DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Jatiluhur berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, dengan nama Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
b.bahwa sebagai akibat perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib mencukupi modal dasar perseroan sebesar 600/o (enam puluh persen) saham perseroan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENAMBAHANPENYERTAANMODAL PEMERINTAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENAMBAHANPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGAKEUANGANMIKROMEKARASIH PURWAKARTA MEMUTUSKAN: BUPATIPURWAKARTA, dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENPURWAKARTA

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30);

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8.Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/ atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9.Penyertaan Modaladalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD,BUMS, Koperasiatau badan hukum lainnya.
10.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang selanjutnya disebut PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor6 Tahun 2015.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPSadalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisarisdalam batas yang ditentukan.
12.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di Kabupatendaerahpemerintahanpenyelenggara Purwakarta.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta.

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penambahan Penyertaan Modal,yaitu untuk :

Pasal 4

(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.
(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta ·dilaksanakan dengan cara Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Penyertaan Modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.
(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta bertujuan untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan usaha PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan, serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 2

13.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PT. LKMMekar Asih Purwakarta.

(6)Tata cara penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PT. LKMMekar Asih Purwakarta pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh limajuta rupiah).
(2)Nilai Penyertaan Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh limajuta rupiah).
(1)Penambahan Penyertaan modal adalah penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. LKMMekar Asih Purwakarta.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. a.mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
4. b.mendorong kemampuan usaha PT. LKM Mekar Asih Purwakarta;dan
5. c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ( 1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagai akibat dari keadaan kahar iforce majeure) menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENAMBAHANPENYERTAANMODAL

Pasal 8

BABVII RESIKO

(3)Penetapan dan penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.
(2)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam penerimaan APBDtahun anggaran berikutnya. ( 1) Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perseroan.

Pasal 7

BABVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

(5)Pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
(4)Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai basil penilaian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(3)Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2)Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

...... ----·-· NOREGPERATURANDAERAH KABUPATENPURWAKARTA PROVINS!JAWA BARAT: (8/271/2017) LEMBARANDAERAH KABUPATENPURWAKARTATAHUN 2017 NOMOR8 .,~ IL KARSOMA,M.Si. SEKR TARIS DAERAH KABUPA EN PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tan 11 Desember 2017 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 017

Pasal 9

(2)Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggung jawab PT. LKM Mekar Asih Purwakarta. ------ .......------------------····--··--· NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT: (8/271/2017) LEMBARAN DAERAHKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 8 ,,- Ors. H. PADL KARSOMA,M.Si. SEKRE S DAERAH KABUPAT PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 11 Desember 2017 2017 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Jatiluhur berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, dengan nama Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
b.bahwa sebagai akibat perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib mencukupi modal dasar perseroan sebesar 600/o (enam puluh persen) saham perseroan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENAMBAHANPENYERTAANMODAL PEMERINTAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur

Menetapkan

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30);

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8.Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/ atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9.Penyertaan Modaladalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD,BUMS, Koperasiatau badan hukum lainnya.
10.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang selanjutnya disebut PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor6 Tahun 2015.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPSadalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisarisdalam batas yang ditentukan.
12.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di Kabupatendaerahpemerintahanpenyelenggara Purwakarta.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta.

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penambahan Penyertaan Modal,yaitu untuk :

Pasal 4

(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.
(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta ·dilaksanakan dengan cara Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Penyertaan Modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.
(1)Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta bertujuan untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan usaha PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan, serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 2

13.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PT. LKMMekar Asih Purwakarta.

(6)Tata cara penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PT. LKMMekar Asih Purwakarta pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh limajuta rupiah).
(2)Nilai Penyertaan Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh limajuta rupiah).
(1)Penambahan Penyertaan modal adalah penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. LKMMekar Asih Purwakarta.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. a.mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
4. b.mendorong kemampuan usaha PT. LKM Mekar Asih Purwakarta;dan
5. c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ( 1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagai akibat dari keadaan kahar iforce majeure) menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENAMBAHANPENYERTAANMODAL

Pasal 8

BABVII RESIKO

(3)Penetapan dan penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.
(2)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam penerimaan APBDtahun anggaran berikutnya. ( 1) Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perseroan.

Pasal 7

BABVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

(5)Pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
(4)Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai basil penilaian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(3)Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2)Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 9

(2)Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggung jawab PT. LKM Mekar Asih Purwakarta. ------ .......------------------····--··--· NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT: (8/271/2017) LEMBARAN DAERAHKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 8 ,,- Ors. H. PADL KARSOMA,M.Si. SEKRE S DAERAH KABUPAT PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 11 Desember 2017 2017 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010