DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri atas 21 Bab dan 99 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi, Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Perhimpunan BPR, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan, Pembubaran, dan ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sehingga mengubah mekanisme pengelolaan dan bentuk badan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4.Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemerhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/ POJK. 03 /2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perumda BPR Rokan Hulu adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak tebagi atas saham;
6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
7.Direksi adalah organ Perumda BPR Rokan Hulu yang berwewenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPR;
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Rokan Hulu yang bertugas melakukan pengawasan dan maemberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR;
9.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Rokan Hulu;
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan PD. BPR Rohul yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan Perumda BPR Rokan Hulu.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1)Perumda BPR Rokan Hulu berkedudukan dan berkantor pusat di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
(2)Perumda BPR Rokan Hulu dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas;
(3)Wilayah Kerja Perumda BPR Rokan Hulu meliputi Kabupaten Rokan Hulu dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan Perumda BPR Rokan Hulu adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
(2)Tujuan Pembentukan Perumda BPR Rokan Hulu adalah untuk :
1. a.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
4. d.Mendirikan BPR dengan Prinsip tata kelola yang baik;dan
5. e.Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Perumda BPR Rokan Hulu dalam melakukan usahanya berazaskan Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
(2)Perumda BPR Rokan Hulu menjalankan kegiatan usaha dengan sistem konvensional.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Rokan Hulu meliputi :

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Rokan Hulu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

(1)Sumber Modal Perumda BPR Rokan Hulu terdiri atas;
1. a.Penyertaan Modal Daerah ;
2. b.Hibah ;
3. c.Sumber modal lainnya.
(2)Modal dasar Perumda BPR Rokan Hulu merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
(3)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(4)Modal yang telah disetor oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang adalah sebesar sebesar Rp 8.300.000.000 (Delapan milyar tiga ratus juta rupiah).
(5)Pemenuhan sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 9

Modal Perumda BPR Rokan Hulu yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda BPR Rokan Hulu.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 10

(1)Organ Perumda BPR Rokan Hulu terdiri atas ;
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas;
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017