGS di Kabupaten Probolinggo di evaluasi melalui penyusunan KLHS RPJMD. Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
18. 1.Berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 220 indikator, berikut kondisi pelaksanaan TPB di Kabupaten Probolinggo:
a.Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 82 indikator atau sebesar 37%;
b.Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 64 indikator atau sebesar 29 %;
c.Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 2 indikator atau sebesar 1%;
d.Indikator yang belum tersedia data sebanyak 72 indikator atau sebesar 33%. Dengan demikian, indikator yang telah dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo ialah sebanyak 146 indikator.
1. 2.Berdasarkan kajian pembagian peran OPD di Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa OPD yang mengampu indikator-indikator TPB dengan porsinya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:
a.Tujuan 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, memiliki 28 indikator yang BAB IV ║ IV- 14 diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
b.Tujuan 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan (tanpa kelaparan), memiliki 12 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perikanan.
c.Tujuan 3, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera), memiliki 34 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas Kesehatan dan RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
d.Tujuan 4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua (pendidikan berkualitas), memiliki 13 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas Pendidikan
e.Tujuan 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (kesetaraan gender), memiliki 14 indikator yang diampu dua OPD, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian.
f.Tujuan 6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua, memiliki 18 indikator yang diampu dua OPD, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas BAB IV ║ IV- 15 Kesehatan dan RSUD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR
g.Tujuan 7, yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua (energi bersih dan terjangkau), memiliki 2 indikator yang belum di ampu oleh Kabupaten Probolinggo.
h.Tujuan 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), memiliki 19 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya.
i.Tujuan 9, yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur), memiliki 13 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perundistrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bappeda, dan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
j.Tujuan 10, yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (berkurangnya kesenjangan), memiliki 11 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Bappeda, Dinas Sosial, Pemerintah Masyarakat dan Desa, Bappeda, Satpol PP, Bagian Pemerintahan, dan Dinas tenaga Kerja.
k.Tujuan 11, yaitu untuk Tujuan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), memiliki 13 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pariwisata Olahraga dan BAB IV ║ IV- 16 Budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup.
l.Tujuan 12, yaitu menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi, atau biasa disebut dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memiliki 5 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi
m.Tujuan 13 mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (penanganan perubahan iklim) memiliki 2 indikator yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana.
n.Tujuan 14 bukan kewenangan pemerintah daerah.
o.Tujuan 15, yaitu melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, yang pada umumnya juga disebut dengan ekosistem daratan, memiliki 4 indikator yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup
p.Tujuan 16, yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh), memiliki 21 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Satpol pp, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan KeuanganDaerah, Bagan Organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian dan Setda Bagian Hukum.
q.Tujuan 17, yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan), mempunyai 16 indikator yang diampu beberapa OPD, antara lain: Badan Keuangan Daerah, Dinas komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Bappeda, dan BPS.
1. 3.Terdapat pula beberapa indikator yang dilaksanaan oleh instansi lain, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo yang mengampu sebanyak 7 indikator pada Tujuan 17. Selain itu, terdapat pula kontribusi dari beberapa lembaga Provinsi Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga Nasional. Pembagian peran-peran untuk pelaksanaan TPB bukan hanya dari OPD/ Instansi saja, adapun stakeholders yang terkait untuk mendukung TPB di Kabupaten Probolinggo, seperti: Komunitas Filantropi, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Swasta, Media Massa, dan beberapa stakeholder lainnya.
2. 1.Mengoptimalkan program SJSN bidang kesehatan guna meningkatkan peserta jaminan kesehatan
3. 2.Mengoptimalkan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan guna meningkatkan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
4. 3.Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
5. 4.Mengoptimalkan program keluarga harapan yang tepat sasaran
6. 5.Pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar bagi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan dalam penyediaan sanitasi, penyediaan sumber pembiayaan rumah murah dalam pelayanan sanitasi bagi masyarakat miskin
7. 6.Penguatan tanggap bencana baik melalui dokumen strategi pengurangan risiko bencana maupun upaya mitigasi bencana bagi masyarakat Persentase peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan belum maksimal Belum terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas yang miskin dan rentan Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
8. 7.Penguatan dan pengembangan sistem logistik, sistem mitigasi dan pemulihan bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial belum optimal. TPB 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Belum meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
9. 1.Meningkatkan kualitas konsumsi pangan TPB 3: Menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera). Belum meningkatnya Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
10. 1.Mengoptimalkan penghentian penyakit malaria
11. 2.Meningkatkan jumlah puskesmas yang menyelanggrakan penanganan kesehatan jiwa
12. 3.Mengoptimalakan penggunaan alat kontrasepsi metode modern pada perempuan yang memiliki usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana
13. 4.Mengoptimalkan program keluarga berencana dengan menyediakan sarana prasarana dan layanan yang berkualitas
14. 5.Mengoptimalakan program jaminan kesehatan
15. 6.Pemerataan tenaga kesehatan Belum meningkatnya Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Belum meningkatnya Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Belum menurunnya Total Fertility Rate (TFR). Belum meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Belum meningkatnya Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Belum meningkatnya Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
16. 1.Mengubah metode pembelajaran pada tingkat SD / SMP
17. 2.Meningkatkan budaya literasi kepada siswa/siswi
18. 3.Mengoptimalkan akreditasi SD/MI dan SMP/mts minimal berakreditasi B
19. 4.Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa dan masyarakat
20. 5.Meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar untuk semua kalangan Belum meningkatnya Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Belum meningkatnya Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Belum meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Belum meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Belum meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Belum meningkatnya Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. TPB 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Belum menurunnya Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
21. 1.Mengoptimalkan upaya pencegahan pernikahan usia dini serta peningkatan kualitas pelayanan KB.
22. 2.Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik
23. 3.Mengoptimalkan pengarusutamaan gender Belum meningkatnya Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25 – 49 tahun. Belum menurunnya Angka kelahiran pada perempuan umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Belum meningkatnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. TPB 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Belum meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak menjadi 100%
24. 1.Meningkatkan akses layanan sumber air minumm yang layak, aman dan berkelanjutan
25. 2.Meningkatkan sarana dan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri
26. 3.Meningkatkan layanan sanitasi yang layak
27. 4.Mengoptimalkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat Belum meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau Menurunnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Belum meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100% Belum meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 Belum meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem BAB IV ║ IV- 23 Tujuan Isu Strategis Rekomendasi terpusat skala kota, kawasan dan komunal menjadi 438 kabupaten/kota. TPB 7: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua (energi bersih dan terjangkau) Belum optimalnya bauran energi terbarukan dalam bauran energi global
28. 1.Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, guna mendorong persentase bauran energi terbarukan
29. 2.Mengoptimalkan perbaikan efisiensi energi Belum optimalnya perbaikan efisiensi energi di tingkat global TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Laju pertumbuhan PDB perkapita menurun pada tahun 2020
30. 1.Mengidentifikasi sumber pendapatan yang dapat menjadi pendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah
31. 2.Meningkat lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan program pelatihan tenaga kerja
32. 3.Melakukan pengembangan destinasi pariwisata dengan memperhatikan 5A dalam pariwisata: 1) Attraction 2) Activity 3) Accessibility 4) Amenity 5) Accomodation PDB per kapita masih berada dibawah Rp. 50 Juta Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 Upah rara-rata per jam kerja mengalami penurunan dalam tiga tahun terakir Tingkat pengangguran masih mengalami peningkatan Terjadi penurunan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 BAB IV ║ IV- 24 Tujuan Isu Strategis Rekomendasi Terjadi penurunan wisatawan nusantara pada tahun 2020 TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi Penambahan Panjang pembangunan jalan tol masih belum mencapai target yang telah ditetapkan
33. 1.Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur
34. 2.Meningkatkan kualitas industri manufaktur dengan menciptakan berbagai inovasi pada produknya
35. 3.Melakukan rekruitmen tenaga kerja pada sektor industri manufaktur Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita tidak mengalami peningkatan Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur tidak mengalami peningkatan TPB 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Ada penurunan total daerah tertinggal yang terentaskan pada tahun 2020
36. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
37. 2.Peningkatan sarana prasarana layanan dasar dan infrastruktur perekonomian berskala perdesaan yang berorientasi pada potensi unggulan desa.
38. 3.Memberikan edukasi terkait Hak Asasi Manusia
39. 4.Pemenuhan Hak Asasi Manusia Masih jauh dari pencapaian 2000 desa mandiri Indeks kebebasan sipil setiap tahunnya masih mengalami penurunan. TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Belum meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani menjadi 80%
40. 1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kota;
41. 2.Melakukan pengelolaan sampah agar dapat menjadi sesuatu yang bernilai jual dan ramah lingkungan; Belum meningkatnya jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di BAB IV ║ IV- 25 Tujuan Isu Strategis Rekomendasi kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
42. 3.Menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
43. 4.Meningkatkan ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) diberbagai sudut kota TPB 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Belum meningkatnya Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) menjadi 150 juta ton
44. 1.Meningkatkan kepatuhan pelaku indsutri pada prinsip lingkungan hidup;
45. 2.Mendorong pengunaan "green chemicals" dalam proses industri dan penggunaan lainnya, serta
46. 3.Melakukan pembatasan dan pelarangan penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun disertai dengan penindakan atau pemberian sanksi bagi para pelanggarnya; Adanya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang melebihi 20 ton per hari Belum meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati Belum meningkatnya tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata menjadi 5,5 juta ha
47. 1.Pemantauan hukum/perundang- undangan lingkungan hidup dan pelestarian hutan TPB 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Meningkatnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
48. 1.Melakukan operasi keamanan dan ketertiban oleh apparat penegak hukum BAB IV ║ IV- 26 Tujuan Isu Strategis Rekomendasi Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Meningkatnya penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
49. 2.Peningkatan penegakkan hukum secara tegas dan inklusif demi terciptanya kedamaian berkelanjutan
50. 3.Meningkatkan pelayanan dokumen pencatatan sipil dan administrasi dengan disertai SOP pelayanan yang memudahkan masyarakat
51. 4.Meningkatkan integritas pejabat publik Belum menurunnya presentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal nya Belum meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi menjadi 4,0 Belum meningkatnya persentase pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui Belum meningkatnya Persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi 85% TPB 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan Terdapat total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya yang menurun pada tahun 2020.
52. 1.Optimalisasi penerimaan pajak terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak
53. 2.Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
54. 3.Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
55. 4.Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pusat Statistik (BPS) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB belum mencapai 12% Belum ada peningkatan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik yang konsisten BAB IV ║ IV- 27 Tujuan Isu Strategis Rekomendasi Belum ada peningkatan persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) masih mengalami penurunan Sumber : Olahan Peneliti, 2021 BAB IV ║ IV- 28 4.2.1.2 Asean Economic Community (AEC) Berikut adalah tujuan dari adanya Asean Economic Community (AEC) :
a.Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara- negara ASEAN sekaligus pusat produksi (production base) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan.
b.Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas e- Commerce, dan pengembangan infrastruktur.
c.Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagaimana terangkum dalam ASEAN Vision 2020 serta Pakta ASEAN Concord II, MEA dibuat dengan maksud untuk memeratakan ekonomi hingga ke seluruh penjuru kawasan.
d.Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap penting. Dengan adanya pendemi Covid-19 tersebut berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, keamanan, budaya, dan berbagai sektor lain. Sektor ekonomi merupakan sektor yang dipengaruhi langsung dengan adanya covid-19. Sebagaimana diprediksikan lembaga dunia dan para ahli bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan memasuki resesi (pertumbuhan ekonomi mengalami minus). Seperti yang diketahui 2 negara dengan ekonomi terbesar yakni China dan Amerika Serikat memiliki tingkat penyebaran yang tinggi. Apalagi saat ini penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat sudah berada di angka 750.000. Lumpuhnya 2 negara dengan ekonomi terbesar tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi negara-negara lain. Negara sedang berkembang tidak luput dari dampak ekonomi ini, bahkan beberapa negara sedang berkembang juga akan diprediksi mengalami resesi. Selain ekonomi, dampak sosial, keamanan dan budaya merupakan aspek yang tidak dapat BAB IV ║ IV- 30 diragukan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Pembatasan jarak sosial dan fisik (social and physical distancing), sekolah dan universitas sebagaian besar dihentikan aktivitasnya, serta banyaknya pekerja/buruh yang dirumahkan dapat menjadi akar dari masalah-masalah sosial lainnya seperti pengangguran, kemiskinan dan masalah pembangunan manusia. Dalam menghadapi situasi pandemi kesehatan seperti ini, maka diperlukan sebuah tata pemerintah kelola yang baik dan tidak hanya berhenti secara kerangka logis dan aturan normatif, namun lebih jauh bagaimana implementasi tata kelola pemerintah yang baik tersebut dapat memulihkan segala aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat. Penguatan transparansi kebijakan, akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta pasrtisipasi merupakan beberapa kunci dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk saat ini dan pemulihan setelah pandemi berakhir. Selain itu memperkuat tata kelola global juga merupakan langkah strategis dalam mengurangi dampak pandemi ini. Tata kelola global secara konsep merupakan sistem yang merespon suatu urusan bersama (common affairs) dengan melibatkan komponen masyarakat internasional baik lintas pemerintah (negara) maupun non pemerintah dalam skala luas. 4.2.2 Isu Nasional 4.2.2.1 RPJPN (RPJM ke-4 (2020-2024)) ` Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai BAB IV ║ IV- 31 wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
a.Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.
b.Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia BAB IV ║ IV- 32 yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
c.Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh BAB IV ║ IV- 33 keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan- perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
d.Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.
a.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Memperkuat ketahanan ekonomi merupakan fokus pemerintah saat ini. Ketahanan ekonomi menjadi isu penting bagi pemerintah, mengingat upaya untuk menurunkan kemiskinan masih terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan, dan mewujudkan serta mencapai tujuan dari SDG’s mengenai kemiskianan, sehingga tidak ada lagi kemiskinan (no poverty). Guna memperkuat ketahanan ekonomi maka dalam hal ini dibutuhkan pembangunan ekonomi.
b.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kedepan, pembangunan tidak hanya berfokus pada upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, melainkan pula berfokus pada pembentukan atau pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia yang berkualitas serta berdaya saing.
c.Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatan SDM berkualitas dan Berdaya Saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga
1. 2024.Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
d.Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa BAB IV ║ IV- 35 Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial.
e.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020- 2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan insfrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020-2024 adalah memeperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomu dan pelayanan dasar. Mengingat Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.
f.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembanguan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, BAB IV ║ IV- 36 ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya resiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.
g.Memperkuat Stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik Teruwujudnya stabilitas POLHUKAM akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memebrikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut. 4.2.2.3 Proyek Strategis Nasional Sebagaimana ditekankan dalam RPJMN 2014-2019 bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok BAB IV ║ IV- 37 pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA, yang diantaranya cita ke tujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik dengan disusunnya 7 sub agenda prioritas sebagai berikut: (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. Sedangkan secara lebih spesifik pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan memberikan kesempatan pada peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang pada peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh agar kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikan harga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju. Selain itu diperlukan pula berbagai upaya agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadi secara berkeadilan. Adapun agar mendukung sekaligus merespon dinamika situasi dan kondisi perekonomian maka pemerintahan era Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) sejak yang dikeluarkan melalui suatu Perpres terhitung sejak PKE I pada 9 September 2015. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I-XV, yang totalnya ada 234 regulasi namun per 18 Januari 2018, ada 11 regulasi yang dihapus, sehingga menjadi 223 regulasi. Berikut XIV ringkasan Paket Kebijakan Ekonomi yang dibentuk Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sejak 2015:
a.PKE I (9 September 2015), meningkatkan daya saing industri nasional.
b.PKE II (29 September 2015), mempermudah persyaratan perizinan dan menyederhanakan prosedur ekspor.
c.PKE III (7 Oktober 2015), fasilitasi jasa keuangan, pendanaan ekspor dan mengeliminasi hambatan bisnis.
d.PKE IV (15 Oktober 2015), jaminan sosial dan perbaikan sejahteraan masyarakat.
e.PKE V (22 Oktober 2015), meningkatkan iklim industri dan investasi melaIui tax Incentives dan deregulasi perbankan syariah.
f.PKE VI (6 November 2015 ), menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah terluar dan memfasilitasi avalibilitas komoditas strategis.
g.PKE VII (7 Desember 2015), menstimulasi aktivitas bisnis untuk industri labour insentive yang berskala nasional melaIui insentif dalam bentuk proses sertifikasi untuk individu.
h.PKE VIII (21 Desember 2015), menyelesaikan perselisihan akuisisi tanah, mengintensifkan produksi minyak lokal, menstimulasi industri pesawat domestik.
i.PKE lX (27 Januari 2016), mempercepat kelistrikan, stabilisasi harga daging dan meningkatkan sektor logistic rural-urban.
j.PKE X (11 Februari 2016), revisi daftar negatif Investasi dan peningkatkan proteksi untuk UMKM.
k.PKE XI (29 Maret 2016), menstimulasi perekonomian nasional melalui fasilitasi UMKM dan industri.
l.PKE XII (28 April 2016), meningkatkan ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB).
m.PKE XIII (24 Agustus 201), Low Cost Housing untuk masyarakat penghasilan rendah.
n.PKE XIV (10 November 2016), roadmap untuk E Commerce.
o.PKE XV (15 Juni 2017), perbaikan Logistik.
p.PKE XVI (31 Agustus 2017), percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha dari tingkat Pusat hingga Daerah. Penerbitan PKE tersebut memiliki alasan, empat urutan prioritas alasan yang dimaksudkan yakni (1) pertama, untuk mendorong ekspor melalui program National Interest Account (NIA) dan mengoptimalkan peran Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI); (2) Kedua, untuk mendorong investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing; (3) Ketiga, guna meningkatkan pengeluaran pemerintah; (4) Keempat, menjaga stabilitas harga utamanya harga pangan yang menjadi faktor penentu pergerakan inflasi. 4.2.2.4 Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan bagian dari Sumber Daya Alam yang terpenting bagi kehidupan manusia. Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam pengelolan lingkungan hidup termasuk dalam hal pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran bahkan yang berkaitan dengan pemulihan atas kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telah dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasanm dan penegakan hukum. Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020. 4.2.2.5 Revolusi Industri 4.0 Revolusi industri keempat sama seperti revolusi terdahulu dimana memiliki potensi meningkatkan kualitas hidup masyrakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan membawa dampak yang mengkhawatirkan dimana mesin-mesin akan mengambil alih seluruh pekerjaan manusia. Jika pada revolusi industri sebelumnya dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi pada revolusi keempat ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan. Bagi Indonesia, revolusi industri akan memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun “Making Indonesia 4.0” dalam menghadapi Revolusi Industri keempat. Road Map Making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di sektor makanan dan minuman; sektor tekstil dan pakaian; sektor otomotif; sektor kimia; dan sektor elektronik yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia, yaitu :
1. 1.Perbaikan alur aliran barang dan material;
2. 2.Desain ulang zona industri;
3. 3.Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability);
4. 4.Memberdayakan UMKM;
5. 5.Membangun infrastruktur digital Indonesia;
6. 6.Menarik minat investasi asing;
7. 7.Peningkatan kualitas SDM;
8. 8.Pembangunan ekosistem inovasi;
9. 9.Insentif untuk investasi teknologi; dan
10. 10.Harmoniasi aturan dan kebijakan. 4.2.2.6 Reformasi Birokrasi Pelayanan publik yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik dari sebelumnya. Pelaksana reformasi birokrasi merupakan upaya yang utama untuk mewujudkan pelayanan pemerintah agar lebih optimal. Reformasi birokrasi akan mewujudkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dalam memfokuskan aspek kelembagaan, aparatur serta tidak mengesampingkan prinsip akuntabilitas, transparasi dan partisipatif. 4.2.3 Isu Regional / Provinsi Jawa Timur 4.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Probolinggo dijelaskan bahwa salah satu tujuannya adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi kepada masyarakat dalam hal mata pencaharian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. 4.2.3.2 Infrastruktur Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar dalam pengembangan sistem struktur ruang yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 03 BAB IV ║ IV- 43 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuapten Probolinggo tahun 2010-2029 telah menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Probolinggo harus memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat dan pertahanan Keamanan. Salah satu tujuan yang terdapat di Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Probolinggo adalah “Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”. Infrastruktur yang berwujud sarapa prasarana umum memanglah penitng untuk diutamakan. Melalui pembangunan infrastruktur maka segala sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo akan semakin lancar. Penjelasan tersebut merumuskan beberapa Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari:
a.Peningkatan konektivitas dan penyediaan jaringan transportasi;
b.Pengembangan keterpaduan antarmoda dan pengembangan transportasi multimod;
c.Penurunan biaya transportasi dan biaya logistic;
d.Pengelolaan jaringan irigasi dalam mendukung kedaulatan pangan;
e.Penanganan Bencana banjir dan kekeringan;
f.Pengembangan Sistim Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional;
g.Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif infrastruktur (non APBD) 4.2.3.3 Pengangguran dan Kondisi Ketenagakerjaan Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur hingga tahun 2018 masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang ditandai dengan masih banyaknya angkatan kerja belum terserap. Menurut data BPS terdapat kenaikan TPT dari tahun 2014 sebesar 4,19%, tahun 2015 naik menjadi 4,47%, namun sejak tahun 2016 secara terus-menerus mengalami penurunan hingga menjadi 3,99% BAB IV ║ IV- 44 di tahun 2018. Di samping itu terdapat beberapa isu strategis lain yang berhasil diidentifikasi terkait ketenagakerjaan, diantaranya adalah upah pekerja yang relatif masih rendah dan masih rendahnya jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, kecilnya perusahaan yang menjadi peserta program jamsostek aktif (pada tahun 2015 ada 48 persen, meningkat menjadi 50 persen di tahun 2016), kemudian perusahaan yang memenuhi persyaratan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) juga masih kecil (ada 27 persen di tahun 2015 dan 35 persen di tahun 2016) serta skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim/belum sesuai kualifikasi. Isu selanjutnya yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan termasuk dalam hal pengendalian TKA/tenaga kerja asing, serta perluasan dan penempatan tenaga kerja seperti ketersediaan informasi pasar kerja maupun “linkage program” antara perusahaan dan pencari kerja. Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran menuju sektor industri dari sektor pertanian juga berpengaruh terhadap perubahan tenaga kerja. 4.2.3.4 Penurunan Kemiskinan Ekstrem Penurunan kemiskinan di Jawa Timur, terutama kemiskinan ekstrem tetap menjadi isu strategis. Berdasarkan data SUSENAS Persentase penduduk miskin ekstrem Jatim pada tahun 2020 sebesar 4,5% , kemudian di tahun 2021 sebesar 4,4%. Sedangkan persentase penduduk miskin Jatim pada tahun 2020 sebesar 11,09% , kemudian di tahun 2021 sebesar 11,40. Kemiskinan ekstrem Jatim tahun 2021 mencapai angka 4,4% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20% dari jumlah penduduk miskin Jatim. Oleh karenanya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok BAB IV ║ IV- 45 Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA). 4.2.4. Isu Strategis Daerah Kabupaten/Kota Terdekat 4.2.4.1. Isu Kabupaten Situbondo Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak pada pembangunan yang selanjutnya. Adapaun isu strategis pembangunan di Kabupaten Situbondo antara lain :
a.Belum terindentifikasinya kebutuhan guru agama disetiap jenjang pendidikan,
b.Adanya faktor ekonomi yang membuat tingginya angka putus sekolah,
c.Masih melekatnya budaya menikahkan anak pada usia muda,
d.Kurang optimalnya pemanfaatan BPJS,
e.Tenaga medis banyak yang belum memiliki standart kompetensi kinerja,
f.Gizi buruk,
g.Penolakan imunisasi,
h.Iklim ekstrim,
i.Disparitas infrastruktur,
j.Keterbatasan lahan RTH.
k.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk penanganan sampah
l.Belum tersedia database lalu lntas
m.Kurangnya sarana prasarana untuk AMDAL
n.Keterbatasan pelaku usaha
o.Kurangnya SDM pengolahan limbah
p.Kurangnya sumberdaya aparatue di bidang informatika
q.Minimnya pembentukan lembaga ekonomi pedesaan
r.Informasi pasar belum sepenuhnya bisa diakses masyarakat yang pendidikannya rendah
s.Sulitnya mencari calon peserta untuk pelatihan BAB IV ║ IV- 46
t.Rendahnya nilai budaya yang terlihat dari kurangnya kreatifitas masyarakat 4.2.4.2. Isu Kabupaten Lumajang Isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pemabngunan daerah tersebut. Berikut merupakan isu strategis di Kabupaten Lumajang antara lain:
a.Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
b.Angka pendidikan yang ditamatkan masih rendah
c.Angka kematian ibu, bayi dan balita cendeung naik
d.Rendahnya mutu pelayanan kepada masyarakat
e.Belum optimalnya pertumubuhan sektor pertanian
f.Ptensi daerah belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal
g.Kurangnya akses sumber – sumber produksi dan permodalan
h.Kurangnya RTH 4.2.4.3. Isu Kota Probolinggo Isu strategis pembangunan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :
a.Kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
b.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c.Iklim investasi dan daya saing daerah
d.Perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil , menengah dna koperasi
e.Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
f.Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
g.Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional dan amanah
h.Peningkatan kualitas pelayanan publik
i.Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan
j.Ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sebagai kota jasa terutama dalam mengantisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga BAB IV ║ IV- 47
k.Kualitas lingkungan hidup perkotaan
l.Pengendalian pemanfaatan ruang kota
m.Kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial
n.Pengembangan pariwisata, seni dan budaya lokal
o.Peran pemuda dan pengembangan olahraga. 4.2.4.4. Isu Kabupaten Bondowoso Isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :
a.Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan
b.Peningkatan akses dan kualitas pelaynan kesehatan
c.Peningkatan kesejahteraan sosial
d.Peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian, perikanan dan kehutanan
e.Pengembangan pariwisata
f.Perluasan peluang penanaman modal
g.Pemberdayaan industri dan perdagangan
h.Penyediaan infrastruktur yang memadai
i.Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
j.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
k.Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur
l.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
m.Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum BAB IV ║ IV- 48 Tabel 4.2 Perbandingan Isu Strategis dengan Kabupaten/ Kota di Sekitar Kabupaten Probolinggo Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kota Probolinggo Isu Strategis :
a.Belum terindentifikasinya kebutuhan guru agama disetiap jenjang pendidikan
b.Adanya faktor ekonomi yang membuat tingginya angka putus sekolah
c.Masih melekatnya budaya menikahkan anak pada usia muda
d.Kurang optimalnya pemanfaatan BPJS
e.Tenaga medis banyak yang belum memiliki standart kompetensi kinerja
f.Gizi buruk
g.Penolakan imunisasi
h.Iklim ekstrim
i.Disparitas infrastruktur
j.Keterbatasan lahan RTH Isu Strategis
a.Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
b.Angka pendidikan yang ditamatkan masih rendah
c.Angka kematian ibu, bayi dan balita cendeung naik
d.Rendahnya mutu pelayanan kepada masyarakat
e.Belum optimalnya pertumubuhan sektor pertanian
f.Ptensi daerah belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal
g.Kurangnya akses sumber – sumber produksi dan permodalan
h.Kurangnya RTH Isu Strategis
a.Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan
b.Peningkatan akses dan kualitas pelaynan kesehatan
c.Peningkatan kesejahteraan sosial
d.Peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian, perikanan dan kehutanan
e.Pengembangan pariwisata
f.Perluasan peluang penanaman modal
g.Pemberdayaan industri dan perdagangan
h.Penyediaan infrastruktur yang memadai
i.Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Isu Strategis :
a.Kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
b.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c.Iklim investasi dan daya saing daerah
d.Perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil , menengah dna koperasi
e.Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
f.Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
g.Modernisasi penyelenggaraan BAB IV ║ IV- 49 Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kota Probolinggo
k.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk penanganan sampah
l.Belum tersedia database lalu lntas
m.Kurangnya sarana prasarana untuk AMDAL
n.Keterbatasan pelaku usaha
o.Kurangnya SDM pengolahan limbah
p.Kurangnya sumberdaya aparatue di bidang informatika
q.Minimnya pembentukan lembaga ekonomi pedesaan
r.Informasi pasar belum sepenuhnya bisa diakses masyarakat yang pendidikannya rendah
s.Sulitnya mencari calon peserta untuk pelatihan
t.Rendahnya nilai budaya yang terlihat dari
j.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
k.Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur
l.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
m.Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum pemerintahan didukung aparatur profesional dan amanah
h.Peningkatan kualitas pelayanan publik
i.Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan
j.Ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sebagai kota jasa terutama dalam mengantisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga
k.Kualitas lingkungan hidup perkotaan
l.Pengendalian pemanfaatan ruang kota
m.Kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial
n.Pengembangan pariwisata, seni dan budaya lokal
o.Peran pemuda dan pengembangan olahraga.
a.Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin
b.Pemantapan kualitas sumber daya masyarakat BAB IV ║ IV- 51 Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kota Probolinggo melalui pendidikan agama, formal dan pendidikan tinggi.
c.Pemantapan kualitas infrastruktur jalan, energi, dan komunikasi
d.Penguatan penerapan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan dan pelayanan dasar
e.Penguatan fungsi kawasan penyangga second city untuk mempeluas pemerataan pembangunan daerah
f.Pemantapan perekonomian dan kemandirian daearh melalui pengembangan potensi dan roduk-produk unggulan daerah.
g.Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan tekonologi informasi BAB IV ║ IV- 52 Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kota Probolinggo
h.Peningkatan cakupan area pelayanan publikbagi masyarakat 4.2.5. Telaah Terhadap RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2005-2025 Mengingat bahwa RPJPD merupakan dokumen Perencanaan jangka Panjang, maka telah terhadap RPJPD menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar RPJMD tahun 2018-2023 memiliki kesinambungan dengan RPJPD Kabupaten probolinggo Tahun 2005-2025. Tabel 4.3 Hasil Telaahan RPJPD 2005-2025 No. Sasaran Pokok Indikator dan Target Kinerja dalam 20 Tahun Target sasaran RPJPD tahun 2005- 2025
1. 1.Mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berakhlak mulia, beretika, berbudaya dan beradab. - Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah RPJM periode ke 1 diarahkan untuk : - Membangun masyarakat yang berkarakter cerdas, asil dan beradab, berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Membangun Kabupaten Probolinggo di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Probolinggo yang aman dan damai, adil dan demokratis dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. - Meningkatkan SDM dan Iptek melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan - Meningkatkan ketahanan pangan - Pengembangan investasi di berbagai unit usaha industri dan jasa melalui upaya peningkatan permodalan serta profesionalitas ketenagakerjaan BAB IV ║ IV- 54 No. Sasaran Pokok Indikator dan Target Kinerja dalam 20 Tahun Target sasaran RPJPD tahun 2005- 2025 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kebijakan spasial semua sektor dalam mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana. - Meningkatkan pengawasan kinerja aparatur pemerintah menuju good and clean governance.
2. 2.Mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Yang Demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan. - Terwujudnya penegakkan hak–hak asasi manusia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 - Terwujudnya nilai-nilai kelembagaan demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip- prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. - Memantapkan penataan kembali pembangunan segala bidang, melalui peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) - Memantapkan upaya peningkatan ketahanan pangan, pengembangan investasi serta ketenagakerjaan - Meningkatkan daya saing perekonomian melalui penguatan industri manufaktur yang sejalan dengan penguatan pembangunan BAB IV ║ IV- 55 No. Sasaran Pokok Indikator dan Target Kinerja dalam 20 Tahun Target sasaran RPJPD tahun 2005- 2025 pertanian dan lainnyasesuai dengan potensi daerah secara terpadu untuk lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha. - Pengembangan teknologi tepat guna untuk menunjang percepatan pembangunan di segala bidang. - Peningkatan aksesibilitas menuju Kabupaten Probolinggo melalui pengembangan pembangunan jalan arteri primer yang bebas hambatan (tol) - Pengembangan pembangunan infrastruktur infrastruktur di seluruh wilayah - Memantapkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kebijakan spasial semua sektor dalam mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana BAB IV ║ IV- 56 No. Sasaran Pokok Indikator dan Target Kinerja dalam 20 Tahun Target sasaran RPJPD tahun 2005- 2025 - Memantapkan peningkatan pengawasan kinerja aparatur pemerintah menuju good and clean governance.
3. 3.Mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Kabupaten Probolinggo. - Terwujdunya keamanan di wilayah Kabuapten Probolinggo yang menjaga keselamatan warga dari tindak kriminal - Terwujudnya aparat keamanan daerah yang profesional bertindak mengayomi masyarakat dalam bidang keamanan dan di bantu oleh partisipasi masyarakat - Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. - Memantapkan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah untuk mendukung kelancaran kegiatan perekonomian. - Lebih memantapkan peningkatan pengawasan kinerja aparatur pemerintah menuju good and clean governance.
4. 4.Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang ASRI BAB IV ║ IV- 57 No. Sasaran Pokok Indikator dan Target Kinerja dalam 20 Tahun Target sasaran RPJPD tahun 2005- 2025 - Terwujudnya penerapan prinsip- prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. - Terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah kecamatan yang didukung dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. - Terwujudnya aksesibilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan disegala bidang - Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. - Terwujudnya tata pemerintahan yang baol, bersih, berwibawa yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral (good and clean governance) - Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat yang maju dan terwujudnya kemandirian usaha daerah dalam konstelasi nasional maupun global.
5. 5.Terwujudnya potensi lokal yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. - Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas - Meningkatkan potensi lokal dengan orientasi regional/nasional dan berdaya saing global - Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi - Sarana dan prasarana yang memandai reformasi birokrasi
6. 6.Terwujudnya Kabupaten Probolinggo sebagai daerah sebagian pesisir dan sebagian dataran tinggi yang mampu menopang kemandirian lokal yang berdaya saing. - Meningkatkan budidaya berbasis potensi lokal yang berasal dari sumberdaya laut dan sumberdaya pertanian, perkebunan dan kehutanan. - Membangun sistem pertanian terpadu yang didukung sumberdaya manusia (SDM) yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. 7.Terwujudnya peranan Kabupaten Probolinggo di Tingkat Regional - Memperkenalkan potensi lokal daerah Kabupaten Probolinggo di Tingkat Regional, Nasional dan BAB IV ║ IV- 59 No. Sasaran Pokok Indikator dan Target Kinerja dalam 20 Tahun Target sasaran RPJPD tahun 2005- 2025 (Provinsi Jawa Timur) dan Nasional (Indonesia) bahkan Internasional Internasional terutama industri pariwisata - Meningkatkan daya tarik Kabupaten Probolinggo yang mendorong investor untuk menanamkan modalnya, BAB IV ║ IV- 60 4.2.6. Telaah RTRW Kabupaten Probolinggo Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karenanya, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan kebijakan RTRW. Pelaksanaan RTRW Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 4 tahapan yaitu: tahap I (tahun 2010-2014), tahap II (tahun 2016-2020), tahap III (tahun 2020-2024), tahap IV (tahun 2025-2029). Dalam dokumen RTRW Kabupaten Probolinggo terdapat prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan masyarakatnya, meliputi:
i.Pengembangan Perkotaan Kraksaan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama kabupaten; ii. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan dan minapolitan, pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agro industri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan; iii. Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan dan perdesaan; iv. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional. Pengembangan transportasi ini direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal, kereta api, dan pelabuhan;
v.Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan BAB IV ║ IV- 61 wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannnya baik wilayah perkotaan mapupun perdesaan; vi. Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri pertanian dan pariwisata; vii. Penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; viii. Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas. Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang. Salah satu upaya penataan ruang adalah pemanfaatan ruang yang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya, sehingga dalam penelahaannya sebagai berikut:
a.Perwujudan Rencana Struktur Ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yangs secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Perwujudan rencana struktur ruang terbagi menjadi berikut:
i.Perwujudan pusat kegiatan berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
1. 1.Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL): pembangunan pusat pemerintahan kabupaten, pendidikan skala kabupaten, BAB IV ║ IV- 62 pelayanan kesehatan skala kabupaten, perdangangan dan jasa regional, pengembangan islamic centre, pembangunan terminal tipe B dan pengembangan industri pengolahan ikan.
2. 2.Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp): Kecamatan Tongas, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Leces, Kecamatan Gading, dan Kecamatan Paiton.
3. 3.Pemantapan fungsi pengembangan kawasan (PPK): Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sumber, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Krenjengan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Besuk, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Tiris.
4. 4.Pemantapan fungsi pengembangan lingkungan (PPL): pengembangan pusat kegiatan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi wisata industri, produk haritage dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan di Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), pengembangan Desa Jorongan Kecamatan Leces sebagai PPL dengan pengembangan utama menjadi klaster industri mebel dan konveksi, pengembangan Desa Krucil sebagai pendukung kawasan agropolitan, pengembangan Desa Ngepung, pengembangan Desa Tukul, pengembangan Desa Jatisari, pengembangan Desa Tempuran, pengembangan Desa Sumberbulu, pengembangan Desa Banyuayar Tengah, pengembangan Desa Mojolegi, pengembangan Desa Glagah, pengembangan Desa Kedungrejoso, BAB IV ║ IV- 63 pengembangan Desa Randu Merak, pengembangan Desa Sumberan, pengembangan Desa Sentong, pengembangan Desa Karanggeger, pengembangan Desa Brumbungan Kidul, pengembangan Desa Klaseman, pengembangan Desa Poh Sangit Lor, pengembangan Desa Purut, pengembangan Desa Tambakrejo, pengembangan Desa Pesisir.
5. 5.Pengembangan pusat agropolitan: pengembangan Agropolitan di Desa Krucil dengan kegiatan utama sebagai pusat pengembangan peternakan sapi perah dan pengembangan agropolitan di Kecamatan Lumbang, Sukapura dan Sumber, Tiris dan Krucil sebagai Agropolitan dengan kegiatan utama sebagai pusat pengembangan perkebunan dan holtikultura,
6. 6.Pengembangan pusat minapolitan: Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading, Kecamatan Tegalsiwalan dan Kecamatan Tiris ii. Perwujudan sistem prasarana berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
7. 1.Pembangunan transportasi jalan raya: pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Pasuruan-Probolinggo, pengembangan jaringan jalan lintas utara pulau jawa bali yang melalui kecamatan tongas-paiton, perbaikan jalan arteri primer secara berkala, pemeliharaan jalan propinsi, peningkatan jalan utama antar desa dan jalan menuju desa/dusun terpencil, studi pengembangan jalan tembus jalan lingkar perkotaan kraksaan, peningkatan jalan kolektor BAB IV ║ IV- 64 3 Kota Probolinggo-Wonomerto-Bantaran-Leces, pembangunan flyover di kecamatan Tongas, pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Kraksaan, pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Leces, Dringu, Kecamatan Lumbang, kecamatan Tongas, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuayar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Gading, Kecamatan Sumberasih.
8. 2.Pembangunan transportasi kereta api: peningkatan jalur keerta api dan prasarana pendukungnya termasuk penanganan perlintasan kereta api, pengembangan sarana stasiun leces, dan pengembangan kereta api komuter.
9. 3.Pembangunan transportasi laut: peningkatan pelayanan pelabuhan kalibuntu, komersialisasi pelabuhan Paiton, pengadaan kapal ferry untuk penyebrangan dari Paiton menuju Kalianget, Sapudi dan Kangean serta pulau-pulau kecil dibagian utara Probolinggo, pengembangan moda peneybarangan dari Pantai Bentar ke Pulau Giliketapang.
10. 4.Pembangunan transportasi massal: penambahan rute angkutan umum kawasan agropolitan dan penambahan armada angkutan kawasan agropolitan.
11. 5.Pembangunan prasarana energi: peningkatan pelayanan listrik, pengembangan jaringan listrik dan pengembangan pembangkit alternative pyco hydro dan PLTM.
12. 6.Pembangunan prasarana telekomunikasi: pembangunan jaringan telekomunikasi dan penataan dan penyusunan pedoman sistem jaringan telekomunikasi.
13. 7.Pembangunan prasarana sumber daya air: pengembangan sarana air bersih perpipaan, pengembangan sarana air bersih dari WSLIC dan HIPPAM, pengembangan sarana air bersih dengan sumur galu, pengembangan sarana air bersih Pulau Giliketapang dari sumber mata air Ronggojalu Kecamatan Dringu, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perbaikan daerah tangkapan air, dan pembuatan embung dan DAM baru.
14. 8.Pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan: pengembangan TPA regional, pengdaan alat angkutan sampah/truck sampah, pembanganynan prasarana dan sarana TPA dan pembangunan TPS di seluruh kecamatan.
15. 9.Pembangunan prasarana lainnya: penyusunanan masterplan drainase dan pengembangan jalur evaluasi bencana.
b.Perwujudan Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi.
i.Kawasan lindung: melakukan koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; melakukan pemantauan dan pengendalian kawasan lindung serta pengelolaan kawasan hulu sungai dan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu. 4.2.7.Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Probolinggo Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS juga dapat menjadi sebuah dasar penentuan sebuah kebijakan, rencana program dan kegiatan. Fokus utama Kajian lingkungan hidup strategis adalah pada upaya antisipasi permasalahan-permasalahan antara lain defisit ketersediaan sumber pangan, defisit ketersediaan air, pencemaran sungai, dan sistem pengelolaan sampah. Dengan perspektif pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka dalam Kajian Lingkungan hidup Strategis dihasilkan perencanaan skenario. Pada perencanaan skenario, diperlukan gagasan dan sintesa informasi sebagai alternatif dalam mencapai tujuan perencanaan. Alternatif-alternatif skenario ini berupa sintesa gambaran umum dan hasil analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang bersifat strategis bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Probolinggo. Selain sintesa tersebut, dalam pengembangan skenario alternatif, gagasan yang muncul sebagai konten alternatif skenario ini bersifat ide pengembangan Kabupaten Probolinggo di masa depan yang paling strategis dan memungkinkan dalam implementasinya. Berikut ini merupakan alternatif skenario yang dapat digunakan Kabupaten Probolinggo dalam pencapaian target DDDT: Skenario 1 Menyusun Grand Design Pengelolaan Sumberdaya Potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo untuk mencapai target-target TPB, BAB IV ║ IV- 67 Skenario 2 Mengoptimalkan collaborative governance melalui optimalisasi peran privat sektor dan masyarakat, Skenario 3 Menjadikan prioritas dan sasaran inovasi pada sektor- sektor yang belum memenuhi target TPB. Selanjutnya alternatif skenario yang telah di rumuskan dijabarkan juga berdasarkan isu strategis per tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut isu strategis untuk setiap tujuan TPB:
1. 1.Tujuan 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun)
a.Isu Strategis 1) Sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif (dikurangi beban, ditambah kemampuannya, dan ditambahkan akses) dan tepat sasaran (data by name by address) 2) Peningkatan pelayanan dasar 3) Peningkatan cakupan peserta jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan 4) Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak 5) Peningkatan akses listrik bagi semua kalangan 6) Optimalisasi peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat 7) Peningkatan partisipasi kelompok difabel dalam pembangunan 8) feminisme kemiskinan dan peningkatan bantuan tepat sasaran 9) Penurunan angka putus sekolah SD, SMP, dan (SMA sederajat) 10) Peningkatan angka partisipasi murni, terutama tingkat SMP dan (SMA Sederajat) BAB IV ║ IV- 68
1. 2.Tujuan 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)
a.Isu Strategis 1) Optimalisasi lahan rumah untuk ketersediaan pangan bergizi masyarakat. 2) Peningkatan konsumsi pangan non beras 3) Peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) 4) Meningkatkan distribusi dan nilai tambah produk perikanan dan peternakan. 5) Stabilisasi harga komoditas pertanian dan perkebunan, serta Ketersediaan sarana pertanian dan perkebunan 6) Peningkatan sarana dan prasarana RPH dan pasca panen sesuai SOP 7) Pengelolaan limbah ternak padat maupun cair 8) Pengembangan Pertanian Organik
1. 3.Tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)
a.Isu Strategis 1) Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2) Penurunan penyakit menular 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana 4) Pemerataan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 5) Peningkatan rasio tenaga medis BAB IV ║ IV- 69
1. 4.Tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)
a.Isu Strategis 1) Penurunan angka putus sekolah SD, SMP, dan (SMA sederajat) 2) Peningkatan angka partisipasi murni, terutama tingkat SMP dan (SMA Sederajat) 3) Peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Probolinggo 4) Peningkatan Akses layanan Pendidikan (sarpras pendidikan, tenaga pendidik) 5) Pengendalian kenakalan remaja 6) Peningkatan minat baca masyarakat 7) Penambahan koleksi buku perpustakaan 8) Pengembangan perpustakaan desa 9) Peningkatan angka partisipasi kasar PAUD
1. 5.Tujuan 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)
a.Isu Strategis 1) Peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai profesi dan pekerjaan 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender 3) Peningkatan pemahaman kesadaran kesetaraan gender sejak dini 4) peningkatan perlindungan terhadap kekerasan anak dan perempuan 5) Peningkatan ketrampilan perempuan BAB IV ║ IV- 70 6) Penurunan rasio KDRT 7) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat 8) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
1. 6.Tujuan 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan)
a.Isu Strategis 1) Peningkatan kualitas air minum yang layak dikonsumsi 2) Peningkatan akses air minum layak 3) Peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). 4) Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak 5) Merubah perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 6) Membangun Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) Komunal di setiap Desa 7) Peningkatan Indeks Kualitas Air
1. 7.Tujuan 7 (Tercapainya Peningkatan Area yang memanfaatkan Sumber Energi yang terbarukan)
a.Isu Strategis 1) Peningkatan akses listrik bagi masyarakat pedesaan
1. 8.Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)
a.Isu Strategis 1) Penurunan laju inflasi Kabupaten Probolinggo 2) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 3) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui sektor pariwisata BAB IV ║ IV- 71 4) Peningkatan PDRB Per Kapita
1. 9.Tujuan 9 (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi)
a.Isu Strategis 1) Peningkatan aksebilitas angkutan barang 2) Pembangunan jalan dan jembatan
1. 10.Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara)
a.Isu Strategis 1) Sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif (dikurangi beban, ditambah kemampuannya, dan ditambhkan akses) dan tepat sasaran (data by name by address) 2) Peningkatan pelayanan dasar 3) Optimalisasi peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat 4) feminism kemiskinan dan peningkatan bantuan tepat sasaran 4.2.8.Isu Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang sangat besar. Setelah dilakukan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan dan Telaah Isu Strategis BAB IV ║ IV- 72 Eskternal (Internasional, Regional dan Lokal), maka dapun rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 sebagai berikut:
1. 1.Kualitas daya saing sumber daya manusia dan upaya pengentasan kemiskinan Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Probolinggo mampu bersaing secara global. Kualitas pembangunan manusia yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia yang berkualitas baik dapat meningkatkan kapabilitas dan produktivitas suatu daerah, sehingga ekonomi dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di era globalisasi mengakibatkan ketatnya persaingan kerja, sehingga sumber daya manusia dituntut agar dapat berkembang, produktif dan mampu bersaing. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara optimal. Indeks pembangunan manusia dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Terdapat tiga dimensi yang diukur dalam IPM yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berdasarkan data BPS, capaian IPM Kabupaten Probolinggo masih dibawah capaian provinsi dan nasional. Pada tahun 2019 capaian IPM sebesar 65,6, sedangkan capaian provinsi dan nasional masing masing 71,5 dan 71,92. Selain itu, Kabupaten Probolinggo menduduki peringkat IPM ke 35 dari 38 Kab/Kota se-Jawa Timur. Hal ini menunjukan bahwa capaian IPM Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah dan perlu adanya upaya peningkatan secara intensif. Pada dimensi kesehatan, bayi yang lahir di Kabupaten Probolinggo tahun 2019 memiliki harapan hidup hingga 67 tahun yang masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,34 tahun. Sedangkan, pada dimensi pendidikan anak anak pada tahun 2019 berusia berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,34 tahun (hampir BAB IV ║ IV- 73 setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I) dan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata- rata telah menempuh pendidikan selama 5,77 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas 6). Rendahnya rata-rata sekolah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan upaya yang penangangan dengan menekan angka putus sekolah dan kejar paket. Pada dimensi ekonomi, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar 10,9 juta dalam setahun. Namun, rupanya masih banyak masyarakat Kabupaten Probolinggo yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivtas dan pendapatan yang diperoleh rendah. Akibat penghasilan yang rendah, suatu individu tidak mampu mengakses sarana pendidikan dan kesehatan secara optimal serta standar penghidupan yang layak. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 mencapai 17,76%, capaian ini berada jauh di atas capaian provinsi dan nasional yang masing masing sudah berada pada 10,37% dan 9,22%. Akibat capaian persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi, Kabupaten Probolinggo berada pada peringkat ke-empat untuk kab/kota yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi se Jawa Timur. Meskipun data menunjukan tren penurunan sejak 2016, namun jumlah penduduk miskin Kabupaten Probolinggo masih berada diangka 207,220 jiwa pada bulan Maret 2019. Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan sehingga pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Probolinggo mencapai 3,88%, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Upaya dalam pengentasan kemiskinan dapat difokuskan kepada tiga hal BAB IV ║ IV- 74 yaitu; pendapatan perkapita, bantuan dan subsidi serta beban pengeluaran dan konsumsi.
2. 2.Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi disertai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi perekonomian suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah naik turunnya besaran pendapatan daerah atau PDRB atas harga konstan

(2010)mencapai 22.375,24 (miliar rupiah) pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tiga lapangan usaha yang berkontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Probolinggo adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Namun pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami penurunan disetiap tahunnya jika dibandingkan dua sektor lainnya yang cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan, berdasarkan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi menurut lapangan usaha dalam 4 tahun terakhir sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi diantaranya; konstruksi (9,5%), penyediaan akomodasi dan makan minum (8,03), industri pengolahan (7,6%). Sedangkan secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 pada tahun 2018 mencapai 4,47%. Angka ini mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya yang merupakan bukti pertumbuhan ekonomi sedikit membaik, selain jumlah penduduk miskin yang jumlahnya turut menurun. Namun, dalam waktu yang bersamaan kesenjangan penduduk miskin dan penduduk kaya di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 0,36 meningkat 0,05 dari tahun sebelumnya meskipun capaiannya masih berada dibawah provinsi dan nasional. Ini berarti pencapaian PDRB yang tinggi selama ini, masih belum mampu mewujudkan BAB IV ║ IV- 75 pemerataan ekonomi, justru masih banyak masyarakat yang kurang merasakan adanya perbaikan taraf kehidupan. Penting kiranya untuk menemukan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Sebab, pemerataan ekonomi merupakan hal yang penting guna mewujudkan kesejahteraan. Akselerasi pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan harapan dapat memacu bergeraknya ekonomi daerah, sehingga ekonomi tidak hanya tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara merata dan berkeadilan. Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dapat mencipatakan lapangan kerja yang memiliki multiplier effect kepada pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing serta peningkatkan investasi. Selain itu, peran Kabupaten Probolinggo dalam realisasi proyek strategis nasional terkait dengan percepatan pembangunan perekonomian Jawa Timur yaitu pada kawasan prioritas Bromo-Temgger-Semeru dengan fokus utama pada sektor pariwisata, agroproduksi dan agroindustri. Pada saat inim kondisi yang ada pengembangan dan penyediaan infrastuktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan sarana dan prasaran dasar bagi masyarakat belum dilakukan secara optimal. Persentase ketersediaan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi yang bagus sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat baik dari segi perekonomian, pengembangan berbagai usaha dan lain – lain di Kabupaten Probolinggo. Terdapatnya rumah yang kurang layak huni juga masih dalam angka yang relatif tidak sedikit. Kurangnya infrastruktu bagi masyarakat untuk menuju tempat wisata juga menjadi bagian dari permasalahan infrastruktur. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha. Jalan, hotel, dermaga dan restoran merupakan beberaoa infrastruktur yang penting baik untuk proses perekonomian maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya hal tersebut, Ruang Lingkungan Hijau juga BAB IV ║ IV- 76 merupakan salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup dalam masyarakat Kabupaten Probolinggo tetap terjaga.

3.Reformasi Birokrasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum Berdasarkan PemerpanRB No. 25 Tahun 2020, tiga sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Beberapa aspek penilaian indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan khususnya penilaian tahun 2018 dan
2019.Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Probolinggo di tahun 2019 mencapai 66,75 yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Pada komponen penilaian Komponen Pengungkit, hampir seluruh aspek penilaian mengalami kenaikan, kecuali Penataan Perundang-Undangan yang stabil pada angka 2,4. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komponen Penataan dan Penguatan Organisasi yang naik dari 1,91 pada 2018 menjadi 2,89 di tahun 2019, serta Pengawatan pengawasan yang pada 2018 bernilai 3.87 menjadi 5.3 di tahun 2019. Secara keseluruhan Komponen Pengungkit naik dari 30,85 menjadi 34,86. Namun demikian, komponen kapasitas organisasi masih perlu diperbaiki mengingat bobot maksimal yang bisa diperoleh adalah 6, dimana komponen ini menjadi komponen paling jauh dari bobot maksimal, khususnya pada komponen Penataan dan Penguatan Organisasi yang memiliki bobot maksimal sebesar 6 sementara nilai Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya sebesar 2,89. Sementara pada Komponen Hasil, seluruh komponen penilaian mengalami kenaikan. Nilai Kapasitas Organisasi menjadi komponen dengan kenaikan paling signifikan yakni dari 3.97 di tahun 2018 menjadi 4.47 di tahun 2019. Namun demikian, komponen kapasitas organisasi masih perlu diperbaiki mengingat bobot maksimal yang bisa diperoleh adalah 6, dimana komponen ini menjadi komponen paling jauh BAB IV ║ IV- 77 dari bobot maksimal. Sementara komponen Opini BPK telah memperoleh nilai maksimal, yakni bernilai 3 pada 2018 dan bertahan bernilai 3 pula pada 2019. Komitmen dan konsistensi kebijakan terus dilakukan sejak Reformasi Birokrasi diterapkan. Meski demikian, beberapa kegiatan belum dilaksanakan secara efektif dan intensif, sehingga masih belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas birokrasi pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Probolinggo dalam melakukan reformasi birokrasi adalah komitmen Pimpinan perangkat daerah atas implementasi Reformasi Birokrasi dirasa masih kurang, hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman atas Reformasi Birokrasi secara utuh, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta budaya birokrasi inovatif masih belum maksimal. Hal ini yang kemudian akan menjadi fokus usulan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah kabupaten Probolinggo melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sehingga, pelayanan prima harus menjadi bagian yang harus diselenggarakan oleh semua instansi pemerintah daerah. Upaya reformasi pelayanan yang saat ini diterapkan adalah Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan komitmen ini dapat dilaksanakan di seluruh unit/ Perangkat daerah di kabupaten Probolinggo secara bertahap.
4.Penanggulangan dampak Covid-19 Covid-19 telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi dan kesejateraan saat ini. Dampak dari Covid-19 dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Adanya pandemi membuat ekonomi global berada dalam bayangan resesi menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID- 19 ini. Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 baik pusat maupun daerah telah melakukan langkah luar biasa yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penganagan Covid-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan. Salah satunya dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait dengan penanganan covid-19 dengan penambahan anggaran kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha (belanja), dukungan untuk dunia usaha (pembiayaan). Dalam lingkup daerah, eskalasi pandemi COVID-19 juga menunjukan peningkatan eksponensial dengan cakupan area terdampak yang semakin luas. Sebagai dampaknya, aktivitas ekonomi menunjukkan pelemahan dan berpotensi merambat ke sektor keuangan. Dilihat dari sisi rumah tangga, terjadi gangguan kesehatan dan ancaman kehilangan pendapatan yang menurunkan daya beli. Dunia usaha, terutama usaha mikro dan kecil, tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54/2020 untuk dialihkan pada penanganan Covid-19 secara terpusat, refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan Covid-19, refocusing belanja APBD agar focus pada penanganan Covid-
19.Oleh karenanya, kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat mengakomodir dan mengelola sumberdaya yang ada sehingga membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan stimulus perkembangan kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya peran pemerintah daerah untuk menjaga ekonomi lokal yaitu diperlukan pengawalan aktivitas pertanian agar tetap berjalan melalui distribusi pupuk dan benih, relaksasi pajak daerah terutama pada sektor usaha vital (pariwisata, industri, dll), stimulus permodalan terutama bagi industri sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM, optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah, dan bantuan untuk sektor non informal. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga perlu diupayakan melalui belanja bantuan sosia daerah, menjaga ketahanan pangan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah, melakukan validasi data penduduk miskin dan rentan untuk berbagai skema bantuan, pengawalan program bantuan sosial pusat dan peningkatan cakupan melalui bantuan sosial daera BAB IV ║ IV- 0 BAB IV ║ IV- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang BAB IV ║ IV- 2 terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kabupaten Probolinggo selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus. Hubungan Visi Misi RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN 2020-2024 Keterwujudan sinergitas perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMN harus terjadi, mengingat tersajinya program dan kegiatan pembangunan pemerintah yang dilaksanakan di nasional harus disikapi dan ditindak lanjuti dengan program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Tabel 5.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMN URAIAN RPJMN 2020-2024 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018- 2023 VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing. MIS I Mis i 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Mis i 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Mis i 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mis i 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Mis i 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. Mis i 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Mis i 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mis i 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. Mis i 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Mis i 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mis i 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hubungan Visi Misi RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023 dengan Visi Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sinergitas dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur menjadi keharusan dalam substansi RPJMD Kabupaten Probolinggo, karena secara kewilayahan Kabupaten Probolinggo berada pada Wilayah Jawa BAB IV ║ IV- 4 Timur. Berikut disajikan sinergitas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Probolinggo denga RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tabel 5.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur URAIAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024 RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2018-2023 VISI Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing. MIS I Mis i 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Mis i 2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Mis i 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Mis i 1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Mis i 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial Mis i 3 Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mis i 4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya Mis i 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 5.1. Visi Proses pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisahkan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing” Visi tersebut dilandasi dengan dasar nilai – nilai yang telah tertanam didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Kabuaaten Probolinggo. Visi pembangunan Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2023. Visi tersebut dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yang berkaitan satu sama lain, makna tersebut dijelaskan oleh tabel berikut : Sejahtera Keadaan dimana masyarakat Kabuapten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam kebergaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat. Berkeadilan Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi kesenjangan dengan berdasar kepada penanggulangan masalah – masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat. 5.2. Misi Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan di atas. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5.4 Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi No . Pokok – Pokok Visi Misi / Sub-misi
1.Berakhlak Mulia Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
2.Sejahtera Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan
3.Berkeadilan Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4.Berdaya Saing Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan BAB IV ║ IV- 8 Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini. Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran Masyarakat yang berakhlak mulia merupakan dasar dimana kesejahteraan akan terwujud. Akhlak yang mulia berdasar pada kehidupan yang tenteram dan toleran. Kehidupan masyarakat yang damai dan toleran akan mengurangi beberapa masalah antar warga sehingga tidak terjadi perselisihan antar sesama warga. Toleransi antar sesama warga juga mengantarkan pembangunan daerah semakin lebih mudah dan tertata. Akhlak yang mulia dari warga masyarakat memberikan stimulus bagi peningkatan respon dan pengawasan terhadap proses pembangunan. Masyarakat yang beraklah mulia tidak mungkin pasif terhadap apa yang terjadi di lingkungannya sehingga sebagian apa yang ditujukan dalam pembangunan akan tercapai. Proses eksternalitas dari sikap yang mulia ini akan positif dan cepat menjadi akselerator dalam proses pembangunan. Misi 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Elemen dasar dari pembangunan manusia adalah sumber daya manusia itu sendiri karena sumber daya manusia merupakan penyeimbang perubahan untuk menuju pembangunan yang optimal. Kriteria sumberdaya yang baik adalah 1) Berkualitas, artinya setiap masyarakat memiliki keunggulan untuk memberikan solusi diberbagai bidang yang ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; 2) Berprestasi, artinya setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan prestasi diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta apresiasi untuk tindakan atau karya yang telah diciptakan; 3) Aktif, artinya memiliki tindakan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan merupakan pemeran utama dalam pembangunan suatu daerah, maka kualitas dari suatu pemerintah harus ditingkatkan beserta sistem tata kelolanya. Sistem tata kelola yang diakui memberikan pengaruh positif adalah prinsip Good Governance, yaitu : 1) Akuntanbilitas; 2) Pengawasan; 3) Daya Tanggap; 4) Profesionalisme; 5) Efisiensi dan Efektivitas; 6) Transparasi : Terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui tersedianya informasi dan menjamin mudahnya mendapat informasi; 7) Kesetaraan; 8) Wawasan ke depan; 9) Partisipasi; 10) Penegak Hukum. Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Daya saing menunjukkan bagaimana perkembangan yang terjadi di masyarakat pada suatu daerah tertentu. Suatu masyarakat yang memiliki tingkat daya saing yang bagus dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo sehingga akan menuju pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan berarti bahwa Kabupaten Probolinggo siap untuk menghadapi kerentanan eksternal dalam tumbuh dan berkembangnya perekonomian BAB IV ║ IV- 10 dengan kapasitas yang dimiliki. Kapasitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya keuangan, sumber daya alam dan lingkungan, dan sumber daya fisik yang dimiliki. Pengembangan sumber daya ini menjadi jalan dalam menciptakan daya saing daerah melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu- isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, Tujuan dibuat berdasarkan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continously Improve (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun secara detail rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo berdasarkan rumusan misi sebagai berikut. Tujuan 1 : Tujuan ini memiliki tiga sararan yaitu ;
1.Meningkatnya toleransi antar umat beragama
2.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
3.Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tujuan ini ditempuh dengan mencapai tiga sasaran antara lain:
1.Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca
2.Meningkatnya kualitas kesehatan
3.Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Tujuan 3 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan. Tujuan ini terdiri dari lima sasaran di antaranya adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat
2.Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial
3.Meningkatnya kemandirian desa
4.Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk
5.Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Tujuan keempat ini terdiri dari tiga sasaran antara lain:
1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2.Birokrasi yang kapabel
3.Pelayanan publik yang prima Tujuan 5 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif BAB IV ║ IV- 12 Tujuan ini memiliki empat sasaran yang terdiri dari:
1.Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisataan
2.Meningkatnya iklim investasi
3.Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan
4.Meningkatnya ketahanan pangan Tujuan 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan Tujuan ini dicapai dengan tiga sasaran sebagai berikut:
1.Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah
2.Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah
3.Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Keenam tujuan yang dijabarkan di atas perlu diimplementasikan dalam kerangka berpikir SMART-C sehingga bisa menjadi tolak ukur tercapainya tujuan. Hal ini dirangkum dalam Tabel 5.5 mengenai tujuan dan indikator tujuan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. 1 Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban umum IT.1 Indeks ketentraman masyarakat N/A N/A N/A 1.33 1.34 1.36 1.36 S.1 Meningkatnya toleransi antar umat beragama IS.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama 73.5 71.5 76.67 75.5 76 76.5 76.5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik S.2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum IS.2 Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum 1 0.56 1.02 1.03 1.04 1.05 1.05 Satuan Polisi Pamong Praja S.3 Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana IS.3 Indeks ketahanan daerah N/A N/A 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan T. 2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia IT.2 Indeks Pembangunan Manusia 65.16 65.6 66.07 66.76 67.3 67.83 68.37 S.4 Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca IS.4 Indeks Pendidikan 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan IS.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat N/A N/A N/A 12 13 14 14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan S.5 Meningkatnya kualitas kesehatan IS.6 Indeks Kesehatan 0.05 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 Dinas Kesehatan S.6 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat IS.7 Indeks Daya Belli 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan T. 3 Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan IT.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 4.15 3.88 4.86 3.25 3 2.75 2.75 IT.4 Tingkat Kemiskinan 18.71 17.76 18.61 17.21 16.71 16.21 16.21 IT.5 Indeks Pembangunan Gender 84.86 84.95 85.30 85.58 85.85 86.12 86.12 BAB V ║ V- 16 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Kondis i Awal Realisasi Target Capaian Kondisi Akhir Perangkat Daerah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 S.7 Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat IS.8 Tingkat Kesempatan Kerja 95.85 96.23 95.14 94.92 94.32 93.81 93.81 Dinas Tenaga Kerja S.8 Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial IS.9 Persentase penurunan PPKS 1.8 N/A 0.057 2.82 3 3.47 3.47 Dinas Sosial S.9 Meningkatnya kemandirian desa IS.1 0 Indeks Desa Membangun 0.63 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.76 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa S.1 0 Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk IS.1 1 Laju Pertumbuhan Penduduk 0,1 0.55 0.5 0,1 0,1 0,1 0,1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana S.1 1 Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat IS.1 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 67.06 68.22 68.68 69.91 71.26 72.44 72.44 3 Mewujudkan keadilan melalui tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih T. 4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik IT.6 Indeks Reformasi Birokrasi 61.76 66.75 65 66 68 70 70 S.1 2 Birokrasi yang bersih dan akuntabel IS.1 3 Nilai SAKIP 70.12 71.5 72.41 81 82 83 83 Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat IS.1 4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah N/A N/A N/A 70-80 70-80 70-80 70-80 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah S.1 3 Birokrasi yang kapabel IS.1 5 Indeks SPBE 1.8 2.58 N/A 3.1 3.4 3.5 3.5 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian IS.1 6 Indeks Profesionalitas ASN 75 74 50.46 61 62 63 63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia S.1 4 Pelayanan Publik yang Prima IS.1 7 Indeks Kepuasan Masyarakat 78 84,92 85.78 82 82 84 84 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan BAB V ║ V- 17 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Kondis i Awal Realisasi Target Capaian Kondisi Akhir Perangkat Daerah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (Rumah Sakit Daerah), Kecamatan, Sekretariat DPRD 4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembanguna n berkelanjutan T. 5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif IT.7 Pertumbuhan ekonomi 4.79 4.56 -2.12 1.64 2.83 3.67 3.67 IT.8 Koefisien Gini 0.38 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 S.1 5 Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisataan IS.1 8 Indeks pembangunan ekonomi N/A N/A N/A 0.49 0.50 0.51 0.51 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata S.1 6 Meningkatnya iklim investasi IS.1 9 Persentase realisasi investasi 88,23 70 93.15 89.42 89.87 90.32 90.32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu S.1 7 Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan IS.2 0 Nilai Tukar Petani N/A N/A N/A 105.56 107.66 109.49 109.49 Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan S.1 8 Meningkatnya ketahanan pangan IS.2 1 Skor Pola Pangan Harapan 72 74.5 75 76.9 78.1 79.3 79.3 Dinas Ketahanan Pangan T. 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan IT.9 Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur yang berkelanjutan (IKLI+IKLH) N/A N/A N/A 61.32 63.85 66.375 66.375 S.1 9 Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Daerah IS.2 2 Indeks Pembangunan Infrastruktur N/A N/A N/A 1.83 1.88 1.92 1.92 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan S.2 0 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman IS.2 3 Persentase kawasan pemukiman layak 70 71.03 71.08 71.5 72 72.5 72.5 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan BAB V ║ V- 18 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Kondis i Awal Realisasi Target Capaian Kondisi Akhir Perangkat Daerah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 dan Penataan Ruang Daerah IS.2 4 Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 74 74.1 70.22 74.3 74.4 74.5 74.5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang S.2 1 Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup IS.2 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69.85 61.31 63.4 62.64 62.7 62.75 62.75 Dinas Lingkungan Hidup BAB V ║ V- 0 BAB V ║ V- 1 6.1. Strategi 6.1.1. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Perecanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Opersional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepada daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka memiliki BAB V ║ V- 2 nilai strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci pada tabel 6.1 Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Probolinggo VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing” Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. TUJUAN SASARAN STRATEGI
1.Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum.
1.Meningkatnya toleransi antar Umat Beragama. Optimalisasi program nawa hati tentram dalam peningkatan toleransi umat beragama, keamanan dan ketertiban sosial
2.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
3.Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana Meningkatkan mitigasi dan tanggap bencana melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan penanganan bencana berbasis masyarakat. Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. TUJUAN SASARAN STRATEGI
2.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
4.Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca Meningkatkan kualitas pendidikan melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan penyelenggaraan, layanan BAB V ║ V- 3 serta penatakelolaan pendidikan yang berkelanjutan.
5.Meningkatnya kualitas kesehatan. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan pelayanan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.
6.Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Menguatkan daya beli masyarakat melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan melalui stabilisasi harga bahan pokok
3.Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan.
7.Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat Mengoptimalisasi peluang kesempatan kerja melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan memanfaatkan potensi daerah
8.Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial Menanggulangi PMKS melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan memperkuat kerjasama lintas sektoral serta lintas profesi dalam penanganan permasalahan PMKS.
9.Meningkatnya Kemandirian Desa Meningkatkan kemandirian desa melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan pemberdayakan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa.
10.Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk Pengendalian jumlah penduduk melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan penyadaran Keluara Berencana (KB) secara berkelanjutan.
11.Meningkatkan Kesetaraan gender dalam masyarakat Meningkatkan kesetaraan gender melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan pendekatan BAB V ║ V- 4 Pengarusutamaan Gender (Gender mainstreaming). Misi 3 : Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. TUJUAN SASARAN STRATEGI 4.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
12.Birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan penguatan perencanaan, penganggaran, pengawasan serta peningkatan kinerja ASN.
13.Birokrasi yang kapabel
14.Pelayanan Publik yang prima Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi program Naw hati dan penerapan e-government. Misi 4 : Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. TUJUAN SASARAN STRATEGI
5.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
15.Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisataan Peningkatan PDRD Sektor Strategis melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan peningkatan nilai tambah sektor pariwisata, jasa serta perdagangan.
16.Meningkatnya iklim investasi Meningkatkan kemudahan berusaha melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan jaminan keamananan, ketersediaan PSU serta regulasi ramah investasi.
17.Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati serta memperkuat potensi petani dan nelayan
18.Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatkan indeks ketahanan pangan melalui optimalisasi program koordinatif Nawa Hati dan peningkatan produksi, BAB V ║ V- 5 aksesbilitas serta diversifikasi pangan.
7.Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.
19.Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Dasar Daerah Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai kewenangan daerah dalam rangka Ketersediaan Air Baku untuk kecukupan air bersih/air minum, air irigasi dan air Industri di wilayah kabupaten, melalui Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasi jaringan irigasi serta bangunan air lainnya. Meningkatkan Program jalan berkeselamatan sesuai kewenangan daerah dalam rangka konektivitas dan aksesisbilitas antar wilayah di kabupaten Probolinggo, melalui Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Badan Jalan serta sarana kelengkapan jalan, serta manajemen Lalulintas Angkutan Jalan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatkan cakupan air minum aman bagi masyarakat seseuai kewenangan Kabupaten Probolinggo, melalui Pengembangan, peningkatan, perluasan, pemeliharaan jaringan perpipaan perkotaan serta perdesaan maupun non perpipaan serta penguatan kelembagaan pengelola SPAM Meningkatkan cakupan sanitasi layak bagi masyarakat sesuai kewenangan kabupaten, melalui Pengembangan, peningkatan, pembangunan rehab dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem BAB V ║ V- 6 persampahan, drainase dan air limbah domestik . Meningkatkan fungsi dan kelayakan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya melalui, pembangunan, pengelolaan rehab dan pemeliharaan dan penataan kawasan gedung pemerintah dan ruang publik lainnya Meningkatkan fungsi dan kelayakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pelayaran dan perkeretaapian sesuai kewenangan Kabupaten, melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, pangadaan serta pengelolaan sub urusan pelayaran dan perkeretaapian
20.Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan, Pertanahan dan Penataan Ruang Daerah Memfasilitasi pengembangan Perumahan melalui penyediaan hunian baru (milik/sewa) serta kualitas hunian, peningkatan PSU dan Pelayanan perijinan bidang perumahan dan permukiman Memfasilitasi pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman, melalui Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan Meningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui perencanaan, pengendalian serta penguatan kelembagaan penataan ruang. Melaksanakan urusan pertanahan sesuai kewenangan Kabupaten Probolinggo, melalui pengelolaan, pengadaan, BAB V ║ V- 7 penyelesaian, perijinan dan penatagunaan tanah
21.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas air melalui pemantauan serta pengujian secara periodik. Meningkatkan kualitas udara melalui pengendalian, pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui konservasi di wilayah tangkapan air (catchment Area). Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui pengurangan timbulan sampah, Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah, pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah. Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan Iklim, melalui penerapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), pengelolaan keanekaragaman hayati, pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, selanjutnya menjadi pijakan dalam merumuskan program dan target Perangkat Daerah. Selain itu, strategi yang telah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut dipergunakan untuk merumuskan Strategi Umum, yaitu Strategi pembangunan daerah selama lima tahun. 6.1.2. Strategi Umum BAB V ║ V- 8 Strategi Umum merupakan pendekatan, kebijakan dan/atau tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program yang dirumuskan mengasilkan outcome yang optimal dan menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No.86 Tahun 2017, bahwa rumusan strategi umum pembangunan daerah menggambarkan pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Dengan demikian, Strategi Umum tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode RPJMD Kabupaten Probolinggo. Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Probolinggo sebagai menifestasi dari perwujudan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adalah Optimalisasi Program Koordinatif Nawa Hati dan implementasi 4 (empat) Strategi Umum sebagai berikut; Tabel 6.2. Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 NO STRATEGI UMUM RPJMD 1 Revitalisasi Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan sebagai Pembentuk Karakter Aparatur dan Masyarakat untuk Mewujudkan Kehidupan dan tentram dan Toleran. 2 Percepatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Koordinatif Lintas Urusan. 3 Penguatan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada Aspek Kelembagaan, SDM Aparatur dan Tatalaksana. 4 Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Strategis Berkelanjutan. Adapun penjabaran keempat Strategi Umum Pembangunan Daerah kabupaten Probolinggo sebagaimana terdapat dalam uraian di bawah ini.
1.Revitalisasi Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan sebagai Pembentuk Karakter Aparatur dan Masyarakat untuk Mewujudkan Kehidupan dan tentram dan Toleran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki karakter yang khas, yaitu mempunyai semboyan "Prasadja Ngesti Wibawa". Makna semboyan : Prasadja berarti bersahaja, blaka, jujur, bares, dengan terus terang. Sedangkan Ngesti berarti menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan. Selanjutnya Wibawa berarti mukti, luhur, dan mulia. "Prasadja Ngesti Wibawa" secara umum berarti Dengan rasa tulus ikhlas (bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan. Kekuatan nilai (value) ini merupakan modal social yang sangat besar dalam medukung keberhasilan pembangunan, utamanya pada pembentukan akhlak mulia, dan penciptaan tatanan kehidupan masyarakat yang toleran, aman dan tentram.
2.Percepatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Koordinatif Lintas Urusan. Strategi ini merupakan implementasi dari Misi Kedua, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan”. Percepatan sector strategis sangat penting mengingat persentase penduduk miskin Kabupaten Probolinggo masih relative tinggi, yaitu 20,52% dan menempati peringkat 36 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, serta masih berada di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Timur sebesar 11,77%. Terkait dengan hal tersebut, maka implementasi dari Misi ini merupakan ujung tombak pembangunan, untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Melalui Program Pesona Hati diharapkan dapat dilakukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi yang tepat sasaran.
3.Penguatan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada Aspek Kelembagaan, SDM Aparatur dan Tatalaksana. Strategi Umum ketiga ini merupakan manifestasi dari Misi ketiga Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Misi “Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan syarat wajib bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien untuk penguatan Zona Integritas. Pada sisi lain, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan public secara merata membutuhkan inovasi dan pendekatan yang tepat, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka inovasi pelayanan public berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi menjadi kata kunci penting.
4.Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Strategis Berkelanjutan. Strategi Umum ini merupakan operasionalisasi dari Misi ketiga, yaitu “Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan”. Penguatan daya saing merupakan kata kunci untuk melakukan percepatan pembangunan. Struktur Ekonomi yang didominasi oleh sector Pertanian sebesar 35,92% mencirikan derah yang bertumpu pada sector primer. Dengan demikian, percepatan penguatan daya saing dapat dilakukan dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi yang berkualitas dan merata. Pemenuhan infrastruktur akan mendorong investasi daerah, yang lambat laun mendukung sector industry dan perdagangan sebagai pengungkit perekonomian masyarakat. Keempat Strategi Umum di atas menjadi pijakan dalam perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo BAB V ║ V- 11 selama lima tahun ke depan, dalam upaya untuk perwujudan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. 6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sebagaimana tabel 6.3 Uraian Arah Kebijakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023: Tabel 6.3. Strategi Umum dan Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. STRATEGI UMUM RPJMD ARAH KEBIJAKAN 2019 2020 2021 2022 2023 Revitalisasi Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan sebagai Pembentuk Karakter Aparatur dan Masyarakat untuk Mewujudkan Kehidupan dan tentram dan Toleran. ■ ■ Percepatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Koordinatif Lintas Urusan. ■ ■ ■ ■ Penguatan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada Aspek Kelembagaan, SDM Aparatur dan Tatalaksana. ■ ■ ■ ■ ■ BAB V ║ V- 12 Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Strategis Berkelanjutan. ■ ■ ■ ■ ■ ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN Tahu n 2019 Tahu n 2020 Tahu n 2021 Tahu n 2022 Tahu n 2023 Mengacu pada strategi umum di atas, kemudian di lakukan perkiraan pentahapan pelaksanaan dari strategi sebagaimana dimaksud menjadi Arah kebijakan. Tabel 6.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Peningkatan an SDM, Meningkatk an daya saing pembangun an daerah yang berkelanjuta n untuk pertumbuha n ekonomi dan pemerataan kesejahtera an masyarakat . Pegembang an Kualitas SDM, Infrastruktu r berkelanjuta n dan Ketertiban Umum untuk Mencapai Pertumbuha n yang Berkualitas. Mempercepa t pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan focus pemulihan industri, pariwisata, investasi kesehatan dan infrastruktur Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Perwujuda n Masyaraka t Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadila n dan Berdaya Saing. Catatan :
1.Arah kebijakan Pembangunan tahun 2019 disesuaikan dengan RKPD 2019
2.Arah kebijakan tahun 2020 disesuaikan dengan RKP 2020
3.Arah kebijakan tahun 2021 disesuaikan dengan RKP 2021
4.Arah kebijakan Pembangunan tahunan dalam RPJMD Bersifat Indikatif, selanjutnya akan disesuaikan dengan Tema RKP dan RKPD Jatim BAB V ║ V- 13
5.Strategi ketiga (tatakelola) menjadi prioritas setiap tahun karena merupakan "Syarat Wajib" bagi pembangunan daerah untuk mewujudkan Good Governance
6.Infrastruktur juga menjadi prioritas setiap tahun dengan fokus pada jenis infrastruktur yang berbeda tiap tahun 6.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program Pembangunan Perangkat Daerah sedapat mungkin mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2018-2023 sebagai berikut; Tabel 6.5 Program Nawa Hati Kabupaten Probolinggo NO . Nawa Hati Penjelasan

(1)(2) (3) 1 Program Pesona Hati Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, BAB V ║ V- 14 NO . Nawa Hati Penjelasan
(1)(2) (3) Kebudayaan Pariwisata Di Kawasan Terpadu Bromo, Bentar, Bremi Dan Bhinor. 2 Program Hati Sehat Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, Melalui Layanan Kesehatan Paripurna, Utamanya Bagi Rakyat Miskin, Di 33 Puskesmas, 2 Rsud Dan Rumah Sakit Swasta Lainnya 3 Program Hati Cerdas Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Melalui Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan, Dan Pengembangan Perpustakaan Desa Menuju Literasi Untuk Kesejahteraan 4 Program Hati Mantap Meningkatkan Infrastruktur Daerah Melalui Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Drainase Untuk Kesejahteraan Rakyat 5 Program Hati Melayani Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi. 6 Program Hati Perduli Meningkatkan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Rakyat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Permukiman, Sanitasi Dan Air Bersih 7 Program Hati Mahmur Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Peningkatan Nilai Tukar Petani, Nelayan, Peternak Dan Pengembangan Wira Usaha Baru 8 Program Hati tentram Meningkatkan Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Kualitas Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Aman, Tenteram, Toleran, Produktif Dan Kondusif 9 Program Hati Sejuk Meningkatkan Pencapaian Desa Mandiri Melalui Pengembangan Bumdes Dan BAB V ║ V- 15 NO . Nawa Hati Penjelasan
(1)(2) (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sosial Dan Lingkungan Hidup Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Perubahan Kelembagaan Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah serta Peraturan Kementerian dan Lembaga yang mengatur tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta sinergi antara program dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Perubahan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dengan pelaksana urusan pemerintahan di daerah yaitu Perangkat Daerah dapat berjalan seiring, efektif dan efisien, maka perlu penyesuaian Perangkat Daerah dengan dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Berikut adalah tabel perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Probolinggo: Tabel 6.6 Tabel Perubahan Perangkat Daerah BAB V ║ V- 16 No Nomenklatur Perangkat Daerah Existing Nomenklatur Perangkat Daerah Baru 1 ● Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ● Dinas Pendidikan ● Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata ● Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 ● Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ● Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ● Dinas Ketahanan Pangan ● Dinas Pertanian 3 ● Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ● Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 Badan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 8 a. Dinas Kesehatan
1. b.RSUD Waluyo Jati
2. c.RSUD Tongas
3. a.Dinas Kesehatan
4. b.RSUD Waluyo Jati
5. c.RSUD Tongas BAB V ║ V- 17 No Nomenklatur Perangkat Daerah Existing Nomenklatur Perangkat Daerah Baru 9 Inspektorat Inspektorat 10 Kecamatan Kecamatan 11 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 12 Dinas Perikanan Dinas Perikanan 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip 14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BAB V ║ V- 18 A. Logical Framework Sasaran Misi 1 BAB V ║ V- 19 B. Program Prioritas Kepala Daerah dalam Misi 1 BAB V ║ V- 20 BAB V ║ V- 21 C. Logical Framework Sasaran Misi 2 BAB V ║ V- 22 BAB V ║ V- 23 D. Program Prioritas Kepala Daerah dalam Misi 2 BAB V ║ V- 24 E. Logical Framework Sasaran Misi 3 BAB V ║ V- 25 F. Program Prioritas Kepala Daerah dalam Misi 3 BAB V ║ V- 26 G. Logical Framework Sasaran Misi 4 BAB V ║ V- 27 BAB V ║ V- 28 H. Program Prioritas Kepala Daerah dalam Misi 4 BAB V ║ V- 29 Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Tujuan 1. Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama keamanan dan ketertiban umum Indeks ketentraman masyarakat N/A N/A N/A N/A 1.33 - 1.34 40,112,835,553 1.36 44,236,582,053 1.36 84,349,417,606 Sasaran 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama 72 72.0 4,220,000,000 72.25 5,064,000,000 76 - 76 10,501,248,800 76.5 12,134,896,550 76.5 31,920,145,350.0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,120,000,000 74 1,344,000,000 74% 2,464,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase ormas/orsospol/lsm yang mendapat pembinaan tentang ketentraman dan ketertiban umum 75% 75% 1,300,000,000 75% 1,560,000,000 75% 2,860,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Ketahanan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Persentase ormas/orsospol/lsm yang mendapat pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan politik 75% 75% 1,800,000,000 75% 2,160,000,000 75% 3,960,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.0 1.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5% 3,592,113,900 5% 4,147,096,550 5% 7,739,210,450 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.0 1.0 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 90% 1,333,140,300 95% 1,533,275,000 95% 2,866,415,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.0 1.0 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 90% 3,195,500,000 95% 3,716,825,000 95% 6,912,325,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.0 1.0 4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 90% 306,501,200 95% 352,500,000 95% 659,001,200 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAB V ║ V- 30 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 8.0 1.0 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya 90% 1,625,915,000 95% 1,869,800,000 95% 3,495,715,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.0 1.0 6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 90% 448,078,400 95% 515,400,000 95% 963,478,400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sasaran 2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum 1.00 1.01 5,963,887,000. 00 1.02 8,745,213,040.0 0 1.03 - 1.04 21,533,946,460.00 1.05 24,224,045,210 105% 60,467,091,710.0 Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 71 3,371,907,500 73 6,564,246,040 73 Satuan Polisi Pamong Praja program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatu 100% 100% 889,151,600 100% 889,151,600 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Jumlah laporan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 29,400,000 100% 29,400,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya Anggota Satpol PP yang disiplin dan meningkatnya rasa aman masyarakat 100% 100% 410,535,000 100% 410,535,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Penegakan Peraturan Persentase Pelanggaran Perda Yang selesai Tertangani 91% 973,090,000 91% 973,090,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terlaksananya Anggota Satpol PP yang disiplin dan meningkatnya rasa aman masyarakat 100% 100% 661,855,000 100% 661,855,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum persentase penanganan ganguan ketrentaman dan ketertiban Umum 91% 271,525,000 91% 271,525,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terlaksananya Perlindungan Masyarakat 100% 100% 27,105,000 100% 27,105,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemeberdayaan dan Pengembangan Perlindungan Mayarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 52% 360,000,000 52% 360,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Terlaksananya peningkatan Pemberantasan ttg penyakit masyarakat 100% 100% 68,480,000 100% 68,480,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran PErsentase peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 80% 255,452,900 82% 326,352,000 82% 581,804,900 Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Persentase Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilega 90% 90% 250,000,000 90% 250,000,000 90% 500,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja BAB V ║ V- 31 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.0 5.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Daerah 5% 16,866,521,460 5% 18,096,806,460 5% 34,963,327,920 Satuan Polisi Pamong Praja 1.0 5.0 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 95% 1,797,800,000 98% 2,067,470,000 98% 3,865,270,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.0 5.0 4 Program pencegahan penanggulangan penyelematan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 85% 2,869,625,000 90% 4,059,768,750 90% 6,929,393,750 Satuan Polisi Pamong Praja Sasaran 3. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana Indeks ketahanan daerah 5,506,907,500 9,848,746,040 0.55 - 0.56 8,077,640,293 0.57 7,877,640,293 0.57 31,310,934,126.0 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 3,371,907,500 74 6,564,246,040 74 9,936,153,540 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan 0 800,000,000 55% 1,111,000,000 55% 1,911,000,000 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Kedaruratan dan Logistik 60% 375,000,000 75% 1,550,000,000 75% 1,925,000,000 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 50% 960,000,000 50% 623,500,000 75% 1,583,500,000 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah 1.0 5.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,179,600,293 5% 4,179,600,293 5% 8,359,200,586 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah 1.0 5.0 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan 100% 3,898,040,000 100% 3,698,040,000 100% 7,596,080,000 Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indeks Pembangunan Manusia 65 66 331,159,707,84 3 66 400,724,823,590 67 3,775,000,000 67 1,725,116,410,890 68 1,823,397,955,047 68 4,284,173,897,37 0 Sasaran 4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca Indeks Pendidikan 53% 54% 152,980,397,42 0 54% 214,366,382,547 55% - 55% 1,309,611,591,200 56% 1,367,397,490,320 56% ############# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 10,585,687,450 80 26,035,905,430 80 36,621,592,880 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100% 2,531,736,800 - 2,531,736,800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BAB V ║ V- 32 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100% 100% 212,041,800 - 212,041,800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 75% 75% 250,000,000 - 250,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Capaian APK PAUD Usia 5 - 6 Tahun 68% 70% 1,879,828,550 - 1,879,828,550 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesekretariatan A A 499,999,900 - 499,999,900 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF) Persentase angka melek huruf usia 15-59 95% 97% 2,663,516,600 - 2,663,516,600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Persentase capaian APM SD/MI 92% 95% 31,470,708,620 - 31,470,708,620 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase capaian APM SMP/MTs 56% 58% 26,281,477,700 - 26,281,477,700 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Persentase Kelulusan uji kompetensi guru/pendidik 75% 77% 1,655,000,000 - 1,655,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Bantuan Operasional Sekolah Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan aset kepegawaian laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu 100% 100% 74,950,400,000 - 74,950,400,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan APK PAUD 41.45 44.50% 1,699,000,000 0.445 1,699,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal (PNF) Penurunan Prosentase ATS (%) 2 0 2,050,000,000 0.02 2,050,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Peningkatan APM SD 93.06 95.50% 36,700,000,000 0.955 36,700,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Peningkatan APM SMP 88.57 91.00% 41,970,800,000 0.91 41,970,800,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layananan Pendidikan B A 95,055,677,117 A 95,055,677,117 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan Prosentase Jumlah PAUD Terakreditasi Minimal B 3.31 5.00% 700,000,000 0.05 700,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF) Peningkatan Prosentase Jumlah PNF Terakreditasi Minimal B 10.64 14.00% 500,000,000 0.14 500,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Peningkatan Prosentase Jumlah SD Terakreditasi Minimal B 67.5 72.00% 3,330,000,000 0.72 3,330,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BAB V ║ V- 33 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Peningkatan Prosentase Jumlah SMP Terakreditasi Minimal B 46.3 50.00% 2,850,000,000 0.5 2,850,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Peningkatan Nilai UKG 58.31 65.00% 3,475,000,000 0.65 3,475,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.0 1.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 1,150,000,000,000 5% 1,200,000,000,000 5% 2,350,000,000,00 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.0 1.0 2 Program Pengelolaan Pendidikan APK PAUD 76% 77.45% 29,266,300,000 78% 29,376,300,000 78% 58,642,600,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 97% 97.93% 84,986,000,000 98% 90,686,000,000 98% 175,672,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 90% 93.23% 27,000,000,000 94% 28,000,000,000 94% 55,000,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prosentase penurunan Penduduk Tidak Sekolah 2% 2% 9,600,000,000 2% 9,700,000,000 2% 19,300,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.0 1.0 3 Program Pengembangan Kurikulum Presentase kurikulum yang dikembangkan 80% 312,300,000 85% 343,500,000 85% 655,800,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.0 1.0 4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Prosentase Guru Berkualifikasi 83 87 6,885,000,000 90 7,573,500,000 90 14,458,500,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prosentase Guru Tersertifikasi 84 87 90 90 1.0 1.0 5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP/Sederajat 100 100 100 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.0 1.0 6 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra 37% 275,000,000 56% 302,500,000 56% 577,500,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.2 2.0 2 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan 11.63% 517,000,000 17.44% 568,700,000 17.44% 1,085,700,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.2 2.0 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan 18.60% 637,991,200 19.77% 701,790,320 19.77% 1,339,781,520 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.2 2.0 5 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola 31.00% 132,000,000 31.00% 145,200,000 31.00% 277,200,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 3,784,702,200 3,950,000,000 12 - 13 9,050,567,096 14 10,185,623,806 14 26,970,893,101.8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,059,549,700 73 2,100,000,000 73 3,159,549,700 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 0 0 567,805,000 0 567,805,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BAB V ║ V- 34 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 0 0 163,125,200 0 163,125,200 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 0 0 282,945,000 0 282,945,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase meningkatnya perkembangan kebiasaan dan budaya membaca masyarakat 0 0 890,750,500 0 890,750,500 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Prosentase pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai standar 5 5.5 1,850,000,000 5.5 1,850,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.2 3.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5,950,567,096 5% 6,545,623,806 5% 12,496,190,902 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.2 3.0 2 Program Pembinaan Perpustakaan 1) Persentase perpustakaan di satuan Pendidikan yang dibina 2) Persentase perpustakaan di pondok pesantren yang dibina 3) Persentase perpustakaan di desa/kelurahan yang dibina 5%, 2% 10% 6% 3% 11% 1,485,000,000 7% 4% 12% 1,760,000,000 7% 4% 12% 3,245,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.2 3.0 3 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Persentase naskah kuno yang dilestarikan 5% 200,000,000 7% 200,000,000 7% 400,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Prosentase Peningkatan dokumen kearsipan 0 0 125,108,200 0 125,108,200 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Prosentase peningkatan jumlah arsip statis instansi pemerintah daerahpemerintah desalembaga pendidikanBUMDKPUOrga nisasi politikorganisasi masyarakat dan perorangan yang diakuisisi/diselamatkan 5 5 695,418,600 5 695,418,600 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.2 4.0 2 Program Pengelolaan Arsip 1) Persentase perangkat daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mengelola Arsip Dinamis sesuai standar 2) Persentase Pengelolaan Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan sesuai standar 70/70 (19%) 840,000,000 70/70(19 %) 950,000,000 70/70(19%) 1,790,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.2 4.0 3 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase perangkat daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa /kelurahan yang melindungi dan menyelamatkn arsip sesuai standar 20% 550,000,000 30% 700,000,000 30% 1,250,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BAB V ║ V- 35 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.2 4.0 4 Program Perizinan Penggunaan Arsip Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan 1% 25,000,000 1% 30,000,000 1% 55,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Saaran 5. Meningkatnya kualitas kesehatan Indeks Kesehatan 0 0.72 174,394,608,22 3 0.73 182,408,441,043 .00 0.74 - 0.75 402,679,252,594.00 0.76 442,039,840,921.0 0 0.76 ############# Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 10,585,687,450 74 37,192,192,043 74 47,777,879,493 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 100 592,962,300 - 592,962,300 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100 100 610,116,000 - 610,116,000 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 1 1 250,000,000 - 250,000,000 Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,271,781,000 - 6,271,781,000 Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 2,334,018,000 - 2,334,018,000 Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3,273,708,000 - 3,273,708,000 Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 4,951,761,000 - 4,951,761,000 Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,802,525,200 - 3,802,525,200 Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2,500,000,000 - 2,500,000,000 Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya 5,500,000,000 - 5,500,000,000 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 2,850,432,200 - 2,850,432,200 Dinas Kesehatan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 11,172,671,700 - 11,172,671,700 Dinas Kesehatan Program Bantuan Operasional Kesehatan 22,656,000,000 - 22,656,000,000 Dinas Kesehatan Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan 6,015,680,800 - 6,015,680,800 Dinas Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial 38,267,562,480 - 38,267,562,480 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 2,260,737,093 - 2,260,737,093 Dinas Kesehatan BAB V ║ V- 36 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,027,570,000 - 1,027,570,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,722,035,000 - 1,722,035,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 2,329,931,000 - 2,329,931,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,995,325,000 - 1,995,325,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 782,099,000 - 782,099,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,202,269,000 - 1,202,269,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,463,689,000 - 1,463,689,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 738,539,000 - 738,539,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,515,287,000 - 1,515,287,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,621,167,000 - 1,621,167,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 3,271,949,000 - 3,271,949,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,387,607,000 - 1,387,607,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,153,514,000 - 1,153,514,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,045,963,000 - 1,045,963,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 745,928,000 - 745,928,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,917,151,000 - 1,917,151,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,727,332,000 - 1,727,332,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 947,736,000 - 947,736,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,101,711,000 - 1,101,711,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 857,999,000 - 857,999,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 2,735,930,000 - 2,735,930,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 2,112,046,000 - 2,112,046,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,458,870,000 - 1,458,870,000 Dinas Kesehatan BAB V ║ V- 37 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 2,897,601,000 - 2,897,601,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 374,571,000 - 374,571,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,672,604,000 - 1,672,604,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,925,549,000 - 1,925,549,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,496,483,000 - 1,496,483,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,853,487,000 - 1,853,487,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,410,690,000 - 1,410,690,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 1,277,374,000 - 1,277,374,000 Dinas Kesehatan Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP 2,728,959,000 - 2,728,959,000 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
6. a.Penurunan AKI Per 100.000 Kelahiran Hidup 64 64 13,400,000,000 64 13,400,000,000 Dinas Kesehatan
7. b.Penurunan AKB Per 1000 Kelahiran Hidup 13 13 13 - Dinas Kesehatan
8. c.Prevalensi Stunting 18 18 18 - Dinas Kesehatan
9. d.% Rumah Sehat 35 35 35 - Dinas Kesehatan
10. e.% Rumah Tangga PHBS 19 19 19 - Dinas Kesehatan
11. f.Penanganan USILA 75 75 75 - Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
12. a.% IDL ( Imunisasi Dasar Lengkap ) dan % Desa IDL 93 93 5,900,000,000 93 5,900,000,000 Dinas Kesehatan
13. b.% Angka Kesembuhan ( Cure Rate ) Penderita TB 87% 87% 1 - Dinas Kesehatan
14. c.Penurunan Insidence Rate DBD per 100.000 penduduk 0 0 0 - Dinas Kesehatan
15. d.Penurunan angka kesakitan diare per 1000 penduduk 295 295 295 - Dinas Kesehatan
16. e.% KLB yang ditangani < dari 24 jam 100% 100% 1 - Dinas Kesehatan
17. f.% jamaah haji yang diperiksa 100% 100% 1 - Dinas Kesehatan
18. g.% Penduduk usia > 15 th yang diukur tekanan darahnya 7% 7% 0 - Dinas Kesehatan
19. h.% Penduduk usia > 15 tahun yang dilakukan pemeriksaan obesitas 5% 5% 0 - Dinas Kesehatan
20. i.% Pemeriksaan Penyakit Kanker leher rahim dan payudara 10% 10% 0 - Dinas Kesehatan
21. j.% Penderita ODGJ berat yang dilayani sesuai dengan standar 100% 100% 1 - Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan % Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standart ( Pelayanan dan Regulasi ) 100% 100% 7,790,000,000 1 7,790,000,000 Dinas Kesehatan BAB V ║ V- 38 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan % Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standart ( Sarana dan prasarana ) dengan Sumber Daya Kesehatan ( SDK ) yang memadai 100% 100% 17,750,000,000 1 17,750,000,000 Dinas Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Kesehatan % Sarpras Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 100% 100% 26,500,000,000 1 26,500,000,000 Dinas Kesehatan Program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
22. a.Persentase puskesmas dengan pengelolaan dana BOK baik 100 100 73,876,249,000 100 73,876,249,000 Dinas Kesehatan
23. b.Persentase puskesmas dengan pengelolaan dana JKN sesuai dengan standar 100 100 100 - Dinas Kesehatan 1.0 2.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 263,647,543,184 5% 290,012,297,502 5% 290,012,297,502 Dinas Kesehatan 1.0 2.0 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Keluarga Sehat 0.09 0.12 Indek 101,786,739,631 0.15 Indek 111,058,076,662 0 212,844,816,293 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu 68,72 92 Per 100.000 LH - 91 Per 100.000 LH - 91 Per 100.000 LH - Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi 13,86 12 Per 1.000 LH - 12 Per 1.000 LH - 12 Per 1.000 LH - Dinas Kesehatan Prosentase indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi 50% 100% - 100% - 100% - Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar 100% 100% - 100% - 100% - Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar 71% 90% - 90% - 90% - Dinas Kesehatan Capaian UHC 75% 85,3 % - 85,5 % - 85,5 % - Dinas Kesehatan 1.0 2.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM kesehatan yang Memenuhi Standart Kualifikasi 100% 100% 34,326,209,609 100% 37,758,830,570 100% 72,085,040,179 Dinas Kesehatan 1.0 2.0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang Sesuai Standar 100% 100% 262,791,200 100% 289,070,320 100% 551,861,520 Dinas Kesehatan 1.0 2.0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase UKBM Aktif 75% 75% 2,655,968,970 80% 2,921,565,867 80% 5,577,534,837 Dinas Kesehatan Sasaran 6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Indeks Daya Beli 1 0.73 0.73 0.73 3,775,000,000 .00 0.73 3,775,000,000.00 0.74 3,775,000,000.00 11,325,000,000.0 0 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6% 2,850,000,000 6% 2,850,000,000 6% 2,850,000,000 6% 8,550,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan BAB V ║ V- 39 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3.3 0.0 4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase rata-rata fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya 2% 925,000,000 2% 925,000,000 2% 925,000,000 2% 2,775,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tujuan 3. Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka 4.15 3.88 15,460,385,606 .00 4.86 28,044,380,410. 00 3.25 - 3.00 44,370,580,433.00 2.75 48,645,111,000.00 2.75 125,443,864,843. 00 Tingkat Kemiskinan 18.71 17.76 18.61 17.21 16.71 16.21 16.21 Indeks Pembangunan Gender 84.86 84.95 85.30 85.58 85.81 86.06 86.06 Sasaran 7. Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat Tingkat Kesempatan Kerja 95.85 96.23 4,172,685,000. 00 95.14 10,733,000,000. 00 94.92 - 94.32 10,777,189,400.00 93.81 11,514,108,350.00 93.81 37,196,982,750.0 0 Dinas Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 767,851,150 74 1,379,000,000 74 2,146,851,150 Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 270,967,000 270,967,000 Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 135,517,000 135,517,000 Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja % Tenaga Kerja Terlatih 38 315,000,000 39 1,715,000,000 39 2,030,000,000 Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja % Peningkatan kesempatan kerja 41 499,999,850 41 515,000,000 41 1,014,999,850 Dinas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan % Perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan 35 208,000,000 36 1,086,750,000 36 1,294,750,000 Dinas Tenaga Kerja Program Pembinaan Industri % Perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerjaan 35 100,000,000 36 276,000,000 36 376,000,000 Dinas Tenaga Kerja Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan % Peserta Pelatihan Yang bersertifikat ditempatkan 38 1,875,350,000 39 5,761,250,000 39 7,636,600,000 Dinas Tenaga Kerja X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,848,000,000 5% 5,072,500,000 5% 9,920,500,000 Dinas Tenaga Kerja 2.0 7.0 2 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun 36% 127,380,500 37% 144,118,550 37% 271,499,050 Dinas Tenaga Kerja 2.0 7.0 3 Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 36% 637,200,000 37% 745,320,000 37% 1,382,520,000 Dinas Tenaga Kerja 2.0 7.0 4 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan 42% 3,458,000,000 43% 3,807,300,000 43% 7,265,300,000 Dinas Tenaga Kerja 2.0 7.0 5 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja 73 1,706,608,900 77 1,744,869,800 77 3,451,478,700 Dinas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp 34.323.32 5/ Tenaga Kerja Rp 34.326.52 1/ Tenaga Kerja Rp 34.326.521 / Tenaga Kerja - BAB V ║ V- 40 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Sasaran 8. Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial Persentase PPKS yang Terlayani 2.13 4,792,078,400. 00 2.45 4,626,380,410.0 0 2.82 - 3.12 15,524,850,000.00 3.47 17,077,335,000.00 3.47 42,020,643,810.0 0 Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 725,124,200 75 761,380,410 75% 1,486,504,610 Dinas Sosial Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 0 148,117,200 40% 148,117,200 Dinas Sosial Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 0 10,000,000 20% 10,000,000 Dinas Sosial Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 1 95,001,000 100% 95,001,000 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya % Penanganan PMKS 0 580,000,000 2% 580,000,000 Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % Penanganan rehabilitasi bagi eks narapidana, PSK, Napza dan penyakit sosial lainnya 0 200,000,000 3% 200,000,000 Dinas Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma % Penanganan rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas 0 409,000,000 4% 409,000,000 Dinas Sosial Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo % Penanganan rehabilitasi bagi eks narapidana, PSK, Napza dan penyakit sosial lainnya 0 100,000,000 4% 100,000,000 Dinas Sosial Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, napza dan penyakit sosial lainnya) % Penanganan rehabilitasi bagi eks narapidana, PSK, Napza dan penyakit sosial lainnya 0 300,000,000 9% 300,000,000 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial % Pemberdayaan PSKS 0 680,000,000 13% 680,000,000 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial % PMKS penerima manfaat bantuan dan perlindungan sosial 0 994,836,000 10% 994,836,000 Dinas Sosial Program Penanggulangan dan bantuan korban bencana alam dan sosial % PMKS penerima manfaat bantuan dan perlindungan sosial 0 60,000,000 0% 60,000,000 Dinas Sosial Program kepahlawanan , keperintisan dan kesetiakawanan sosial % pemberian penghargaan pada pejuang dan perintis kemerdekaan 0 90,000,000 40% 90,000,000 Dinas Sosial Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Sosial % penanganan PMKS 0 400,000,000 2% 400,000,000 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Prosentase pemberdayaan sosial PMKS 0.23% 1,300,000,000 0.23% 1,300,000,000 Dinas Sosial Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang sosial Persentase Pemberdayaan Sosial PMKS 0 0 380,000,000 0 380,000,000 Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS 1 1.77 1,260,000,000 1.77 1,260,000,000 Dinas Sosial BAB V ║ V- 41 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS Penerima Manfaat Bantuan dan Perlindungan Sosial 32 32.4 925,000,000 32.4 925,000,000 Dinas Sosial X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,944,500,000 5% 5,438,950,000 5% 10,383,450,000 Dinas Sosial 1.0 6.0 2 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 65% 1,045,000,000 70% 1,149,500,000 70% 2,194,500,000 Dinas Sosial 1.0 6.0 4 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20% 4,603,500,000 24% 5,063,850,000 24% 9,667,350,000 Dinas Sosial 1.0 6.0 5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase anak-anak terlantar yang terpelihara 0.15% 3,905,000,000 0.17% 4,295,500,000 0.17% 8,200,500,000 Dinas Sosial Persentase data fakir miskin yang dikelola secara elektronik 67% 77% 77% - Dinas Sosial 1.0 6.0 6 Program Penanganan Bencana Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat 100% 979,000,000 100% 1,076,900,000 100% 2,055,900,000 Dinas Sosial 1.0 6.0 7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Presentase taman makam pahlawan yang terkelola 100% 47,850,000 100% 52,635,000 100% 100,485,000 Dinas Sosial Sasaran 9. Meningkatnya kemandirian desa Indeks Desa Membangun 0.63 0.65 2,339,029,600. 00 0.66 5,765,000,000.0 0 0.72 - 0.74 12,000,000,000.00 0.76 11,895,000,000.00 0.76 31,999,029,600.0 0 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 528,678,900 74 3,130,000,000 74 3,658,678,900 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 139,987,700 139,987,700 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 185,363,000 185,363,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif 1 750,000,000 1 1,900,000,000 75% 2,650,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif 0 735,000,000 60.00% 735,000,000 60% 1,470,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 1,250,000,000 5% 1,445,000,000 5% 2,695,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2.1 3.0 2 Program Penataan Desa Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas 80% 300,000,000 81% 400,000,000 81% 700,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa BAB V ║ V- 42 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.1 3.0 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin 49% 200,000,000 49% 250,000,000 49% 450,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2.1 3.0 4 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel 86% 9,500,000,000 87% 9,000,000,000 87% 18,500,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2.1 3.0 5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan 72% 750,000,000 74% 800,000,000 74% 1,550,000,000 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Sasaran 10. Penguatan Upaya Pengendalian Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 0.1 0.1 4,156,592,606. 0 0.1 6,920,000,000.0 0.1 - 0.1 4,763,941,033.0 0.1 6,646,067,650.0 0.1 11,410,008,683.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 74 1,955,000,000 73 1,955,000,000 73 3,910,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 187,893,800 187,893,800 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 327,371,104 327,371,104 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 86,332,100 86,332,100 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana 1. CPR 1 1,100,000,000 1 1,100,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BAB V ║ V- 43 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp
  1. 2.Unmet Need < 5% < 5% - Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengarustamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Rata-rata perempuan di lembaga legislatif dan pemerintahan 0 0 1,615,000,000 0 1,615,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase tingkat kemandirian perempuan dalam sosial, ekonomi - 0 0 - Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase penangan korban kekerasan perempuan dan anak. 1 1 1 - Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prosentase penangan korban kekerasan perempuan dan anak. 1 1 449,995,602 449,995,602 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga
  2. 1.Prosentase program yang berwawasan kependudukan 0 1,550,000,000 0 1,550,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  3. 2.Prosentase Keluarga Sejahtera 31.90% 31.90% - Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BAB V ║ V- 44 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Prosentase penangan korban kekerasan perempuan dan anak. 1 1 250,000,000 250,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Lingkungan Sosial Prosentase perempuan terlatih mandiri dalam perekonomian keluarga 1 1 500,000,000 500,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana % Peningkatan pelayanan BKB dalam pencegahan stunting 1 1 400,000,000 400,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang PPPA Prosentase perempuan terlatih mandiri dalam perekonomian keluarga 1 1 400,000,000 1 400,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang KB % Peningkatan pelayanan BKB dalam pencegahan stunting 1 1 300,000,000 1 300,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.1 4.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% - 5% - 5% - Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.1 4.0 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) 30,8% 201,600,000 30,6% 230,400,000 30,6% 432,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BAB V ║ V- 45 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.1 4.0 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Prevalensi peserta KB Aktif 85% 2,232,616,408 90% 3,375,174,100 90% 5,607,790,508 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unmeetneed 6.9% 6.8% 6.8% - Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurunnya angka kelahiran/TFR 1.95 86,400,000 1.95 108,000,000 1.95 194,400,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kampung KB dengan strata Berkembang 38.6% 453,600,000 42% 518,400,000 42% 972,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE ANGGOTA KELUARGA TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M YANG AKTIF 85% 1,789,724,625 90% 2,414,093,550 90% 4,203,818,175 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sasaran 11. Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 67.06 68.22 68.68 69.91 - 71.26 1,304,600,000 72.44 1,512,600,000 72.44 2,817,200,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.0 8.0 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender 90.00% 60,000,000 92.00% 65,000,000 92.00% 125,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BAB V ║ V- 46 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase perempuan kepala keluarga terlatih dalam perekonomian keluarga 2.80% 150,000,000 3.30% 175,000,000 3.30% 325,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase perempuan yang mengikuti pelatihan politik dan hukum 1.00% 25,000,000 3.60% 50,000,000 3.60% 75,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan 66.00% 350,000,000 66.00% 300,000,000 66.00% 650,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.0 8.0 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala) 50.00% 30,000,000 70.00% 50,000,000 70.00% 80,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.0 8.0 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani 100.00% 250,000,000 100.00% 330,000,000 100.00% 580,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.0 8.0 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak 49.00% 180,000,000 87.00% 200,000,000 87.00% 380,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.0 8.0 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani 100.00% 250,000,000 100.00% 330,000,000 100.00% 580,000,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BAB V ║ V- 47 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.0 8.0 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan 90.00% 9,600,000 100.00% 12,600,000 100.00% 22,200,000 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Misi 3: Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Tujuan 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi 62 67 65 66 68 70 70 Sasaran 12. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Nilai SAKIP 70 75 26,058,376,400 80 38,550,000,000 81 - 82 56,392,616,002 83 59,515,248,901 83 284,868,864,053 Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah, Inspektorat Program Peningkatan Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat dan Keagamaan %Fasilitasi di Bidang Kesejahteran Masyarakat 100% 4,016,134,300 100% 3,500,000,000 100% 7,516,134,300 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308,814,900 0% 308,814,900 Sekretariat Daerah Program pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 95,880,400 0% 95,880,400 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 643,514,600 0% 643,514,600 Sekretariat Daerah Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 2,195,886,400 0% 2,195,886,400 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak melalui UKS/M 80,852,900 0% 80,852,900 Sekretariat Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah Program Perekonomian Dan Pembangunan - Sekretariat Daerah Program Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan % Penyerapan realisasi fisik dan belanja langsung yang tepat waktu dan benar 100% 772,053,400 100% 1,500,000,000 100% 2,272,053,400 Sekretariat Daerah Program Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan % Penyerapan realisasi fisik dan belanja langsung yang tepat waktu dan benar 100% 772,053,400 100% 1,500,000,000 100% 2,272,053,400 Sekretariat Daerah Program Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi % Pengembangan perekonomian di Kabupaten Probolinggo 100% 1,500,000,000 100% 1,500,000,000 Sekretariat Daerah Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai % Pelaksanaan sosialisasi ketentuan dibidang cukai 100% 700,000,000 100% 1,500,000,000 100% 2,200,000,000 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 136,149,000 0% 136,149,000 Sekretariat Daerah BAB V ║ V- 48 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 40,816,400 0% 40,816,400 Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang- undangan %produk hukum yang disusun tepat waktu dan benar 100% 861,851,000 100% 1,500,000,000 100% 2,361,851,000 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3,556,002,500 - 3,556,002,500 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 41,377,400 - 41,377,400 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 3,992,342,900 73 3,992,342,900 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3,762,041,500 - 3,762,041,500 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 19,075,000 - 19,075,000 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 32,400,000 - 32,400,000 Sekretariat Daerah Program Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan 765,685,800 - 765,685,800 Sekretariat Daerah Program Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan % Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipublikasikan melalui media masa dan difasilitasi dengan keprotokolan 100% 765,685,800 100% 1,500,000,000 100% 2,265,685,800 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 48,816,400 48,816,400 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 270,000,000 270,000,000 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah %PD yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap dokumen LPPD tepat waktu 100% 686,790,000 100% 1,500,000,000 2,186,790,000 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255,634,300 255,634,300 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 61,945,000 61,945,000 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 555,306,600 555,306,600 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 33,769,600 33,769,600 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa %paket pengadaan barang/jasa memenuhi standart ketepatan waktu 100% 284,286,900 284,286,900 Sekretariat Daerah Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa %paket pengadaan barang/jasa memenuhi standart ketepatan waktu 100% 2,550,000,000 2,550,000,000 Sekretariat Daerah BAB V ║ V- 49 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 303,210,000 100% 22,000,000,000 100% 22,303,210,000 Sekretariat Daerah 4.0 1.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan yang terlaksana 100% 29,673,403,000 100% 31,238,500,000 100% 60,911,903,000 Sekretariat Daerah Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Setda) 5% 5% 5% Sekretariat Daerah Persentase kebijakan dibidang protocol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana 100% 100% 100% Sekretariat Daerah Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana 100% 100% 100% 4.0 1.0 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan, dan otonomi dan Kerjasama daerah yang terlakasana. 100% 14,250,500,000 100% 14,575,000,000 100% 28,825,500,000 Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana 100% 100% 100% Persentase kebijakan dibidang Perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana 100% 100% 100% 4.0 1.0 3 Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlakansana. 100% 24,967,585,350 100% 25,435,000,000 100% 50,402,585,350 Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana 100% 100% 100% Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektornik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana 100% 100% 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 833,100,200 74 1,575,000,000 74 2,408,100,200 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah BAB V ║ V- 50 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah % konsistensi perencanaan kinerja dan penganggaran 87% 1 1,520,000,000 91% 1,520,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program penelitian dan pengembangan daerah Prosentase hasil kajian/dokumen yang didesiminasikan 35% 40% 750,000,000 45% 810,000,000 45% 1,560,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Pengembangan data/informasi/pelap oran Prosentase Pemenuhan Data SKPD yang sesuai peraturan perundangan 85% 85% 639,000,000 85% 639,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase usulan desa yang memenuhi ketentuan perundangan 75% 75% 4,360,000,000 75% 4,360,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi Prosentase PD lingkup bidang ekonomi menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 90% 92% 1,680,000,000 92% 1,680,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Prosentase hasil kajian Bidang Ekonomi yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 52% 52% - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Prosentase PD lingkup bidang Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 92% 91% 2,300,000,000 91% 2,300,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Prosentase hasil kajian Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 52% 52% - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase PD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 90% 91% 2,390,000,000 91% 2,390,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Prosentase hasil kajian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 52% 52% - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah BAB V ║ V- 51 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Prosentase PD lingkup bidang ekonomi menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 90% 90% 735,000,000 90% 735,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Prosentase PD lingkup bidang Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 92% 95% 2,589,937,200 95% 2,589,937,200 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase PD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 90% 90% 895,000,000 90% 895,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Prosentase hasil kajian Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 50% 250,000,000 50% 250,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase hasil kajian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 35% 35% 2,720,000,000 35% 2,720,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi Prosentase hasil kajian Bidang Ekonomi yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 50% 385,000,000 50% 385,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 75% 77% 324,365,200 77% 324,365,200 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase perencana yang mengikuti diklat 80% 82% 185,634,800 82% 185,634,800 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100% 100% 182,500,000 100% 182,500,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.0 1.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5,803,495,000 5% 5,903,995,000 5% 11,707,490,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah BAB V ║ V- 52 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 5.0 1.0 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang berkualitas dan terselesaikan tepat waktu 100% 1,200,000,000 100% 1,430,000,000 92% 2,630,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.0 1.0 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah 96% 5,125,000,000 97% 5,600,000,000 51% 10,725,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.0 5.0 2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 40% 1,050,000,000 45% 1,125,000,000 50% 2,175,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 1,539,282,440 75 1,693,210,684 75 - Inspektorat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan % peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 12,567,000 100% 13,823,700 100% - Inspektorat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH % TL atas temuan BPK 90% 90% 5,562,643,160 90% 3,918,907,476 90% - Inspektorat % TL atas temuan Inspektorat 90% 90% 90% 90% - Inspektorat % Dumas yang ditindaklanjuti 90% 90% 90% 90% - Inspektorat % Jumlah PD dengan evaluasi SAKIP B Keatas 90% 90% 90% 90% - Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan % Jumlah pengawas yang mempunyai sertifikat pengawas 90% 90% 456,105,000 100% 501,715,500 100% - Inspektorat Peningkatan Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 level 3 level 3 - Inspektorat 6.0 1.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 8,094,653,497 5% 8,499,386,171 5% 16,594,039,668 Inspektorat 6.0 1.0 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah yang telah dilakukan pengawasan (Pengawasan kinerja, keuangan, TLHP, Desa) 100% 3,815,287,245 100% 4,006,051,607 100% 7,821,338,852 Inspektorat 6.0 1.0 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi 100% 1,630,777,260 100% 1,712,316,123 100% 3,343,093,383 Inspektorat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 70- 80 - 70-80 81,324,825,000 70-80 78,559,000,000 70-80 186,692,278,484 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 1,539,282,440 75 1,693,210,684 75 3,232,493,124 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BAB V ║ V- 53 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan APBD dan P- APBD tepat waktu Tepat Waktu 2,736,950,400 Tepat Waktu (100 %) 1,823,797,920 Tepat Waktu (100 %) 4,560,748,320 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah % Realisasi penyerapan APBD 1 2,390,700,900 1 1,460,235,945 1 3,850,936,845 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah % penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu Tepat Waktu (100 %) 3,544,210,100 Tepat Waktu (100 %) 1,621,420,605 Tepat Waktu (100 %) 5,165,630,705 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Penggalian Sumber- Sumber Pendapatan Daerah % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 68.3 3,215,653,500 75.13 2,326,436,175 75.13 5,542,089,675 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah % % - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah % Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Aset dan BMD 0 2,686,124,300 0 1,770,430,515 0 4,456,554,815 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.0 2..0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 56,044,000,000 5% 56,044,000,000 5% 112,088,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.0 2.0 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan 93% 10,922,101,000 95% 5,255,000,000 95% 16,177,101,000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.0 2.0 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yangTerkelola 75% 4,558,724,000 80% 5,430,000,000 80% 9,988,724,000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.0 2.0 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah 1% 9,800,000,000 1% 11,830,000,000 4% 21,630,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Sasaran 13. Birokrasi yang kapabel Indeks SPBE 1.8 2.5 39,781,765,400 .0 2.7 36,574,996,016. 0 3.1 - 3.4 8,963,294,000.0 3.5 9,746,072,000.0 4 95,066,127,416.0 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian BAB V ║ V- 54 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 74 27,980,765,400 78 29,099,996,016 76 57,080,761,416 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika Prosentase peningkatan aplikasi yang terinregrasi oleh perangkat daerah 60% 65% 7,026,000,000 72% 4,500,000,000 72% 11,526,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prosentase peningkatan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perangkat daerahyang terinregrasi oleh perangkat daerah 62% 68% 74% 74% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prosentase peningkatan jaringan backbone yang terintergrasi pada perangkat daerah 20% 25% 30% 30% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prosentase peningkatan fasilitas wifi untuk ruang publik 15% 25% 45% 45% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Prosentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik 85% 88% 3,875,000,000 90% 1,875,000,000 30% 5,750,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prosentase Peningkatan Diseminasi Komunikasi Publik 85% 87% 89% 89% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prosentase Peningkatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi di Media Publik 85% 88% 89% 89% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Prosentase peningkatan Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik di media publik 300,000,000 350,000,000 650,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengembangan Data / informasi / Statistik Daerah Prosentase dokumen data dan statistik daerah yang dianalisis 80% 85% 350,000,000 90% 400,000,000 90% 750,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian BAB V ║ V- 55 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Prosentase dokumen data dan statistik daerah yang dipublikasikan 80% 84% 100,000,000 88% 150,000,000 88% 250,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengembangan Persandian Daerah Prosentase layanan persandian yang ditindaklanjuti dan didokumentasikan 80% 83% 150,000,000 85% 200,000,000 85% 350,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.1 6.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,238,750,000 5% 4,514,000,000 5% 8,752,750,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.1 6.0 2 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Prosentase Peningkatan Diseminasi Komunikasi Publik 90% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik 3 1,267,107,000 3.10 1,355,746,000 3.10 2,622,853,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.80 2.90 2.90 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.1 6.0 3 Program Aplikasi Informatika Prosentase Pemanfatan Website OPD, Kecamatan dan Desaa 80% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE 3 3,457,437,000 3.10 3,622,510,000 3.10 7,079,947,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.80 2.90 2.90 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.2 0.0 2 Program Penyelenggartaan Statistik Sektoral Prosentase Peningkatan Desiminasi Data Statistik Daerah 92% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Penerapan Manajemen SPBE 2.50 246.632.000 2.60 253,816,000 2.60 253,816,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.2 1.0 2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Prosentase Pengelolaan Data Persandian Daerah 90% - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Indeks Aspek Audit TIK 1.00 168,000,000 1.10 172,800,000 1.10 340,800,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian BAB V ║ V- 56 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Indeks Profesionalitas ASN 75 74 6,049,949,340 50 5,562,006,400 61 - 62 17,040,201,102 63 21,488,483,242 63 50,140,640,084 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 539,902,600 539,902,600 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 97,718,100 97,718,100 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 368,049,140 368,049,140 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 522,876,040 522,876,040 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian 643,203,400 643,203,400 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Kedinasan 3,878,200,060 3,878,200,060 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 74 685,000,000 74 685,000,000 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Indikator Presentase pemenuhan pemberhentian ASN data dan informasi yang berbasis IT 1 685,000,000 1 685,000,000 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Penigkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Indikator Presentase Penyelesaian Keputusan Tepat Waktu 1 425,986,400 1 425,986,400 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia BAB V ║ V- 57 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pendidikan Kedinasan Indikator ASN yang Meningkat Kompetensinya 0 3,166,020,000 0 3,166,020,000 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Indeks Profesionalitas ASN dan Prosentase ASN yang tidak melakukan Pelanggaran 1 600,000,000 1 600,000,000 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah OPD 5% 9,342,280,442 5% 10,042,280,442 5% 19,384,560,884 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia 5.0 3.0 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN 13,7 3,639,601,260 13,7 5,132,702,800 13,7 8,772,304,060 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik 23,50 23,50 23,50 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 4,99 4,99 4,99 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia 5.0 4.0 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi yang meningkat kompetensinya 25% 4,058,319,400 25% 6,313,500,000 25% 10,371,819,400 Badan Kepegawaian dan Pengembanga n dan Sumber Daya Manusia Sasaran 14. Pelayanan Publik yang Prima Indeks Kepuasan Masyarakat 78 80 189,655,351,80 1 80 194,332,233,876 82 - 82 236,043,423,325 84 247,801,573,488 84 867,832,582,490 DPM PTSP, Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Daerah), Kecamatan, Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 71 3,493,035,000 74 3,667,686,750 74 7,160,721,750 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil BAB V ║ V- 58 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Sistem Informasi dan Pemanfaatan Data % Jumlah jaringan SI pemanfaatan data 85% 3,457,000,000 85% 1,492,000,000 85% 4,949,000,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil % jumlah Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil 85% 3,534,075,000 85% 2,534,075,000 85% 6,068,150,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan % jumlah penerbitan dokumen kependudukan 85% 4,000,000,000 85% 2,185,000,000 85% 6,185,000,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil % jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil 85% 472,750,000 85% 510,000,000 85% 982,750,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah OPD 5% 7,345,354,500 5% 8,079,890,000 5% 15,425,244,500 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2.1 2.0 2 Program Pendaftaran Penduduk Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan 85% 2,228,000,000 90% 2,290,000,000 90% 4,518,000,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2.1 2.0 3 Program Pencatatan Sipil Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil 85% 550,000,000 90% 565,000,000 90% 1,115,000,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2.1 2.0 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 85% 1,520,000,000 90% 1,520,000,000 90% 3,040,000,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2.1 2.0 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Profil Kependudukan 85% 71,500,000 90% 78,650,000 90% 150,150,000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pelayanan 1) % ruangan yang BOR nya sesuai standar 60% - 80% 66% 75% 74,122,095,116 75% 76,522,095,116 75% 150,644,190,232 RSUD WALUYO JATI 2) % Rata-rata Capaian IKM Bidang Pelayanan 81.28% 82% 82% 82% - RSUD WALUYO JATI 3) % Rata-rata Capaian IKM Bidang Penunjang 80.12% 82% 82% 82% - RSUD WALUYO JATI Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase pasien miskin yang terlayani 100% 100% 1,997,250,000 100% 2,000,000,000 100% 3,997,250,000 RSUD WALUYO JATI BAB V ║ V- 59 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Persentase SPM Alat Kesehatan Medis di Rumah Sakit, terpenuhinya gedung sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan 80% 80% 14,783,151,800 80% 17,792,000,000 0.8 32,575,151,800 RSUD WALUYO JATI Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase SPM Alat Kesehatan Medis di Rumah Sakit 80% 80% 889,504,000 80% 10,000,000,000 0.8 10,889,504,000 RSUD WALUYO JATI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase tersampainya informasi kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien 86.60% 80% 181,200,000 0.8 181,200,000 RSUD WALUYO JATI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatkan jumlah pegawai yang terlatih di rumah sakit 161 orang 150 orang 320,000,000 150 orang 320,000,000 RSUD WALUYO JATI X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Layanan BLUD 100% 93,127,649,087 100% 97,784,031,541 100% 190,911,680,628 RSUD WALUYO JATI 1.0 2.0 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP 100% 21,724,300,000 100% 22,811,055,750 100% 44,535,355,750 RSUD WALUYO JATI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71 73 2,310,764,400 1 2,657,378,000 100% 4,968,142,400 RSUD TONGAS Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Prosentase penduduk miskin yang mendapat layanan 100% 100% 400,000,000 100% 500,000,000 100% 900,000,000 RSUD TONGAS Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase kunjungan pasien baru 5% 5% 500,000,000 5% 1,500,000,000 0.05 2,000,000,000 RSUD TONGAS Persentase kunjungan pasien lama 60% 60% 60% 0.6 - RSUD TONGAS Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tongas 80 80 80 80% - RSUD TONGAS Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana tepat waktu 100% 100% 8,198,968,200 100% 2,528,203,000 100% 10,727,171,200 RSUD TONGAS Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase kunjungan pasien baru 5% 5% 5% 500,000,000 0.05 500,000,000 RSUD TONGAS Persentase kunjungan pasien lama 53.20% 53.20% 1 0.6 - RSUD TONGAS Survey Kepuasan Masyarakat 80 80 80 8000% - RSUD TONGAS Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana tepat waktu 100% 2 paket 791,316,400 100% 2,000,000,000 100% 2,791,316,400 RSUD TONGAS Program Peningkatan Pelayanan Persentase kunjungan pasien baru 5% 5% 13,000,000,000 5% 14,950,000,000 0.05 27,950,000,000 RSUD TONGAS Persentase kunjungan pasien lama 53% 60% 60% 0.6 - RSUD TONGAS Survey Kepuasan Masyarakat 73 80 80 80% - RSUD TONGAS X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum, Keuangan dan Layanan BLUD 100% 27,980,899,054 100% 32,178,033,913 100% 60,158,932,967 RSUD TONGAS BAB V ║ V- 60 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.0 2.0 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Pemenuhan Upaya untuk UKM dan UKP 100% 5,450,000,000 100% 6,300,000,000 100% 11,750,000,000 RSUD TONGAS 1.0 2.0 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 100% 230,000,000 100% 264,500,000 100% 494,500,000 RSUD TONGAS Program Pelayanan Publik % Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar 75% 89 225 92 250 92 475 Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat % pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan 80% 100 215 100 215 100 430 Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SESUAI PERATURAN DAN TEPAT WAKTU 90% 100 445 100 445 100 890 Kecamatan Koordinasi dan Sinkronisasi Wilayah Kelurahan % Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 100 100 3,750,000,000 100 4,100,000,000 100 7,850,000,000 Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah OPD 5% 5% 5% X.X X.0 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan 95 60,000,000 97 70,000,000 97 130,000,000 Kecamatan 7.0 1.0 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa 100 75,000,000 100 90,000,000 100 165,000,000 Kecamatan 7.0 1.0 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi 100 160,000,000 100 170,000,000 100 330,000,000 Kecamatan 7.0 1.0 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik 100 40,000,000 100 45,000,000 100 85,000,000 Kecamatan 7.0 1.0 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik 82 655,000,000 83 690,000,000 83 1,345,000,000 Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase serapan anggaran belanja langsung 80 80.1 7,920,072,400 80.2 6,512,079,640 80.2 14,432,152,040 Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan jumlah perda yang disahkan 1 perda 1 perda 39,604,920,800 1 perda 34,765,412,880 1 perda 74,370,333,680 Sekretariat DPRD Program Humas dan Publikasi
  4. 1.% Persentase fasilitasi hasil reses DPRD (Pokok Pikiran) yang diakomodir dalam RKPD 70 71 6,430,447,800 72 7,115,102,580 72 13,545,550,380 Sekretariat DPRD
  5. 2.% Informasi DPRD yang terpublikasi 70 70.1 70.2 70.2 - Sekretariat DPRD X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 9,553,485,278 5% 9,553,485,278 5% 19,106,970,556 Sekretariat DPRD 4.0 2.0 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD persentase Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang didukung dengan baik 72% 60,652,991,806 74% 60,652,991,806 74% 121,305,983,612 Sekretariat DPRD BAB V ║ V- 61 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.1 8.0 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu 100% 4,050,000,000 100% 4,060,000,000 100% 8,110,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.1 8.0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizianan yang dikelola secara elektronik 100% 569,243,600 100% 598,935,200 100% 1,168,178,800 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Misi 4: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan Tujuan 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Pertumbuhan ekonomi 4.79 4.56 100,732,044,20 0 - 2.12 81,726,300,000 1.64 - 2.83 140,219,800,000 3.67 154,030,604,000 3.67 453,785,318,000 Koefisien Gini 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 Sasaran 15. Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisataan Indeks pembangunan ekonomi 54,889,784,000 46,674,000,000 0.49 - 0.50 63,735,000,000 0.51 69,210,000,000 0.51 244,282,614,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 3,150,000,000 75 3,325,000,000 75 6,475,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pening+D413:E476ka tan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Prosentase pertumbuhan pedagang kecil, menengah dan besar 4% 5% 650,000,000 5% 650,000,000 0 1,300,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BAB V ║ V- 62 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Jumlah Peningkatan Tipe Pasar menjadi tipe A 8 pasar 10 pasar 6,500,000,000 12 pasar 8,500,000,000 12 pasar 15,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Stabilisasi harga dan Pengamanan Perdagangan Prosentase rata-rata fluktuasi harga barang pokok 2% 2% 4,400,000,000 2% 2,400,000,000 0 6,800,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Prosesntase Pelaku Usaha Tertib Niaga 40% 42% 44% 0 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 2 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha 20% 400,000,000 20% 400,000,000 20% 800,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5% 2,950,000,000 5% 2,950,000,000 5% 5,900,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil 71% 750,000,000 71% 750,000,000 71% 1,500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 5 Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Produk Unggulan Daerah 300.000.0 00 800,000,000 300.000.0 00 800,000,000 300.000.00 0 1,600,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 6 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku 85% 750,000,000 90% 900,000,000 90% 1,650,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 0.0 7 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya 4% 500,000,000 4% 500,000,000 4% 1,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pembinaan Industri Prosentase Cakupan jumlah industri rokok yang dibina 1 4% 597,000,000 4% 597,000,000 4% 1,194,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BAB V ║ V- 63 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prosentase rata - rata peningkatan pendapatan IKM yang dibina 0 15% 592,500,000 15% 612,000,000 15% 1,204,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dan ESDM Prosentase peningkatan IKM yang mandiri 0.75 0.75 9,140,500,000 0.94 2,375,000,000 0.94 11,515,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan prosentase peningkatan EBT 0 3.50% 3.70% 3.7% - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 1.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 16,255,000,000 5% 16,305,000,000 5% 32,560,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 1.0 2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah 0,5% 2,000,000,000 0,5% 2,000,000,000 0,5% 4,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 1.0 3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Usaha Industri yang memiliki izin usaha 34% 200,000,000 34% 200,000,000 34% 400,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.3 1.0 4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pelaku industri yang terdaftar di SIINas 1,75% 200,000,000 1,75% 200,000,000 1,75% 400,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 2,050,000,000 73 2,200,000,000 73 4,250,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BAB V ║ V- 64 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro. Jumlah Koperasi Aktif (total 775 koperasi) 440 445 400,000,000 450 500,000,000 450 900,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Persentase Usaha Mikro Mandiri (total 66.000 Umikro) 660 1,320 400,000,000 1 500,000,000 1,333 900,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan kualitas Usaha Koperasi dan Permodalan alternatif bagi usaha mikro Realisasi Usaha Koperasi (Rp) 174 6,175,000,000 175 1,250,000,000 175 7,425,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Persentase Wira Usaha Baru 11 12 7,475,000,000 13 3,100,000,000 13 10,575,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.1 7.0 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam persentase peningkatan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam 40% 600,000,000 45% 700,000,000 45% 1,300,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.1 7.0 3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi persentase pengawasan koperasi 57% 500,000,000 65% 500,000,000 65% 1,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.1 7.0 4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi persentase koperasi yang sudah dinilai 50% 250,000,000 55% 250,000,000 55% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.1 7.0 5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian persentase koperasi yang mengikuti diklat 57% 900,000,000 65% 1,000,000,000 65% 1,900,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.1 7.0 6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi persentase Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 65% 600,000,000 70% 700,000,000 70% 1,300,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BAB V ║ V- 65 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.1 7.0 7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) persentase UMKM terberdayakan 55% 900,000,000 60% 1,200,000,000 60% 2,100,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.1 7.0 8 Program Pengembangan UMKM Persentase Wira Usaha Baru 1700% 6,500,000,000 1900% 6,750,000,000 1900% 13,250,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,294,183,300 74 1,650,000,000 74 2,944,183,300 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 80% 85% 84,972,700 85% 84,972,700 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 22.50% 0 46,422,000 25% 46,422,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 85% 90% 114,206,000 90% 114,206,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda Persentase peningkatan pemuda yang dibina dan berprestasi 8% 10% 0 1,250,000,000 15% 1,250,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Persentase peningkatan atlet yang dibina dan berprestasi 10% 12% 14 2,860,000,000 14 2,860,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase peningkatan pemberdayaan pemuda 2% 3% 375,000,000 3% 375,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Persentase yang bebas narkoba 55% 60% 25,000,000 60% 25,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Persentase peningkatan jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti pembinaan 8% 10% 26,500,000 10% 26,500,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase peningkatan pelaksanaan olahraga 18% 20% 998,500,000 20% 998,500,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase peningkatan sarpras olahraga yang terpelihara 12% 15% 2,605,000,000 15% 2,605,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata BAB V ║ V- 66 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga ynag diikuti dan laksanakan 2 Kali 2 Kali 80,000,000 2 Kali 80,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Pemuda Persentase peningkatan pembinaan organisasi olahraga 3% 5% 50,000,000 5% 50,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Persentase peningkatan pemuda yang dibina 8% 10% 30,000,000 10% 30,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase peningkatan kelompok kebudayaan yang mengikuti even kesenian 4% 5% 175,000,000 7.50% 1,100,000,000 7.50% 1,275,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase kekayaan kebudayaan yang dikelola 15% 20% 75,000,000 20% 75,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase ragam kebudayaan yang dikelola 15% 20% 100,000,000 20% 100,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program Memperkokoh Ketahanan Budaya Persentase kebudayaan tradisional dan modern yang dilestarikan 15% 20% 275,000,000 20% 275,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pengembangan dan Pemasaran Kepariwisataan Rata-rata lama tinggal wisatawan 1 1.5 7,005,000,000 1.5 13,805,000,000 1.5 20,810,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.1 9.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 8,885,300,000 5% 9,773,830,000 5% 9,773,830,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.1 9.0 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan 33% 1,085,000,000 63% 1,550,000,000 63 2,635,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.1 9.0 3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase atlet yang berprestasi 14% 6,450,000,000 15% 7,200,000,000 15% 13,650,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.1 9.0 4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase pembina pramuka yang tersertifikasi 12% 1,000,000,000 13% 1,150,000,000 13% 2,150,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.2 6.0 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kualitasnya 52% 17,745,000,000 62% 19,655,000,000 62% 37,400,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.2 6.0 3 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan 518,000 1,100,000,000 550,000 1,950,000,000 550,000 3,050,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata BAB V ║ V- 67 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3.2 6.0 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan kekayaan Intelektual Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan 17.65% 450,000,000 23.53% 1,250,000,000 23.53% 1,700,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.2 6.0 5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase kelompok SDM pariwisata yang terlatih 20% 1,300,000,000 20% 1,600,000,000 20% 2,900,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sasaran 16. Meningkatnya iklim investasi Persentase realisasi investasi 88.97 25,240,000,000 .00 88.97 14,265,000,000. 00 89.42 - 89.97 14,250,000,000.00 90.32 16,335,000,000.00 90.32 70,090,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 3,000,000,000 74 3,000,000,000 74 6,000,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana Aparatur - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Kinerja Keuangan - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Perijinan Satu Atap Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Ijin sesuai SOP - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Perijinan Satu Pintu Ketepatan Waktu penyelesaian Ijin sesuai SOP 93 SKM ≤ 1 9,140,000,000 ≤ 1 5,165,000,000 ≤ 1 14,305,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase Realisasi Investasi PMA dan PMDN - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pendataan, Pelaporan, Penyuluhan dan Pengaduan Pelayanan Perijinan % Pemanfaatan ijin sesuai dg kondisi dilapangan - 100 7,000,000,000 100 3,000,000,000 100 10,000,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BAB V ║ V- 68 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Prosentase data perijinan yang valid - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi % Realisasi Kerjasama dan promosi investasi 70 6,100,000,000 70 3,100,000,000 70 9,200,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.1 8.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 11,500,000,000 5% 13,000,000,000 5% 24,500,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.1 8.0 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Investor PMDN/PMA 54 1,630,000,000 68 2,135,000,000 68 3,765,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.1 8.0 3 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Promosi Penanaman Modal 75 670,000,000 80 700,000,000 80 1,370,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.1 8.0 5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pelaku Usaha yang diberikan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100 450,000,000 100 500,000,000 100 950,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sasaran 17. Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan Nilai Tukar Petani 16,548,260,200 15,199,000,000 105.5 6 - 107.66 56,834,800,000 109.49 62,885,604,000 109.49 119,720,404,000 Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,873,200,600 74 1,950,000,000 74 3,823,200,600 Dinas Pertanian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Dinas Pertanian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Pertanian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Dinas Pertanian Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Rata-rata nilai tambah produk peternakan - 0 160,000,000 0 210,000,000 0 370,000,000 Dinas Pertanian Program Pengembangan Agribisnis Peternakan persentase pelaku usaha peternakan yang meningkat manajemen kelembagaannya 0 1.00% 1.00% 0 - Dinas Pertanian persentase prasarana sarana yang berstandar teknis 23% (2 RPH1 klinik hewan) 3,000,000,000 23% (2 RPH1 Puskeswan) 2,500,000,000 23% (2 RPH1 Puskeswan) 5,500,000,000 Dinas Pertanian Program Peningkatan Mutu Bibit dan Produktivitas Ternak persentase bibit ternak yang memiliki sertifikasi/SKLB (surat keterangan layak bibit) - 0.30% 2,700,000,000 0.60% 3,000,000,000 0.6% 5,700,000,000 Dinas Pertanian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2% 5% 28,071,647,089 5% 28,896,462,085 5% 56,968,109,174 Dinas Pertanian BAB V ║ V- 69 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3.2 7.0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan 90% 90% 2,774,016,000 90% 3,170,304,000 90% 5,944,320,000 Dinas Pertanian Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan 100% 100% 9,907,200,000 100% 9,907,200,000 100% 19,814,400,000 Dinas Pertanian 3.2 7.0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian 100% 100% 6,340,608,000 100% 7,490,608,000 100% 13,831,216,000 Dinas Pertanian Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan 100% 100% 3,170,304,000 100% 3,566,592,000 100% 6,736,896,000 Dinas Pertanian 3.2 7.0 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan 8% 8% 2,377,728,000 7% 3,170,304,000 7% 5,548,032,000 Dinas Pertanian persentase peningkatan produk hewan yang ASUH 5% 5% 4,755,456,000 6% 6,340,608,000 6% 11,096,064,000 Dinas Pertanian 3.2 7.0 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya 90% 90% 2,377,728,000 90% 2,377,728,000 90% 4,755,456,000 Dinas Pertanian 3.2 7.0 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala 100% 100% 1,188,864,000 100% 1,188,864,000 100% 2,377,728,000 Dinas Pertanian persentase rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala 100% 100% 1,981,440,000 100% 1,981,440,000 100% 3,962,880,000 Dinas Pertanian 3.2 7.0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik 2% 2% 4,755,456,000 2% 4,755,456,000 2% 9,510,912,000 Dinas Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,873,200,600 73 1,950,000,000 73 3,823,200,600 Dinas Perikanan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Perikanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Perikanan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Perikanan Program pengembangan perikanan budidaya Persentase rata-rata peningkatan produksi perikanan budidaya 0 0 4,516,859,000 0 2,679,000,000 0 7,195,859,000 Dinas Perikanan Program pengembangan pesisir dan perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 24.045 ton 7.50% 615,000,000 0 1,070,000,000 0 1,685,000,000 Dinas Perikanan Program pengembangan usaha perikanan Nilai tambah produk hasil perikanan ########## 1,160,000,000 145,746,211, 643 1,190,000,000 ########## 2,350,000,000 Dinas Perikanan Program pembinaan lingkungan sosial di bidang perikanan Jumlah masyarakat yang terlibat langsung pemberdayaan ekonomi 0 orang 410 orang 650,000,000 410 orang 650,000,000 410 orang 1,300,000,000 Dinas Perikanan BAB V ║ V- 70 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3.2 5.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 6,031,000,000 5% 6,126,500,000 5% 12,157,500,000 Dinas Perikanan 3.2 5.0 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 7% 2,500,000,000 7% 2,985,000,000 7% 5,485,000,000 Dinas Perikanan 3.2 5.0 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 7% 5,300,000,000 7% 5,675,000,000 7% 10,975,000,000 Dinas Perikanan 3.2 5.0 5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Persentase usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha di bidang kelautan dan perikanan 3% 375,000,000 3% 400,000,000 3% 775,000,000 Dinas Perikanan 3.2 5.0 6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Nilai tambah produk hasil perikanan (dalam juta rupiah) 150,000 3,000,000,000 151,600 3,750,000,000 151,600 6,750,000,000 Dinas Perikanan Sasaran 18. Meningkatnya ketahanan pangan Skor Pola Pangan Harapan 4,054,000,000 5,588,300,000 76.90 - 78.10 5,400,000,000 79.30 5,600,000,000 79.30 19,692,300,000 Dinas Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 2,610,000,000 73 2,688,300,000 73 5,298,300,000 Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan bahan pangan pokok 198.796 ton 1,094,000,000 198.796 ton 2,300,000,000 198.796 ton 3,394,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Jumlah cadangan pangan 12 ton 100 ton 100 ton - Dinas Ketahanan Pangan jumlah desa rawan pangan 16 desa 16 desa 16 desa - Dinas Ketahanan Pangan Informasi distribusi pangan 0 0 0.4 - Dinas Ketahanan Pangan Skor PPH 1 1 0.85 - Dinas Ketahanan Pangan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketahanan Pangan Jumlah desa yang turun status rawan pangan 12 desa 350,000,000 8 desa 600,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin 200 KK 200 KK Dinas Ketahanan Pangan 2.0 9.0 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan 4 3,080,000,000 4 3,080,000,000 4 6,160,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2.0 9.0 3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil 100 2,130,000,000 100 2,130,000,000 100 4,260,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Persentase Cadangan Pangan 50 50 50 - Dinas Ketahanan Pangan BAB V ║ V- 71 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase Masyarakat yang Mendapat Pemebinaan Penganekaragaman Pangan 2 2 2 - Dinas Ketahanan Pangan 2.0 9.0 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan 68 90,000,000 68 90,000,000 68 180,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2.0 9.0 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar yang Aman 82 100,000,000 84 300,000,000 84 400,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Tujuan 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur yang berkelanjutan (IKLI+IKLH) 43,523,008,360 20,649,754,995 61.32 - 63.85 161,738,961,975 66.75 125,666,493,535 66.75 351,578,218,866 Sasaran 19. Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Dasar Daerah Indeks Pembangunan Infrastruktur 0 0 24,363,514,360 0 40,404,995 1.83 - 1.88 138,483,612,289 1.92 100,945,432,666 1.92 263,832,964,311 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan , Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 100 11,373,269,400 100 11,373,269,400 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 4,102,780,000 100 4,102,780,000 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 17 152,361,000 17 152,361,000 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 70 103,730,000 70 103,730,000 Dinas Perhubungan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ % prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara 60 221,589,500 60 221,589,500 Dinas Perhubungan Program Peningkatan pelayanan angkutan terselenggaranya pelayanan angkutan n.a. 80 153,667,800 80 153,667,800 Dinas Perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan % sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun n.a. 80 1,468,041,300 80 1,468,041,300 Dinas Perhubungan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas % pelaksanaan pengamanan lalu lintas n.a. 80 5,632,500,000 80 5,632,500,000 Dinas Perhubungan program Peningkatan aksebilitas pelayanan angkutan barang % Peningkatan aksebilitas pelayanan angkutan barang n.a. 80 1,116,500,000 80 1,116,500,000 Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 74 30,150,000 75 30,700,000 75 60,850,000 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Transportasi Persentase Peningkatan Pelayanan Keselamatan Transportasi 20% 20% 2,400,000 0 2,800,000 40% 5,200,000 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas 85% 85% 1,300,000 1 1,412,500 86% 2,712,500 Dinas Perhubungan BAB V ║ V- 72 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Persentase Peningkatan Jumlah Sarpras Perhubungan yang Terpasang dan Terpelihara 60% 65% 5,225,360 1 5,492,495 10,717,855 Dinas Perhubungan 2.1 5.0 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase keselamatan transportasi yang tertangani 81% 32,907,500,000 81% 7,112,214,593 78% 40,019,714,593 Dinas Perhubungan 2.1 5.0 3 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase pembinaan pelayaran yang dilaksanakan dan perizinan yang diterbitkan 55% 390,000,000 55% 423,494,555 12 kali 813,494,555 Dinas Perhubungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 42,270,312,289 5% 46,497,343,518 5% 88,767,655,808 Dinas Perhubungan 1.0 3.0 08 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 63,30% 9,950,000,000 64,00% 7,235,000,000 64,00% 17,185,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 3.0 4 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase sarana persampahan yang terbangun 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 3.0 5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Prosentase air limbah domestik yang tertangani 62,80% 9,343,000,000 63,30% 10,107,300,000 63,30% 19,450,300,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 3.0 6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase dalam kondisi baik 97,90% 1,575,000,000 97,90% 1,000,000,000 97,90% 2,575,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 3.0 8 Program Penataan Bangunan Gedung Presentase Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Pemda Kondisi Baik (Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda dalam kondisi baik tahun ke n / Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda ) 54,74% 31,778,000,000 70,53% 22,662,300,000 70,53% 54,440,300,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 3.0 9 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Prosentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata dibagi jumlah total bangunan yang teridentifikasi) 10,00% 3,729,800,000 10,00% 4,212,780,000 10,00% 7,942,580,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.1 0.0 2 Program Pengelolaan Izin Lokasi Persentase Penyelesaian izin lokasi 100% 165,000,000 100% 195,000,000 100% 360,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.1 0.0 4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Prosentase Penyelesaian kasus sengketa tanah (th n) 100% 125,000,000 100% 50,000,000 100% 175,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan BAB V ║ V- 73 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.1 0.0 5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah 100% 5,200,000,000 100% 150,000,000 100% 5,350,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.1 0.1 0 Program Penatausahaan Tanah Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat 26,70% 550,000,000 27,04% 800,000,000 27,04% 1,350,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 2,170,659,000 73 2,387,724,900 73 4,558,383,900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase Pelayanan Publik dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara optimal 1 1 385,824,300 - 385,824,300 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase Pelayanan Publik dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara optimal 1 1 123,404,000 - 123,404,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase Pelayanan Publik dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara optimal 1 1 140,024,200 - 140,024,200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEBINAMARGAAN Ʃ Panjang Jalan Kabupaten Kondisi baik 1 90 92 92 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ʃ Jumlah Jembatan Kondisi Baik 4 jembatan 5 jembatan 6 jembatan 6 jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Panjang saluran irigasi kondisi baik 90 64 43,162,500,000 65 65 43,162,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % air baku yang tersedia 37 22 2,500,000,000 23 23 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PEMBINANAN JASA KONSTRUKSI DAN SARANA PRASARANA PEKERJAAN UMUM % penyedia jasa konstruksi yang terbina 0 0 8,200,000,000 0 8,200,000,000 0.3 16,400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG PEKERJAAN UMUM Persentase terlaksananya rehabilitasi/pmeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi 90 64.5 14,600,000,000 65.5 18,250,000,000 66 32,850,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 19,135,353,719 5% 21,048,889,091 5% 40,184,242,809 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB V ║ V- 74 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.0 3.0 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Prosentase bangunan sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 24% 58,546,349,300 25% 64,400,984,229 25% 122,947,333,529 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.0 3.0 6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase dalam kondisi baik - - - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.0 3.0 10 Program Penyelenggaraan Jalan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 71% 197,204,899,154 72% 216,925,389,070 72% 414,130,288,224 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.0 3.0 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasijasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada sisteminformasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) 32% 425,865,000 34% 468,451,500 34% 894,316,500 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran 20. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 74 74 - 74 5,450,000,000 74 - 74 1,451,758,000 74.5 1,596,933,800 75 8,498,691,800 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENATAAN RUANG % Penyusunan dokumen dasar penataan ruang 52 5,450,000,000 52 5,450,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.0 3.0 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Dokumen Penataan Ruang yang terlegailsasi 12% 1,451,758,000 13% 1,596,933,800 13% 3,048,691,800 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase kawasan pemukiman layak 70 70 138,370,659,00 0 71 58,187,724,900 72 - 72 30,552,000,000 73 33,977,200,000 73 261,087,583,900 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 70.10% 2,170,659,000 70.20% 2,387,724,900 1 4,558,383,900 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Penurunan angka backlog rumah (Ʃ hunian yang terbangun/terehabilitasi tahun (n) / Angka Backlog th n ) 6912 Unit 2.22% 15,000,000,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Penurunan angka backlog rumah (Ʃ hunian yang terbangun/terehabilitasi tahun (n) / Angka Backlog th n ) 6912 Unit 2.22% 15,000,000,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan BAB V ║ V- 75 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Pengembangan Perumahan Prosentase ketersediaan rumah layak huni 6912 Unit 2.22% 15,000,000,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Prosentase sarana prasarana areal makam yang memadai 6912 Unit 2.22% 15,000,000,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Air Limbah, Penataan Kawasan Permukiman dan Perkotaan Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) (Ʃ air limbah domestik yang tertangani tahun (n) / Ʃ total air limbah domestik (n) x 100%) 226.581 SR 62.73% 4,500,000,000 62.73% 4,500,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) 382 SR / 0105 % 0.19% 10,850,000,000 0.19% 10,850,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prosentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan 75 SR / 002 % 0.04% 0.04% - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah % Aset Tanah Pemda yang tersertifikasi (Ʃ tanah yang bersertifikat tahun n / Ʃ seluruh aset tanah Pemda tahun n) 602 26.39% 10,850,000,000 26.39% 10,850,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengembangan Perumahan Prosentase Penurunan angka backlog rumah (Ʃ hunian yang terbangun/terehabilitasi tahun (n) / Angka Backlog th n ) 6912 Unit 2.22% 15,000,000,000 2.22% 15,000,000,000 2% 30,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Air Limbah, Penataan Kawasan Permukiman dan Perkotaan Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) (Ʃ air limbah domestik yang tertangani tahun (n) / Ʃ total air limbah domestik (n) x 100%) 226.581 SR 62.86% 11,000,000,000 63.96% 13,200,000,000 64% 24,200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prosentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan (Ʃ Rumah Tangga Berakses Air minum Layak / Ʃ Rumah Tangga di Kabupaten Probolinggo) (lebih mikro, harus berkelanjutan) 229.485 SR 63.39% 12,000,000,000 64.21% 14,400,000,000 64% 26,400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan BAB V ║ V- 76 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp % Areal Kawasan Kumuh (Ʃ kawasan kumuh terkurangi tahun (n) / Ʃ total kawasan kumuh (n) ) 5047 Ha (21547- 5047)/2154 7 / 7658% 71.94% 1,500,000,000 67.29% 1,650,000,000 67% 3,150,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah % Aset Tanah Pemda yang tersertifikasi (Ʃ tanah yang bersertifikat tahun n / Ʃ seluruh aset tanah Pemda tahun n) 602 / 2617 % 26.39% 10,500,000,000 26.61% 11,550,000,000 26.61% 22,050,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan X.X X.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 2,650,000,000 5% 2,800,000,000 5% 5,450,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 4.0 2 Program Pengembangan Perumahan Rasio rumah layak huni (jumlah rumah layak huni/jumlah seluruhrumah yg ada) 65,00% 1,250,000,000 70,00% 4,150,000,000 70,00% 5,400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 4.0 3 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya 2,22% 21,000,000,000 2,22% 21,230,000,000 2,22% 42,230,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 4.0 4 Program Kawasan Permukiman Persentase areal kawasan kumuh (Ha) tertangani ( kawasan luasan permukiman kumuh tertangani th (n)/jumlah kawasan permukiman )*100% 58,01% 3,650,000,000 53,37% 3,650,000,000 53,37% 7,300,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 4.0 5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 65,00% 1,902,000,000 70,00% 2,047,200,000 70,00% 3,949,200,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.0 4.0 6 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman persentase fasilitasi pelayanan perijinan bidang perumahan dan kawasan permukiman 85,00% 100,000,000 87,00% 100,000,000 87,00% 200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sasaran 21. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69.85 61.31 19,159,494,000 63.40 15,159,350,000 70.76 - 70.99 21,803,591,686 70.22 23,124,127,069 70.22 79,246,562,755.0 0 Dinas Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 70.1 3,954,000,000 70.2 4,227,000,000 70.2 8,181,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Lingkungan Hidup BAB V ║ V- 77 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup % Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan dibidang Lingkungan Hidup 1 1 775,000,000 1 775,000,000 75% 1,550,000,000 Dinas Lingkungan Hidup % Badan Air dengan Status tercemar ringan 86.50% 86.50% 1 87% - Dinas Lingkungan Hidup Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup Nilai Emisi Gas Rumah Kaca 134.125 ton CO2e 120.712.5 tonCO2e 4,000,494,000 108.640 ton Co2e 3,437,350,000 108.640 ton Co2e 7,437,844,000 Dinas Lingkungan Hidup % Sumber Mata air Terlestarikan - 0.75% 1.50% 0.015 - Dinas Lingkungan Hidup % Luasan Taman di Wilayah Perkotaan 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% - Dinas Lingkungan Hidup Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup % Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perijinan Lingkungan 1 1 2,080,000,000 1 1,170,000,000 100% 3,250,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan 115 lembaga 175 lembaga 189 lembaga 189 lembaga - Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sampah % Pengangkutan Sampah 0 0 5,000,000,000 0 4,100,000,000 14% 9,100,000,000 Dinas Lingkungan Hidup % Pengolahan sampah dengan prinsip 3R 5.57% 6.07% 6.57% 6.57% - Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Lingkungan Hidup Presentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan 61.11% 1 3,350,000,000 1 1,450,000,000 70% 4,800,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah industri yang terpenuhi 7 unit 15 unit 4 unit 4 unit - Dinas Lingkungan Hidup Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis bidang lingkungan hidup 5 orang 12 orang 12 orang 12 orang - Dinas Lingkungan Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 14,718,591,686 5% 16,233,626,069 5% 30,952,217,755 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun 100% 300,000,000 100% 500,000,000 100% 800,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan upaya pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup 30% 1,535,000,000 30% 1,250,000,000 80% 2,785,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau 100% 2,150,000,000 100% 1,500,000,000 100 3,650,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah b3 10% 50,000,000 10% 50,000,000 100 100,000,000 Dinas Lingkungan Hidup BAB V ║ V- 78 Kod e Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Program Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n (2018) .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target Rp Target Rp Targ et Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2.1 1.0 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase peningkatan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup 30% 195,000,000 30% 300,000,000 30% 495,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 8 75,000,000 17 100,000,000 17 175,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 4.00% 305,000,000 4.00% 150,000,000 11 455,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.0 9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Peningkatan lembaga/Kelompok Masyarakat yang meraih penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten 7% 150,000,000 7% 125,000,000 21 275,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.1 0 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 40,000,000 100 38,000,000 100 78,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.1 1.1 1 Program Pengelolaan Persampahan Persentase peningkatan penanganan sampah 5% 2,285,000,000 5% 2,877,501,000 21 5,162,501,000 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM TAHUN 2021 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran. Tujuan 1. Mewujudkan Masyarakat yang tentram melalui kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban umum Indeks ketentraman masyarakat
  6. 1.Meningkatnya toleransi antar umat beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama 72.5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81 3,239,083,358 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 85% 1,159,252,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 85% 1,823,914,400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 85% 266,521,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAB V ║ V- 79 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 85% 1,413,854,800 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 85% 389,510,100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  7. 2.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum 1.03 Satuan Polisi Pamong Praja X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip Daerah 82 14,552,551,820 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 93% 1,261,641,540 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.04 Program pencegahan penanggulangan, penyelematan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase peningkatan respon penanganan bencana kebakaran 84% 486,638,100 Satuan Polisi Pamong Praja
  8. 3.Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana Indeks ketahanan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81 3,626,181,217 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana 19.88% 250,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana 19.88% 900,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana 19.88% 950,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan
  9. 2.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indeks Pembangunan Manusia 66.76
  10. 1.Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca Indeks Pendidikan 0.55 Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 Nilai 1,146,553,398,258 Dinas Pendidikan 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan APK PAUD 75% 28,092,085,000 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 96% 80,665,034,800 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 92% 29,276,934,500 Dinas Pendidikan Penurunan Prosentase ATS 2% 9,420,000,000 Dinas Pendidikan 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 75% 283,915,000 Dinas Pendidikan 1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik 85% 6,257,300,000 Dinas Pendidikan 1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan Dikdas 100% Dinas Pendidikan Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan PAUD/PNF 100% Dinas Pendidikan 1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra 18.52% 250,000,000 Dinas Pendidikan 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase pembinaan pelaku budaya yang dibina Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata BAB V ║ V- 80 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase kesenian tradisonal yang dikembang-kan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Persentase kunjungan masyarakat di perpustakaan binaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah 75 5,409,606,451 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan desa / kelurahan yang sesuai standar nasional perpustakaan dibagi jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang ada 12% 1,354,072,500 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Prosentase koleksi nasional dan naskah kuno yg dilestarikan 20% 81,426,400 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.02 Program Pengelolaan Arsip Jumlah perangkat daerah, BUMD yang mengelola arsip secara standart 0.78 743,588,100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.03 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Prosentase jumlah arsip yang terselamatkan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.04 Program Perizinan Penggunaan Arsip Prosentase jumlah izin yang dikeluarkan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  11. 2.Meningkatnya kualitas kesehatan Indeks Kesehatan 0.051 Dinas Kesehatan X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81 135,973,304,409 Dinas Kesehatan 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Keluarga Sehat 0.1 Indek 94,138,891,096 Dinas Kesehatan Prosentase Fasyankes ter akreditasi paripurna 5% 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standart 25% 2,360,391,200 Dinas Kesehatan 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase Fasilitas Kefarmasian yang melaksanakan manajemen obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar 40% 373,255,800 Dinas Kesehatan Prosentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 60% 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Prosentase Desa Siaga 100% 2,546,711,500 Dinas Kesehatan
  12. 3.Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan. Tingkat Kemiskinan 17.21 Dinas Kesehatan
  13. 1.Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial Persentase PPKS yang Terlayani 2.82 Dinas Sosial X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 82 554,324,680 Dinas Sosial 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Pemberdayaan Sosial 550,501,700 Dinas Sosial 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial 2,368,076,500 Dinas Sosial 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase PMKS Penerima Manfaat Bantuan dan Perlindungan Sosial 2,003,747,000 Dinas Sosial 1.06.06 Program Penanganan Bencana Presentase penanganan bencana 311,740,000 Dinas Sosial 1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Presentase pengelolaan taman makam pahlawan 58,342,700 Dinas Sosial
  14. 2.Menurunnya angka pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka 3.25 Dinas Tenaga Kerja X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja 81 4,558,474,848 Dinas Tenaga Kerja BAB V ║ V- 81 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja Prosentase penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) 35.5 61,255,000 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Prosentase pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 39 1,192,288,900 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja Prosentase peningkatan penempatan tenaga kerja 41.5 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05 Program Hubungan Industrial Prosentase peningkatan hubungan industrial 35.5 Dinas Tenaga Kerja
  15. 3.Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 66.96 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  16. 4.Terkendalinya jumlah penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 0.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 7,264,500,339 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Prosentase Pelaksanaan Program Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan 80% 654,627,600 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Perlindungan Perempuan Prosentase PelaksanaanPenyusunan Kebijakan danPendampingan LayananPerlindungan Perempuan 80% 212,028,320 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Kualitas Keluarga Prosentase PeningkatanKualitas Keluarga 72% 101,805,400 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Prosentase Pengelolaan Sistem Data Gender danAnak 92% 98,400,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Prosentase PeningkatanPemenuhan Hak Anak (PHA) 72% 130,823,300 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Perlindungan Khusus Anak Prosentase Penanganan Perlindungan Khusus Anak 100% 312,293,380 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk Prosentase pengendalian laju pertumbuhan penduduk 90% 642,568,200 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 80% 6,872,443,100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Prosentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 80% 1,165,355,700 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  17. 5.Meningkatnya kemandirian desa Indeks Desa Membangun 0.66 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB V ║ V- 82 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota SAKIP Dinas PMD 85% 3,796,906,414 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa Prosentase penataan Desa Terfasilitasi dan aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Prosentase Peningkatan Kerjasama Desa 49% 150,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Prosentase Administrasi Pemerintahan Desa 85% 9,324,602,090 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 71% 700,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Misi 3: Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
  18. 4.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi 64.5
  19. 1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel Nilai SAKIP 81 Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 90% 29740722352 Sekretariat Daerah 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat % Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti 90% 12656928000 Sekretariat Daerah 4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan % Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti 90% 4234194000 Sekretariat Daerah X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 5,675,465,183 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01.01 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Prosentase konsistensi perencanaan kinerja dan penganggaran 90% 1,360,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01.02 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai capaian aspek perencanaan dan pengukuran kinerja PD 49% 5,109,822,000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01.03 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Prosentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 40% 480000000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 7,285,852,284 Inspektorat 6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 100% 3,505,661,000 Inspektorat 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Prosentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100% 1,873,220,200 Inspektorat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 92% 4,273,957,030 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah melalui perencanaan penganggaran, penyerapan belanja, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu 4,278,997,600 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Prosentase SKPD tertib pengelolaan aset dan BMD 65% 2,111,496,000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BAB V ║ V- 83 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2% 2.613.790.000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
  20. 2.Birokrasi yang kapabel Indeks SPBE 3.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 3,984,411,496 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Prosentase Peningkatan Diseminasi Komunikasi Publik 90% 1,683,220,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.03 Program Aplikasi Informatika Prosentase Pemanfatan Website OPD, Kecamatan dan Desaa 80% 3,292,802,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.20.02 Program Penyelenggartaan Statistik Sektoral Prosentase Peningkatan Desiminasi Data Statistik Daerah 92% 239,450,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Prosentase Pengelolaan Data Persandian Daerah 90% 160,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Indeks Profesionalitas ASN 78 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP OPD 80 8,211,902,026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Prosentase Kualifikasi 13,6 3,301,826,260 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Prosentase Kinerja 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Prosentase Disiplin 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase Kompetensi 10 4,058,319,400 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
  21. 3.Pelayanan Publik yang Prima Indeks Kepuasan Masyarakat 82 DPM PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Daerah), Kecamatan, Sekretariat DPRD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP OPD 80% 6,677,595,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan 80% 2,170,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil 80% 540,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 80% 1,505,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Profil Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Profil Kependudukan 80% 65,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Layanan BLUD 100% 88,692,999,130 RSUD WALUYO JATI BAB V ║ V- 84 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP 100% 20,690,300,000 RSUD WALUYO JATI X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum, Keuangan dan Layanan BLUD 100% 24,331,216,569 RSUD TONGAS 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Pemenuhan Upaya untuk UKM dan UKP 100% 6,080,000,000 RSUD TONGAS 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 100% 200,000,000 RSUD TONGAS 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar 70 52,000,000 Kecamatan 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Prosentase peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik 100 55,000,000 Kecamatan 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 100 15,000,000 Kecamatan 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase jenis fasilitasi Fasilitasi Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik 100 30,000,000 Kecamatan 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah 81 595,000,000 Kecamatan X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP 81 9,553,485,278 Sekretariat DPRD 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD persentase Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang didukung dengan baik 70% 59,952,991,806 Sekretariat DPRD Misi 4: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan
  22. 5.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Pertumbuhan ekonomi 4.84 Koefisien Gini 0.37
  23. 1.Meningkatnya Perekonomian Usaha Berskala Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, serta Kepariwisataan Kontribusi PDRB Sektor Industri 30.71 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Ekspor Perdagangan 3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Presentase Pemenuhan perijinan dan pendaftaran perusahaan 30% 1,175,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6% 2,850,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase rata-rata fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya 2% 925,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Persentase Peningkatan Nilai Ekspor 5% 1,150,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase Pelaku usaha tertib niaga 50% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase peningkatan proporsi Produk dalam negeri yang dipasarkan 5% 800,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan BAB V ║ V- 85 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 3.31.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 16,205,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase Pengembangan Perencanaan & Pembangunan Industri 15% 800,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian Ijin Usaha Industri 5% 300,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pemenuhan Informasi Data Industri 10% 350,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Usaha Mikro Mandiri Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah koperasi sehat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam persentase peningkatan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam 35% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi persentase pengawasan koperasi 50% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi persentase koperasi yang sudah dinilai 45% 250,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian persentase koperasi yang mengikuti diklat 50% 700,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi persentase Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 60% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) persentase UMKM terberdayakan 50% 700,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.17.08 Program Pengembangan UMKM Persentase Wira Usaha Baru 15 5,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengeluaran Wisatawan 16.37 Milliar Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif; 30.12 750,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan prestasi di bidang kepemudaan 0.17 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase cabor yang dibina; 51.72 5,549,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga 20 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase peningkatan prestasi kepramukaan 25 900,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata BAB V ║ V- 86 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Persentase destinasi pariwisata yang terkelola 22 14,434,550,700 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 25 850,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih 11.32 1,527,578,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  24. 2.Meningkatnya iklim investasi Persentase realisasi investasi 89.42 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi DPMPTSP 100% 9,983,642,206 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal 1 Dokumen 326,384,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah data dan Peta Potensi yang tersusun 2 dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal jumlah Even Promosi Investasi yang Dilaksanakan 2 kali 300,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal 1 Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal Prosentase Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP 1 413,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Dokumen hasil pendataan, Pelaporan dan pengaduan pelayanan perizinan 3 Dokumen 384,462,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi 48 layanan 115,538,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  25. 3.Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan Nilai Tukar Petani Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian persentase bibit ternak yang memiliki sertifikasi/ SKLB (surat keterangan layak bibit) 0,9 % 3,060,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan persentase kenaikan populasi dan produksi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil 1 % persentase sarana yang berstandar teknis 15 % 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasana Pertanian persentase prasarana yang berstandar teknis 15 % 930,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakanpersentase kenaikan populasi dan produksi ternak unggas dan ternak lainnya 1 % 3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan 2 % 1,036,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (aman,sehat,utuh,halal) 10 % Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan Rata-rata nilai tambah produk peternakan 20 % Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 17 % 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian persentase pelaku usaha peternakan yang meningkat manajemen kelembagaannya 1 % 170,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan
  26. 3.Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan Nilai Tukar Nelayan Dinas Perikanan X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 82 5550000000 Dinas Perikanan BAB V ║ V- 87 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 22 2970000000 Dinas Perikanan 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 22 4124000000 Dinas Perikanan
  27. 4.Meningkatnya ketahanan pangan Skor Pola Pangan Harapan 69.75 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian yang Berkualitas 4,000,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Pupuk Pertanian (Ha) 180000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Pestisida (Bulan) 12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian penyediaan benih unggul tanaman pertanian (%) 90 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan pelayanan Alat Mesin Pertanian pra dan pasca panen budidaya (Ha) 21600 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian 8,000,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Luasan PLP2B (Ha) 38692 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Masterplan pengembangan tanaman perkebunan (Dokumen) 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Luas sawah (Ha) 37271 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Luas Lahan Tegal (Ha) 45565 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan bangunan air (Unit) 20 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan jalan pertanian (Unit) 12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah rehabilitasi Bangunan BPP (Unit) 24 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Penurunan serangan hama penyakit (%) 2 600000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Peningkatan kelembagaan pertanian dan Kelompok Tani Terbina (Lembaga) 1593 800000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Peningkatan Jumlah investasi usaha pertanian (%) 5 300000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Desa) 1 600000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 79 800000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Penanganan Kerawanan Pangan Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (Angka Indeks) 68 100000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengawasan Keamanan Pangan Peningkatan Prosentase Pangan aman (%) 80 100000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  28. 6.Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur (IKLI) 60 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 70.76 BAB V ║ V- 88 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp
  29. 1.Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Dasar Daerah Indeks jalan berkeselamatan 0.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Sarana dan Prasarana Terpasang dan Terpelihara dengan Baik 78% 5,427,868,200 Dinas Perhubungan Persentase Layanan Angkutan Darat 78% Dinas Perhubungan Persentase Keselamatan Transportasi yang Tertangani 78% Dinas Perhubungan Program Pengelolaan Pelayaran Jumlah Pembinaan Pelayaran yang Dilaksanakan dan Perizinan yang Diterbitkan 6 kali 349,995,500 Dinas Perhubungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81 32,445,886,971 Dinas Perhubungan
  30. 1.Meningkatnya Kualitas Pembangunan infrastruktur Dasar Daerah Persentase luasan sawah teraliri 63 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  31. 2.Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 74.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 74 2,415,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Panjang saluran irigasi kondisi baik 66 44,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % air baku yang tersedia 24 3,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prosentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan (Ʃ Rumah Tangga Berakses Air minum Layak / Ʃ Rumah Tangga di Kabupaten Probolinggo) (lebih mikro, harus berkelanjutan) 65% 16,600,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional persentase pengolahan sampah tertangani dengan baik 50% 6,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) (Ʃ air limbah domestik yang tertangani tahun (n) / Ʃ total air limbah domestik (n) x 100%) 64% 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuang air (min 1,5 m) 55% 7,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.07 Program Pengembangan Permukiman persentase kawasan permukiman yang layak huni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung persentase bangunan gedung yang sesuai dengan rencana tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya persentase bangunan danlingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan dalam kondisi baik 94% 85,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi % penyedia jasa konstruksi yang terbina 32% 8,200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB V ║ V- 89 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang 54% 5,450,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  32. 2.Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah Persentase kawasan pemukiman layak 71.5 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 71% 2,400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Prosentase ketersediaan rumah layak huni 5% 25,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.03 Program Kawasan Permukiman Persentase lingkungan permukiman kumuh yang tertangani. 70% 1,900,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh % Areal Kawasan Kumuh (Ʃ kawasan kumuh terkurangi tahun (n) / Ʃ total kawasan kumuh (n) ) 65% 1,800,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase lingkungan permukiman yang sehat didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (jumlah lingkungan permukiman yang didukung PSU/Jumlah lingkungan perumahan x 100%) 55% Rp2,000,000,000.00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman persentase peningkatan pelayanan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 25% ############# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  33. 3.Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 83.5 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 49.25 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Tutupan Lahan 54.84 Dinas Lingkungan Hidup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 80.2 13,102,170,272 Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dokumen RPPLH yang tersusun Dinas Lingkungan Hidup Dokumen KLHS yang tersusun Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan untuk kualitas air, udara ambien, tanah dan laut 65 67,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan kampung iklim 5 100,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan parameter yang dapat diuji 15 100,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase informasi yang disampaikan kepada masyarakat 100 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan lembaga/pokmas 100 65,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase luasan lahan terehabilitasi 0.15 450,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase luasan taman terpelihara 100 1,005,060,000 Dinas Lingkungan Hidup BAB V ║ V- 90 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program .Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung- jawab 2021 Target Rp Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan pengelolaan limbah B3 100 22,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan lingkungan 100 45,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup 60 135,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terbina 8.33 75,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3.73 102,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Peningkatan lembaga/Kelompok Masyarakat yang meraih penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten 6.98 65,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 30,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah terolah dengan prinsip 3 R 17 342,800,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase penurunan pengangkutan sampah ke TPA 0.15 2,035,300,000 Dinas Lingkungan Hidup BAB V ║ V- 0 BAB V ║ V- 1
  34. 2024.Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2.
24. a.Penurunan AKI Per 100.000 Kelahiran Hidup 64 64 13,400,0 00,000 64 13,400,000,000 Dinas Kesehatan
25. b.Penurunan AKB Per 1000 Kelahiran Hidup 13 13 13 - Dinas Kesehatan
26. c.Prevalensi Stunting 18 18 18 - Dinas Kesehatan
27. d.% Rumah Sehat 35 35 35 - Dinas Kesehatan
28. e.% Rumah Tangga PHBS 19 19 19 - Dinas Kesehatan
29. f.Penanganan USILA 75 75 75 - Dinas Kesehatan 51 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
30. a.% IDL ( Imunisasi Dasar Lengkap ) dan % Desa IDL 93 93 5,900,00 0,000 93 5,900,000,000 Dinas Kesehatan
31. b.% Angka Kesembuhan ( Cure Rate ) Penderita TB 1 1 1 - Dinas Kesehatan
32. c.Penurunan Insidence Rate DBD per 100.000 penduduk 0 0 0 - Dinas Kesehatan
33. d.Penurunan angka kesakitan diare per 1000 penduduk 295 295 295 - Dinas Kesehatan
34. e.% KLB yang ditangani < dari 24 jam 1 1 1 - Dinas Kesehatan
35. f.% jamaah haji yang diperiksa 1 1 1 - Dinas Kesehatan
36. g.% Penduduk usia > 15 th yang diukur tekanan darahnya 0 0 0.07 - Dinas Kesehatan
37. h.% Penduduk usia > 15 tahun yang dilakukan pemeriksaan obesitas 0 0 0.05 - Dinas Kesehatan
38. i.% Pemeriksaan Penyakit Kanker leher rahim dan payudara 0 0 0.1 - Dinas Kesehatan
39. j.% Penderita ODGJ berat yang dilayani sesuai dengan standar 1 1 1 - Dinas Kesehatan 52 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan % Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standart ( Pelayanan dan Regulasi ) 1 1 7,790,00 0,000 1 7,790,000,000 Dinas Kesehatan 53 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan % Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standart ( Sarana dan prasarana ) dengan Sumber Daya Kesehatan ( SDK ) yang memadai 1 1 17,750,0 00,000 1 17,750,000,000 Dinas Kesehatan 54 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Kesehatan % Sarpras Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1 1 26,500,0 00,000 1 26,500,000,000 Dinas Kesehatan 55 Program Bantuan Operasional Kesehatan
40. a.Persentase puskesmas dengan pengelolaan dana BOK baik 100 100 73,876,2 49,000 100 73,876,249,000 Dinas Kesehatan BAB V ║ V- 9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp dan Jaminan Kesehatan Nasional
41. b.Persentase puskesmas dengan pengelolaan dana JKN sesuai dengan standar 100 100 100 - Dinas Kesehatan 1.02.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 263,647,543,184 5% 290,012,2 97,502 5% 553,659,840,686 Dinas Kesehatan 1.02.0 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Keluarga Sehat 0.12 Indek 101,786,739,631 0.15 Indek 111,058,0 76,662 0 212,844,816,293 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu 92 Per 100.000 LH - 91 Per 100.000 LH - Angka Kematian Bayi 12 Per 1.000 LH - 12 Per 1.000 LH - Prosentase indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi 100% - 100% - Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar 100% - 100% - Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar 90% - 90% - Capaian UHC 85,3 % - 85,5 % - 1.02.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM kesehatan yang Memenuhi Standart Kualifikasi 100% 34,326,209,609 100% 37,758,83 0,570 72,085,040,179 Dinas Kesehatan 1.02.0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang Sesuai Standar 100% 262,791,200 100% 289,070,3 20 1 551,861,520 Dinas Kesehatan 1.02.0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase UKBM Aktif 75% 2,655,968,970 80% 2,921,565, 867 1 5,577,534,837 Dinas Kesehatan 1 Program Peningkatan Pelayanan 1) % ruangan yang BOR nya sesuai standar 60%-80% 1 1 74,122,0 95,116 1 76,522,0 95,116 0.75 150,644,190,232 RSUD WALUYO JATI 2) % Rata-rata Capaian IKM Bidang Pelayanan 81.28% 1 1 0.82 - RSUD WALUYO JATI 3) % Rata-rata Capaian IKM Bidang Penunjang 80.12% 1 1 0.82 - RSUD WALUYO JATI 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase pasien miskin yang terlayani 1 1 1,997,25 0,000 1 2,000,00 0,000 1 3,997,250,000 RSUD WALUYO JATI 3 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Persentase SPM Alat Kesehatan Medis di Rumah Sakit terpenuhinya gedung sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan 1 1 14,783,1 51,800 1 17,792,0 00,000 0.8 32,575,151,800 RSUD WALUYO JATI 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase SPM Alat Kesehatan Medis di Rumah Sakit 1 1 889,504, 000 1 10,000,0 00,000 0.8 10,889,504,000 RSUD WALUYO JATI 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase tersampainya informasi kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien 86.60% 1 181,200, 000 0.8 181,200,000 RSUD WALUYO JATI 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatkan jumlah pegawai yang terlatih di rumah sakit 161 orang 150 orang 320,000, 000 150 orang 320,000,000 RSUD WALUYO JATI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71 73 2,310,76 4,400 1 2,657,37 8,000 1 4,968,142,400 RSUD TONGAS 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Prosentase penduduk miskin yang mendapat layanan 1 1 400,000, 000 1 500,000, 000 1 900,000,000 RSUD TONGAS BAB V ║ V- 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase kunjungan pasien baru 0 0 500,000, 000 0 1,500,00 0,000 0.05 2,000,000,000 RSUD TONGAS Persentase kunjungan pasien lama 1 1 1 0.6 - RSUD TONGAS Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tongas 80 80 80 80 - RSUD TONGAS 4 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana tepat waktu 1 1 8,198,96 8,200 1 2,528,20 3,000 1 10,727,171,200 RSUD TONGAS 5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase kunjungan pasien baru 0 0 0 500,000, 000 0.05 500,000,000 RSUD TONGAS Persentase kunjungan pasien lama 53.20% 53.20% 1 0.6 - RSUD TONGAS Survey Kepuasan Masyarakat 80 80 80 80 - RSUD TONGAS 6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana tepat waktu 1 2 paket 791,316, 400 1 2,000,00 0,000 1 2,791,316,400 RSUD TONGAS 7 Program Peningkatan Pelayanan Persentase kunjungan pasien baru 0 0 13,000,0 00,000 0 14,950,0 00,000 0.05 27,950,000,000 RSUD TONGAS Persentase kunjungan pasien lama 1 1 1 0.6 - RSUD TONGAS Survey Kepuasan Masyarakat 73 80 80 80 - RSUD TONGAS URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 2,170,65 9,000 73 2,387,72 4,900 73 4,558,383,900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase Pelayanan Publik dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara optimal 98% 98% 385,824, 300 - 385,824,300 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase Pelayanan Publik dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara optimal 98% 98% 123,404, 000 - 123,404,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase Pelayanan Publik dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat secara optimal 98% 98% 140,024, 200 - 140,024,200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEBINAMARGAAN Ʃ Panjang Jalan Kabupaten Kondisi baik 88% 90 92 92 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ʃ Jumlah Jembatan Kondisi Baik 4 jembatan 5 jembatan 6 jembatan 6 jembatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Panjang saluran irigasi kondisi baik 90 64 43,162,5 00,000 65 65 43,162,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan BAB V ║ V- 11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Penataan Ruang % air baku yang tersedia 37 22 2,500,00 0,000 23 23 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 PROGRAM PEMBINANAN JASA KONSTRUKSI DAN SARANA PRASARANA PEKERJAAN UMUM % penyedia jasa konstruksi yang terbina 0 0 8,200,00 0,000 0 8,200,00 0,000 0.3 16,400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG PEKERJAAN UMUM Persentase terlaksananya rehabilitasi/pmeliharaan jalan jembatan dan saluran irigasi 90 64.5 14,600,0 00,000 65.5 18,250,0 00,000 65.5 32,850,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 PROGRAM PENATAAN RUANG % Penyusunan dokumen dasar penataan ruang 52 5,450,00 0,000 52 5,450,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 2,525,500,000 5% 2,600,000, 000 5% 5,125,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.0 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Prosentase bangunan sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 24% 58,546,349,300 25% 64,400,98 4,229 25% 122,947,333,529 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.0 3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 63,30% 9,950,000,000 64,00% 7,235,000, 000 64,00% 17,185,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.03.0 4 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase sarana persampahan yang terbangun 100% 500,000,000 100% 500,000,0 00 100% 1,000,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.03.0 5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Prosentase air limbah domestik yang tertangani 62,80% 9,343,000,000 63,30% 10,107,30 0,000 63,30% 19,450,300,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.03.0 6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase dalam kondisi baik 97,90% 1,575,000,000 97,90% 1,000,000, 000 97,90% 2,575,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.03.0 8 Program Penataan Bangunan Gedung Presentase Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Pemda Kondisi Baik (Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda dalam 54,74% 31,778,000,000 70,53% 22,662,30 0,000 70,53% 54,440,300,000 Dinas Perumaha n Rakyat BAB V ║ V- 12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp kondisi baik tahun ke n / Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda ) Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.03.0 9 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Prosentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata dibagi jumlah total bangunan yang teridentifikasi) 10,00% 3,729,800,000 10,00% 4,212,780, 000 10,00% 7,942,580,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.03.1 0 Program Penyelenggaraan Jalan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 71% 197,204,899,154 72% 216,925,3 89,070 72% 414,130,288,224 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.1 1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasijasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada sisteminformasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) 32% 425,865,000 34% 468,451,5 00 34% 894,316,500 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.1 2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Dokumen Penataan Ruang yang terlegailsasi 12% 1,451,758,000 13% 1,451,758,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 70.10% 2,170,65 9,000 70.20% 2,387,72 4,900 1 4,558,383,900 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Penurunan angka backlog rumah (Ʃ hunian yang terbangun/terehabilitasi tahun (n) / Angka Backlog th n ) 6912 Unit 2.22% 15,000,0 00,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Penurunan angka backlog rumah (Ʃ hunian yang terbangun/terehabilitasi tahun (n) / Angka Backlog th n ) 6912 Unit 2.22% 15,000,0 00,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 4 Program Pengembangan Perumahan Prosentase ketersediaan rumah layak huni 6912 Unit 2.22% 15,000,0 00,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 5 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Prosentase sarana prasarana areal makam yang memadai 6912 Unit 2.22% 15,000,0 00,000 2.22% 15,000,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n BAB V ║ V- 13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah Penataan Kawasan Permukiman dan Perkotaan Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) (Ʃ air limbah domestik yang tertangani tahun (n) / Ʃ total air limbah domestik (n) x 100%) 226.581 SR 62.73% 4,500,00 0,000 62.73% 4,500,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) 382 SR / 0105 % 0.19% 10,850,0 00,000 0.19% 10,850,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n Prosentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan 75 SR / 002 % 0.04% 0.04% - Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 8 Program Pengelolaan dan Penataan Bangunan % Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Pemda Kondisi Baik (Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda dalam kondisi baik tahun ke n / Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda ) 8 16.84 70,200,0 00,000 16.84 70,200,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 9 Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah % Aset Tanah Pemda yang tersertifikasi (Ʃ tanah yang bersertifikat tahun n / Ʃ seluruh aset tanah Pemda tahun n) 602 26.39% 10,850,0 00,000 26.39% 10,850,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 10 Program Pengembangan Perumahan Prosentase Penurunan angka backlog rumah (Ʃ hunian yang terbangun/terehabilitasi tahun (n) / Angka Backlog th n ) 6912 Unit 2.22% 15,000,0 00,000 2.22% 15,000,0 00,000 0 30,000,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah Penataan Kawasan Permukiman dan Perkotaan Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) (Ʃ air limbah domestik yang tertangani tahun (n) / Ʃ total air limbah domestik (n) x 100%) 226.581 SR 62.86% 11,000,0 00,000 63.96% 13,200,0 00,000 1 24,200,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n Prosentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan (Ʃ Rumah Tangga Berakses Air minum Layak / Ʃ Rumah Tangga di Kabupaten Probolinggo) (lebih mikro harus berkelanjutan) 229.485 SR 63.39% 12,000,0 00,000 64.21% 14,400,0 00,000 1 26,400,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n % Areal Kawasan Kumuh (Ʃ kawasan kumuh terkurangi tahun (n) / Ʃ total kawasan kumuh (n) ) 5047 Ha (21547- 5047)/21547 / 7658% 71.94% 1,500,00 0,000 67.29% 1,650,00 0,000 1 3,150,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n BAB V ║ V- 14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 12 Program Pengelolaan dan Penataan Bangunan % Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Pemda Kondisi Baik (Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda dalam kondisi baik tahun ke n / Ʃ Bangunan (gedung) milik Pemda ) 8 16.84 9,350,00 0,000 27.37 10,065,0 00,000 27.37 19,415,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 13 Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah % Aset Tanah Pemda yang tersertifikasi (Ʃ tanah yang bersertifikat tahun n / Ʃ seluruh aset tanah Pemda tahun n) 602 / 2617 % 26.39% 10,500,0 00,000 26.61% 11,550,0 00,000 26.61% 22,050,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.04.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 2,650,000,000 5% 2,800,000, 000 5% 5,450,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.04.0 2 Program Pengembangan Perumahan Rasio rumah layak huni (jumlah rumah layak huni/jumlah seluruhrumah yg ada) 65,00% 1,250,000,000 70,00% 4,150,000, 000 70,00% 5,400,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.04.0 3 Program Kawasan Permukiman Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya 2,22% 21,000,000,000 2,22% 21,230,00 0,000 2,22% 42,230,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.04.0 4 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase areal kawasan kumuh (Ha) tertangani ( kawasan luasan permukiman kumuh tertangani th (n)/jumlah kawasan permukiman )*100% 58,01% 3,650,000,000 53,37% 3,650,000, 000 53,37% 7,300,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.04.0 5 Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 65,00% 1,902,000,000 70,00% 2,047,200, 000 70,00% 3,949,200,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 1.04.0 6 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman persentase fasilitasi pelayanan perijinan bidang perumahan dan kawasan permukiman 85,00% 100,000,000 87,00% 100,000,0 00 87,00% 200,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,120,00 0,000 74 1,344,00 0,000 74 2,464,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Badan Kesatuan Bangsa BAB V ║ V- 15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp dan Politik 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase ormas/orsospol/lsm yang mendapat pembinaan tentang ketentraman dan ketertiban umum 75% 75% 1,300,00 0,000 75% 1,560,00 0,000 75% 2,860,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 Program Ketahanan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Persentase ormas/orsospol/lsm yang mendapat pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan politik 75% 75% 1,800,00 0,000 75% 2,160,00 0,000 75% 3,960,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 3,592,113,900 5% 4,147,096, 550 5% 7,739,210,450 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 90% 1,333,140,300 95% 1,533,275, 000 95% 2,866,415,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 90% 3,195,500,000 95% 3,716,825, 000 95% 6,912,325,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0 4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 90% 306,501,200 95% 352,500,0 00 95% 659,001,200 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya 90% 1,625,915,000 95% 1,869,800, 000 95% 3,495,715,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.0 6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 90% 448,078,400 95% 515,400,0 00 95% 963,478,400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 71 3,371,90 7,500 73 6,564,24 6,040 73 9,936,153,540 Satuan Polisi Pamong Praja 2 program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatu 100 100 889,151, 600 100 889,151,600 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Satuan Polisi Pamong Praja 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Jumlah laporan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah 100 100 29,400,0 00 100 29,400,000 Satuan Polisi Pamong Praja BAB V ║ V- 16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya Anggota Satpol PP yang disiplin dan meningkatnya rasa aman masyarakat 100% 100% 410,535, 000 100% 410,535,000 Satuan Polisi Pamong Praja 6 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Persentase Pelanggaran Perda Yang selesai Tertangani 91% 973,090, 000 91% 973,090,000 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terlaksananya Anggota Satpol PP yang disiplin dan meningkatnya rasa aman masyarakat 100% 100% 661,855, 000 100% 661,855,000 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum persentase penanganan ganguan ketrentaman dan ketertiban Umum 91% 271,525, 000 91% 271,525,000 Satuan Polisi Pamong Praja 9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terlaksananya Perlindungan Masyarakat 100% 100% 27,105,0 00 100% 27,105,000 Satuan Polisi Pamong Praja 10 Program Pemeberdayaan dan Pengembangan Perlindungan Mayarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 52% 360,000, 000 52% 360,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 11 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Terlaksananya peningkatan Pemberantasan ttg penyakit masyarakat 100% 100% 68,480,0 00 100% 68,480,000 Satuan Polisi Pamong Praja 12 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran PErsentase peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 80% 255,452, 900 82% 326,352, 000 82% 581,804,900 Satuan Polisi Pamong Praja 13 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Persentase Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilega 90% 90% 250,000, 000 90% 250,000, 000 90% 500,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 16,866,521,460 5% 18,096,80 6,460 5% 34,963,327,920 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.0 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 95% 1,797,800,000 98% 2,067,470, 000 98% 3,865,270,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program pencegahan penanggulangan penyelematan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 85% 2,869,625,000 90% 4,059,768, 750 90% 6,929,393,750 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 3,371,90 7,500 74 6,564,24 6,040 74 9,936,153,540 Badan Penanggul angan Bencana Daerah 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Badan Penanggul angan Bencana Daerah 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Badan Penanggul angan Bencana Daerah 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Badan Penanggul angan Bencana Daerah BAB V ║ V- 17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 5 Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan 40% 800,000, 000 55% 1,111,00 0,000 0.55 1,911,000,000 Badan Penanggul angan Bencana Daerah 6 Program Kedaruratan dan Logistik 60% 375,000, 000 75% 1,550,00 0,000 0.75 1,925,000,000 Badan Penanggul angan Bencana Daerah 7 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 50% 960,000, 000 50% 623,500, 000 0.5 1,583,500,000 Badan Penanggul angan Bencana Daerah 1.05.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,179,600,293 5% 4,179,600, 293 5% 8,359,200,586 Badan Penanggul angan Bencana Daerah 1.05.0 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan 100% 3,898,040,000 100% 3,698,040, 000 7,596,080,000 Badan Penanggul angan Bencana Daerah URUSAN SOSIAL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 725,124, 200 75 761,380, 410 75% 1,486,504,610 Dinas Sosial 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 0 148,117, 200 40% 148,117,200 Dinas Sosial 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 0 10,000,0 00 20% 10,000,000 Dinas Sosial 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 1 95,001,0 00 100% 95,001,000 Dinas Sosial 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya % Penanganan PMKS 0 580,000, 000 2% 580,000,000 Dinas Sosial 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % Penanganan rehabilitasi bagi eks narapidana PSK Napza dan penyakit sosial lainnya 0 200,000, 000 3% 200,000,000 Dinas Sosial 7 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma % Penanganan rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas 0 409,000, 000 4% 409,000,000 Dinas Sosial 8 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo % Penanganan rehabilitasi bagi eks narapidana PSK Napza dan penyakit sosial lainnya 0 100,000, 000 4% 100,000,000 Dinas Sosial 9 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK napza dan penyakit sosial lainnya) % Penanganan rehabilitasi bagi eks narapidana PSK Napza dan penyakit sosial lainnya 0 300,000, 000 9% 300,000,000 Dinas Sosial 10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial % Pemberdayaan PSKS 0 680,000, 000 13% 680,000,000 Dinas Sosial 11 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial % PMKS penerima manfaat bantuan dan perlindungan sosial 0 994,836, 000 10% 994,836,000 Dinas Sosial 12 Program Penanggulangan dan bantuan korban bencana alam dan sosial % PMKS penerima manfaat bantuan dan perlindungan sosial 0 60,000,0 00 0% 60,000,000 Dinas Sosial 13 Program kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial % pemberian penghargaan pada pejuang dan perintis kemerdekaan 0 90,000,0 00 40% 90,000,000 Dinas Sosial BAB V ║ V- 18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 14 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Sosial % penanganan PMKS 0 400,000, 000 2% 400,000,000 Dinas Sosial 15 Program Pemberdayaan Sosial Prosentase pemberdayaan sosial PMKS 0.23% 1,300,00 0,000 0.23% 1,300,000,000 Dinas Sosial 16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang sosial Persentase Pemberdayaan Sosial PMKS 0 0 380,000, 000 0 380,000,000 Dinas Sosial 17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS 1 1.77 1,260,00 0,000 1.77 1,260,000,000 Dinas Sosial 18 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS Penerima Manfaat Bantuan dan Perlindungan Sosial 32 32.4 925,000, 000 32.4 925,000,000 Dinas Sosial X.XX.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,944,500,000 5% 5,438,950, 000 5% 10,383,450,000 Dinas Sosial 1.06.0 2 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 65% 1,045,000,000 70% 1,149,500, 000 70% 2,194,500,000 Dinas Sosial 1.06.0 4 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20% 4,603,500,000 24% 5,063,850, 000 24% 9,667,350,000 Dinas Sosial 1.06.0 5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase anak-anak terlantar yang terpelihara 0.15% 3,905,000,000 0.17% 4,295,500, 000 34 8,200,500,000 Dinas Sosial Persentase data fakir miskin yang dikelola secara elektronik 67% 77% 77% - Dinas Sosial 1.06.0 6 Program Penanganan Bencana Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat 100% 979,000,000 100% 1,076,900, 000 100% 2,055,900,000 Dinas Sosial 1.06.0 7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Presentase taman makam pahlawan yang terkelola 100% 47,850,000 100% 52,635,00 0 100% 100,485,000 Dinas Sosial URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN PERTANAHAN 2.10.0 2 Program Pengelolaan Izin Lokasi Persentase Penyelesaian izin lokasi 100% 165,000,000 100% 195,000,0 00 100% 360,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 2.10. 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Prosentase Penyelesaian kasus sengketa tanah (th n) 100% 125,000,000 100% 50,000,00 0 100% 175,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 2.10. 05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah 100% 5,200,000,000 100% 150,000,0 00 100% 5,350,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n 2.10.1 0 Program Penatausahaan Tanah Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat 26,70% 550,000,000 27,04% 800,000,0 00 27,04% 1,350,000,000 Dinas Perumaha n Rakyat Kawasan Permukim an dan Pertanaha n URUSAN TENAGA KERJA BAB V ║ V- 19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 767,851, 150 74 1,379,00 0,000 74 2,146,851,150 Dinas Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 270,967, 000 270,967,000 Dinas Tenaga Kerja 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Tenaga Kerja 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 135,517, 000 135,517,000 Dinas Tenaga Kerja 5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja % Tenaga Kerja Terlatih 38 315,000, 000 39 1,715,00 0,000 39 2,030,000,000 Dinas Tenaga Kerja 6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja % Peningkatan kesempatan kerja 41 499,999, 850 41 515,000, 000 41 1,014,999,850 Dinas Tenaga Kerja 7 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan % Perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan 35 208,000, 000 36 1,086,75 0,000 36 1,294,750,000 Dinas Tenaga Kerja 8 Program Pembinaan Industri % Perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerjaan 35 100,000, 000 36 276,000, 000 36 376,000,000 Dinas Tenaga Kerja 9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan % Peserta Pelatihan Yang bersertifikat ditempatkan 38 1,875,35 0,000 39 5,761,25 0,000 39 7,636,600,000 Dinas Tenaga Kerja X.XX.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,848,000,000 5% 5,072,500, 000 5% 9,920,500,000 Dinas Tenaga Kerja 2.07.0 2 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun 36% 127,380,500 37% 144,118,5 50 37% 271,499,050 Dinas Tenaga Kerja 2.07.0 3 Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 36% 637,200,000 37% 745,320,0 00 37% 1,382,520,000 Dinas Tenaga Kerja 2.07.0 4 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan 42% 3,458,000,000 43% 3,807,300, 000 43% 7,265,300,000 Dinas Tenaga Kerja 2.07.0 5 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja 73 1,706,608,900 77 1,744,869, 800 77 3,451,478,700 Dinas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp 34.323.325/ Tenaga Kerja Rp 34.326.521/ Tenaga Kerja Rp 34.326.521/ Tenaga Kerja - URUSAN KEBUDAYAAN 1.01.0 6 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra 37% 275,000,000 56% 302,500,0 00 56% 577,500,000 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an 2.22.0 2 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase pembinaan pelaku budaya yang dibina 11.63% 517,000,000 17.44% 568,700,0 00 17.44% 1,085,700,000 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an 2.22.0 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase kesenian tradisonal yang dikembang-kan 18.60% 637,991,200 19.77% 701,790,3 20 19.77% 1,339,781,520 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an 2.22.0 5 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dilestarikan 31.00% 132,000,000 31.00% 145,200,0 00 31.00% 277,200,000 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 74 1,955,00 0,000 73 1,955,00 0,000 73 3,910,000,000 Dinas Pemberda yaan BAB V ║ V- 20 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 187,893, 800 187,893,800 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 327,371, 104 327,371,104 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 86,332,1 00 86,332,100 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 5 Program Keluarga Berencana 1. CPR 1 1,100,00 0,000 1 1,100,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a
  1. 2.Unmet Need < 5% < 5% - Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun BAB V ║ V- 21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 6 Program Pengarustamaan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak Rata-rata perempuan di lembaga legislatif dan pemerintahan 0 0 1,615,00 0,000 0 1,615,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Prosentase tingkat kemandirian perempuan dalam sosial ekonomi - 0 0 - Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Prosentase penangan korban kekerasan perempuan dan anak. 1 1 1 - Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prosentase penangan korban kekerasan perempuan dan anak. 1 1 449,995, 602 449,995,602 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 8 Program Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga
  2. 1.Prosentase program yang berwawasan kependudukan 0 1,550,00 0,000 0 1,550,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian BAB V ║ V- 22 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Penduduk dan Keluarga Berencan a
  3. 2.Prosentase Keluarga Sejahtera 31.90% 31.90% - Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 9 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Prosentase penangan korban kekerasan perempuan dan anak. 1 1 250,000, 000 1 250,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Prosentase perempuan terlatih mandiri dalam perekonomian keluarga 1 1 500,000, 000 1 500,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a % Peningkatan pelayanan BKB dalam pencegahan stunting 1 1 400,000, 000 1 400,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang PPPA Prosentase perempuan terlatih mandiri dalam perekonomian keluarga 1 1 400,000, 000 1 400,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga BAB V ║ V- 23 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Berencan a 12 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang KB % Peningkatan pelayanan BKB dalam pencegahan stunting 1 1 300,000, 000 1 300,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% - 5% - 5% - Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender 90.00% 60,000,000 92.00% 65,000,00 0 92.00% 125,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Persentase perempuan kepala keluarga terlatih dalam perekonomian keluarga 2.80% 150,000,000 3.30% 175,000,0 00 3.30% 325,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Persentase perempuan yang mengikuti pelatihan politik dan hukum 1.00% 25,000,000 3.60% 50,000,00 0 3.60% 75,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a BAB V ║ V- 24 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan 66.00% 350,000,000 66.00% 300,000,0 00 66.00% 650,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala) 50.00% 30,000,000 70.00% 50,000,00 0 70.00% 80,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani 100.00% 250,000,000 100.00% 330,000,0 00 100.00% 580,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak 49.00% 180,000,000 87.00% 200,000,0 00 87.00% 380,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani 100.00% 250,000,000 100.00% 330,000,0 00 100.00% 580,000,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.08.0 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan 90.00% 9,600,000 100.00% 12,600,00 0 100.00% 22,200,000 Dinas Pemberda yaan BAB V ║ V- 25 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.0 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) 31% 172,800, 000 30,8% 201,600,000 30,6% 230,400,0 00 30,6% 604,800,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.14.0 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Prevalensi peserta KB Aktif 80% 2,029,65 1,280 85% 2,232,616,408 90% 3,375,174, 100 90% 7,637,441,788 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Unmeetneed 7% 6.9% 6.8% 6.8% - Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Menurunnya angka kelahiran/TFR 1.95 64,800,0 00 1.95 86,400,000 1.95 108,000,0 00 1.95 259,200,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a Persentase Kampung KB dengan strata Berkembang 35% 388,800, 000 38.6% 453,600,000 42% 518,400,0 00 42% 1,360,800,000 Dinas Pemberda yaan Perempua n BAB V ║ V- 26 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a 2.14.0 4 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE ANGGOTA KELUARGA TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M YANG AKTIF 80% 1,442,88 0,700 85% 1,789,724,625 90% 2,414,093, 550 90% 5,646,698,875 Dinas Pemberda yaan Perempua n Perlindun gan Anak Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencan a URUSAN PANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 2,610,00 0,000 73 2,688,30 0,000 73 5,298,300,000 Dinas Ketahana n Pangan 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Ketahana n Pangan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Ketahana n Pangan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Ketahana n Pangan 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan bahan pangan pokok 198.796 ton 1,094,00 0,000 198.796 ton 2,300,00 0,000 198.796 ton 3,394,000,000 Dinas Ketahana n Pangan 6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketahanan Pangan Jumlah desa yang turun status rawan pangan 12 desa 350,000, 000 8 desa 600,000, 000 8 desa 950,000,000 Dinas Ketahana n Pangan Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin 200 KK 200 KK 200 KK - Dinas Ketahana n Pangan 2.09.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5% 5% - Dinas Ketahana n Pangan 2.09.0 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan 4 3,080,000,000 4 3,080,000, 000 4 6,160,000,000 Dinas Ketahana n Pangan 2.09.0 3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil 100 2,130,000,000 100 2,130,000, 000 100 4,260,000,000 Dinas Ketahana n Pangan Persentase Cadangan Pangan 50 50 50 - Dinas Ketahana n Pangan Persentase Masyarakat yang Mendapat Pemebinaan Penganekaragaman Pangan 2 2 2 - Dinas Ketahana n Pangan 2.09.0 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan 68 90,000,000 68 90,000,00 0 68 180,000,000 Dinas Ketahana n Pangan 2.09.0 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar yang Aman 82 100,000,000 84 300,000,0 00 84 500,000,000 Dinas Ketahana n Pangan URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BAB V ║ V- 27 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 70.1 3,954,00 0,000 70.2 4,227,00 0,000 70.2 8,181,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Lingkung an Hidup 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Lingkung an Hidup 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Lingkung an Hidup 5 Program Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup % Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan dibidang Lingkungan Hidup 1 1 775,000, 000 1 775,000, 000 1 1,550,000,000 Dinas Lingkung an Hidup % Badan Air dengan Status tercemar ringan 86.50% 86.50% 1 1 - Dinas Lingkung an Hidup 6 Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup Nilai Emisi Gas Rumah Kaca 134.125 ton CO2e 120.712.5 tonCO2e 4,000,49 4,000 108.640 ton Co2e 3,437,35 0,000 108.640 ton Co2e 7,437,844,000 Dinas Lingkung an Hidup % Sumber Mata air Terlestarikan - 0.75% 1.50% 0.015 - Dinas Lingkung an Hidup % Luasan Taman di Wilayah Perkotaan 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% - Dinas Lingkung an Hidup 7 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup % Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perijinan Lingkungan 1 1 2,080,00 0,000 1 1,170,00 0,000 1 3,250,000,000 Dinas Lingkung an Hidup Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan 115 lembaga 175 lembaga 189 lembaga 189 lembaga - Dinas Lingkung an Hidup 8 Program Pengelolaan Sampah % Pengangkutan Sampah 0 0 5,000,00 0,000 0 4,100,00 0,000 0 9,100,000,000 Dinas Lingkung an Hidup % Pengolahan sampah dengan prinsip 3R 5.57% 6.07% 6.57% 6.57% - Dinas Lingkung an Hidup 9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Lingkungan Hidup Presentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan 61.11% 1 3,350,00 0,000 1 1,450,00 0,000 1 4,800,000,000 Dinas Lingkung an Hidup Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah industri yang terpenuhi 7 unit 15 unit 4 unit 4 unit - Dinas Lingkung an Hidup Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis bidang lingkungan hidup 5 orang 12 orang 12 orang 12 orang - Dinas Lingkung an Hidup 2.11..0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5% 14,718,591,686 5% 16,233,62 6,069 5% 30,952,217,755 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun 100% 300,000,000 100% 500,000,0 00 100% 800,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan upaya pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup 30% 1,535,000,000 30% 1,250,000, 000 80% 2,785,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau 100% 2,150,000,000 100% 1,500,000, 000 100 3,650,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah b3 10% 50,000,000 10% 50,000,00 0 100 100,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Persentase Peningkatan pengakuan MHA, dan Kearifan lokal terkait PPLH 30% 195,000,000 30% 300,000,0 00 30% 495,000,000 Dinas Lingkung an Hidup BAB V ║ V- 28 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2.11.0 7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Persentase Peningkatan pengakuan MHA, dan Kearifan lokal terkait PPLH 8 75,000,000 17 100,000,0 00 17 175,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 8 Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 4.00% 305,000,000 4.00% 150,000,0 00 11 455,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.0 9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Peningkatan lembaga/Kelompok Masyarakat yang meraih penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten 7% 150,000,000 7% 125,000,0 00 21 275,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.1 0 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 40,000,000 100 38,000,00 0 100 78,000,000 Dinas Lingkung an Hidup 2.11.1 1 Program Pengelolaan Persampahan Persentase peningkatan penanganan sampah 5% 2,285,000,000 5% 2,877,501, 000 21 5,162,501,000 Dinas Lingkung an Hidup URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 71 3,493,03 5,000 74 3,667,68 6,750 74 7,160,721,750 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 5 Program Sistem Informasi dan Pemanfaatan Data % Jumlah jaringan SI pemanfaatan data 85% 3,457,00 0,000 85% 1,492,00 0,000 0.85 4,949,000,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil % jumlah Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil 85% 3,534,07 5,000 85% 2,534,07 5,000 0.85 6,068,150,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 7 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan % jumlah penerbitan dokumen kependudukan 85% 4,000,00 0,000 85% 2,185,00 0,000 0.85 6,185,000,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 8 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil % jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil 85% 472,750, 000 85% 510,000, 000 0.85 982,750,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 2.12.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 7,345,354,500 5% 8,079,890, 000 5% 15,425,244,500 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 2.12.0 2 Program Pendaftaran Penduduk Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan 85% 2,228,000,000 90% 2,290,000, 000 90% 4,518,000,000 Dinas Kependud ukan dan BAB V ║ V- 29 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pencatata n Sipil 2.12.0 3 Program Pencatatan Sipil Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil 85% 550,000,000 90% 565,000,0 00 90% 1,115,000,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 2.12.0 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 85% 1,520,000,000 90% 1,520,000, 000 90% 3,040,000,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil 2.12.0 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Profil Kependudukan 85% 71,500,000 90% 78,650,00 0 90% 150,150,000 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 528,678, 900 74 3,130,00 0,000 74 3,658,678,900 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 139,987, 700 139,987,700 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 185,363, 000 185,363,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif 1 750,000, 000 1 1,900,00 0,000 1 2,650,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 6 Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif 0 735,000, 000 60.00% 735,000, 000 1 1,470,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 2.13. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 1,250,000,000 5% 1,445,000, 000 5% 2,695,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 2.13.0 2 Program Penataan Desa Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas 80% 300,000,000 81% 400,000,0 00 1 700,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 2.13.0 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin 49% 200,000,000 49% 250,000,0 00 0 450,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa BAB V ║ V- 30 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 2.13.0 4 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel 86% 9,500,000,000 87% 9,000,000, 000 1 18,500,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 2.13.0 5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan 72% 750,000,000 74% 800,000,0 00 1 1,550,000,000 Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa URUSAN PERHUBUNGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 100 11,373,2 69,400 100 11,373,269,400 Dinas Perhubun gan 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 4,102,78 0,000 100 4,102,780,000 Dinas Perhubun gan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 17 152,361, 000 17 152,361,000 Dinas Perhubun gan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 70 103,730, 000 70 103,730,000 Dinas Perhubun gan 5 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ % prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara 60 221,589, 500 60 221,589,500 Dinas Perhubun gan 6 Program Peningkatan pelayanan angkutan terselenggaranya pelayanan angkutan n.a. 80 153,667, 800 80 153,667,800 Dinas Perhubun gan 7 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan % sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun n.a. 80 1,468,04 1,300 80 1,468,041,300 Dinas Perhubun gan 8 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas % pelaksanaan pengamanan lalu lintas n.a. 80 5,632,50 0,000 80 5,632,500,000 Dinas Perhubun gan 9 program Peningkatan aksebilitas pelayanan angkutan barang % Peningkatan aksebilitas pelayanan angkutan barang n.a. 80 1,116,50 0,000 80 1,116,500,000 Dinas Perhubun gan 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 74 30,150,0 00 75 30,700,0 00 75 60,850,000 Dinas Perhubun gan 11 Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Transportasi Persentase Peningkatan Pelayanan Keselamatan Transportasi 0 0 2,400,00 0 0 2,800,00 0 0 5,200,000 Dinas Perhubun gan 12 Program Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas 1 1 1,300,00 0 1 1,412,50 0 1 2,712,500 Dinas Perhubun gan 13 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Persentase Peningkatan Jumlah Sarpras Perhubungan yang Terpasang dan Terpelihara 1 1 5,225,36 0 1 5,492,49 5 10,717,855 Dinas Perhubun gan 2.15.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 6,465,649,630 5% 7,112,214, 593 5% 13,577,864,223 Dinas Perhubun gan 2.15.0 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase keselamatan transportasi yang tertangani 81% 32,907,500,000 81% 7,112,214, 593 78% 40,019,714,593 Dinas Perhubun gan 2.15.0 3 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase pembinaan pelayaran yang dilaksanakan dan perizinan yang diterbitkan 55% 390,000,000 55% 423,494,5 55 12 kali 813,494,555 Dinas Perhubun gan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 74 27,980,7 65,400 78 29,099,9 96,016 78 57,080,761,416 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan BAB V ║ V- 31 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Persandia n 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 5 Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika Prosentase peningkatan aplikasi yang terinregrasi oleh perangkat daerah 60% 65% 7,026,00 0,000 72% 4,500,00 0,000 72% 11,526,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Prosentase peningkatan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perangkat daerahyang terinregrasi oleh perangkat daerah 62% 68% 74% 74% - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Prosentase peningkatan jaringan backbone yang terintergrasi pada perangkat daerah 20% 25% 30% 30% - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Prosentase peningkatan fasilitas wifi untuk ruang publik 15% 25% 45% 45% - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 6 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Prosentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik 85% 88% 3,875,00 0,000 90% 1,875,00 0,000 90% 5,750,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Prosentase Peningkatan Diseminasi Komunikasi Publik 85% 87% 89% 89% - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan BAB V ║ V- 32 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Persandia n Prosentase Peningkatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi di Media Publik 85% 88% 89% 89% - Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 7 Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Prosentase peningkatan Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik di media publik 300,000, 000 350,000, 000 650,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 8 Program Pengembangan Data / informasi / Statistik Daerah Prosentase dokumen data dan statistik daerah yang dianalisis 80% 85% 350,000, 000 90% 400,000, 000 90% 750,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Prosentase dokumen data dan statistik daerah yang dipublikasikan 80% 84% 100,000, 000 88% 150,000, 000 88% 250,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 9 Program Pengembangan Persandian Daerah Prosentase layanan persandian yang ditindaklanjuti dan didokumentasikan 80% 83% 150,000, 000 85% 200,000, 000 85% 350,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 2.16.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 4,238,750,000 5% 4,514,000, 000 5% 8,752,750,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Program Informasi Dan Komunikasi Publik Prosentase Peningkatan Diseminasi Komunikasi Publik 90% 1,683,220,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 2.16.0 2 Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik 3 1,267,107,000 3.10 1,355,746, 000 3.10 2,622,853,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.80 2.90 2.90 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan BAB V ║ V- 33 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Persandia n Program Aplikasi Informatika Prosentase Pemanfatan Website OPD, Kecamatan dan Desaa 80% 3,292,802,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n 2.16.0 3 Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE 3 3,457,437,000 3.10 3,622,510, 000 3.10 7,079,947,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.80 2.90 2.90 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 2,050,00 0,000 73 2,200,00 0,000 73 4,250,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 5 Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro. Jumlah Koperasi Aktif (total 775 koperasi) 440 445 400,000, 000 450 500,000, 000 450 900,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an BAB V ║ V- 34 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Persentase Usaha Mikro Mandiri (total 66.000 Umikro) 660 1,320 400,000, 000 1 500,000, 000 1,333 900,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 6 Program Peningkatan kualitas Usaha Koperasi dan Permodalan alternatif bagi usaha mikro Realisasi Usaha Koperasi (Rp) 174 6,175,00 0,000 175 1,250,00 0,000 175 7,425,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Persentase Wira Usaha Baru 11 12 7,475,00 0,000 13 3,100,00 0,000 13 10,575,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an X.XX.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 15,600,000,000 5% 15,600,00 0,000 5% 31,200,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2.17.0 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam persentase peningkatan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam 40% 600,000,000 45% 700,000,0 00 45% 1,300,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2.17.0 3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi persentase pengawasan koperasi 57% 500,000,000 65% 500,000,0 00 65% 1,000,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2.17.0 4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi persentase koperasi yang sudah dinilai 50% 250,000,000 55% 250,000,0 00 55% 500,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2.17.0 5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian persentase koperasi yang mengikuti diklat 57% 900,000,000 65% 1,000,000, 000 65% 1,900,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an BAB V ║ V- 35 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 2.17.0 6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi persentase Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 65% 600,000,000 70% 700,000,0 00 70% 1,300,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2.17.0 7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) persentase UMKM terberdayakan 55% 900,000,000 60% 1,200,000, 000 60% 2,100,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2.17.0 8 Program Pengembangan UMKM Persentase Wira Usaha Baru 17% 6,500,000,000 19% 6,750,000, 000 19% 13,250,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an URUSAN PENANAMAN MODAL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 3,000,00 0,000 74 3,000,00 0,000 74 6,000,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana Aparatur - - Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Kinerja Keuangan - - Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Program Perijinan Satu Atap Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Ijin sesuai SOP - - Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 Program Perijinan Satu Pintu Ketepatan Waktu penyelesaian Ijin sesuai SOP 93 SKM ≤ 1 9,140,00 0,000 ≤ 1 5,165,00 0,000 ≤ 1 14,305,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan BAB V ║ V- 36 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Terpadu Satu Pintu 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase Realisasi Investasi PMA dan PMDN - - Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8 Program Pendataan Pelaporan Penyuluhan dan Pengaduan Pelayanan Perijinan % Pemanfaatan ijin sesuai dg kondisi dilapangan - 100 7,000,00 0,000 100 3,000,00 0,000 100 10,000,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Prosentase data perijinan yang valid - - Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi % Realisasi Kerjasama dan promosi investasi 70 6,100,00 0,000 70 3,100,00 0,000 70 9,200,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 11,500,000,000 5% 13,000,00 0,000 5% 24,500,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal 54 1,630,000,000 68 2,135,000, 000 68 4,858,112,400 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0 3 Program Promosi Penanaman Modal jumlah Even Promosi Investasi yang Dilaksanakan 75 670,000,000 80 700,000,0 00 80 2,020,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0 4 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu 100% 4,050,000,000 100% 4,060,000, 000 100% 8,110,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0 5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Dokumen hasil pendataan Pelaporan dan pengaduan pelayanan perizinan 100 450,000,000 100 500,000,0 00 100 1,334,462,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu BAB V ║ V- 37 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Satu Pintu 2.18.0 6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizianan yang dikelola secara elektronik 100% 569,243,600 100% 598,935,2 00 100% 1,168,178,800 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,294,18 3,300 74 1,650,00 0,000 74 2,944,183,300 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 80% 85% 84,972,7 00 85% 84,972,700 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 22.50% 25% 46,422,0 00 25% 46,422,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 85% 90% 114,206, 000 90% 114,206,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 5 Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda Persentase peningkatan pemuda yang dibina dan berprestasi 8% 10% 0 1,250,00 0,000 15% 1,250,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 6 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Persentase peningkatan atlet yang dibina dan berprestasi 10% 12% 14 2,860,00 0,000 14 2,860,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase peningkatan pemberdayaan pemuda 2% 3% 375,000, 000 3% 375,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 8 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Persentase yang bebas narkoba 55% 60% 25,000,0 00 60% 25,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 9 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Persentase peningkatan jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti pembinaan 8% 10% 26,500,0 00 10% 26,500,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase peningkatan pelaksanaan olahraga 18% 20% 998,500, 000 20% 998,500,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata BAB V ║ V- 38 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase peningkatan sarpras olahraga yang terpelihara 12% 15% 2,605,00 0,000 15% 2,605,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 12 Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga ynag diikuti dan laksanakan 2 Kali 2 Kali 80,000,0 00 2 Kali 80,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 13 Program Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Pemuda Persentase peningkatan pembinaan organisasi olahraga 3% 5% 50,000,0 00 5% 50,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 14 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Persentase peningkatan pemuda yang dibina 8% 10% 30,000,0 00 10% 30,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase peningkatan kelompok kebudayaan yang mengikuti even kesenian 4% 5% 175,000, 000 7.50% 1,100,00 0,000 7.50% 1,275,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase kekayaan kebudayaan yang dikelola 15% 20% 75,000,0 00 20% 75,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase ragam kebudayaan yang dikelola 15% 20% 100,000, 000 20% 100,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 18 Program Memperkokoh Ketahanan Budaya Persentase kebudayaan tradisional dan modern yang dilestarikan 15% 20% 275,000, 000 20% 275,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 2.19.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 8,885,300,000 5% 9,773,830, 000 5% 18,659,130,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 2.19.0 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan 33% 1,085,000,000 63% 1,550,000, 000 63 2,635,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 2.19.0 3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase atlet yang berprestasi 14% 6,450,000,000 15% 7,200,000, 000 15% 13,650,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 2.19.0 4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase pembina pramuka yang tersertifikasi 12% 1,000,000,000 13% 1,150,000, 000 13% 2,150,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata URUSAN STATISTIK BAB V ║ V- 39 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 2.20.0 2 Program Penyelenggartaan Statistik Sektoral Prosentase Peningkatan Desiminasi Data Statistik Daerah 92% 239,450,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Penerapan Manajemen SPBE 2.50 246.632.000 2.60 253,816,0 00 2.60 253,816,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n URUSAN PERSANDIAN 2.21.0 2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Prosentase Pengelolaan Data Persandian Daerah 90% 160,000,000 Dinas Komunika si Informatik a Statistik dan Persandia n Indeks Aspek Audit TIK 1.00 168,000,000 1.10 172,800,0 00 1.10 340,800,000 URUSAN PERPUSTAKAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,059,54 9,700 73 2,100,00 0,000 73 3,159,549,700 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 0 0 567,805, 000 0 567,805,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 0 0 163,125, 200 0 163,125,200 Dinas Perpustak aan dan Arsip 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 0 0 282,945, 000 0 282,945,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip 5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase meningkatnya perkembangan kebiasaan dan budaya membaca masyarakat 0 0 890,750, 500 0 890,750,500 Dinas Perpustak aan dan Arsip 6 Program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Prosentase pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai standar 5 5.5 1,850,00 0,000 5.5 1,850,000,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2.23.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5,950,567,096 5% 6,545,623, 806 5% 12,496,190,902 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2.23.0 2 Program Pembinaan Perpustakaan 1) Persentase perpustakaan di satuan Pendidikan yang dibina 2) Persentase perpustakaan di pondok pesantren yang dibina 3) Persentase perpustakaan di desa/kelurahan yang dibina 5%, 2% 10% 6% 3% 11% 1,485,000,000 7% 4% 12% 1,760,000, 000 7% 4% 12% 3,245,000,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2.23.0 3 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Persentase naskah kuno yang dilestarikan 5% 200,000,000 7% 200,000,0 00 7% 400,000,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip URUSAN KEARSIPAN BAB V ║ V- 40 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 7 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Persentase Peningkatan dokomen kearsipan 0 0 125,108, 200 0 125,108,200 Dinas Perpustak aan dan Arsip 8 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Prosentase peningkatan jumlah arsip statis instansi pemerintah daerahpemerintah desalembaga pendidikanBUMDKPUOrganisasi politikorganisasi masyarakat dan perorangan yang diakuisisi/diselamatkan 5 5 695,418, 600 5 1,350,00 0,000 5 2,045,418,600 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2.24.0 2 Program Pengelolaan Arsip 1) Persentase perangkat daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mengelola Arsip Dinamis sesuai standar 2) Persentase Pengelolaan Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan sesuai standar 5% 70/70 (19%) 840,000,000 70/70(19%) 950,000,0 00 70/70(19%) 1,790,000,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2.24.0 3 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase perangkat daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa /kelurahan yang melindungi dan menyelamatkn arsip sesuai standar 5% 20% 550,000,000 30% 700,000,0 00 10% 1,250,000,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip 2.24.0 4 Program Perizinan Penggunaan Arsip Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan - 1% 25,000,000 1% 30,000,00 0 1% 55,000,000 Dinas Perpustak aan dan Arsip URUSAN PERDAGANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 3,150,00 0,000 75 3,325,00 0,000 75 6,475,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 5 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Prosentase pertumbuhan pedagang kecil menengah dan besar 4% 5% 650,000, 000 5% 650,000, 000 5% 1,300,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an BAB V ║ V- 41 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 6 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Jumlah Peningkatan Tipe Pasar menjadi tipe A 8 pasar 10 pasar 6,500,00 0,000 12 pasar 8,500,00 0,000 12 pasar 15,000,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 7 Program Stabilisasi harga dan Pengamanan Perdagangan Prosentase rata-rata fluktuasi harga barang pokok 2% 2% 4,400,00 0,000 2% 2,400,00 0,000 2% 6,800,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an Prosentase Pelaku Usaha Tertib Niaga 40% 42% 44% 44% - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.30.0 2 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha 20% 400,000,000 20% 400,000,0 00 30% 800,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.30.0 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5% 2,950,000,000 5% 2,950,000, 000 6% 5,900,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.30.0 4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil 71% 750,000,000 71% 750,000,0 00 2% 1,500,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.30.0 5 Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Produk Unggulan Daerah 300.000.000 800,000,000 300.000.000 800,000,0 00 5% 1,600,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.30.0 6 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku 85% 750,000,000 90% 900,000,0 00 70% 1,650,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an BAB V ║ V- 42 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 3.30.0 7 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya 4% 500,000,000 4% 500,000,0 00 5% 1,000,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an URUSAN PERINDUSTRIAN 8 Program Pembinaan Industri Prosentase Cakupan jumlah industri rokok yang dibina 1 0 597,000, 000 0 597,000, 000 0 1,194,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prosentase rata - rata peningkatan pendapatan IKM yang dibina 0 0 592,500, 000 0 612,000, 000 0 1,204,500,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 10 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dan ESDM Prosentase peningkatan IKM yang mandiri 0.75 0.75 9,140,50 0,000 0.94 2,375,00 0,000 0.94 11,515,500,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an prosentase peningkatan EBT 0 3.50% 3.70% 3.7% - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.31.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 16,255,000,000 5% 16,305,00 0,000 5% 32,560,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.31.0 2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah 0,5% 2,000,000,000 0,5% 2,000,000, 000 0,5 4,000,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an 3.31.0 3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Usaha Industri yang memiliki izin usaha 34% 200,000,000 34% 200,000,0 00 34% 400,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah BAB V ║ V- 43 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Perindust rian dan Perdagang an 3.31.0 4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pelaku industri yang terdaftar di SIINas 1,75% 200,000,000 1,75% 200,000,0 00 1,75% 400,000,000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindust rian dan Perdagang an URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA 1 Pengembangan dan Pemasaran Kepariwisataan Rata-rata lama tinggal wisatawan 1 1.5 7,005,00 0,000 1.5 13,805,0 00,000 1.5 20,810,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 3.26.0 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kualitasnya 52% 17,745,000,000 62% 19,655,00 0,000 62% 37,400,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 3.26.0 3 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan 518,000 1,100,000,000 550,000 1,950,000, 000 550,000 3,050,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan kekayaan Intelektual Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan 17.65% 450,000,000 23.53% 1,250,000, 000 23.53% 1,700,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata 3.26.0 5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase kelompok SDM pariwisata yang terlatih 20% 1,300,000,000 20% 1,600,000, 000 20% 2,900,000,000 Dinas Kepemud aan Olahraga dan Pariwisata URUSAN PERTANIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,873,20 0,600 74 1,950,00 0,000 74 3,823,200,600 Dinas Pertanian 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - - Dinas Pertanian 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - - Dinas Pertanian 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - - Dinas Pertanian 5 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Rata-rata nilai tambah produk peternakan - 0 160,000, 000 0 210,000, 000 0 370,000,000 Dinas Pertanian BAB V ║ V- 44 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 6 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan persentase pelaku usaha peternakan yang meningkat manajemen kelembagaannya 0 1.00% 1.00% 0 - Dinas Pertanian persentase prasarana sarana yang berstandar teknis 23% (2 RPH1 klinik hewan) 3,000,00 0,000 23% (2 RPH1 Puskeswan) 2,500,00 0,000 23% (2 RPH1 Puskeswan) 5,500,000,000 Dinas Pertanian 7 Program Peningkatan Mutu Bibit dan Produktivitas Ternak persentase bibit ternak yang memiliki sertifikasi/SKLB (surat keterangan layak bibit) - 0.30% 2,700,00 0,000 0.60% 3,000,00 0,000 0.6% 5,700,000,000 Dinas Pertanian URUSAN PERTANIAN 6 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan mutu Komoditi Pertanian Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 6,400,00 0,000 4,700,00 0,000 11,100,000,000 Dinas Pertanian Padi (ton/ha) 5.4 5.43 5.43 - Dinas Pertanian Jagung (ton/ha) 4.4 4.44 4.44 - Dinas Pertanian Bawang merah (ton/ha) 7.8 8 8 - Dinas Pertanian Kentang (ton / ha) 12 12.4 12.4 - Dinas Pertanian Mangga (kg / pohon) 43 44 44 - Dinas Pertanian Alpokat (kg / pohon 45 46 46 - Dinas Pertanian SOP dan GAP Tanaman Pangan dan Hortikultura - - Dinas Pertanian 7 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Produktivitas Tanaman Perkebunan 1,600,00 0,000 1,800,00 0,000 - 3,400,000,000 Dinas Pertanian Kopi (ton/ha kopi berasan) 1 1 1 - Dinas Pertanian Tebu (ton/ha tebu batangan) 80 81 81 - Dinas Pertanian Tembakau (ton/ha) 1 1 1 - Dinas Pertanian 8 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Ketersediaan Sarana Produksi 33,000,0 00,000 13,000,0 00,000 46,000,000,000 Dinas Pertanian Air irigasi (Ha) 55 55 54,803 - Dinas Pertanian Pupuk (persentase) 1 1 1 - Dinas Pertanian Alat mesin pertanian (Ha) 22 22 21,600 - Dinas Pertanian Pestisida (bulan) 12 12 12 - Dinas Pertanian Ketersediaan PraSarana Produksi - - Dinas Pertanian Lahan sawah irigasi (Ha) 34 34 34,252 - Dinas Pertanian Jalan Produksi dan usaha tani (unit) 12 12 12 - Dinas Pertanian Lahan non sawah 45 45 45,397 - Dinas Pertanian 8 Program Peningkatan Kualitas Bahan baku Peningkatqn harga komoditi tembakau 40 rb/kg 2 40 rb/kg 2 40 rb/kg 5 Dinas Pertanian 9 Program Peningkatan Kesejahteraan petani Peningkatan Akses informasi dan teknologi pertanian ke petani 2 2 4 Dinas Pertanian Revenue Cost Rasio(R/C Ratio) - Dinas Pertanian Padi 1.7 1.7 1.7 - Dinas Pertanian Jagung 1.6 1.62 1.62 - Dinas Pertanian Bawang merah 1 1 1 - Dinas Pertanian Kentang 1 1 1 - Dinas Pertanian BAB V ║ V- 45 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Kopi 1.5 1.52 1.52 - Dinas Pertanian Tembakau 1.4 1.4 1.4 - Dinas Pertanian Peningkatan kelas kelompok (kelompok) 10 10 10 - Dinas Pertanian 10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pertanian Peningkatan pendapatan petani miskin (%) 0 250 0 250,000, 000 0.2 250,000,250 Dinas Pertanian 3.27.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2% 5% 28,071,647,089 5% 28,896,46 2,085 5% 56,968,109,174 Dinas Pertanian 3.27.0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan 90% 90% 2,774,016,000 90% 3,170,304, 000 90% 5,944,320,000 Dinas Pertanian Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan 100% 100% 9,907,200,000 100% 9,907,200, 000 100% Dinas Pertanian 3.27.0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian 100% 100% 6,340,608,000 100% 7,490,608, 000 100% 13,831,216,000 Dinas Pertanian Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan 100% 100% 3,170,304,000 100% 3,566,592, 000 100% Dinas Pertanian 3.27.0 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan 8% 8% 2,377,728,000 7% 3,170,304, 000 7% 5,548,032,000 Dinas Pertanian persentase peningkatan produk hewan yang ASUH 5% 5% 4,755,456,000 6% 6,340,608, 000 6% Dinas Pertanian 3.27.0 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya 90% 90% 2,377,728,000 90% 2,377,728, 000 90% 4,755,456,000 Dinas Pertanian 3.27.0 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala 100% 100% 1,188,864,000 100% 1,188,864, 000 100% 2,377,728,000 Dinas Pertanian persentase rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala 100% 100% 1,981,440,000 100% 1,981,440, 000 100% Dinas Pertanian 3.27.0 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik 2% 2% 4,755,456,000 2% 4,755,456, 000 2% 9,510,912,000 Dinas Pertanian URUSAN PERIKANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 72 1,873,20 0,600 73 1,950,00 0,000 73 3,823,200,600 Dinas Perikanan 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dinas Perikanan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat - Dinas Perikanan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Dinas Perikanan 5 Program pengembangan perikanan budidaya Persentase rata-rata peningkatan produksi perikanan budidaya 0 0 4,516,85 9,000 0 2,679,00 0,000 0 7,195,859,000 Dinas Perikanan 6 Program pengembangan pesisir dan perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 24.045 ton 7.50% 615,000, 000 0 1,070,00 0,000 0 1,685,000,000 Dinas Perikanan 7 Program pengembangan usaha perikanan Nilai tambah produk hasil perikanan 1,160,00 0,000 1,190,00 0,000 2,350,000,000 Dinas Perikanan BAB V ║ V- 46 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 8 Program pembinaan lingkungan sosial di bidang perikanan Jumlah masyarakat yang terlibat langsung pemberdayaan ekonomi 0 orang 410 orang 650,000, 000 410 orang 650,000, 000 410 orang 1,300,000,000 Dinas Perikanan 3.25.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 6,031,000,000 5% 6,126,500, 000 5% 12,157,500,000 Dinas Perikanan 3.25.0 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 7% 2,500,000,000 7% 2,985,000, 000 7% 5,485,000,000 Dinas Perikanan 3.25.0 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 7% 5,300,000,000 7% 5,675,000, 000 7% 10,975,000,000 Dinas Perikanan 3.25.0 5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Persentase usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha di bidang kelautan dan perikanan 3% 375,000,000 3% 400,000,0 00 3% 775,000,000 Dinas Perikanan 3.25.0 6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Nilai tambah produk hasil perikanan (dalam juta rupiah) 150,000 3,000,000,000 151,600 3,750,000, 000 151,600 6,750,000,000 Dinas Perikanan PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 833,100, 200 74 1,575,00 0,000 74 2,408,100,200 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 2 Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah % konsistensi perencanaan kinerja dan penganggaran 87% 0.91 1,520,00 0,000 91% 1,520,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 3 Program penelitian dan pengembangan daerah Prosentase hasil kajian/dokumen yang didesiminasikan 35% 40% 750,000, 000 0.45 810,000, 000 45% 1,560,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 4 Program Pengembangan data/informasi/pelaporan Prosentase Pemenuhan Data SKPD yang sesuai peraturan perundangan 85% 85% 639,000, 000 85% 639,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 5 Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase usulan desa yang memenuhi ketentuan perundangan 75% 75% 4,360,00 0,000 75% 4,360,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 6 Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi Prosentase PD lingkup bidang ekonomi menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 90% 0.92 1,680,00 0,000 92% 1,680,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Prosentase hasil kajian Bidang Ekonomi yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 0.52 52% - Badan Perencana an Penelitian BAB V ║ V- 47 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp dan Pengemba ngan Daerah 7 Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Prosentase PD lingkup bidang Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 92% 0.91 2,300,00 0,000 91% 2,300,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Prosentase hasil kajian Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 0.52 52% - Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 8 Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase PD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 90% 0.91 2,390,00 0,000 91% 2,390,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Prosentase hasil kajian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 0.52 52% - Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 9 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Prosentase PD lingkup bidang ekonomi menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 90% 90% 735,000, 000 90% 735,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 10 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Prosentase PD lingkup bidang Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu 92% 95% 2,589,93 7,200 95% 2,589,937,200 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 11 Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase PD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyusun dokumen perencanaan yang selaras sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 90% 90% 895,000, 000 90% 895,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 12 Program Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Prosentase hasil kajian Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 50% 250,000, 000 50% 250,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 13 Program Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase hasil kajian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 35% 35% 2,720,00 0,000 35% 2,720,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan BAB V ║ V- 48 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pengemba ngan Daerah 14 Program Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi Prosentase hasil kajian Bidang Ekonomi yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan 50% 50% 385,000, 000 50% 385,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 15 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 75% 77% 324,365, 200 77% 324,365,200 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase perencana yang mengikuti diklat 80% 82% 185,634, 800 82% 185,634,800 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100% 100% 182,500, 000 100% 182,500,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 5.01.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5,803,495,000 5% 5,903,995, 000 5% 11,707,490,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 5.01.0 2 Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang berkualitas dan terselesaikan tepat waktu 100% 1,200,000,000 100% 1,430,000,000 100% 2,630,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 5.01.0 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah 96% 5,125,000,000 97% 5,600,000,000 97% 10,725,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah 5.01.0 4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 40% 1,050,000,000 45% 1,125,000,000 45% 2,175,000,000 Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN 1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 539,902, 600 539,902,600 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan BAB V ║ V- 49 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Sumber Daya Manusia 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 97,718,1 00 97,718,100 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 368,049, 140 368,049,140 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 522,876, 040 522,876,040 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 5 Program peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian 643,203, 400 643,203,400 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 6 Program Pendidikan Kedinasan 3,878,20 0,060 3,878,200,060 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 74 685,000, 000 74 685,000,000 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 8 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Indikator Presentase pemenuhan pemberhentian ASN data dan informasi yang berbasis IT 1 685,000, 000 1 685,000,000 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 9 Program Penigkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Indikator Presentase Penyelesaian Keputusan Tepat Waktu 1 425,986, 400 1 425,986,400 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 10 Program Pendidikan Kedinasan Indikator ASN yang Meningkat Kompetensinya 0 3,166,02 0,000 0 3,166,020,000 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber BAB V ║ V- 50 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Daya Manusia 11 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Indeks Profesionalitas ASN dan Prosentase ASN yang tidak melakukan Pelanggaran 1 600,000, 000 1 600,000,000 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 5.03.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 9,342,280,442 5% 10,042,28 0,442 5% 19,384,560,884 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 5.03.0 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN 13,7 3,639,601,260 13,7 5,132,702, 800 13,7 8,772,304,060 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik 23,50 23,50 23,50 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 4,99 4,99 4,99 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia 5.04.0 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi yang meningkat kompetensinya 25% 4,058,319,400 25% 6,313,500, 000 25% 10,371,819,400 Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan dan Sumber Daya Manusia PENUNJANG URUSAN KEUANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 1,539,28 2,440 75 1,693,21 0,684 75 3,232,493,124 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan APBD dan P-APBD tepat waktu Tepat Waktu 2,736,95 0,400 Tepat Waktu (100 %) 1,823,79 7,920 Tepat Waktu (100 %) 4,560,748,320 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 3 Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah % Realisasi penyerapan APBD 100% 2,390,70 0,900 100% 1,460,23 5,945 100% 3,850,936,845 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan BAB V ║ V- 51 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Aset Daerah 4 Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah % penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu Tepat Waktu (100 %) 3,544,21 0,100 Tepat Waktu (100 %) 1,621,42 0,605 Tepat Waktu (100 %) 5,165,630,705 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 5 Program Peningkatan dan Penggalian Sumber- Sumber Pendapatan Daerah % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 68.3 3,215,65 3,500 75.13 2,326,43 6,175 75.13 5,542,089,675 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah % % - 6 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah % Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Aset dan BMD 30% 2,686,12 4,300 40% 1,770,43 0,515 40% 4,456,554,815 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 5.02.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 56,044,000,000 5% 56,044,00 0,000 5% 112,088,000,000 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 5.02.0 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan 93% 10,922,101,000 95% 5,255,000, 000 95% 16,177,101,000 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 5.02.0 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yangTerkelola 75% 4,558,724,000 80% 5,430,000, 000 80% 9,988,724,000 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah 5.02.0 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah 1% 9,800,000,000 1% 11,830,00 0,000 1% 21,630,000,000 Badan Pengelola an Keuangan Pendapat an dan Aset Daerah URUSAN PENUNJANG PENGAWASAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 1,539,28 2,440 75 1,693,21 0,684 75 3,232,493,124 Inspektor at 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan % peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 1 12,567,0 00 1 13,823,7 00 1 26,390,700 Inspektor at 3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH % TL atas temuan BPK 1 1 5,562,64 3,160 1 3,918,90 7,476 1 9,481,550,636 Inspektor at BAB V ║ V- 52 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp % TL atas temuan Inspektorat 1 1 1 1 - Inspektor at % Dumas yang ditindaklanjuti 1 1 1 1 - Inspektor at % Jumlah PD dengan evaluasi SAKIP B Keatas 1 1 1 1 - Inspektor at 4 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan % Jumlah pengawas yang mempunyai sertifikat pengawas 1 1 456,105, 000 1 501,715, 500 1 957,820,500 Inspektor at Peningkatan Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 level 3 level 3 - Inspektor at 6.01.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 8,094,653,497 5% 8,499,386, 171 5% 16,594,039,668 Inspektor at 6.01.0 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah yang telah dilakukan pengawasan (Pengawasan kinerja, keuangan, TLHP, Desa) 100% 3,815,287,245 100% 4,006,051, 607 100% 7,821,338,852 Inspektor at 6.01.0 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi 100% 1,630,777,260 100% 1,712,316, 123 100% 3,343,093,383 Inspektor at PENUNJANG URUSAN SEKRETARIAT DPRD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase serapan anggaran belanja langsung 80 80.1 7,920,07 2,400 80.2 6,512,07 9,640 80.2 14,432,152,040 Sekretaria t DPRD 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan jumlah perda yang disahkan 1 perda 1 perda 39,604,9 20,800 1 perda 34,765,4 12,880 1 perda 74,370,333,680 Sekretaria t DPRD 3 Program Humas dan Publikasi
  4. 1.% Persentase fasilitasi hasil reses DPRD (Pokok Pikiran) yang diakomodir dalam RKPD 70 71 6,430,44 7,800 72 7,115,10 2,580 72 13,545,550,380 Sekretaria t DPRD
  5. 2.% Informasi DPRD yang terpublikasi 70 70.1 70.2 70.2 - Sekretaria t DPRD 4.02..0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 9,553,485,278 5% 9,553,485, 278 5% 19,106,970,556 Sekretaria t DPRD 4.02.0 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 72% 60,652,991,806 74% 60,652,99 1,806 74% 121,305,983,612 Sekretaria t DPRD PENUNJANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Peningkatan Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat dan Keagamaan %Fasilitasi di Bidang Kesejahteran Masyarakat 100% 4,016,13 4,300 100% 3,500,00 0,000 100% 7,516,134,300 Bagian Kesejahte raan Rakyat 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308,814, 900 - 308,814,900 Bagian Kesejahte raan Rakyat 3 Program pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 95,880,4 00 - 95,880,400 Bagian Kesejahte raan Rakyat 4 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 643,514, 600 - 643,514,600 Bagian Kesejahte raan Rakyat 5 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 2,195,88 6,400 - 2,195,886,400 Bagian Kesejahte raan Rakyat 6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak melalui UKS/M 80,852,9 00 - 80,852,900 Bagian Kesejahte raan Rakyat 4.01.0 1 Persentase kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 100% 29,673,403,000 100% 100% 60,911,903,000 BAB V ║ V- 53 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan yang terlaksana 31,238,50 0,000 Sekretaria t Daerah Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5% 5% 5% Persentase kebijakan dibidang protocol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana 100% 100% 100% Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana 100% 100% 100% 4.01.0 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan, dan otonomi dan Kerjasama daerah yang terlakasana. 100% 14,250,500,000 100% 14,575,00 0,000 100% 28,825,500,000 Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana 100% 100% 100% Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana 100% 100% 100% 4.01.0 3 Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlakansana. 100% 24,967,585,350 100% 25,435,00 0,000 100% 50,402,585,350 Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana 100% 100% 100% Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektornik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana 100% 100% 100% 1 Program Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan % Penyerapan realisasi fisik dan belanja langsung yang tepat waktu dan benar 100% 772,053, 400 100% 1,500,00 0,000 100% 2,272,053,400 Bagian Administr asi Pembang unan 2 Program Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan % Penyerapan realisasi fisik dan belanja langsung yang tepat waktu dan benar 1 772,053, 400 1 1,500,00 0,000 100% 2,272,053,400 Bagian Administr asi Pembang unan 1 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi % Pengembangan perekonomian di Kabupaten Probolinggo 100% 1,500,00 0,000 100% 1,500,000,000 Bagian Administr asi Perekono mian dan SDA 2 Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai % Pelaksanaan sosialisasi ketentuan dibidang cukai 100% 700,000, 000 100% 1,500,00 0,000 100% 2,200,000,000 Bagian Administr asi Perekono mian dan SDA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 136,149, 000 - 136,149,000 Bagian Hukum 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 40,816,4 00 - 40,816,400 Bagian Hukum 3 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan %produk hukum yang disusun tepat waktu dan benar 100% 861,851, 000 100% 1,500,00 0,000 100% 2,361,851,000 Bagian Hukum BAB V ║ V- 54 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3,556,00 2,500 - 3,556,002,500 Bagian Hukum 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 41,377,4 00 - 41,377,400 Bagian Hukum 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70 73 3,992,34 2,900 73 3,992,342,900 Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3,762,04 1,500 - 3,762,041,500 Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti diklat 19,075,0 00 - 19,075,000 Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 32,400,0 00 - 32,400,000 Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga 5 Program Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan 765,685, 800 - 765,685,800 Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga 6 Program Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan % Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipublikasikan melalui media masa dan difasilitasi dengan keprotokolan 1 765,685, 800 1 1,500,00 0,000 1 2,265,685,800 Bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,000,0 00 - 60,000,000 Bagian Organisas i 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 109,591, 400 - 109,591,400 Bagian Organisas i 3 Program Penataan kelembagaan pemerintahan dan ketatalaksanaan 640,000, 000 - 640,000,000 Bagian Organisas i 4 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 248,000, 000 - 248,000,000 Bagian Organisas i 5 Program Peningkatan Akuntanbilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah % PD yang melaporkan SAKIP melalui e-SAKIP 1 890,000, 000 100% 1,500,00 0,000 100% 2,390,000,000 Bagian Organisas i 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 48,816,4 00 - 48,816,400 Bagian Pemerinta han 2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 270,000, 000 - 270,000,000 Bagian Pemerinta han BAB V ║ V- 55 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023) Perangka t Daerah Penang jawab 2019 2020 2021 2022 2023 T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp 3 Program Peningkatan Penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah %PD yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap dokumen LPPD tepat waktu 1 686,790, 000 100% 1,500,00 0,000 100% 2,186,790,000 Bagian Pemerinta han 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255,634, 300 - 255,634,300 Bagian Pengadaa n Barang/J asa 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 61,945,0 00 - 61,945,000 Bagian Pengadaa n Barang/J asa 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 555,306, 600 - 555,306,600 Bagian Pengadaa n Barang/J asa 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 33,769,6 00 - 33,769,600 Bagian Pengadaa n Barang/J asa 6 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa %paket pengadaan barang/jasa memenuhi standart ketepatan waktu 100% 284,286, 900 100% 284,286,900 Bagian Pengadaa n Barang/J asa 7 Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa %paket pengadaan barang/jasa memenuhi standart ketepatan waktu 100% 2,550,00 0,000 100% 2,550,000,000 Bagian Pengadaa n Barang/J asa 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 303,210, 000 100% 22,000,0 00,000 100% 22,303,210,000 Bagian Umum KECAMATAN 1 Program Pelayanan Publik % Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar 75% 89 225 92 250 92 475 Kecamata n 2 Program Pemberdayaan Masyarakat % pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan 80% 100 215 100 215 100 430 Kecamata n 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SESUAI PERATURAN DAN TEPAT WAKTU 90% 100 445 100 445 100 890 Kecamata n 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Wilayah Kelurahan % Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 100 100 3,750,00 0,000 100 4,100,00 0,000 100 7,850,000,000 Kecamata n 7.01.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah OPD 5% 5% 5% - Kecamata n 7.01.0 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan 95 60,000,000 97 70,000,00 0 97 130,000,000 Kecamata n 7.01.0 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa 100 75,000,000 100 90,000,00 0 100 165,000,000 Kecamata n 7.01.0 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi 100 160,000,000 100 170,000,0 00 100 330,000,000 Kecamata n 7.01.0 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik 100 40,000,000 100 45,000,00 0 100 85,000,000 Kecamata n 7.01.0 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik 82 655,000,000 83 690,000,0 00 83 1,345,000,000 Kecamata n BAB V ║ V- 56 PROGRAM TAHUN 2021 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp -1 -2 -3 -9 -10 -17 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 Nilai 1,146,553,398,258 Dinas Pendidikan 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan APK PAUD 75% 28,092,085,000 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 96% 80,665,034,800 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 92% 29,276,934,500 Dinas Pendidikan Penurunan Prosentase ATS 2% 9,420,000,000 Dinas Pendidikan 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 75% 283,915,000 Dinas Pendidikan 1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik 85% 6,257,300,000 Dinas Pendidikan 1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan Dikdas 100% Dinas Pendidikan Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan PAUD/PNF 100% Dinas Pendidikan 1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra 18.52% 250,000,000 Dinas Pendidikan URUSAN KESEHATAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81 135,973,304,409 Dinas Kesehatan 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Keluarga Sehat 0.1 Indek 94,138,891,096 Dinas Kesehatan Prosentase Fasyankes ter akreditasi paripurna 5% 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standart 25% 2,360,391,200 Dinas Kesehatan 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase Fasilitas Kefarmasian yang melaksanakan manajemen obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar 40% 373,255,800 Dinas Kesehatan Prosentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 60% 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Prosentase Desa Siaga 100% 2,546,711,500 Dinas Kesehatan URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 74 2,415,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Panjang saluran irigasi kondisi baik 66 44,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % air baku yang tersedia 24 3,500,000,000 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prosentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan (Ʃ Rumah Tangga Berakses Air minum Layak / Ʃ Rumah Tangga di Kabupaten Probolinggo) (lebih mikro, harus berkelanjutan) 65% 16,600,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional persentase pengolahan sampah tertangani dengan baik 50% 6,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Prosentase air limbah domestik yang tertangani (SR) (Ʃ air limbah domestik yang tertangani tahun (n) / Ʃ total air limbah domestik (n) x 100%) 64% 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuang air (min 1,5 m) 55% 7,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.07 Program Pengembangan Permukiman persentase kawasan permukiman yang layak huni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB V ║ V- 57 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung persentase bangunan gedung yang sesuai dengan rencana tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya persentase bangunan danlingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan dalam kondisi baik 94% 85,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi % penyedia jasa konstruksi yang terbina 32% 8,200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang 54% 5,450,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 71% 2,400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Prosentase ketersediaan rumah layak huni 5% 25,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.03 Program Kawasan Permukiman Persentase lingkungan permukiman kumuh yang tertangani. 70% 1,900,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh % Areal Kawasan Kumuh (Ʃ kawasan kumuh terkurangi tahun (n) / Ʃ total kawasan kumuh (n) ) 65% 1,800,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase lingkungan permukiman yang sehat didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (jumlah lingkungan permukiman yang didukung PSU/Jumlah lingkungan perumahan x 100%) 55% Rp2,000,000,000.00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman persentase peningkatan pelayanan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 25% Rp12,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 81 3,239,083,358 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 85% 1,159,252,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 85% 1,823,914,400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 85% 266,521,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 85% 1,413,854,800 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 85% 389,510,100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip Daerah 82 14,552,551,820 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 93% 1,261,641,540 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.04 Program pencegahan penanggulangan, penyelematan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Persentase peningkatan respon penanganan bencana kebakaran 84% 486,638,100 Satuan Polisi Pamong Praja X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81 3,626,181,217 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana 19.88% 250,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana 19.88% 900,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana 19.88% 950,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN SOSIAL X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 82 554,324,680 Dinas Sosial 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Pemberdayaan Sosial 550,501,700 Dinas Sosial 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial 2,368,076,500 Dinas Sosial 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase PMKS Penerima Manfaat Bantuan dan Perlindungan Sosial 2,003,747,000 Dinas Sosial 1.06.06 Program Penanganan Bencana Presentase penanganan bencana 311,740,000 Dinas Sosial 1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Presentase pengelolaan taman makam pahlawan 58,342,700 Dinas Sosial URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja 81 4,558,474,848 Dinas Tenaga Kerja BAB V ║ V- 58 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp 2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja Prosentase penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) 35.5 61,255,000 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Prosentase pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 39 1,192,288,900 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja Prosentase peningkatan penempatan tenaga kerja 41.5 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05 Program Hubungan Industrial Prosentase peningkatan hubungan industrial 35.5 Dinas Tenaga Kerja URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 7,264,500,339 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Prosentase Pelaksanaan Program Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan 80% 654,627,600 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan Prosentase PelaksanaanPenyusunan Kebijakan danPendampingan LayananPerlindungan Perempuan 80% 212,028,320 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Prosentase PeningkatanKualitas Keluarga 72% 101,805,400 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Prosentase Pengelolaan Sistem Data Gender danAnak 92% 98,400,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Prosentase PeningkatanPemenuhan Hak Anak (PHA) 72% 130,823,300 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak Prosentase Penanganan Perlindungan Khusus Anak 100% 312,293,380 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.08 Program Pengendalian Penduduk Prosentase pengendalian laju pertumbuhan penduduk 90% 642,568,200 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.09 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 80% 6,872,443,100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08.10 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Prosentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 80% 1,165,355,700 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PANGAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian yang Berkualitas 4,000,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Pupuk Pertanian (Ha) 180000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Pestisida (Bulan) 12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian penyediaan benih unggul tanaman pertanian (%) 90 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan pelayanan Alat Mesin Pertanian pra dan pasca panen budidaya (Ha) 21600 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian 8,000,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Luasan PLP2B (Ha) 38692 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Masterplan pengembangan tanaman perkebunan (Dokumen) 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Luas sawah (Ha) 37271 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Luas Lahan Tegal (Ha) 45565 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian BAB V ║ V- 59 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp Pembangunan bangunan air (Unit) 20 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan jalan pertanian (Unit) 12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah rehabilitasi Bangunan BPP (Unit) 24 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.04 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Penurunan serangan hama penyakit (%) 2 600000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian Peningkatan kelembagaan pertanian dan Kelompok Tani Terbina (Lembaga) 1593 800000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian Peningkatan Jumlah investasi usaha pertanian (%) 5 300000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Desa) 1 600000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 79 800000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (Angka Indeks) 68 100000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan Peningkatan Prosentase Pangan aman (%) 80 100000000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian URUSAN LINGKUNGAN HIDUP X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 80.2 13,102,170,272 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dokumen RPPLH yang tersusun Dinas Lingkungan Hidup Dokumen KLHS yang tersusun Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan untuk kualitas air, udara ambien, tanah dan laut 65 67,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan kampung iklim 5 100,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan parameter yang dapat diuji 15 100,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase informasi yang disampaikan kepada masyarakat 100 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan lembaga/pokmas 100 65,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase luasan lahan terehabilitasi 0.15 450,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase luasan taman terpelihara 100 1,005,060,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan pengelolaan limbah B3 100 22,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan lingkungan 100 45,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup 60 135,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terbina 8.33 75,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3.73 102,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Peningkatan lembaga/Kelompok Masyarakat yang meraih penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten 6.98 65,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 30,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah terolah dengan prinsip 3 R 17 342,800,000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase penurunan pengangkutan sampah ke TPA 0.15 2,035,300,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP OPD 80% 6,677,595,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan 80% 2,170,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.12.03 Program Pencatatan Sipil Prosentase peningkatan pelayanan dan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil 80% 540,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB V ║ V- 60 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 80% 1,505,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Profil Kependudukan 80% 65,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota SAKIP Dinas PMD 85% 3,796,906,414 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.02 Program Penataan Desa Prosentase penataan Desa Terfasilitasi dan aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa Prosentase Peningkatan Kerjasama Desa 49% 150,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa Prosentase Administrasi Pemerintahan Desa 85% 9,324,602,090 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 71% 700,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URUSAN PERHUBUNGAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarana dan Prasarana Terpasang dan Terpelihara dengan Baik 78% 5,427,868,200 Dinas Perhubungan 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Layanan Angkutan Darat 78% Dinas Perhubungan Persentase Keselamatan Transportasi yang Tertangani 78% Dinas Perhubungan Jumlah Pembinaan Pelayaran yang Dilaksanakan dan Perizinan yang Diterbitkan 6 kali 349,995,500 Dinas Perhubungan 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan 2.15.04 Program Pengelolaan Penerbangan Dinas Perhubungan 2.15.05 Program Pengelolaan Perkeretaapian Nilai SAKIP 81 32,445,886,971 Dinas Perhubungan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 3,984,411,496 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Prosentase Peningkatan Diseminasi Komunikasi Publik 90% 1,683,220,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.03 Program Aplikasi Informatika Prosentase Pemanfatan Website OPD, Kecamatan dan Desaa 80% 3,292,802,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO X.XX.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam persentase peningkatan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam 35% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi persentase pengawasan koperasi 50% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi persentase koperasi yang sudah dinilai 45% 250,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian persentase koperasi yang mengikuti diklat 50% 700,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi persentase Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 60% 500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) persentase UMKM terberdayakan 50% 700,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah 2.17.08 Program Pengembangan UMKM Persentase Wira Usaha Baru 15 5,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah URUSAN PENANAMAN MODAL 2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi DPMPTSP 100% 9,983,642,206 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal 1 Dokumen 326,384,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah data dan Peta Potensi yang tersusun 2 dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal jumlah Even Promosi Investasi yang Dilaksanakan 2 kali 300,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal 1 Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BAB V ║ V- 61 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal Prosentase Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP 1 413,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Dokumen hasil pendataan, Pelaporan dan pengaduan pelayanan perizinan 3 Dokumen 384,462,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi 48 layanan 115,538,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Nilai SAKIP OPD 78 8,132,090,442 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif; 30.12 750,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan prestasi di bidang kepemudaan 0.17 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase cabor yang dibina; 51.72 5,549,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga 20 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase peningkatan prestasi kepramukaan 25 900,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN STATISTIK 2.20.02 Program Penyelenggartaan Statistik Sektoral Prosentase Peningkatan Desiminasi Data Statistik Daerah 92% 239,450,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URUSAN PERSANDIAN 2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Prosentase Pengelolaan Data Persndian Daerah 90% 160,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URUSAN PERPUSTAKAAN 2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah 75 5,409,606,451 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan desa / kelurahan yang sesuai standar nasional perpustakaan dibagi jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang ada 12% 1,354,072,500 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Prosentase koleksi nasional dan naskah kuno yg dilestarikan 20% 81,426,400 Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN KEARSIPAN 2.24.02 Program Pengelolaan Arsip Jumlah perangkat daerah, BUMD yang mengelola arsip secara standart 0.15 743,588,100 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.24.03 Program Perizinan Penggunaan Arsip Prosentase jumlah izin yang dikeluarkan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.24.04 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Prosentase jumlah arsip yang terselamatkan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PERDAGANGAN 3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Presentase Pemenuhan perijinan dan pendaftaran perusahaan 30% 1,175,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6% 2,850,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase rata-rata fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya 2% 925,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Persentase Peningkatan Nilai Ekspor 5% 1,150,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase Pelaku usaha tertib niaga 50% 500,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase peningkatan proporsi Produk dalam negeri yang dipasarkan 5% 800,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan URUSAN PERINDUSTRIAN 3.31.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 16,205,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase Pengembangan Perencanaan & Pembangunan Industri 15% 800,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian Ijin Usaha Industri 5% 300,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pemenuhan Informasi Data Industri 10% 350,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan URUSAN PILIHAN BAB V ║ V- 62 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp URUSAN PARIWISATA 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase destinasi pariwisata yang terkelola 22 14,434,550,700 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 25 850,000,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih 11.32 1,527,578,000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata URUSAN PERTANIAN 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian persentase bibit ternak yang memiliki sertifikasi/ SKLB (surat keterangan layak bibit) 0,9 % 3,060,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan persentase kenaikan populasi dan produksi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil 1 % persentase sarana yang berstandar teknis 15 % 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasana Pertanian persentase prasarana yang berstandar teknis 15 % 930,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan persentase kenaikan populasi dan produksi ternak unggas dan ternak lainnya 1 % 3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan 2 % 1,036,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (aman,sehat,utuh,halal) 10 % Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan Rata-rata nilai tambah produk peternakan 20 % Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 17 % 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian persentase pelaku usaha peternakan yang meningkat manajemen kelembagaannya 1 % 170,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan URUSAN PERIKANAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 82 5550000000 Dinas Perikanan 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 22 2970000000 Dinas Perikanan 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 22 4124000000 Dinas Perikanan PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01.01 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Nilai Sakip 81 5,675,465,183 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01.02 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase konsistensi perencanaan kinerja dan penganggaran 90% 1,360,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.01.03 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Nilai capaian aspek perencanaan dan pengukuran kinerja PD 49% 5,109,822,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prosentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 40% 480,000,000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP OPD 80 8,211,902,026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Prosentase Kualifikasi 13,6 3,301,826,260 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Prosentase Kinerja 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Prosentase Disiplin 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BAB V ║ V- 63 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penang jawab 2021 T Rp Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase Kompetensi 10 4,058,319,400 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia PENUNJANG URUSAN KEUANGAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 92% 4,273,957,030 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah melalui perencanaan penganggaran, penyerapan belanja, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu 4,278,997,600 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Prosentase SKPD tertib pengelolaan aset dan BMD 65% 2,111,496,000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2% 2.613.790.000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah URUSAN PENUNJANG PENGAWASAN X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip 81 7,285,852,284 Inspektorat 6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 100% 3,505,661,000 Inspektorat 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Prosentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100% 1,873,220,200 Inspektorat PENUNJANG URUSAN SEKRETARIAT DPRD X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NILAI SAKIP 81 9,553,485,278 Sekretariat DPRD 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 70% 59,952,991,806 Sekretariat DPRD PENUNJANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 90% 29740722352 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat % Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti 90% 12656928000 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan % Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti 90% 4234194000 Bagian Kesejahteraan Rakyat X.XX.01 Kecamatan 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar 70 52,000,000 Kecamatan 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Prosentase peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik 100 55,000,000 Kecamatan 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 100 15,000,000 Kecamatan 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase jenis fasilitasi Fasilitasi Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik 100 30,000,000 Kecamatan 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah 81 595,000,000 Kecamatan BAB V ║ V- 0 BAB V ║ V- 1 Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan ukuran keberhasilan terhadap program perangkat daeah (PD). Adapun rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten probolinggo tahun 2018-2023 sebagai berikut:
  6. 1.Aspek kesejahteraan masyarakat, merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga; yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan bidang ekonomi sosial.
  7. 2.Aspek Pelayanan Umum, merupakan segala bentuk pelayanan yangdilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan urusan, baik wajibmaupun pilihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  8. 3.Aspek Daya Saing Daerah, merupakan indikator yang mengukurkemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkatkesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Secara detil indikator kinerja daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.2. di bawah ini. 1 Indeks Pendidikan 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 1.1. 2 Indeks Kesehatan 0,05 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 1.1. 3 Indeks Daya Beli 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 1.2 Kesejahteraan Sosial 1.2. 1 Persentase penurunan PPKS 1.8 N/A 0.057 2.82 3 3.47 3.47 1.2. 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 67.06 68.22 68.68 69.91 71.26 72.44 72.44 2 Aspek Pelayanan Umum BAB V ║ V- 5 NO Indikator Kondisi Awal Realisasi Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama 73.5 71.5 76.67 75.5 76 76.5 76.5 2.2 Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum 1 0.56 1.02 1.03 1.04 1.05 1.05 2.3 Indeks ketahanan daerah N/A N/A 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 2.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat N/A N/A N/A 12 13 14 14 2.5 Tingkat Kesempatan Kerja 95.85 96.23 95.14 94.92 94.32 93.81 93.81 2.6 Indeks Desa Membangun 0.63 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.76 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk 0,1 0.55 0.5 0,1 0,1 0,1 0,1 2.8 Nilai SAKIP 70.12 71.5 72.41 81 82 83 83 2.9 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah N/A N/A N/A 70-80 70-80 70-80 70-80 2.10 Indeks SPBE 1.8 2.58 N/A 3.1 3.4 3.5 3.5 2.11 Indeks Profesionalitas ASN 75 74 50.46 61 62 63 63 2.12 Indeks Kepuasan Masyarakat 78 84,92 85.78 82 82 84 84 2.13 Skor Pola Pangan Harapan 72 74.5 75 76.9 78.1 79.3 79.3 2.14 Persentase kawasan pemukiman layak 70 71.03 71.08 71.5 72 72.5 72.5 2.15 Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 74 74.1 70.22 74.3 74.4 74.5 74.5 BAB V ║ V- 6 NO Indikator Kondisi Awal Realisasi Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 3 Aspek Daya Saing Daerah 3.1 Indeks pembangunan ekonomi N/A N/A N/A 2.43 2.48 2.54 2.54 3.2 Persentase realisasi investasi 88,23 70 93.15 89.42 89.87 90.32 90.32 3.3 Nilai Tukar Petani N/A N/A N/A 105.56 107.66 109.49 109.49 3.4 Indeks Pembangunan Infrastruktur N/A N/A N/A 1.83 1.88 1.92 1.92 3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69.85 61.31 63.4 62.64 62.7 62.75 62.75 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indikator Kinerja utama (IKU) Kabupaten Probolinggo yang merupakan manifestasi dari kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pada sisi lain, Indikator Sasaran RPJMD sebagai alat ukur atau gambaran atas kinerja outcome para Kepala Perangkat Daerah. 9.1. Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam sisa waktu perencanaan ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  9. 1.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
  10. 2.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program- BAB V ║ V- 2 program yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
  11. 3.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023, maka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam implementasi Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. 9.1. Pedoman Transisi Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen Perubahan RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya ataupun dalam Perubahan RPJMD, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Probolinggo, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut: 1) Setelah berakhirnya Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Selanjutnya, RKPD Tahun 2024 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya. Jika pada prosesnya RPJMD periode belum tersusun, maka pelaksanaan perencanaan dan penganggran mengikuti atau disamakan dengan tahun sebelumnya/tahun 2023. Plt. BUPATI PROBOLINGGO H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (36)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022