(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
b.Sekretariat DPRD, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administratif pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten.
c.Inspektorat Daerah, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A;
menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B;
menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5.Dinas Sosial, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6.Dinas Tenaga Kerja, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B;
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
9.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A;
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan, Tipe B;
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan;
12.Dinas Perhubungan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan;
13.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tipe A;
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe B;
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16.Dinas Perikanan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
17.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
18.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
20.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pangan dan Pertanian; dan
21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C;
menyelenggarakan urusan pemerintah sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah;
2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,Tipe B; melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A.
(2)Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanian, serta Badan Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang bidang Keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisis beban kerja.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: