DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro, Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Purbalingga, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mendorong dan memberi pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan Koperasi dan Usaha Mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar, Kecil, dan Menengah baik swasta maupun pemerintah.
9.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada peserta Inkubasi (tenant).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah; dan
b.Pemerintah Daerah mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan kemudahan dan pelindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah dalam mengembangkan usaha;
b.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro; dan
c.menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
b.kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
c.pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
d.pembinaan dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
(2)Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembinaan; dan
2. b.pemberian fasilitas.

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 6

(1)Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(2)Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

Koperasi memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkan Surat Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 8

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 9

(1)Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
(2)Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3)Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023