DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang perbankan terkait : Pendirian, nama, tempat kedudukan, zzas, maksud dan tujuan, fungsi, tugas, usaha, dan jangka waktu, modal, pengurus dan pegawai, susunan organisasi dan tata kerja, satuan pengawas intern, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab dan ganti rugi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2)Hasil sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.
(3)Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sernentara tersebut menjadi batal demi hukum.
(4)Apabila dalam pcrsidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 54

(1)Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, atas usu! Dewan Pengawas, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati,
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan sccara tertulis kepada anggota Dircksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 53

Pegawai Perumda BPR Artha Perwira merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 60

(1)Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Artha Perwira apabila:
1. a.terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan urnurn Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
2. b.anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Penunda BPR Artha Perwira. {2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {l), yang berhak mewakili Perumda BPR Artha Perwira yaitu:
3. a.anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Artha Perwira;
4. b.Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mernpunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Artha Perwira; atau
5. c.pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam ha! seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Artha Perwira.

Pasal 59

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perurnda BPR Artha Perwira dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Artha Perwira untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Dalam ha! terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Artha Perwira dilaksanakan oleh KPM.
(4)KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perurnda BPR Artha Perwira untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Artha Perwira sarnpai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 58

(I) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2)Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diarnbil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3)Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapar yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 57

(1)Pada Perumda BPR Artha Perwira dibentuk satuan pengawas intern YlWg merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

Pasal 67

HAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN Susunan Orgameaei dan tata.kerja di bawah Direksi dtterapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.

Pasal 66

BABVfl SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Pegawai Perumda BPR Artha Perwira dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 65

Perumda BPR Artha Perwira wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Artha Perwira melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 63

(1)Pegawai Perumda BPR Artha Perwira memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
(2)Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Artha Perwira sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Artha Perwira.
(3)Penghasilan pegawai Perumda BPR Artha Perwira terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.bonus atau insentif pekerjaan.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 54

Pasal 53

Pasal 60

Pasal 59

Pasal 58

Pasal 57

Pasal 67

Pasal 66

Pasal 65

Pasal 64

Pasal 63

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 54

Pasal 53

Pasal 60

Pasal 59

Pasal 58

Pasal 57

Pasal 67

Pasal 66

Pasal 65

Pasal 64

Pasal 63

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2025