DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka perIu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Unang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah terjadi perubahan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau sebutan lainnya,
b.bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengamanahkan, pemilihan Kepala Desa atau sebutan lainnya dilaksanakan secara serentak satu kali atau bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu masa jabatannya:
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, oleh karenanya perlu diganti:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah. 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Repubik Indonesia. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kepenghuluan. Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Perangkat Kepenghuluan adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Kepenghuluan. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu Defenitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil: Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan penghulu. Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu selanjutnya disingkat Panwaslu adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Penghulu di wilayah kepenghuluannya. 5, 6. 7. 9.
17.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon. Penghulu dari persyaratan yang berlaku.
18.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Penghulu. 19.2. Pemilih adalah penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu, dan/atau b.mereka yang lahir dikepenghulan, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk kepenghuluan yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar kepenghuluan dan mempunyai asal usul dari kepenghuluan yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk kepenghuluan yang bersangkutan.
20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 'terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilihan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Penghulu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 2

(1)Pemilihan Penghulu dilaksanakan secara serentak dan bergelombang diseluruh Kepenghuluan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
(2)Pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh wilayah Kepenghuluan.
(3)Pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling banyak3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.3
(4)Pemilihan penghulu serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Penghulu dalam penyelenggaraan pemilihan Penghulu serentak dan bergelombang, Bupati menunjuk Penjabat Penghulu.
(2)Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(3)Masa jabatan Penjabat Penghulu selama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, atau hingga dilantiknya Penghulu hasil pemilihan Penghulu serentak.

Pasal 4

(1)Penghulu dipilih langsung oleh penduduk Kepenghuluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemilihan Penghulu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten:
1. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Penghulu terhadap panitia pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan: Cc. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara,
2. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya: e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan:
3. i.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten,
4. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan: dan h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU Bagian kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Penghulu dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan: b. pencalonan: Cc. pemungutan suara: dan d. penetapan.

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan BPK kepada Penghulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan:
b.Penghulu yang akan berakhir masa jabatannya menyampaikan permohonan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir:
c.BPK memproses Pemilihan Penghulu, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Penghulu: 6
d.Penghulu menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPK:
e.pembentukan panitia pemilihan Penghulu oleh BPKep ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan:
f.laporan akhir masa jabatan Penghulu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan,
g.perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan: dan
h.persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 huruf e disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban : a. merancanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan:

b.merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat:
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih:
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Penghulu sesuai persyaratan yang telah ditentukan:
e.menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Penghulu: f melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku:
g.menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan setelah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan:
h.melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih:
i.memfasitasi penyedian peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara,
j.menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih ditiap-tiap TPS: k. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon Penghulu:
1. 1.mengumumkan calon Penghulu yang berhak dipilih dan daftar pemilih: m.melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Penghulu: n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumukan hasil Pemilihan:
2. 0.menetapkan calon Penghulu terpilih: dan
p.melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. 4

Pasal 10

(1)BPK membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari :
1. a.Unsur perangkat Kepenghuluan:
2. b.Pengurus lembaga kemasyarakatan Kepenghuluan: dan
3. c.Tokoh Masyarakat.
(2)Anggota BPK tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Panitia pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009