DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah;
c.bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman Nomeklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomeklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. b.Sekretariat DPRD, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administratif pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten.
3. c.Inspektorat Daerah, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. 5.Dinas Sosial, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  6. 6.Dinas Tenaga Kerja, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
  7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. 8.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan;
  12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan;
  13. 13.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. 16.Dinas Perikanan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
  17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  18. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  20. 20.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pangan dan Pertanian; dan
  21. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintah sub urusan kebakaran.
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,Tipe B; melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A.
(2)Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanian, serta Badan Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang bidang Keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisis beban kerja.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2023 BUPATI ROKAN HILIR, AFRIZAL SINTONG Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, FAUZI EFRIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU: (10.40.C/2023)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020