DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir. 2. 4. Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Sekretariat adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 7. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Rokan Hilir. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Rokan Hilir. Unsur Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Unsur Pelaksana Teknis Badan adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Tipe adalah urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variable dapat dibentuk satu perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten, Tipe A: merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif:
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten, Tipe A: merupakan unsur pelayanan administratif pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten,
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A:, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan,
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan,
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tipe C, melaksanakan urusan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman,
  5. 5.Dinas Sosial, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial:
  6. 6.Dinas Tenaga Kerja, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja,
  7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan,
  9. 9.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup,
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
  13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe C: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan,
  14. 14.Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Tipe Aj menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar,
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
  17. 17.Dinas Perikanan, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan,
  18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan,
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan,
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe As melaksanakan fungsi penunjang Keuangan,
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe B: melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.

Pasal 3

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari : a. b. Kecamatan Bangko, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Bangko Pusako, .Kecamatan Rimba Melintang, Tipe As, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Rimba Melintang, .Kecamatan Tanah Putih, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahand. bidang kecamatan Tanah Putih, . Kecamatan Kubu Babussalam, Tipe A: menyelenggarakan urusane. pemerintahan bidang kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bagansinembah Raya, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Bagansinembah Raya, Kecamatan Tanjung Medan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Tanjung Medan: & .Kecamatan Balai Jaya, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahanh. bidang kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagansinembah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Bagansinembah, Kecamatan Pujud, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Pujud, . Kecamatan Kubu, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangk. kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Pasir Limau Lapas, 1 m.Kecamatan Sinaboi, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Sinoboi,

n.Kecamatan Pekaitan, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Pekaitan,
o.Kecamatan Batu Hampar, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Batu Hampar,
p.Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan,
g.Kecamatan Rantau Kopar, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan Rantau Kopar, dan
r.Kecamatan Simpang Kanan, Tipe B: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Simpang Kanan.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
b.Intensitas Urusan yang menjadi kewenangan Daerah,
c.Efesiensi,
d.Efektivitas,
e.Pembagian habis tugas,
f.Rentang kendali,
g.Tata kerja yang jelas: dan
h.Fleksibelitas,

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) terdapat unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. '
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut juga melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemadam kebakaran.

Pasal 11

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Khusus untuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah, penetapan pejabat fungsional dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…