DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Kerja Sama, Monitoring dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren di Kabupaten Purbalingga membutuhkan bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangan Daerah.
7.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.kerja sama;
c.monitoring dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama; dan
2. b.melakukan pemutakhiran data secara berkala pada Kementerian Agama.
(3)Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:
1. a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan;
2. b.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah; dan
3. c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(4)Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
4. d.pengembangan pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, anti korupsi, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
5. e.pengembangan Pesantren ramah anak; dan/atau
6. f.pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyayikh/pengasuh Pesantren.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan atau pelatihan; dan/atau
2. b.pemberian beasiswa.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
2. b.Perangkat Daerah lain yang terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’alamin.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan/atau
3. c.pendanaan.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan/atau
4. d.Perangkat Daerah lain yang terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan;
5. e.peningkatan kesehatan; dan/atau
6. f.peningkatan kemandirian ekonomi.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
7. g.Perangkat Daerah lain yang terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
(2)Bentuk kerja sama dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
4. d.lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembaga keagamaan;
8. h.badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik swasta; dan
9. i.koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya.
(3)Bentuk kerja sama dalam fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pemberdayaan;
2. b.pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Penyelenggara Pesantren dan Santri; dan
3. c.kerja sama lainnya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KERJA SAMA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KERJA SAMA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2025