DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir, d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: PPN Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang mengenai perbankan. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang selanjutnya disingkat PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjudnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 5156 (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Organ PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi pada PT BPR Rokan Hilir (Perseroda). Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris adalah organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan. Direksi adalah organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pegawai adalah pekerja PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor efektif oleh Pemegang Saham Perseroan. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu 7. 8. 9. 25. 26. 27.

(1)
(2)Perseroan baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah. Kantor Cabang yaitu kantor PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. Kantor Kas yaitu Kantor PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. tersebut Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kabupaten Rakyat Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda). Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya secara profesional serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. b. mengoptimalkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), meningkatkan ketahanan dan daya saing perusahaan melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah dan produk usaha, Cc. mewujudkan pemerataan pelayanan dibidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro kecil menengah:

d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang, dan
e.memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan/atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan dan kegiatan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (Perseroda) terdiri atas nominal seluruh nilai nominal Saham.
(2)Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Modal Dasar PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).
(2)Modal dasar disetor kepada PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) sebesar Rp. 22.068.760.000,00 (dua puluh dua milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari keseluruhan modal dasar.
(3)Modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal dasar yang berasal dari PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir.
(4)
(5)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terpenuhinya modal dasar dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. Ketentuan mengenai Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
1. a.Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau paling sedikit sebesar 5196 (lima puluh satu per seratus), dan
2. b.Pihak Ketiga paling banyak sebesar 4979 (empat puluh Sembilan per seratus). Penyertaan Saham dari Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterbitkan oleh PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) merupakan saham atas nama. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Anggran Dasar. Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus tunduk pada semua keputusan yang diambil oleh RUPS.

Pasal 10

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

ORGAN

Pasal 11

Organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pasal 12

RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Rokan Hilir (Perseroda). Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) di dalam RUPS. Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dan memberi nasehat kepada Direksi. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan anggota Komisaris meliputi :

a.Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS,
b.Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui Seleksi,
c.Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
l.Seleksi Administrasi,
1. 2.Ujian Kemampuan dan Kepatutan, dan
2. 3.Wawancara Akhir.
d.Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:
a.sehat jasmani dan rohani,
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, kompetensi: . reputasi keuangan yang baik: memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, . beijazah paling rendah S-l (strata satu): mon 2

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. i.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali,
2. j.tidak pernah dinyatakan pailit,
3. k.tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit,
4. m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan1 Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dan ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), serta komposisi, masa jabatan, tugas, wewenang, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…