DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi; c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi; f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; g. hak dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor; dan h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan investasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan bagi Masyarakat dan/atau Investor guna mempermudah setiap kegiatan usaha melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
6.Investor adalah penanam modal perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 10.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis. 11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 12.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 13.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman serta jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mendorong peningkatan investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.memberikan dukungan bagi Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan usaha;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. f.menciptakan lapangan kerja; dan
7. g.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
d.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
g.hak dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor; dan
h.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan investasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor; dan
2. b.memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi yang ada di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang, modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
14. n.berorientasi ekspor; dan/atau
15. o.mendukung program food estate.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan teknis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
2. b.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
3. c.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
4. d.rekomendasi bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran teknis bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk Kemudahan Investasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.
(4)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.verifikasi; dan
c.penetapan.

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.
(3)Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, pengajuan permohonan cukup memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
(4)Bupati menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan melakukan verifikasi.
(5)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai format, tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019