DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); SALINAN 2
4.Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 3
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
13.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pulang Pisau;
14.Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
15.Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; 4
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
14. 14.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 5
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. 17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
18. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
21. 21.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Kahayan Hilir dengan Tipe A
2. b.Kecamatan Jabiren Raya dengan Tipe A
3. c.Kecamatan Maliku dengan Tipe A
4. d.Kecamatan Pandih Batu dengan Tipe A 6
5. e.Kecamatan Kahayan Kuala dengan Tipe A
6. f.Kecamatan Sebangau Kuala dengan Tipe A
7. g.Kecamatan Kahayan Tengah dengan Tipe A
8. h.Kecamatan Banama Tingang dengan Tipe A

Pasal 4

(1)Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dibentuk kelurahan.
(2)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(3)Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, Bupatimemperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 7
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dipimpin oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan. 8

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…