DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, angka 4, angka 6, angka 12 angka 18 diubah dan angka 7, angka 11, angka 20 dihapus dan ketentuan Pasal 18 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU Dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, angka 4, angka 6, angka 12 angka 18 diubah dan angka 7, angka 11, angka 20 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut.

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Perhubungan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dihapus;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dihapus;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
14. 14.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. 17.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang Pariwisata serta bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. 18.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta bidang Pangan;
19. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
20. 20.Dihapus.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
7. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan huruf e wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 9 Desember 2025 BUPATI PULANG PISAU, Ttd AHMAD RIFA’I Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 9 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, Ttd TONY HARISINTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 07, 110/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU I. UMUM Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut atas kebutuhan mendesak untuk melakukan penataan ulang kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Latar belakang utama pembentukan perubahan Peraturan Daerah ini didasarkan pada dua landasan pokok:

1.Kepatuhan Regulasi dan Hasil Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), serta struktur organisasi untuk mencapai prinsip Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (Rightsizing) serta memenuhi skor beban kerja yang ideal.
2.Peningkatan Sinergi dan Eliminasi Duplikasi Struktur organisasi yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 teridentifikasi masih memiliki potensi duplikasi kewenangan (overlapping) dan inefisiensi anggaran pada urusan-urusan yang saling terkait. Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan sinergi program yang kuat dan memangkas alur birokrasi yang panjang. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini berfokus pada pengelompokan urusan yang memiliki keterkaitan erat dalam upaya percepatan pembangunan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas Angka 2

Pasal 18

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 007

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…