DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lingga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor : B-00S/TAPD/XII/2024/ 048 perihal Penyampaian Data Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2025 tanggal 27 Desember 2024,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang | Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237),
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341),
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Ho Jabatan Puraf
1.Kasubbas/Kasi/Pelabat fu 4
2.Kasubbag Umum OPD 4 e 10. 11. 12. 13. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6322), Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 7), 5. 6. 7. 8. Ro Jabatan Paraf 1 Kasubbas/Kasi/Pelabat fa »!
2.Kasubbag Umum OPD 2
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 29),
15.Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 355).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lingga. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan adalah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lingga. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. 4. 5. 6.

BAB IL

TATA CARA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

Pasal 2

Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara. Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah. Ho Jabatan Paraf

1.Kasubbas/Kasi/Petabat fa AH
2.Kasubbag Umum OPD El kat

Pasal 4

Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

a.Di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi,
b.Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang, dan
c.Di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah. 3

Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lingga pada Tahun 2025 adalah Sedang BAB III! PENGGUNAAN

Pasal 6

Kemampuan keuangan daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Lingga pada tanggal 7 Januari 2025 BUPATI LINGGA Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 7 Januari 2025 NIZA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA IA BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 357 Ko Jabatan Paraf L bbas/Kasi/Petabat fan ”!

2.Kasubbag Umum OPD 4 Ka

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024