Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dan memberi nasehat kepada Direksi. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan anggota Komisaris meliputi :
a.Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS,
b.Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui Seleksi,
c.Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
l.Seleksi Administrasi,
2.Ujian Kemampuan dan Kepatutan, dan
3.Wawancara Akhir.
d.Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:
a.sehat jasmani dan rohani,
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, kompetensi:
. reputasi keuangan yang baik: memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, . beijazah paling rendah S-l (strata satu): mon 2 (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4)
i.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali,
j.tidak pernah dinyatakan pailit,
k.tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit,
m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan1 Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dan ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), serta komposisi, masa jabatan, tugas, wewenang, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan. Bagian Keempat Direksi