DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi terwujudnya keberlanjutan pembangunan secara sinergis guna mewujudnyatakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao;
b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami perubahan yang mendasar sehingga berdampak pada tidak sinkronnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019§2024 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rote Ndao, maka perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahl'1 Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA I PERATURANDAERAH KABUPATENROTE NDAO NOMOR 1. TAHUN 2021 TEN'll'ANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KABUPATENROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENROTE NDAO TAHUN 2019 - 2024 BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR . , Dipindai dengan CamScanner Ndao ... ~

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); .~·
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah · Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote f Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao No:11or 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan' Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024; Mengingat Dipindai dengan CamScanner Pasal 11 ... } ,.

(1)Dokumen Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan; . b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
2. c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah; · d. BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
3. e.BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; . f. BAB VI Strategi, Arab Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
4. g.BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
5. h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. i.BAB IX Penutup.
(2)Isi beserta uraian RPJMD yang telah diubah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah iniJV

Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabu paten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten ~ Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147) diubah sebagai berikut: . Pasal I KABUPATENROTE NDAO TAHUN 2019 - 2024. DAERAHMENENGAHJANG KAPEMBANGUNAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATENROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO r Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 14 7); Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ,. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 0'2./202.) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 00). SELLY .~· Ditetapkan di Ba'a pada tanggal !> N OV•Ot\~ 2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. Pasal II r' Dipindai dengan CamScanner Jangka ... ~ I. UMUM Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dam tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi ke.wenangan yang diberikan. l Untuk membangun kehidupan bemegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat terpadu,. menyeluruh, sistematik yang tanggap terhadap tuntutan perkembangan sesuai amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalamjangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan . daerah.

Pasal 5

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa · RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja kerangka pendanaan. Dalam perjalanannya, RPJMD yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan sepanjang sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun. · Perubahan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunaof-",. PENJELASAN ATAS PERATURANDAIDRAH KABUPATENROTE NDAO NOMOR 2. TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KABUPATENROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA.PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATENROTE Nri°AO TAHON 2019 - 2024 \. Dipindai dengan CamScanner TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENROTE NDAO NOMOR}V001 (' II. PASALDEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas, I Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c, maka salah satu argumentasi yuridis dilakukan perubahan RPJMD adalah "bila terjadi perubahan yang mendasar", Selanjutnya dalam ayat (3) menonnakan bahwa Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam~ goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan t Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 dan perubahan kebijakan Provinsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Dari kondisi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 342 ..:1yat ( 1) huruf c dan ayat (3), perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Dipindai dengan CamScanner ISI DAN URAIANRENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH)'-" ... ' LAMPI RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTENDAO NOMOR 2.. TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019- 2024 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 i DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ vii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang......................................................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................... I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen ...................................................................................... I-6 1.4 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. I-7 1.4.1 Maksud ........................................................................................................... I-7 1.4.2 Tujuan............................................................................................................. I-7 1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................................. I-7 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ......................................................................... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................................... II-1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ................................................................... II-1 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................................................... II-8 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana, Kerentanan dan Ancaman Bencana Iklim .......... II-13 2.1.4 Kondisi Demografi .......................................................................................... II-16 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................................... II-18 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................................... II-18 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .......................................................................... II-28 2.3 Aspek Pelayanan Umum ......................................................................................... II-38 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar ........................................................................ II-38 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar ................................................................ II-52 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan ................................................................................. II-66 2.3.4 Urusan Penunjang ......................................................................................... II-72 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................................... II-80 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah............................................................ II-81 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................................................. II-89 2.4.3 Fokus Iklim Investasi ...................................................................................... II-94 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia........................................................................ II-98 2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ................................................. II-107 2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 Periode RPJMD II, 2015-2020..................................................................................... II-107 2.5.2 Evaluasi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2019 ......................... II-109 2.5.3 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 .............................................................................................. II-116 2.5.4 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2021 ............................................................................ II-117 2.6 Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2020 ................................................................. II-118 2.7 Gambaran Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020...... II-119 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 ii BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ................................................................................ III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................................................................. III-1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ........................................................................... III-1 3.1.2 Neraca Daerah ............................................................................................... III-4 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................................................ III-8 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ................................................................... III-9 3.2.2 Analis Pembiayaan ........................................................................................ III-10 3.3 Kerangka Pendanaan .............................................................................................. III-12 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja................................................................. III-12 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ............................................................. III-15 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ............................................... IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ................................................................................. IV-1 4.1.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ................................................................................... IV-2 4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ............................................................................................................ IV-2 4.2 Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020 .............. IV-8 4.3 Isu Strategis ............................................................................................................. IV-8 4.3.1 Isu Strategis Global ........................................................................................ IV-9 4.3.2 Isu Strategis Nasional .................................................................................... IV-11 4.3.3 Isu Strategis Provinsi ..................................................................................... IV-12 4.3.4 Isu Strategis Kabupaten ................................................................................ IV-12 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .............................................................................. V-1 5.1 Visi ........................................................................................................................... V-1 5.2 Misi ........................................................................................................................... V-2 5.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................................................ V-9 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ........... VI-1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .............................................. VI-1 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis ................................................ VI-6 6.3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 ............................................... VI-10 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ........................................................................................................................... VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................................... VIII-1 BAB IX PENUTUP ......................................................................................................................... IX-1 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 iii DAFTAR TABEL Nomor Tabel Hal 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao ................................ II-2 2.2 Curah Hujan Rata-rata Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao ......................................................................................... II-6 2.3 Rata-rata Temperatur dan Kelembaban Udara Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao ................................................................ II-6 2.4 Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Rote Ndao ........................................... II-8 2.5 Indeks Resiko Bencana Per Ancaman ……………………………………………….. II-14 2.6 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 .......... II-17 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Rote Ndao 2015-2019 ..... II-17 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan).................................................................. II-20 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan).................................................................. II-21 2.10 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.......................... II-22 2.11 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) menurut Lapangan Usaha di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............................................................................................................... II-23 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2020 ......................................... II-23 2.13 Laju Inflasi Kab. Rote Ndao dibandingkan Prov. NTT dan Nasional Tahun 2015-2020 ............................................................................................................... II-24 2.14 PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PDB Perkapita Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 .............. II-24 2.15 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan ................................................... II-25 2.16 Jumlah Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim Kab. Rote Ndao Tahun 2020 .......... II-27 2.17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.... II-28 2.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .. II-29 2.19 Usia Harapan Hidup (UHH) di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020........................ II-29 2.20 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) ................................. II-30 2.21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ......................................................................... II-37 2.22 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 .......... II-45 2.23 Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............................................................... II-51 2.24 Jumlah Partai Politik dan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............................................................... II-51 2.25 Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2020................. II-52 2.26 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ...... II-52 2.27 Realisasi Capaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020.................................................. II-53 2.28 Pengelolaa Sampah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020............................. II-57 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 iv 2.29 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.................................................................................. II-57 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ................................................................................ II-58 2.31 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020................................................. II-59 2.32 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-59 2.33 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-60 2.34 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ............................................................... II-61 2.35 Perkembangan Indikator Kinerja Koperasi dan UKM di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-62 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-63 2.37 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-63 2.38 Kualitas Layanan Urusan Statistik Kabupaten Rote Ndao ..................................... II-64 2.39 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020........ II-65 2.40 Kualitas Layanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 II-65 2.41 Perkembangan Kinerja urusan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-69 2.42 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-69 2.43 Persentase Transmigran di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.................. II-70 2.44 Penetapan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2021 .................................. II-73 2.45 Program Inkonsisten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ... II-74 2.46 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................... II-75 2.47 Persentase SiLPA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ................................ II-75 2.48 Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ........... II-75 2.49 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ........... II-76 2.50 Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 ................................................................................... II-76 2.51 Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.................................................................................. II-77 2.52 Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ................................. II-78 2.53 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ............................................................... II-78 2.54 Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao ................................................................... II-79 2.55 Capaian Kinerja Pengawasan di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................... II-80 2.56 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ........... II-80 2.57 Potensi Destinasi Wisata Kab. Rote Ndao ............................................................. II-81 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 v 2.58 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 II-88 2.59 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2019 ............... II-88 2.60 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Tahun 2016-2018 Kabupaten Rote Ndao ............................................................................................. II-89 2.61 Panjang Jalan Kabupaten Dirinci Menurut Kondisi di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............................................................................................................... II-90 2.62 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ................... II-91 2.63 Realisasi Pengelolaan Listrik di Provinsi NTT ........................................................ II-93 2.64 Jumlah Pengguna Telepon Menurut Pengguna di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............................................................................................................... II-94 2.65 Angka Kriminalitas Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ............................... II-94 2.66 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............................................................................................................... II-95 2.67 Kapasitas Layanan PDAM Kab. Rote Ndao ........................................................... II-98 2.68 Jumlah PNS, Anggota DPRD dan Pencari Kerja yang berpendidikan S1, S2 dan S3 ..................................................................................................................... II-99 2.69 Rasio Ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2018 ......................... II-99 2.70 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao .......................... II-100 2.71 Evaluasi Hasil RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2005-2020 Periode Tahun 2015-2019 ............................................................................................................... II-108 2.72 Pencapaian Kinerja RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 ........................... II-110 2.73 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 ........ II-116 2.74 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2020 ...................................................................................... II-117 2.75 Pencapaian SPM Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Tahun 2020 ................. II-118 2.76 Capaian Indikator TPB Kabupaten Rote Ndao........................................................ II-125 2.77 Rincian Indikator TPB Kabupaten Rote Ndao ........................................................ II-126 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2019 Kabupaten Rote Ndao ............................................................... III-2 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao ........................... III-6 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ..................... III-8 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 .................................................................................................... III-9 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 .......................................................................................... III-10 3.6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 ............................ III-10 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 ............................................................................................................... III-11 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Rote Ndao Tahun 2018 - 2020 III-12 3.9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 ............................................................................................................... III-14 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 vi 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Rote Ndao ....................................................................................................... III-15 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Rote Ndao ...................................................................................................... III-16 5.1 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 ................................... V-6 5.2 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024....................................................................................... V-7 5.3 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ................................................................ V-8 5.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator yang Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah .... V-10 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 .................................................................................. VI-2 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Rote Ndao .................................................... VI-6 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan ............................................... VI-13 6.4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan ................................................. VI-19 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024 Kab.Rote Ndao VII-2 7.2 Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan ................................................................. VII-3 7.3 Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan ................................................................... VII-10 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Rote Ndao ............................................. VIII-2 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Rote Ndao .................................................................. VIII-3 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 vii DAFTAR GAMBAR Nomor Gambar Hal 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya ......................................... I-6 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao ...................................................... II-1 2.2 Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao ................................................................. II-3 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao.......................................................................... II-5 2.4 Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao ...................................................................... II-7 2.5 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rote Ndao............................... II-13 2.6 Peta Gelombang Musim Barat ..................................................................................... II-15 2.7 Peta Gelombang Musim Timur .................................................................................... II-16 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Rote Ndao (%) Tahun 2019 ..................................... II-18 2.9 Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2015-2020.... II-25 2.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2015-2020 ............................................................................. II-26 2.11 Perbandingan IPM Kab. Rote Ndao terhadap IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional........................................................................................................................ II-28 2.12 Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .......................... II-31 2.13 Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2015-2020 ........................................................ II-32 2.14 Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018-2019 .... II-33 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ..................... II-34 2.16 Tingkat Penangguran Terbuka Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ........................... II-35 2.17 Rasio Penduduk Bekerja Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................... II-35 2.18 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 .......................... II-36 2.19 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perdagangan dan Industri terhadap PDRB Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020................................................................... II-38 2.20 Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .............................. II-38 2.21 APK dan APM di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.................................................. II-39 2.22 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ......................................................................................................... II-40 2.23 Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ......... II-41 2.24 Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ...................................................................................... II-41 2.25 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kab. Rote Ndao Tahun 2015- 2019 .............................................................................................................................. II-42 2.26 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 ................. II-43 2.27 Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 ............... II-44 2.28 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................................................................................................................... II-46 2.29 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ............. II-48 2.30 Persentase Irigasi Kondisi Baik Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .......................... II-48 2.31 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kab.Rote Ndao Tahun 2015-2020 II-49 2.32 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ....... II-50 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 vii 2.33 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Rote Tahun 2015-2020 ......................................................................................................... II-54 2.34 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .............. II-555 2.35 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020................. II-56 2.36 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.................................................................... II-66 2.37 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ........................ II-66 2.38 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan terhadap PDRB Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ................................................... II-67 2.39 Produksi Tanaman Padi (Ton) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .................. II-67 2.40 Produksi Lontar Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 ......................................... II-68 2.41 Jumlah Porduksi Ikan Kabupaten Rote NdaoTahun 2015-2020................................. II-70 2.42 Konsumsi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020........................................... II-71 2.43 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ......................................................................................................... II-72 2.44 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD Tahun 2015-2019.......... II-74 2.45 Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ......................................................................................................... II-77 2.46 Pelanggan PDAM Berdasarkan Klasifikasi Jenis Konsumen...................................... II-97 2.47 Gambaran Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .......................... II-120 2.48 Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional ........................................................................................... II-121 2.49 Jumlah Indikator pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional ........................................................................................... II-121 2.50 Jumlah Indikator pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional ........................................................................................... II-122 2.51 Jumlah Indikator pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional ........................................................................................... II-122 2.52 Jumlah Indikator pada Setiap Tujuan yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional......................................................................... II-123 2.53 Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional ........................................................................................... II-123 2.54 Jumlah Indikator pada Setiap Tujuan yang tidak/belum memiliki data ....................... II-124 2.55 Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang tidak/belum memiliki data........................... II-124 3.1 Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2016-2020 .................................................................................................................... III-4 6.1 Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao ................................... VI-10 viii Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 1 RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati Rote Ndao periode Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2021 ini, RPJMD Kabupaten Rote Ndao telah memasuki tahun kedua. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024 memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lebih lanjut perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3.Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, diantaranya adalah:
1.Perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya:

a.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024; Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 2
b.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
d.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
1. 2.Perubahan kebijakan daerah dengan ditetapkannya:
a.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
1. 3.Terjadinya bencana antara lain:
a.Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global termasuk Kabupaten Rote Ndao sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda;
b.Bencana siklon tropis seroja yang melanja Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 4 dan 5 April 2021. Memperhatikan amanat dari kebijakan pemerintah pusat, daerah dan dampak bencana tersebut di atas yang berdampak terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja daerah. Substansi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; urusan dan program perangkat daerah bedasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 beserta indikator kinerjanya; IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD, hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 3
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 4
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. 17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 5
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. 24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
26. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
27. 27.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
28. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
29. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
30. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);
31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
32. 32.Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.660/25/DLHK/2021 Tanggal 1 November 2021 tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Rinc,an APBD RKA SKPD APBDRAPBD - - - - - - - - - - •U•GW*•· - - - - - - - - - - _ ...- - - - - - ww,;,sp- - - - - • pedoman RTRW PEIIERINTAH DAER.AH PEIIERINTAH Pus.AT Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 6 1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 harus mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 serta RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan meliputi isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) lima tahunan. Pelaksanaan operasional RPJMD, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional untuk selanjutnya sebagai pedoman penyusunan APBD dan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam lima tahun kedepan. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menghindari kekosongan penyelenggaraan perencanaan pada periode transisi awal RPJMD tahun rencana 2020, dibutuhkan acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 telah disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. RKPD Tahun 2020 tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen lainnya Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 I - 7 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1. Maksud Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao untuk kurun waktu tiga tahun (Tahun 2022-2024) sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator kinerja daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat adanya bencana. 1.4.2. Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
33. 1.Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024.
34. 2.Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD.
35. 3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36. 4.Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.5. Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
37. 1.Luas dan Batas Wilayah Administratif Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan nusantara, dengan luas wilayah daratan 1.280,10 km 2 , luas wilayah perairan 2.376 km 2 . Secara administrasi kewilayahan Kabupaten Rote Ndao sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Laut Timor, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033 Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 11 kecamatan, 112 desa dan 7 kelurahan, dengan jumlah rukun warga sebanyak 804 dan rukun tetangga sebanyak 1.622. Rincian luas wilayah kecamatan dijabarkan pada tabel 2.1 berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 2 Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao No. Kecamatan Desa/ Kelurahan Rukun Warga Rukun Tetangga Luas Wilayah (Km²) Luas Wilayah (%)
38. 1.Rote Barat Daya 19 165 335 114,57 8,95
39. 2.Rote Barat Laut 12 115 215 80,08 6,26
40. 3.Lobalain 18 75 187 145,70 11,38
41. 4.Rote Tengah 8 48 94 162,50 12,69
42. 5.Rote Selatan 7 39 78 73,38 5,73
43. 6.Pantai Baru 15 98 201 176,18 13,76
44. 7.Rote Timur 11 71 142 110,84 8,66
45. 8.Landu Leko 7 32 54 194,06 15,16
46. 9.Rote Barat 7 41 88 116,28 9,08
47. 10.Ndao Nuse 5 36 72 14,19 1,11
48. 11.Loaholu 10 66 132 76,66 5,99 Jumlah Total 119 804 1.622 1.280,10 100,00 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao,Tahun 2020
49. 2.Letak dan Kondisi Geografis Letak astronomis Kabupaten Rote Ndao berada di antara 10º25’ LS sampai 11º00’ LS dan di antara 121º49’ BT sampai 123º26’BT. Terdapat 101 pulau, dimana 7 (tujuh) pulau yang berpenghuni adalah pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Ndana, Nusa Manuk, Usu dan sisanya 94 pulau tidak berpenghuni. Pengelolaan 101 pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan bagi Pemerintah khususnya terkait pulau-pulau berpenghuni dalam hal menyediakan sarana dan prasarana konektivitas yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulau- pulau tersebut. Sedangkan untuk pulau-pulau tak berpenghuni difokuskan tata kelola aset pada pemantauan aktifitas penguasan lahan agar tidak dikuasai secara ilegal. Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah di atas Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang sangat besar, dengan luas wilayah perairan laut yang cukup luas dan panjang garis pantai kurang lebih 330 km, Kabupaten Rote Ndao memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa di antaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia yakni Pantai Nemberala dan Pantai Bo’a. Ditinjau dari kondisi Geostrategis Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, namun pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan Rote Ndao dan kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia.
50. 3.Topografi dan Kemiringan Lahan Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar dengan wilayah yang sebagian besar merupakan daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rincian dataran 35% (45.250 Ha), berbukit dan gunung 25% (32.625 Ha) dan lainnya 40% (50.135 Ha). Rata-rata kemiringan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao berada pada rentang 0≥40%, dapat digambarkan sebagai berikut: • Kemiringan lahan khususnya kecamatan Rote Barat dan Rote Timur lebih landai dari kecamatan lainnya di pulau Rote. Lereng dengan kemiringan lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Rote Timur sebesar 0,33% dari luas wilayahnya. ---- __.._.,_-:::.:.- :~.::----- El--=-- --- ===--- ~--- -- --- -- ~ =====- EB -· ........... ,.___...,,.___ ... , .. -. ,a _ "-"' &OT& •D•O IND IA ------~ t\ \ /-·- ,,/ -: ____ .s.,i1-;{~ D R A -~----__.....,,,..#-#-- .,,,.... -- __ #,.,,,.. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 3 • Kecamatan Pantai Baru 47,74% dari luas wilayahnya kemiringannya 2-15%, 38% berkemiringan 15-40%, sedangkan 11,70% dari luas wilayahnya berkemiringan 0-2%. • Kecamatan Rote Tengah merupakan daerah yang berbukit- bukit dan bergunung dilihat dari kemiringan lahan 15% sampai 40% sebesar 49,3% dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao. • Dan dari luas lahan yang memiliki kemiringan >40% di Kecamatan Rote Tengah terdapat luas 70% dari luas wilayah secara keseluruhan.
51. 4.Geologi dan Tekstur Tanah Pulau Rote dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, sama seperti pulau Timor, Sabu dan Sumba, terbentuk melalui proses pengangkatan (uplift), sebagai akibat pergeseran kerak bumi dari lempeng Australia dan lempeng Asia. Pergeseran antar dua lempengan tersebut mendorong kerak-kerak kepulauan Nusa Tenggara ke atas. Pengangkatan ini terus berlangsung, dan diperkirakan laju pengangkatan berlangsung beberapa mm per tahun. Akibat dari proses ini, tanah yang terbentuk di kawasan ini umumnya masih berupa tanah-tanah muda dengan solum yang relatif dangkal. Bahan induk utama pembentuk tanah adalah bahan induk koral, dan umumnya bereaksi alkalis. Tanah-tanah utama yang terdapat di pulau Rote adalah tanah-tanah Entisol, Inceptisol dan sedikit Vertisol, sedangkan potensi bahan tambang utama adalah bahan tambang golongan C dan golongan B (mangan). Gambar 2.2 Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033 Berdasarkan peta geologi jenis tanah di Kabupaten Rote Ndao secara umum dan hampir semua wilayah terdiri dari jenis tanah mediteran/renzina/litosol. Kemampuan tanah di Kabupaten Rote Ndao meliputi kedalaman efektif berkisar antara 30 cm sampai 90 cm, sehingga kendala utama terhadap pengelolaan tanah-tanah tersebut adalah jika dimanfaatkan untuk produksi pertanian adalah lapisan tanah yang tipis, kesuburan tanah yang rendah, dan ketersediaan air yang terbatas. Produktivitas lahan secara umum tergolong rendah. Tekstur tanah di Kabupaten Rote Ndao bervariasi dari tekstur halus sampai kasar. Kecamatan Rote Barat Laut jenis tanahnya adalah tekstur halus hingga tekstur kasar, untuk Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 4 tekstur sedang sebagian besar berada di Kecamatan Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain dan Rote Tengah, sedangkan untuk tekstur halus lebih menyebar di Kecamatan Rote Selatan, Pantai Baru dan Rote Timur dan untuk tekstus kasar menyebar di seluruh wilayah di Kabupaten Rote Ndao.
52. 5.Hidrologi Potensi hidrologi di Kabupaten Rote Ndao relatif terbatas, didominasi air permukaan yang berasal dari sungai dan danau, air bawah tanah dan mata air untuk menyediakan air sepanjang tahun. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun hanya berjumlah 12 buah.. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume kurang lebih 7 (tujuh) juta meter kubik. Potensi penggunaan air permukaan dari sungai atau danau sebagai sumber air baku perlu kiranya mulai diperhitungkan sebagai alternatif agar ketergantungan terhadap mata air dan sumur bor bisa dikurangi. Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan air Tanah (CAT). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 Km 2 , CAT Batutua luas 229 Km 2 , dan CAT Rote luas 250 Km 2 . Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainya, dapat menopang kebutuhan air utama di Kabupaten Rote Ndao. Potensi air baku lainnya adalah mata air yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao, dimanfaatkan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi umumnya berasal dari perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air untuk musim kemarau merupakan kendala pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Ketersediaan air pada mata air ini juga sangat tergantung pada kondisi hutan yang memiliki kemampuan sebagai peresap air hujan. Kerusakan hutan baik karena kegiatan dalam hutan maupun alih fungsi lahan untuk kegiatan lain perlu diantisipasi untuk menjaga pasokan air serta kualitasnya. Selain pengambilan langsung oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pemanfaatan sumber air baku yang dikelola oleh PDAM digunakan untuk pelayanan air minum di Kabupaten Rote Ndao berasal dari 8 (delapan) sumber yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 Liter/detik, Oemau 10 Liter/detik, Lualemba 15 Liter/detik, Lidabesi 10 Liter/detik, Nioen 15 Liter/detik, Lelebe 10 Liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat 5 Liter/detik dan Sumur Bor Pantai Baru 5 Liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat iddle capasity sebesar 53 liter/detik yang dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih. ----·---------·------------ -------- --- ~--- ---~-- ===- --- -=:..-~--- ....__ INDIASAMUDRA ,...~ .. ,/ ( I I ,/ ,/''"..... ---~---~---""/ ,.,.,.----- ______ ,// ,----------~'/,/ / - --- !:==.=== =.---·· 11!11 ,a __ ~ aoT&•DAO LAUT ------ ... -1 i \') \ Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 5 Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033
53. 6.Klimatologi Seperti wilayah kabupaten lainnya di NTT, iklim wilayah Rote Ndao dipengaruhi oleh angin muson yang arah dan waktunya dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan Australia. Pengaruh pola angin tersebut menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Rote Ndao. Musim hujan berlangsung singkat sekitar empat bulan (Desember-Maret), dan musim kemarau berlangsung kurang lebih delapan bulan (April-Nopember). Berdasarkan rincian tabel 2.2 di bawah, curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao diatas 309,7 mm dan hari hujan diatas 15 hari hujan terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember. Penilain faktor iklim yang digambarkan dalam bentuk curah hujan sangat berpengaruh terhadap sektor partanian terutama pada pola dan waktu menanam. Kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu pengantisipasian curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 6 Tabel 2.2 Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao No. Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hh)
54. 1.Januari 439,3 21
55. 2.Februari 267,8 14
56. 3.Maret 279,3 18
57. 4.April 49,7 6
58. 5.Mei 63,8 9
59. 6.Juni 0,0 0,0
60. 7.Juli 2,4 1
61. 8.Agustus 0,0 0,0
62. 9.September 0,0 0,0
63. 10.Oktober 9,5 2
64. 11.November 54,1 4
65. 12.Desember 370,7 20 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Rata-rata kelembaban udara juga tergolong rendah, yakni 71-89%. Rata-rata Suhu minimum 23°C dan maksimum adalah dan 34°C. Suhu yang relatif tinggi pada satu sisi dan kelembaban udara yang rendah pada sisi yang lain menyebabkan laju evapotranspirasi yang tinggi. Rata-rata evapotranspirasi potensial adalah 6 mm/hari atau 2.160 mm/tahun. Angka evapotranspirasi yang lebih tinggi daripada angka curah hujan mengindikasikan defisit air yang cukup besar, dan berdampak pada rendahnya potensi air permukaan dan air bawah permukaan. Kondisi ini juga berimplikasi pada sistem produksi pertanian yang bersifat musiman dan didominasi siste`m pertanian lahan kering atau tadah hujan. Tabel 2.3 Rata-Rata Temperatur dan Kelembaban Udara Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao No Bulan Suhu Udara (◦C) Rata – Rata Kelembaban (%) Rata – Rata Max Min Max Min 1 Januari 32,9 21,2 22,9 94 79 81 2 Februari 32,8 21,7 23,3 96 78 81 3 Maret 33,0 21,3 23,0 96 82 84 4 April 33,3 20,5 22,3 90 73 75 5 Mei 33,0 20,4 22,2 91 74 76 6 Juni 32,1 18,4 20,3 86 66 69 7 Juli 32,5 17,6 19,7 90 68 71 8 Agustus 32,6 18,5 20,5 86 67 69 9 September 33,6 19,2 21,3 84 65 68 10 Oktober 34,7 20,8 22,8 81 63 66 11 November 35,1 21,3 23,2 83 67 69 12 Desember 34,2 22,5 24,2 91 72 75 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 --- -- -::::-=...- "'-- -- -- - -- ~==-====- -- --- __... ,.,........-... .......__ ..,.. __ .. . . IBI--- "-"" KOT& •DAO IND/A //,,,.,.. .. _ ...,,. ..-/ ___ ...S-A/A.--~D R A / / -------1 \..,. \ ________ ..__..- _____________ ..-- ---- LAUT SAWU // -----' ,.//,,,/ .» Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 7 Gambar 2.4 Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033
66. 7.Penggunaan Lahan Sebagian besar lahan di Kabupaten Rote Ndao masih berupa lahan kosong tak terbangun yaitu semak belukar dan padang rumput. Lahan terbangun hanya terdapat di kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di hampir seluruh ibukota kecamatan. Pola penggunaan ruang di Kabupaten Rote Ndao secara umum terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung (non budidaya). Kawasan budidaya terdiri dari hutan produksi, hutan rakyat, kawasan pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Luas masing-masing jenis peruntukan lahan disajikan pada tabel 2.4 pemanfaatan lahan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan budidaya seluas 98.606,06 Ha. Lahan peruntukan Kawasan Lindung seluas 29.854,39 Ha. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 8 Tabel 2.4 Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Rote Ndao No. Rencana Pola Ruang Luas Ha %
67. 1.Bandar Udara 4,23 0,0033
68. 2.Budidaya Perikanan Darat 0,82 0,0006
69. 3.Danau 2.114,46 1,6460
70. 4.Hutan Bakau 1.480,59 1,1526
71. 5.Hutan Lindung 15.385,43 11,9767
72. 6.Hutan Produksi 22.688,00 17,6613
73. 7.Kawasan Sekitar Danau dan Waduk 1.208,19 0,9405
74. 8.Lahan Pengembalaan 12.582,50 9,7948
75. 9.Pariwisata 117,49 0,0915
76. 10.Perkebunan 5.872,94 4,5717
77. 11.Permukiman 4.647,38 3,6034 12 Pertanian Lahan Basah 4.073,36 3,1709
78. 13.Pertanian Lahan Kering 47.158,31 36,7101
79. 14.Rawa 589,43 0,4588
80. 15.Sempadan Pantai 4.524,38 3,5220
81. 16.Sempadan Sungai 4.188,81 3,2608
82. 17.Suaka Margasatwa 445,59 0,3469
83. 18.Sungai 140,60 0,1094
84. 19.Taman Buru 1.257,50 0,9789 Total 128.280,01 100,00 Sumber : RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten diprioritaskan kepada arahan yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
85. 1.Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan Kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Rote Ndao adalah berupa kawasan militer sebagai pangkalan angkatan laut di Pulau Ndana, yang pengelolaannya tidak berada di bawah kewenangan Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya dalam pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao, kawasan ini juga dapat disebut sebagai kawasan khusus, karena memiliki karakter dan perlakuan bersifat khusus/spesifik. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan karakter dan kewenangan pengelolaan kawasan seperti yang telah disebutkan maka pemanfaatan ruang sebagai fungsi lainnya dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah/masyarakat yang akan memanfaatkannya. Beberapa hal yang memungkinkan untuk dikembangkan, diantaranya: pemanfaatan lahan terbuka sebagai lahan pertanian, kerjasama penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 9 Berdasarkan sifat yang khusus itu pula, maka dalam pengelolaannya memperhatikan aspek atau batasan sebagai berikut: 1) Mengkoordinasi dan memberi batasan yang jelas pada kawasan yang dimaksud sehingga mempermudah pengelolaan, pengawasan serta menghindari konflik yang dapat terjadi. Pembatasan ini dapat berupa area atau kawasan terbuka serta batasan fisik yang jelas. 2) Pengendalian terhadap perkembangan kawasan di sekitar kawasan khusus yang didasarkan kepada aspek kepentingan, keamanan, kenyamanan dan fungsional. 3) Pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat atau pemerintah, harus berdasarkan kerjasama sesuai ketentuan yang telah disepakati sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. 4) Menetapkan kawasan Hankam pada kawasan yang saat ini merupakan kawasan bagi kegiatan militer, namun secara khusus apabila diperlukan pengembangan atau relokasi dapat dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Departemen Pertahanan.
86. 2.Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut: 1) Kawasan Strategis Pendukung Nasional Pariwisata Nemberala dan sekitarnya; 2) Kawasan Agropolitan dikembangkan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kawasan Mamaluk Kecamatan Rote Timur; 3) Kawasan Minapolitan dan budidaya perikanan di Rote Barat Daya dan Rote Timur; 4) Pelabuhan Udara D.C. Saudale, sebagai sarana transportasi udara antar pulau; 5) Pelabuhan Laut Ba’a, sebagai sarana transportasi laut antar pulau; 6) Pelabuhan Laut Pantai Baru, sebagai sarana transportasi laut antar pulau; 7) Pelabuhan Laut Papela, sebagai sarana transportasi laut antar pulau; 8) Kawasan Terpadu Mandiri Batutua yang diprioritaskan untuk memacu pengembangan kawasan barat Kabupaten Rote Ndao berupa kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun arahan pengelolaan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan adalah sebagai berikut: 1) Sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan seluruh wilayah baik antar pusat produksi, pengelolaan, dan pemasaran usaha tani, sehingga menghubungkan simpul- simpul pertumbuhan, maupun dengan wilayah-wilayah desa hinterlandnya. 2) Rencana pengembangan jaringan transportasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pengangkutan produksi menuju ke pasar-pasar pengumpul dan Sub Terminal Agribisnis (STA), sehingga tercipta kegiatan perekonomian yang lancar di Kawasan Agropolitan dan Minapolitan. 3) Penataan Arus Pemasaran di Kawasan Pariwisata, Agropolitan dan Minapolitan dalam upaya memudahkan pergerakan manusia maupun barang ke beberapa pusat-pusat Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 10 aktifitas budidaya, perdagangan serta pusat-pusat transportasi baik melalui pelabuhan laut, transportasi darat maupun pelabuhan udara lewat Kabupaten Rote Ndao. 4) Peningkatan dan pembangunan terminal pedesaan angkutan manusia dan barang di setiap pusat desa, untuk mendukung kemudahan memasarkan hasil panen dan hasil produksi mereka ke pasar sehingga aktivitas agrobisnis di Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dapat berkembang pesat.
87. 3.Kawasan Strategis Kabupaten Untuk Kepentingan Sosial Budaya Kawasan strategis ini dapat berupa kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Kawasan strategis aspek sosial budaya yang merupakan kawasan budidaya dapat berupa kawasan pusat perkantoran pemerintah, kawasan pusat sejarah keagamaan, kawasan pusat kegiatan keagamaan, kawasan pariwisata (kawasan sejarah perkotaan, wisata buatan unggulan), kawasan makam-makam bersejarah, serta kawasan lainnya menurut kepentingan sosial budaya kabupaten. Kawasan strategis aspek sosial budaya yang merupakan kawasan lindung dapat berupa kawasan adat tertentu ataupun kawasan konservasi budaya. Adapun kawasan strategis bidang sosial budaya di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut: 1) Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain terdapat Rumah Raja Rote; 2) Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya terdapat Rumah Raja Thie; 3) Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya terdapat wisata rohani; 4) Kelurahan Namodale, Gereja Tua Menggelama; 5) Kelurahan Metina, Masjid An-Nur Ba’a; 6) Desa Oelua, Gereja Tua Loaholu. Pengaturan zona terhadap situs-situs ini adalah dengan menentukan batas antara kegiatan budidaya dengan kawasan seputar situs, dengan menetapkannya sebagai daerah konservasi cagar budaya. Penetapan kawasan cagar budaya sebagai daerah konservasi akan membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian sejarah secara berkelanjutan, karena tidak menutup kemungkinan akan ditemukan beberapa informasi yang akan memperjelas mengenai keberadaan situs-situs tersebut. Rencana pengembangan Kawasan Adat Terpencil serta kawasan konservasi budaya dan sejarah merupakan kawasan peninggalan sejarah sebagai daya tarik maupun interaksi dengan penduduk asli/suku asli. Kawasan Adat Terpencil merupakan kawasan yang ditempati masyarakat adat dan memiliki lokasi yang terpencil. Kawasan ini seringkali merupakan kawasan yang terisolasi sehingga masyarakat adat tidak memperoleh akses pelayanan yang memadai. Untuk pengembangan kawasan adat terpencil tersebut hendaknya diberi kemudahan pelayanan dan akses terhadap fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada beberapa kawasan, wilayahnya termasuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga untuk pengembangan yang diperlukan adalah pembinaan terhadap masyarakat tersebut dalam pengelolaan lingkungan dan agroforestry sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya masyarakat tidak merusak lingkungan. Adanya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao, tidak menutup kemungkinan memicu berkembangnya berbagai sentra kerajinan rakyat, terutama yang potensial dapat dijual Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 11 untuk industri pariwisata, berupa atraksi metode pembuatan kerajinan dari daun lontar, kain tenun khas Rote Ndao, kerang-kerang laut, dan lain sebagainya, sehingga menarik perhatian wisatawan. Berikut arahan pengembangan kawasan strategis sosial-kultur: 1) Revitalisasi bentuk bangunan dan kawasan kampung adat maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (buffer zone). 2) Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel, pusat informasi wisata, taman parkir dan sarana pendukung wisata lainnya. 3) Pemantapan agenda pariwisata di Kabupaten Rote Ndao.
88. 4.Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia, adapun kawasan lindung dan pelestarian lingkungan hidup adalah: 1) Kawasan Suaka Margasatwa Harlu yang merupakan habitat Kakatua Jambul Kuning dan Taman Buru Pulau Ndana yang merupakan habitat rusa sebagai salah satu hewan endemik. 2) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu (Zona 3) seluas 2.953.964,37 Ha, ditetapkan sebagai kawasan suaka alam laut yang memiliki kawasan ekosistim terumbu karang seluas 714 Ha, vegetasi mangrove 1.232 Ha, padang lamun 1.429,6 Ha 3) Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Rote Ndao sebesar 7.157,23 Ha yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao 4) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut di Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari Pulau Ndana, Pantai Nemberala, Pantai Bo’a, Batu Termanu, Pantai Leli, Pulau Do’o, Pantai Mulut Seribu, Pantai Tiang Bendera, Pemandian Oemau, Pantai Vei, Pantai Tesabela, Pantai Tongga, Pantai Oeseli, dan Danau Oendui. Adapun arahan pengelolaan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, yaitu: 1) Menjaga dan melindungi flora dan fauna yang terdapat Kawasan Suaka Margasatwa Harlu dan Taman Buru di Pulau Ndana. 2) Mengusahakan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. 3) Mengembangkan dan mengelola wisata alam secara produktif dan berkelanjutan. 4) Melakukan pemantauan habitat, serta mengembangkan rencana penelitian untuk menjelaskan permasalahan kunci pengelolaan kawasan. 5) Terciptanya manajemen pengelolaan kawasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan/zona tertentu dalam Taman Wisata Alam Laut secara optimal dengan memperhatikan aspek sustainability (kesinambungan), kelestarian, efisiensi dan keseimbangan baik dari sisi ekologi maupun sisi ekonomi. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 12 6) Tertatanya kawasan ke dalam zona-zona sesuai kebutuhan dan kondisi kawasan, dimana hasil penataan serta aturan pada setiap zona tersosialisasi dan terlaksana pemanfaatannya. 7) Terbentuk dan tersusunnya suatu struktur organisasi pengelolaan bersama (collaborative management) dengan pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. 8) Melindungi, menjaga dan merehabilitasi ekosistem dan sumber daya alam hayati berupa flora dan fauna yang diimbangi oleh kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 9) Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat setempat, lembaga-lembaga penelitian nasional/internasional, Universitas, BUMN, BUMS, BUMD dan LSM nasional/internasional. 10) Mengembangkan fasilitas untuk pendidikan konservasi sumber daya alam dan meningkatkan kesadaran mengenai masalah konservasi kawasan. 11) Menciptakan suatu sistem pengelolaan mandiri dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam hal pengelolaan, dan para pihak (seperti masyarakat lokal dan sektor wisata) guna memberikan kontribusi yang positif terhadap pengelolaan suaka margasatwa.
89. 5.Kawasan Strategis Perbatasan Kawasan strategis perbatasan yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao merupakan Kawasan perbatasan Laut Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Australia, meliputi wilayah laut Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote dan Pulau Ndana. Wilayah Rote Ndao sebagai perbatasan antar negara menempati posisi yang strategis berupa kawasan pendukung strategis perbatasan yang dalam perannya merupakan kawasan pendukung strategi nasional laut dengan Negara Australia. Dari sisi geo-politik letak dan kedudukan Kabupaten Rote Ndao sebagi kabupaten terluar, gerbang terselatan yang berhadapan langsung dengan Negara Australia menyebabkan Kabupaten Rote Ndao perlu dijaga sebagai perwujudan kedaulatan NKRI. Dari sisi geo-ekonomi letak yang strategis ini memungkinkan perkembangan ke depan akan menjadi pilihan yang terbaik sebagai pintu gerbang masuk/keluar (entry and exit gate) orang, barang dan jasa tidak saja pada arus lokal, regional dan nasional tetapi dalam lingkup global. Untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara, pengembangan fungsi dan potensi antara lain: 1) Pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; 2) Pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; 3) Simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; serta 4) Pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Rencana Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Rote Ndao akan disajikan pada Gambar 2.5 berikut. -·----·---------··------------ ...,.,._,... ------------- -- ........ ------ -===---- ~- ~ .."<;:!..":""'"''""' ~-°""'- .....~~ ......... --...........-.. - 1&aa.DA - --0 ------- _.__. ·----- , .. , .., I / / »-; _,/ ,,,, r: ,, ..., I / ___....S-A"Mu D R A I N D I A / - ....... -- /' SAWU / ,,,..----' ,' ,' /,,,, ,/ ,' ----------- - -- ~TAT•IIIONJO ....... T.uf ~4Ta IIOT'S•OAOTA9\.-.1011· ... l r& .......ua..- .... ...., llOT& llDAO -·----1 t \ \ \ ' »:: ....... , ,/ /~ .. ..., .., / LAUT Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 13 Gambar 2.5 Peta Pengembangan Kawasan Strategis di Kab. Rote Ndao Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana, Kerentanan dan Ancaman Bencana Iklim Kerentanan merupakan gambaran atau representative suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu tingkat sensitivitas tertentu pada aset-aset penghidupan dan kehidupan yang dimiliki yang dapat mengakibatkan resiko bencana, sedangkan resiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya. Di Kabupaten Rote Ndao terdapat 6 desa yang memiliki kerentanan dan resiko iklim sangat tinggi (sangat rentan) di antaranya Desa Lalukoen, Desa Lekik, Desa Oelasin, Desa Landu dan Desa Bebalain. Kerentanan dan perubahan iklim mengakibatkan tingginya resiko bencana yang merupakan bahaya yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi lingkungan atau infrastruktur. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan berbagai kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor. Pengaruh iklim yang ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan, kejadian iklim yang ekstrim ini berkaitan dengan kejadian El Nino yang berhubungan dengan kekeringan dan La Nina berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam kabupaten dengan Indeks Rasio Bencana (IRB) kelas sedang dengan skor 142,40. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 14 Tabel 2.5 Indeks Resiko Bencana Per Ancaman No Jenis Ancaman Skor Kelas Resiko 1 Bencana Banjir 21,60 Tinggi 2 Bencana Gempa Bumi 21,60 Tinggi 3 Bencana Tsunami 12,80 Tinggi Bencana Tanah Longsor 24,00 Tinggi 4 Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan 24,00 Tinggi 5 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 8,80 Sedang 6 Bencana Kekeringan 16,00 Sedang 7 Bencana Cuaca Ekstrim 13,60 Sedang Sumber : IRBI 2018 Kabupaten Rote Ndao termasuk kabupaten yang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir, longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan.
a.Bahaya banjir, curah hujan yang berlebihan pada musim penghujan, serta kemiringan lahan yang relatif datar semakin memperlambat pengaliran air ke laut. Bahaya banjir berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Rote Ndao, potensi kerentanan terbesar terjadi di Desa Busalangga Barat, Desa Dalek Esa, Desa Lekunik, Desa Mundek, Desa Holoama, Desa Lalukoen, Desa Lidor, Desa Meoain, Kelurahan Mokdale, Desa Oebafok, Desa Oehandi, Desa Oelua, Desa Oenitas, Desa Sanggaoen, Desa Temas, Desa Helebeik, Desa Oematamboli, Desa Kolobolon, Desa Loleoen, Desa Bebalain, Desa Suelain, dan Desa Kuli.
b.Bahaya kekeringan, terjadi akibat curah hujan di bawah nilai tertentu umumnya berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berakibat lahan petani sulit mendapatkan air. Wilayah dengan potensi kekeringan dengan skala tinggi sampai skala sangat tinggi dapat terjadi di Desa Serubeba, Kelurahan Londalusi, Desa Hundihopo, Desa Faifua, Desa Mukekuku, Desa Batefalu, Desa Pukuafu, Desa Tenalai, Desa Daiama, Desa Loleoen, Desa Bebalain, dan Desa Suelain.
c.Bahaya tanah longsor, potensi terbesar terjadi di Kecamatan Lobalain Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Desa Oeleka, Desa Helebeik, Desa Kuli, Desa Kolobolon, Desa Suelain, Desa Bebalain, Desa Oematamboli, dan Desa Loleoen. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Maubesi, Desa Lidabesi, Kelurahan Onatali, Desa Suebela dan Desa Limakoli. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole dan Desa Dodaek. Kecamatan Pantai Baru di Desa Nusakdale, Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Oetutulu dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Mbokak. Gerakan tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao.
d.Bahaya Gelombang ekstrim terjadi hampir sepanjang tahun, hal ini dipengaruhi oleh pola angin dan pola tekanan udara. Gelombang ekstrim menjadi salah satu faktor utama fluktuatifnya harga barang dan jasa serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao. Pada periode bulan Nopember sampai bulan Pebruari umum terjadi gelombang musim barat, yaitu gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir Kabupaten Rote Ndao yang : __... ----- ,~-==--=- ,,,, ... ,, '\ " ' .. ' ' ... " ' ' . '' ,,,,,,,,,,,, f =~_:--- 1 -:- _ F::.- , - .:"-, _ " ' ·~· "''''"''' ' ' ' " ''''''"' ''"',,,,,,,,,, ' ' ~ ~ " ,,,,,,,, ,,, ... ,, ...... , ... <' ' '"'''''"''"'' ' ' ' .. ' ' " ' ' ' ' ' ' " " ' ... ... .. ' ... ' ' " "• 1' • • • •• ''''''" '''''''"'''''' ''''''"', .. ,, ..... ,,,,,,,,,,,,,, ... , ..... Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 15 berhadapan dengan Samudera Hindia meliputi desa-desa di Kecamatan Landu Leko bagian utara yaitu Desa Pukuafu, Desa Sotimori, Desa Lifuleo, Desa Bolatena. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Tesabela dan Desa Tungganamo. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Nggodimeda, Desa Siomeda, Kelurahan Onatali, Desa Lidabesi dan Desa Maubesi. Kecamatan Lobalain pada Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, dan Desa Baadale. Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Daudolu, Desa Tualima, Desa Hundihuk, Desa Oelua, Desa Holulai, Desa Oebela, Desa Tasilo dan Desa Boni. Kecamatan Rote Barat pada Desa Mbueain, Desa Oelolot, Desa Sedeoen, Desa Nemberala dan Desa Oenggaut. Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbali Lendeiki, Desa Anarae dan Desa Mbuilombo. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Oeseli. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari. Gambar 2.6 Peta Gelombang Musim Barat Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033 Pada bulan April sampai dengan bulan November umumnya terjadi gelombang musim timur, merupakan gelombang dari selatan yakni Samudera Hindia memasuki Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di selatan dan timur Kabupaten Rote Ndao. Gelombang musim timur juga merupakan pertanda datangnya musim kemarau. Tingginya pola tekanan dan kecepatan angin menyebabkan gelombang timur dan selatan yang melanda Kecamatan Landu Leko pada Desa Pukuafu, Desa Tenalain, Desa Daiama, Kelurahan Londalusi, Desa Faifua, Desa Mukekuku, dan Desa Batefalu. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Oeledo, Desa Sonimanu, Desa Lenupetu, Desa Batulilok, dan Desa Nusakdale. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole, Desa Dodaek dan Desa Inaoe. Kecamatan Lobalain pada Desa Kolobolon, Desa Bebalain, Desa Kuli Aisele, dan Desa Kuli. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Fuafuni, --~ =--===- ti •• t ..... isJJ..tJJ.IJ.W..;..Rencene Zones! Pesisir den Pu/au Tertuer Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 16 Desa Dolasi, Desa Sakubatun, Desa Oetefu, Desa Oebou, Desa Oeseli dan Desa Landu. Kecamatan Rote Barat pada Desa Boa, Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbali Lendeiki, Desa Ndaonuse dan Desa Mbiulombo. Gambar 2.7 Peta Gelombang Musim Timur Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033 2.1.4 Kondisi Demografi
1. 1.Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Rote Ndao Penduduk sebagai salah satu komponen sistem perwilayahan memiliki peran yang penting sebagai subyek pemanfaatan ruang. Selain sebagai subyek pemanfaatan ruang, penduduk juga memainkan peran sebagai pelaku perubahan perkembangan suatu wilayah yang dinamis karena semakin tinggi kualitas sumber daya kependudukan, semakin berkualitas pula hasil pembangunan yang dicapai. Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 adalah 143.764 jiwa, jika dibandingkan dengan hasil proyeksi sensus penduduk pada akhir tahun 2019 adalah 172.104 jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 28.340 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Rote Ndao selama periode tahun 2010-2019 sebesar 30,33 %, sedangkan Laju Pertumbuhan penduduk tahun per tahun tetap berada pada posisi 3,80 % pada tahun 2018-2019. Distribusi penduduk per kecamatan, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Lobalain sejumlah 35.577 jiwa, selanjutnya Kecamatan Rote Barat Daya sejumlah 28.329 jiwa, dan Kecamatan Rote Barat Laut sejumlah 18.578 jiwa. Penyebaran penduduk pada setiap kecamatan juga tidak merata. Pada tahun 2019 luas wilayah Kabupaten Rote Ndao sekitar 1.280,10 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 312 orang dan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Ndao Nuse dengan jumlah penduduk hanya 4.434 jiwa, luas wilayah 14.21 km² dan tingkat kepadatan sebanyak Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 17 2,89 jiwa/km².Perkembangan penduduk, kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini: Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas (Km 2 ) Kepadatan Penduduk per Km 2
2. 1.Rote Barat Daya 28.329 114,56 247
3. 2.Rote Barat Laut 18.578 80,08 188
4. 3.Lobalain 35.577 145,68 244
5. 4.Rote Tengah 11.565 162,44 71
6. 5.Rote Selatan 7.424 73,35 101
7. 6.Pantai Baru 17.793 176,14 101
8. 7.Rote Timur 17.356 110,86 157
9. 8.Landu Leko 6.517 194,06 34
10. 9.Rote Barat 10.658 116,23 92
11. 10.Ndao Nuse 4.434 14,21 2,89
12. 11.Loaholu 14.000 76,66 188 Jumlah 172.104 1.280,00 312 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020
13. 2.Sex Ratio dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Sex ratio digunakan untuk mengukur komposisi jenis kelamin. Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, utamanya yang berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Dari jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 143.764 jiwa, jumlah laki-laki sebesar 72.428 jiwa dan perempuan sebesar 71.336 jiwa sehingga sex ratio sebesar 102. Dengan demikian, terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Gambaran lebih lanjut mengenai jumlah penduduk sebagaimana terdapat pada tabel 2.7 berikut: Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Rote Ndao 2015-2020 No. Uraian Tahun (Jiwa) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
14. 1.Laki – Laki 75.292 78.435 81.207 84.283 87.380 72.428
15. 2.Perempuan 72.486 75.436 78.407 81.524 84.724 71.336
16. 3.Jumlah Penduduk 147.779 153.792 159.614 165.807 172.104 143.764
17. 4.Sex Ratio (%) 104 104 104 103 103 102 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2021 Dari piramida penduduk seperti yang ditunjukan Gambar 2.8 menunjukan bahwa Komposisi penduduk Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh penduduk muda dan dewasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun berjumlah 32,8% dari total jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 dan kelompok usia 15-64 tahun sebagai usia potensial atau usia kerja dengan porsi sebesar 60,8% dan usia >64 tahun mengambil porsi hanya 7,2%. Namun jika diamati lebih dalam akan terlihat bahwa untuk kelompok usia 0-14 tahun menempati posisi yang dominan dalam piramida penduduk dibandingkan kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 18 Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kab. Rote Ndao (%) Tahun 2019 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 Bentuk piramida ini menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian atau pertumbuhan penduduk lebih cepat. Oleh karena itu penduduk usia muda lebih mendominasi dari pada penduduk usia tua. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
18. 1.Pertumbuhan PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 sebesar Rp. 2.161.712.700.000 meningkat selama enam tahun sebesar Rp. 168.321.951.667 dengan rata-rata peningkatan Rp.28.053.658.611 atau 1,30% per tahun, hingga pada tahun 2020 mencapai Rp. 3.171.644.410.000,- Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.1.933.396.130.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.365.913.820.000,- dari tahun 2015 sebesar Rp.1.567.482.310.000,- dengan rata-rata peningkatan Rp.60.985.636.667 pertahun atau 3,89% per tahun. Berdasarkan lapangan usaha, PDRB Kabupaten Rote Ndao terbagi atas 17 sektor usaha, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian (8,0) (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 0-4 5 - 9 10 - 14 15-19 20–24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ LAKI-LAKI (6,0) (5,6) (4,8) (4,4) (3,8) (3,9) (3,9) (3,5) (3,1) (2,4) (2,1) (1,8) (1,5) (1,4) (1,1) (1,2) PEREMPUAN 6,0 5,6 4,8 4,4 3,8 3,9 3,9 3,5 3,1 2,4 2,1 1,8 1,5 1,4 1,0 1,3 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 19 di Kabupaten Rote Ndao. Kontribusi lapangan usaha terbesar sektor usaha terhadap struktur PDRB (atas dasar harga berlaku) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 47,63%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 13,42%, disusul sektor jasa pendidikan 13,16%. Sedangkan sektor usaha dengan kontribusi terkecil dalam pembentukan struktur PDRB (atas dasar harga berlaku) adalah sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor jasa perusahaan sebesar 0,05%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,09%, dan sektor jasa lainya sebesar 0,10%. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) selama enam tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 20 Tabel 2.8 PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan) No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 743,277,580 774,317.500 812,038,060 853,964,700 889,562,060 899,722,010 2 Pertambangan dan Penggalian 12,347,130 13,166,300 13,939,610 14,414,200 15,013,6200 15,347,130 3 Industri Pengolahan 20,228,750 21,118,000 22,295,250 23,190,200 24,877,850 23,914,770 4 Pengadaan Listrik dan Gas 910,100 1,034,640 1,044,210 1,115,730 1,129,570 1,418,010 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,743,620 1,806,040 1,877,410 1,953,640 2,019,810 2,135,040 6 Konstruksi 86,909,470 93,355,330 97,407,890 102,132,620 106,012,930 95,513,080 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 125,877,510 133,851,860 139,208,880 145,603,970 155,186,120 145,672,480 8 Transportasi dan Pergudangan 49,327,760 52,828,870 55,556,100 58,352,920 62,001,620 60,570,950 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,603,120 2,792,630 3,049,180 3,396,180 3,503,040 3,219,780 10 Informasi dan Komunikasi 84,790,920 87,242,110 91,890,050 97,029,480 102,962,140 116,962,640 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 11,849,890 12,831,800 13,567,890 13,831,660 14,354,560 15,779,310 12 Real Estate 18,033,600 18,534,680 19,513,570 20,625,930 20,719,540 20,633,340 13 Jasa Perusahaan 1,431,180 1,450,810 1,475,250 1,502,260 1,524,690 1,450,810 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 208,364,100 221,890,350 238,169,290 255,795,500 276,440,160 272,872,100 15 Jasa Pendidikan 144,508,960 153,403,430 165,301,490 174,955,710 184,817,960 187,744,680 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 53,510,130 56,869,270 59,364,390 61,747,630 65,276,320 69,014,460 17 Jasa lainnya 1,768,490 1,821,970 1,919,690 2,049,000 2,177,860 1,966,220 PDRB 1,567,482,310 1,648,315,600 1,737,618,220 1,831,661,340 1,927,579,85 1,933,396,130 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 21 Tabel 2.9 PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan) No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,039,388,350 1,146,128,600 1,245,999,150 1,369,432,380 1,478,604,180 1,510,563,220 2 Pertambangan dan Penggalian 17,795,360 19,369,990 20,523,180 21,489,170 22,421,450 23,016,940 3 Industri Pengolahan 27,901,310 30,504,060 33,223,710 35,691,850 38,877,300 38,549,100 4 Pengadaan Listrik dan Gas 758,970 1,020,490 1,167,660 1,287,290 1,304,050 1,642,090 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,100,150 2,200,650 2,302,260 2,419,590 2,573,930 2,737,360 6 Konstruksi 111,794,440 128,711,580 137,959,290 147,140,720 157,567,400 141,798,150 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 159,109,740 175,191,700 186,050,200 198,828,170 218,216,300 211,665,070 8 Transportasi dan Pergudangan 70,050,540 79,058,400 87,184,260 96,139,540 104,703,900 100,849,460 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,196,610 4,779,010 5,355,930 6,213,690 6,494,270 5,967,880 10 Informasi dan Komunikasi 89,242,150 95,970,410 102,227,500 110,306,350 117,750,130 132,742,150 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 14,897,900 16,783,630 18,236,370 19,280,330 20,423,300 22,305,780 12 Real Estate 25,217,670 27,777,970 29,697,260 31,500,970 31,925,500 31,541,060 13 Jasa Perusahaan 2,027,940 2,293,330 2,469,730 2,588,490 2,795,420 1,711,350 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 270,456,010 300,757,620 341,003,240 381,530,780 432,477,670 425,743,380 15 Jasa Pendidikan 256,488,350 296,626,810 338,832,270 371,382,090 405,280,170 417,334,310 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 67,709,470 74,846,130 80,023,800 85,397,510 91,063,420 100,285,750 17 Jasa lainnya 2,577,740 2,802,170 3,026,620 3,271,220 3,505,290 3,191,360 PDRB 2,161,712,700 2,404,822,550 2,635,282,430 2,883,900,160 3,135,983,680 3,171,644,410 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 22 Tabel 2.10 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % % % % % 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 48.08 3.92 47.66 4.14 47.28 4.87 47.49 5,16 47.15 4,17 4.87 47.49 2 Pertambangan dan Penggalian 0.82 4.95 0.81 4.93 0.78 5.87 0.75 3.40 0.71 4.16 5.87 0.75 3 Industri Pengolahan 1.29 3.77 1.27 4.00 1.26 5.57 1.24 4.01 1.24 7.28 5.57 1.24 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 18.00 0.04 13.6 8 0.04 0.93 0.04 6.85 0.04 1.24 0.93 0.04 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.10 4.68 0.09 3.58 0.09 3.95 0.08 4.06 0.08 3.39 3.95 0.08 6 Konstruksi 5.17 6.03 5.35 7.42 5.24 4.34 5.10 4.85 5.02 3.80 4.34 5.10 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.36 5.91 7.29 6.34 7.06 4.00 6.89 4.59 6.96 6.58 4.00 6.89 8 Transportasi dan Pergudangan 3.24 7.13 3.29 7.52 3.31 5.16 3.33 5.03 3.34 6.25 5.16 3.33 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.19 2.73 0.20 4.21 0.20 9.19 0.22 11.38 0.21 3.15 9.19 0.22 10 Informasi dan Komunikasi 4.13 2.62 3.99 2.89 3.88 5.33 3.82 5.59 3.75 6.11 5.33 3.82 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.69 3.91 0.70 8.29 0.69 5.74 0.67 1.94 0.65 3.78 5.74 0.67 12 Real Estate 1.17 1.83 1.16 2.78 1.13 5.28 1.09 5.70 1.02 0.45 5.28 1.09 13 Jasa Perusahaan 0.09 1.48 0.10 1.37 0.09 1.68 0.09 1.83 0.09 1.49 1.68 0.09 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12.51 6.35 12.51 6.49 12.94 7.34 13.23 7.40 13.79 8.07 7.34 13.23 15 Jasa Pendidikan 11.87 8.92 12.33 6.15 12.86 7.76 12.88 5.84 12.92 5.64 7.76 12.88 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.13 6.71 3.11 6.28 3.04 4.39 2.96 4.01 2.90 5.71 3.16 5.73 17 Jasa lainnya 0.12 0.12 0.12 0.20 0.11 5.36 0.11 6.74 0.11 6.29 0.10 -9.72 PDRB 100 5.06 100 5.13 100 5.42 100 5.41 100 5.24 100. 0.30 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020; Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha mengalami fluktuatif. Pertumbuhan lapangan usaha di dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 secara rata-rata paling besar disumbang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta administrasi pemerintahan, pertanahan, jaminan sosial wajib, dan jasa pendidikan. Sedangkan lapangan usaha yang secara rata-rata tumbuh paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan jasa perusahaan. Pertumbuhan sektor usaha di dalam struktur PDRB ADHK Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 secara rata-rata paling besar disumbang oleh sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta sektor jasa pendidikan. Sedangkan sektor usaha yang secara rata-rata tumbuh paling kecil adalah sektor jasa perusahaan,jasa konstruksi dan jasa lainnya. Data rata-rata pertumbuhan sektor usaha dalam PDRD Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) selama tahun 2015-2020 disajikan dalam tabel berikut ini: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 23 Tabel 2.11 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Lapangan Usaha Rata-rata Hb Hk % % 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 40.42 11.63 2 Pertambangan dan Penggalian 1.62 4.01 3 Industri Pengolahan 1.98 4.31 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.19 6.79 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.73 3.29 6 Konstruksi 5.04 5.26 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.59 5.72 8 Transportasi dan Pergudangan 3.61 5.74 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.70 5.15 10 Informasi dan Komunikasi 4.15 4.39 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.52 4.05 12 Real Estate 1.81 2.86 13 Jasa Perusahaan 0.36 1.32 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12.05 8.15 15 Jasa Pendidikan 11.77 7.87 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.05 5.47 17 Jasa lainnya 0.11 1.50 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020; diolah Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menghitung kinerja perekonomian pada suatu tahun fiskal dengan menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2015-2020. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tercatat sebesar 5,05%, mengalami penurunan sebesar 4,75% menjadi 0,30% pada tahun 2020. Data perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2020 Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Rote Ndao 5,05 5,13 5,48 5,65 5,24 0,30 Nusa Tenggara Timur 5,02 5,18 5,19 5,11 5,24 -0,83 Nasional 3,35 5,00 5,01 5,02 5,00 -2,01 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS. Nasional,Tahun 2015-2020
19. 2.Inflasi Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun yang merupakan salah satu indikator yang berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah. Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 24 dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Data perkembangan Inflasi Kabupaten Rote Ndao terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2020, bahkan berada dibawah inflasi provinsi dan nasional selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.13 Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2020 (%) Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Rote Ndao 7.06 5.74 5.41 0.54 1.62 -1.50 Nusa Tenggara Timur 4.92 2.48 2.00 3,07 0,67 0,78 Nasional 3.35 3.00 3.6 3,1 2,7 1,9 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS. Provinsi NTT dan BPS. Nasional, Tahun 2015-2020.
20. 3.PDRB Perkapita PDRB Perkapita merupakan gambaran daya beli masyarakat sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. PDRB Perkapita mengambarkan tingkat kemakmuran di suatu wilayah. PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015 sebesar Rp.14.357.714, meningkat 29,16% pada tahun 2020 sebesar Rp.18.544.000. PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 terus meningkat tetapi masih berada dibawah PDRB Perkapita Provinsi NTT dan PDB Perkapita Indonesia. Selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 2.14 PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PDB Perkapita Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2015-2020
21. 4.Indeks Gini Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail: a) Indeks Gini < 0,3 = ketimpangan rendah b) 0,3=< Indeks Gini <=0,5 = ketimpangan sedang (moderat) c) Indeks Gini >0,5 = ketimpangan tinggi Tingkat Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Rote Ndao 14.357.714 15.467.284 17.183.484 17.623.737 18.014.000 18.544.000 Provinsi NTT 14.880.849 16.176.114 17.240.000 18.420.000 19.560.000 19.220.000 Indonesia 45.140.688 47.957.363 51.890.000 55.992.100 59.060.100 56.938.700 • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 25 Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 sebesar 0,336 meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,406 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 0,400. Dari data tersebut, Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao dikategorikan dalam ketimpangan sedang (moderat).
22. 5.Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Kabupaten Rote Ndao, Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2,95% dari Tahun 2015 sebesar 69,51% menjadi 72,46% pada Tahun 2020. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.15 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan (%) 69.51 70.4 71.19 71.92 72.05 72.46 2 Jumlah penduduk miskin (jiwa) 45,010 45,06 45,57 46,13 47,66 48,77 3 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) 255,551 279,079 283,704 287,867 305,166 322,619 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2020 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2019 sebesar 27,95% lebih tinggi 6,33% dari persentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 21,21% dan tertinggal 17,35% dari persentase penduduk miskin nasional yang hanya sebesar 10,19%. Secara umum penyebab kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Secara rinci angka kemiskinan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.9 Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2016-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rote Ndao 30,49 29,60 28,81 28,08 27,95 27,54 NTT 22,58 22,58 22,01 21,38 20,62 21,21 Indonesia 11,13 10,70 10,12 9,41 9,22 10,19 0 5 10 15 20 25 30 35 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 26
23. 6.Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin. Analisis lebih lanjut bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index‐P1) merupakan ukuran rata‐rata kesenjangan pengeluaran masing‐masing penduduk terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata‐rata pengeluaran penduduk dari GK. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index‐P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sepanjang kurun waktu 2015-2020, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2015 Indeks kedalaman kemiskinan (PI) 6,93 berkurang hingga 4,73 pada Tahun 2018 dan kembali bertambah 5,36 pada Tahun 2020. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 2,13 pada Tahun 2015 menjadi 1,35 pada Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,8 %. Secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah: Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao (P2) Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2015-2020
24. 7.Kemiskinan Ekstrim Kemiskinan Ekstrim didefinisikan sebagai penduduk yang hidup dengan pendapatan dibawah Rp. 11.941 per kapita perhari atau Rp. 358.233 per kapita perbulan. Jumlah penduduk miskin ekstrim Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 16,21% atau 28.720 jiwa, sedangkan Provinsi NTT sebesar 11,03% atau 608.900 jiwa dan Nasional sebesar 3,9% atau 10.540.000 jiwa. Kondisi kemiskinan ekstrim Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:
a.Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga miskin ekstrim yang bekerja disektor Pertanian 82,58%, Indstri 1,05%, lainnya 13,63% dan yang tidak bekerja 2,75%.
b.Pendidikan kepala rumah tangga miskin ekstrim tidak/belum tamat SD 28,21%, tamat SD 38,83, tamat SMP 5,8% dan SMA 27,16%. 6,93 8,09 6,4 4,73 5,08 5,36 2,13 2,72 1,97 1,13 1,33 1,35 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 27
c.Rumah tangga miskin ekstrim Kabupaten Rote Ndao yang tidak memiliki akses air minum layak sebesar 37,43% dan sanitasi sebesar 32,11%. Sebaran rumah tangga miskin Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 pada 10 kecamatan yang tergolong dalam rumah tangga miskin ekstrim seperti tabel berikut: Tabel 2.16 Jumlah Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 No Kecamatan Rumah Tangga Miskin (Ruta) Rumah Tangga Miskin Ekstrim (Ruta) 1 Lobalain 3.421 387 2 Rote Tengah 1.043 130 3 Pantai Baru 1.775 393 4 Rote Timur 2.331 378 5 Rote Selatan 842 117 6 Rote Barat Daya 4.301 1.342 7 Rote Barat Laut 4.380 984 8 Rote Barat 1.535 202 9 Ndao Nuse 827 177 10 Landuleko 910 179 Total 21.365 4.289 Sumber: Data DTKS TNP2K, Tahun 2020
1. 8.Indeks Pembangunan Manusia Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukaan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Selama Tahun 2015-2020 angka IPM Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan dari 58,32 pada tahun 2015 menjadi 62,39 pada tahun 2020. Angka ini menempatkan Kabupaten Rote Ndao di peringkat 8 Kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao agar menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. Perbandingan IPM Kabupaten Rote Ndao terhadap IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional seperti gambar di bawah ini: • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 28 Gambar 2.11 Perbandingan IPM Kab. Rote Ndao Terhadap IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT dan BPS Nasional, Tahun 2016-2021 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2. 1.Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah (HLS) menggantikan komponen angka melek huruf pada metode lama. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 adalah sebesar 12,22 tahun menjadi 13,18 tahun pada tahun 2020. Artinya, pada tahun 2020 penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Rote Ndao berpotensi menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Perkembangan HLS dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Kab. Rote Ndao Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12,22 12,51 12,91 13,16 13,17 13,18 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2021
3. 2.Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, yaitu tamat SD/sederajat adalah 6 tahun, tamat SMP/sederajat adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut: 58,31 59,28 60,51 61,07 62,22 62,39 62,67 63,13 63,73 64,39 65,23 65,19 69,55 70,18 70,18 71,39 71,92 71,94 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rote Ndao Provinsi Nasional Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 29 Tabel 2.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kab. Rote Ndao 6,40 6.67 6.98 6,98 7,00 7,59 Prov. Nusa Tenggara Timur 6,93 7,02 7,15 7,30 7,55 7,63 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan BPS Prov. NTT, Tahun 2016-2021 Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 adalah 7,59 tahun sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur umur 15 tahun ke atas pada tahun 2020 adalah 7,63 tahun atau secara rata-rata penduduk di Kabupaten Rote Ndao maupun di Nusa Tenggara Timur pada umumnya baru mencapai pendidikan pada kelas 8 atau tahun kedua di SMP/sederajat.
4. 3.Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Usia Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 UHH Rote Ndao (tahun) 62,86 63,13 63,41 63,59 63,78 64,60 UHH NTT (tahun) 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan BPS Prov. NTT, Tahun 2016-2020 Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015, yaitu 62,86 tahun dan meningkat hingga pada tahun 2020 mencapai 64,60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa program pemerintah di bidang kesehatan belum berpengaruh secara nyata selama lima tahun terakhir. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Rote Ndao terus meningkat, akan tetapi masih di bawah Usia Harapan Hidup Provinsi NTT yakni 67,01 tahun.
5. 4.Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) bukan hanya merupakan indikator kesehatan ibu dan anak, namun juga dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Penilaian terhadap kinerja upaya kesehatan ibu dan bayi sangat penting untuk dilakukan karena hal ini merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan negara dan daerah. AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 30 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bidang kesehatan. Tabel 2.20 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Angka Kematian Ibu (AKI) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 kasus (298 per 100.000 KH) 9 kasus (376 per 100.000 KH) 3 kasus (125 per 100.000 KH) 4 kasus (189 per 100.000 KH) 5 kasus (208 per 100.000 KH) 5 kasus (170 per 100.000 KH) Angka Kematian Bayi (AKB) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19 kasus (8 per 1.000 KH) 19 kasus (8 per 1.000 KH) 20 kasus (8,38 per 1.000 KH) 42 kasus (19, 92 per 1.000 KH) 46 kasus (19 ,21 per 1.000 KH) 57 kasus (19,46 per 1.000 KH) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Pada tabel di atas tampak bahwa sejak tahun 2015-2020 AKI tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu tercatat 9 kasus kematian ibu dengan AKI 376 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya AKI adalah karena pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun bersalin. Kondisi ini diperberat dengan adanya faktor risiko 3 Terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk/transportasi dan terlambat menangani di fasilitas kesehatan dan 4 Terlalu, yaitu melahirkan terlalu muda (dibawah 20 tahun), terlalu tua (diatas 35 tahun), terlalu dekat (jarak melahirkan kurang dari 2 tahun) dan terlalu banyak (lebih dari 4 kali). Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 31 Sejak tahun 2015-2020 kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu tercatat 57 kasus kematian dengan AKB sebesar 19,46 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian bayi adalah asfiksia. Ini juga merupakan penyebab yang paling utama di Indonesia. Asfiksia adalah kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran. Ini mengakibatkan bayi sulit bernafas dan mengalami perlambatan pada detak jantung.
6. 5.Balita Gizi Buruk Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi (malnutrisi), atau dengan kata lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Gizi buruk merupakan bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan oleh penyakit- penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan pencernaan atau penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Kelaparan yang lama bisa berujung kepada status gizi buruk. Masalah gizi buruk merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta juga berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Perkembangan balita Gizi buruk tahun 2015-2020 disajikan dalam gambar berikut: Gambar 2.12 Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015- 2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Persentase Balita gizi buruk di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 sebesar 1.56% menjadi 0.16% pada tahun 2020. Penyebab terjadinya kasus gizi buruk diantaranya ekonomi keluarga, makanan, pola asuh anak, sanitasi, perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta keterbatasan anggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus. Anak dengan kondisi gizi buruk berpeluang menderita stunting.
7. 6.Balita Gizi Kurang Seperti halnya Balita gizi buruk, kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh prevalensi balita gizi kurang. Keadaan status gizi Balita di Kabupaten Rote Ndao dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang 1,56 0,65 0,21 0,18 0,18 0,16 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • • • • •• Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 32 tercermin dalam penimbangan Balita setiap bulan di Posyandu. Perkembangan Balita Gizi Kurang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 tersaji dalam gambar berikut: Gambar 2.13 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 Pada gambar di atas tampak bahwa capaian Balita gizi kurang meningkat pada tahun 2019 oleh karena meningkatnya cakupan layanan Balita di Posyandu. Ini merupakan dampak dari penanganan stunting yang sistematis dan terstruktur di Kabupaten Rote Ndao sebagai akibat dari tingginya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mengatasi stunting sehingga banyak Balita yang hadir di Posyandu untuk dilayani. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase Balita gizi kurang di Kabupaten Rote Ndao dalam dua tahun terakhir. Penemuan terhadap Balita gizi kurang di lapangan merupakan hal yang baik untuk mencegah serta menuntaskan stunting di Kabupaten Rote Ndao. Capaian Balita gizi kurang menurun menjadi 9,71% pada tahun 2020 karena intervensi lintas sektor pada penanganan stunting sejak tahun 2019 juga berdampak perbaikan status Balita gizi kurang pada tahun 2020.
8. 7.Stunting Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi gagal tumbuh pada anak Balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh, dan lingkungan (ketersediaan sanitasi dan akses air bersih). Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 46,7, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur 40,3 dan Nasional 40. Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao terus menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2019 prevalensi stunting menurun menjadi 30,15%, selisih 0,15% dibandingkan prevalensi stunting provinsi NTT dan 2,45% dengan nasional. 3,58 4,28 4,32 5,71 21,42 9,71 0 5 10 15 20 25 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ••• Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 33 Gambar 2.14 Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018-2019 Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao,Tahun 2018-2019 Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Stunting pada tahun 2018, berbagai pendekatan penanganan stunting terus dilakukan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting. Pendekatan pencegahan Stunting dilakukan melalui Gerakan RevOlusi TErpadu (ROTE) CERDAS yaitu: C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di faslitas kesehatan (revolusi KIA) E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri R : Rutin ke Posyandu untuk pantau pertunbuhan dan perkembangan balita D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang cukup (gemar makan ikan/revolusi laut) A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jamban sehat S : Selalu beri ASI eksklusif Pendekatan CERDAS dalam penanganan stunting merupakan salah satu pendekatan penanganan stunting di Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao No. 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. Pendekatan ini merupakan payung terhadap berbagai inovasi dalam mencegah dan menangani stunting di Kabupaten Rote Ndao.
9. 8.Desa Siaga Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga aktif merupakan bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Jumlah desa siaga aktif tahun 2015-2020 adalah 50 desa. 46,7 35,4 40 30,15 30 27,7 Rote Ndao NTT Indonesia 2018 2019 •• • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 34
10. 9.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 73,07%, dengan kata lain dari 100 orang Penduduk Usia Kerja, menanggung sekitar 73 orang penduduk yang tidak produktif. TPAK di Kabupaten Rote Ndao dari tahun ke tahun cenderung menurun yang berarti beban semakin berkurang dengan banyaknya penduduk usia muda. Secara rinci perkembangan TPAK dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
11. 10.Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Pengangguran Terbuka adalah pengangguran sementara yang terjadi secara alami ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih cocok. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara Penganggur terhadap Angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran di bidang Angkatan Kerja. Tingkat Penggangguran Terbuka di Kabupaten Rote Ndao di jabarkan dalam gambar berikut: 70,81 74,21 77,00 72,98 69,46 73,07 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) • LJ • • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 35 Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 TPT sebesar 2,37% mengalami peningkatan sebesar 0,47% di tahun 2016 menjadi 2,84%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,11% dan meningkat kembali sebesar 2,79% atau menjadi 4,9% pada tahun 2020.
12. 11.Rasio Penduduk Bekerja Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Gambar dibawah ini memperlihatkan bahwa rasio penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan tren fluktuatif seperti berikut: Gambar 2.17 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
13. 12.Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja unit 2,37 2,84 2,52 2,11 2,73 4,9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 82,21 97,63 97,48 97,89 97,27 95,1 70 75 80 85 90 95 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Penduduk yang Bekerja • •• • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 36 pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. IKM Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 78,74%.
14. 13.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 2.18 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif dikarenakan belum optimalnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menggali dan menagih obyek pajak. Pendapatan Daerah masih tergantung dari Dana Pusat, sehingga kedepan perlu diperhatikan agar dapat mengoptimalkan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rote Ndao.
15. 14.Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan evektifitas system pengendalian system. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Audit terhadap evaluasi kinerja keuangan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 yakni Kabupaten Rote Ndao berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4,55 4,07 6,63 3,57 3,86 4,43 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 37
16. 15.Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola Pangan Harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, Persentase energi dan gizi aktual dan skor kecukupan energi. Hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek ketersediaan disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aspek Ketersediaan Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Kelompok Pangan ENERGI (kalori) % AKE Bobot Skor Riil Skor Maks Skor PPH Padi-padian 3310 137,5 0,5 68,8 25,0 25,0 Umbi-umbian 84 3,5 0,5 1,7 2,5 1,7 Pangan Hewani 210 8,7 2,0 17,5 24,0 17,5 Minyak dan Lemak 400 16,7 0,5 8,3 5,0 5,0 Buah/Biji berminyak 44 1,9 0,5 0,9 1,0 0,9 Kacang-kacangan 27 1,1 2,0 2,3 10,0 2,3 Gula 59 2,4 0,5 1,2 2,5 1,2 Sayur & Buah 232 9,7 5,0 48,3 30,0 30,0 Lain-lain 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jumlah 4.756 181,5 149,0 100,0 83,6 Sumber : Dinas Pangan Kab. Rote Ndao, Tahun 2020
17. 16.Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan terhadap PDRB Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao, yakni dari Tahun 2015 sebesar 48.31% terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 47.63%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Rote Ndao beralih mata pencaharian dari sektor pertanian,Kehutanan dan Perikanan. Dalam hal menciptakan nilai tambah sektor perdagangan dan industry menjadi kontributor PDRB Kabupaten Rote Ndao keempat dan kesembilan, meskipun trennya menurun. Sektor perdagangan berkontribusi sebesar 7.36% pada tahun 2015, yang mana mengalami penurunan sebesar 0.69% menjadi 6.67% pada tahun 2020. Sedangkan sektor Industri juga mengalami penurunan pada tahun 2015 dari 1.29% menjadi 1,22% pada tahun 2020 atau penurunan sebesar 0.07%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: • •• • •• Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 38 Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perdagangan dan Industri terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar A. Urusan Pendidkan
18. 1.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini mengindikasikan besarnya presentasi anak-anak usia 3-6 tahun yang mendapat pendidikan dasar seperti pada Taman Kanak-kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB). Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 disajikan sebagai berikut: Gambar 2.20 Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Dari grafik di atas, tampak bahwa capaian PAUD menurun dari 109,51% pada tahun 2015 menjadi 60,05% pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena belum semua anak usia 3-6 tahun terdaftar pada PAUD di Kabupaten Rote Ndao. Ini sudah menjadi perhatian dalam penanganan stunting sehingga diperlukan pendataan yang baik untuk intervensi pada anak usia PAUD yang lebih efektif. 109,51 110,9 100,64 106,05 106,05 60,05 2015 2016 2017 2018 2019 2020 48,31 48,68 48,97 47,49 47,15 47,63 7,36 7,13 6,78 6,89 6,96 6,67 1,29 1,24 1,19 1,24 1,24 1,22 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebu nan terhadap PDRB Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB • • • •• • • • • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 39
19. 2.Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat Pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APK dan APM di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 disajikan sebagai berikut: Gambar 2.21 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 APK dan APM tidak banyak berubah walaupun fluktuatif. Pada tahun 2015 APM sebesar 79,75% mengalami fluktuasi hingga mencapai 83,64% pada tahun 2020. APK cenderung meningkat sejak tahun 2015-2016, yaitu 109,41% pada tahun 2015 hingga 110,91% pada tahun 2016, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 100,64% lalu naik menjadi 104,01% pada tahun 2020. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
20. 3.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah dalam setiap 10.000 109,41 110,91 100,64 106,05 106 104,01 79,75 81,71 82,51 95,42 82,88 83,64 2015 2016 2017 2018 2019 2020 APK APM • • •• • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 40 penduduk. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Rote Ndao untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 tersaji pada gambar berikut: Gambar 2.22 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dalam kurun waktu 2015-2020 cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2015, untuk setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar 7-15 tahun tersedia 58 sekolah dan setiap sekolah menampung sekitar 165 murid dan pada tahun 2020 tersedia 63 sekolah menampung sekiar 163 murid.
21. 4.Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang bermutu. Rasio guru/murid jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 tersaji pada gambar di bawah ini: 58,33 60,5 60,52 61,25 63,55 64,87 54 56 58 60 62 64 66 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 41 Gambar 2.23 Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Dari gambar di atas, terlihat bahwa perkembangan rasio guru/murid dalam kurun waktu 2015-2020 pada jenjang pendidikan dasar cenderung fluktuatif. Rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2015-2020 adalah 40,42 per 1.000.
22. 5.Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kondisi bangunan sekolah yang baik dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dengan baik. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik tersaji pada gambar berikut: Gambar 2.24 Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik pada sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs semakin meningkat dalam kurun waktu 2015-2020 namun masih jauh dari angka 100%. 50 48 47 45 46,03 46,95 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12,41 15,17 23,45 27,59 37,67 47,95 19,44 22,22 32,5 34,15 46,34 57,14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SD SMP Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 42
23. 6.Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Rote Ndao disajikan pada gambar berikut ini: Gambar 2.25 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao,Tahun 2015-2020 Pada gambar ini tampak ada peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015-2020, di mana meningkat dari 77,9% pada tahun 2015 menjadi 83,19% pada tahun 2020 (terdapat peningkatan sebesar 5,29%). B. Urusan Kesehatan
24. 1.Rasio Posyandu per Satuan Balita Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Posyandu menyelenggarakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Posyandu juga merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2019 tersaji dalam gambar 2.26 di bawah ini: 77,9 72,8 62,99 81,51 81,51 83,19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ••• • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 43 Gambar 2.26 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao,Tahun 2015-2019 Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan dalam tahun 2015-2017 lalu meningkat pada tahun 2018. Pada tahun 2015, rasio posyandu per satuan balita sebesar 19,10 yang artinya dalam setiap 1.000 balita dilayani oleh 19 posyandu. Namun pada tahun 2019, rasio posyandu per satuan balita naik menjadi sebesar 29,41 yang artinya dalam setiap 1.000 balita dilayani oleh 29 posyandu. Semakin besar rasio posyandu mempresentasikan semakin baiknya daya layanan fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan balita dan sebaliknya.
25. 2.Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas Kesehatan. Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah fasilitas kesehatan, maka masyarakat semakin mudah dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, klinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk di Kabupaten Rote Ndao disajikan dalam gambar 2.27 berikut ini: 19,10 18,40 17,77 29,65 29,41 2015 2016 2017 2018 2019 •• • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 44 Gambar 2.27 Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2019 Rasio puskesmas dan pustu di Kabupaten Rote Ndao periode 2015-2019 cenderung menurun. Hal ini menjadi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun tidak diimbangi dengan bertambahnya jumlah puskesmas dan pustu yang signifikan sejak tahun 2015-2019. Sementara, semakin meningkatnya rasio diharapkan dapat semakin mememenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019, komposisi jumlah Puskesmas dan jumlah Pustu adalah sama, yaitu 12,37% untuk Puskesmas dan 87,63% untuk jumlah Pustu karena jumlah Puskesmas dan Pustu masih sama selama periode waktu tersebut di atas. Dengan komposisi yang demikian, maka rasio Puskesmas pada tahun 2019 adalah sebesar 0,60 dan rasio Pustu 0,53. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, satu Puskesmas melayani sekitar 13.301 penduduk dan satu Pustu melayani 1.878 penduduk.
26. 3.Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk Rasio tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi) dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung menurun. Pada tahun 2015, rasio tenaga medis 1,5 per 1.000 penduduk artinya setiap 1.000 penduduk dilayani oleh 1-2 tenaga medis atau rata- rata 1 tenaga medis melayani 714 penduduk. Sedangkan rasio ini mengalami penurunan dari 1,5 per 1.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 1,3 per 1.000 penduduk pada tahun berikutnya. Rasio ini mengalami stagnasi hingga tahun 2019.
27. 4.Indikator Kesehatan Lainnya Tabel di bawah ini menggambarkan pencapaian kinerja urusan kesehatan lainnya pada tahun 2020 di Kabupaten Rote Ndao. 0,66 0,63 0,61 0,60 0,60 2015 2016 2017 2018 2019 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 45 Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 No Indikator Tahun 2020
28. 1.Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 70,47
29. 2.Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 55,67
30. 3.Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 81,63
31. 4.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 62,64
32. 5.Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 24,42
33. 6.Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 31,70
34. 7.Persentase Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 34,30
35. 8.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 14,13
36. 9.Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan layanan kesehatan (%) 20,98
37. 10.Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlayani (%) 88,11
38. 11.Persentase Pasien Tuberculosis (TB) yang terlayani (%) 30,72
39. 12.Persentase penduduk resiko terinfeksi HIV yang terlayani (%) 64,79 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian beberapa indikator pada tahun 2020 masih sangat rendah. Ini disebabkan 12 indikator di atas juga merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang merupakan urusan wajib yang perlu dilakukan dengan standar 100%. Dari 12 indikator di atas, hanya terdapat 1 indikator dengan capaian di atas 80%, yaitu persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlayani, sedangkan 11 indikator lainnya belum mencapai standar yang diharapkan. C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40. 1.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Perbaikan kualitas infrastruktur jaringan jalan terus menunjukan perkembangan yang baik. Dilihat dari tren, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 32,32% dari total panjang jalan 459,83 KM dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 47,26%. Secara rinci proprosi panjang jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 46 Gambar 2.28 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao,Tahun 2015-2020 Selain jalan kabupaten, panjang jalan provinsi di Kabupaten Rote Ndao 28,01 Km dengan kondisi baik 23,01 Km atau 82,15% dan kondisi sedang 5 Km atau 17,85%.
41. 2.Jalan Strategis Desa Ruas Jalan Strategis Desa memegang peran yang penting dalam sistem jaringan jalan, merupakan jalan di kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung antar kawasan strategis kabupaten dengan Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, Jalan Nasional maupun Jalan Desa yang berada di kabupaten Rote Ndao. Ruas Jalan Desa Strategis dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 408.a/KEP/HK/2019 yang mencakup 59 ruas jalan dengan panjang total 339,92 Km. Sampai dengan tahun 2018 telah terbangun sepanjang 68,87 Km (20,32%), tahun 2020 terbangun sepanjang 85,42 Km (22,42%).
42. 3.Drainase Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan suatu tempat dengan cara mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Drainase berfungsi untuk mengatur air demi pencegahan adanya genangan air dan banjir. Oleh sebab itu drainase merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penataan suatu kota, karena dengan adanya drainase maka suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingannya. Panjang saluran drainase terbangun sampai dengan tahun 2020 sepanjang 1.231 M, namun saluran drainase ini tidak berfungsi secara baik dalam menyalurkan air hujan ke laut. Hal ini disebabkan karena sistem drainase yang ada pada umumnya hanya berfungsi untuk mengamankan jalan dan daerah sekitarnya dari genangan air dan tidak memperhitungkan arah alirannya. Di lain sisi kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di saluran drainase serta terjadinya pendangkalan saluran memperparah kondisi saluran drainase. Akibatnya saat frekuensi curah hujan tinggi dan ditambah adanya pengaruh pasang air laut, maka air meluap menggenangi jalan dan masuk ke permukiman/pertokoan. Daerah rawan genangan dan banjir di Kota Baa terjadi pada saat curah hujan tinggi dengan lama waktu genangan berkisar 5 – 12 jam tersebar di 11 (sebelas) titik, yaitu: 32,32 34,06 35,15 36,78 37,83 47,26 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 47
43. 1.Kawasan perkantoran akibat adanya daerah cekungan ada 2 (dua) titik dengan durasi genangan sekitar 5 jam;
44. 2.Kawasan permukiman di Jalan ABRI ada 1 (satu) titik dengan durasi genangan sekitar 6 jam;
45. 3.Kawasan pertokoan pertigaan depan Toko Safari s.d. Kelapa Satu ada 3 (tiga) titik akibat tidak berfungsinya saluran, dengan lama genangan sekitar 12 jam. Kawasan Permukiman di Namodale dan Metina ada 3 (tiga) titik dengan lama genangan sekitar 6-7 jam;
46. 4.Kawasan Pelabuhan 1 (satu) titik dengan lama genangan sekitar 2 (dua) jam;
47. 5.Kawasan Perkantoran Telkom Baa 1 (satu) titik dengan lama genangan 12 jam. Untuk mengurangi terjadinya genangan dan daerah banjir, maka harus dilakukan pembangunan saluran drainase di daerah rawan genangan yang belum memiliki saluran drainase, melakukan pemeliharaan rutin saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat sedimentasi dan banyaknya sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan saluran yang sudah ada sehingga drainase dapat berfungsi optimal.
48. 4.Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, sehingga menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar masih memprihatinkan baik secara nasional maupun di tingkat kabupaten. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya masyarakat dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Oleh sebab itu penanganan sanitasi menjadi kesepakatan nasional yang harus diimplementasikan dalam rangka meningkatkan derajad sanitasi secara nasional maupun di tingkat daerah. Capaian rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2020 baru sekitar 75,76%. Masih jauh dari target nasional 100%. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta bersama-sama berkomitmen dan terintegrasi dalam pembangunan sanitasi. Secara rinci perkembangan pembangunan sanitasi dapat dilihat pada gambar berikut: • • • ••• Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 48 Gambar 2.29 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
49. 5.Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Secara Kualitas Kinerja sektor Irigasi terus mengalami perbaikan dari tahun 2015 tercatat 46,34% irigasi dalam kondisi baik dan terus meningkat menjadi 61,31% pada tahun 2020. Namun dari segi kuantitas harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan bagi lahan persawahan yang baru karena rasio jaringan irigasi masih rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 60,19%, kondisi ini mengambarkan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk menyalurkan air bagi lahan pertanian baru mencapai 60,19% untuk lahan seluas 132,69 Km 2 . Gambar 2.30 Persentase Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Irigasi provinsi yang ada di Kabupaten Rote Ndao adalah Daerah Irigasi Manubulu dengan luas areal 1.250 Ha. Daerah Irigasi tersebut terletak di Kecamatan Rote Tengah.
50. 6.Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus tersedia dengan layak dan mudah diakses. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2020 penduduk berakses air 46,34 48,00 51,13 54,60 56,86 61,31 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14,31 13,86 13,42 54,56 68,18 75,76 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • ••• • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 49 minum mencapai 79,79%. Angka tersebut jauh dari target nasional sebesar 100% penduduk terakses air minum. Capaian rumah tangga akses air minum baru pada kondisi desa ber air minum, belum rumah tangga dengan air minum. Artinya bahwa akses air minum belum semuanya mencapai rumah tangga/sambungan rumah (SR). Perlu kerja keras pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk dapat mencapai target tersebut. Secara rinci perkembangan penduduk berakses air minum dapat dilihat pada gambar berikut Gambar 2.31 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, 2015-2020 Dari gambar di atas menunjukkan bahwa trend penduduk berakses air minum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah melakukan upaya yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan akses air minum layak.
51. 7.Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disiapkan Pemerintah Daerah pada tahun 2005 berada di dusun Ndudale, Desa Baadale Kecamatan Lobalain dengan luas 7 Ha. Namun TPU ini sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Kebiasaan masyarakat Rote Ndao lebih memilih memakamkan keluarga/kerabat di halaman rumah tanpa memperhitungkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2020, selain TPU tersebut terdapat TPU swadaya masyarakat yaitu di Kelurahan Metina (Kec. Lobalain), Desa Tungganamo (Kec. Pantai Baru) dan di Desa Papela (Kec. Rote Timur). D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52. 1.Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah keseluruhan. Dari tahun ke tahun Persentase rumah layak huni terus meningkat. Pada tahun 2015 mencapai 69,93% dan pada tahun 2020 mencapai 75,23% atau meningkat sebesar 5,30%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 64,85 66,42 68,37 71,25 75,87 79,79 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 50 Gambar 2.32 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
53. 2.Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2017 sesuai SK Bupati Nomor 408/KEP/HK/2017 sebesar 77,33 Ha terdiri dari 14,56 Ha kategori Kumuh Berat, 29,96 Ha Kategori Kumuh Sedang, 32,81 Ha kategori kumuh ringan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Rote Ndao yaitu 1.280,10 km 2 , maka rasio permukiman kumuh adalah 0,06%. E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kondisi ketenteraman dan ketertiban yang mantap pada suatu daerah merupakan salah satu dasar suksesnya pelaksanaan pembangunan. Secara umum kondisi di Kabupaten Rote Ndao kondusif dan terkendali meskipun ada gejolak/konflik masyarakat, namun tidak sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Kondisi yang kondusif membuat masyarakat dan pemerintah dapat melakukan kegiatan dengan aman, nyaman dan tenteram. Indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah jumlah penegakan perda, cakupan petugas linmas, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), Jumlah layanan bencana kebakaran, dan tingkat waktu tanggap bencana kebakaran. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada meningkatnya jumlah petugas Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta menurunnya jumlah kasus-kasus yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan indikator kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada jumlah partai politik dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Capaian indikator ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: 69,93 70,59 71,5 72,06 73,95 75,23 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 51 Tabel 2.23 Capaian Indikator Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 N o. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
54. 1.Jumlah Penegakan Perda (%) 100 100 100 100 100 84,0 9 2. Jumlah Layanan Bencana Kebakaran 3 12 0 0 0 3 3. Cakupan layanan Bencana Kebakaran 24,8 5 24,85 24,85 24,85 24,85 100 4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%) 60 100 67 80 100 100 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Jumlah partai politik yang terdata adalah partai politik pemenang pemilu, bukan peserta pemilu. Pembinaan terdahap partai politik dan LSM/Ormas dilakukan setiap tahun dengan pemberian bantuan operasional bagi Parpol pemenang pemilu. Sedangkan bagi LSM/Ormas dilakukan sosialisasi dan monitoring kegiatan masing-masing LSM/Ormas, namun masih ada beberapa LSM/Ormas yang tidak melaporkan secara berkala kegiatan mereka sehingga tidak diketahui keberadaannya masih aktif atau sudah tidak beroperasi lagi di Kabupaten Rote Ndao. Jumlah Partai Politik, dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas & OKP di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 seperti tabel di bawah ini: Tabel 2.24 Jumlah Partai Politik, dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas & OKP di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
55. 1.Jumlah partai politik 9 9 9 9 9 9
56. 2.Jumlah LSM/ORMAS 7 7 7 7 7 7 3. Jumlah pembinaan thd LSM, Ormas & OKP 2 2 2 2 2 2 Sumber : Kantor Kesbangpol Kab Rote Ndao, Tahun 2015-2020 F. Urusan Sosial Pemerintah daerah membutuhkan peran aktif dari semua pihak guna membangun kebersamaan dalam upaya mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Disisi lain, pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2019 adalah sebesar 46.15% menurun dari tahun 2018 sebesar 65,38. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran baik dari dana alokasi umum maupun dana bantuan dari Kementerian Sosial. Disamping itu, bantuan untuk penyandang cacat dan lansia tidak ada serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berkurang. Berikut capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2016-2020: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 52 Tabel 2.25 Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase PMKS yang tertangani (%) 65.38 65.38 65.38 46.15 65,38 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti 13.75 14.37 14.91 10.71 19,70 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 96.10 94.94 89.02 90.10 100 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) 96.10 94.94 89.02 90.10 100 Persentase korban bencana dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 24.00 19.00 17.00 17.00 17.00 Sumber : Dinas Sosial Kab. Rote Ndao 2016-2020 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar A. Urusan Tenaga Kerja Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Capaian kinerja urusan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan sebagai berikut: Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
57. 1.Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Perusahaan) 25 50 52 72 20 50
58. 2.Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang) - - - 41 40 -
59. 3.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang) 30 20 30 20 30 36
60. 4.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang) - - - 40 40 40 Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao, Tahun2015- 2020 B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
61. 1.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan, fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja dapat dilihat pada partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, makin meningkatnya proporsi perempuan di lembaga legislatif, partisipasi perempuan di lembaga swasta, menurunnya KDRT terhadap perempuan dan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 53 anak, partisipasi angkatan kerja perempuan, angka melek huruf perempuan, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Capaian kinerja secara rinci disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.27 Realisasi Capaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.1 4,69 2 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 100 100 100 100 3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hokum 100 100 100 100 100 100 4 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 97.29 95 95 93 91,20 5 Rasio KDRT 0.16 0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan 60.10 60.10 60.10 60.10 64.27 65.77 7 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Persentase perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2015-2020 sebesar 3%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 4,69%. Layanan rehabilitasi sosial diberikan kepada seluruh perempuan dan anak korban kekerasan. Sejak tahun 2015-2020 seluruh perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan bantuan hukum. Rasio KDRT cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,16 menjadi 0,10 pada tahun 2015-2020. Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun ke tahun hingga 65,77% pada tahun 2020. Artinya, dari 100 angkatan kerja perempuan, terdapat 66 perempuan yang berpartisipasi aktif. Upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Nda dan seluruh instansi yang terkait bersinergi dalam rangka mengurangi KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak.
62. 2.Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menunjukkan adanya gap gender. Ini merupakan kondisi dimana adanya perasaan superioritas dan lebih besarnya kekuatan antara satu gender ke gender yang lain yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan. Kekerasan pada perempuan dan anak dapat dicegah apabila perempuan dan anak diposisikan setara dengan laki-laki. Padahal, di Kabupaten Rote Ndao, perempuan mampu berperan, menyuarakan pendapat, memimpin dan bahkan memberikan sebuah perubahan. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 54 Gambar 2.33 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2015- 2020 Pada tahun 2015 tercatat 75 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus ini menurun hingga 35 kasus pada tahun 2018, namun kembali meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu 91 kasus terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rote Ndao darurat terhadap kekerasan perempuan dan anak. Menyikapi ini, maka dari aspek perencanaan, penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak telah menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao.
63. 3.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sejak tahun 1990 United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan Human Development Report (HDR) pertama yang menekankan bahwa manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Sejak tahun 1995 UNDP telah mengangkat tema tentang gender dalam pembangunan manusia dimana pengabaian terhadap aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran tentang pengarusutamaan gender di Indonesia. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG dan IPM biasanya digunakan dalam analisis capaian pembangunan. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan 75 72 55 35 57 91 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 JUMLAH KASUS TAHUN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 55 dasar. IPG hampir sama dengan IPM, tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin pada masing-masing komponennya. Berikut adalah grafik capaian IPG di Kabupaten Rote Ndao. Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) RI, 2021 Pada gambar di atas tampak bahwa Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren perbaikan, walaupun capaian IPG di Kabupaten Rote Ndao belum mencapai 100. IPG semakin ideal apabila mendekati 100. Artinya, semakin deka tangka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di bawah laki-laki. Sementara itu, IPG di atas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki. Dari gambar di atas IPG di Kabupaten Rote Ndao berkisar dari 84,38 pada tahun 2015 menjadi 84,62 pada tahun 2020. Ini menunjukkan tren positif peningkatan IPG. Ini berarti kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir sekalipun belum menyamai kualitas pembangunan laki-laki. C. Urusan Pangan Kinerja penyelenggaraan urusan bidang pangan dapat dilihat dari indikator ketersediaan pangan utama. Rata-rata ketersediaan pangan utama di kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 ketersediaan pangan utama sebesar 36.63 Ton, menurun pada tahun 2016 sebesar 9.78 Ton sehingga menjadi 26.85 ton, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 25.09 ton sehingga menjadi 51.94 ton. Tahun 2019 menurun menjadi 31.14 ton dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 37,28 ton. Ketersediaan Pangan Utama dapat dilihat pada tabel di bawah: 84,38 0 83,86 84,59 84,64 84,62 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LJ J Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 56 Gambar 2.35 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 D. Urusan Pertanahan Kinerja Penyelenggaraan urusan bidang pertanahan dapat diukur dengan indikator luas lahan yang bersertifikat. Dari data yang disampaikan Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 menunjukan bahwa dari luas wilayah Kabupaten Rote Ndao sebesar 1.280,10 Km 2 terdapat 427 Km 2 yang bersertifikat atau sekitar 0,33 %. E. Urusan Lingkungan Hidup
64. 1.Indeks Kualitas Air Kabupaten pada tah Indeks Pencemaran Air di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2019 berada pada angka 0,68. Tahun 2020 melalui analisa sampel air di beberapa mata air yaitu Mata Air Tilonisi, Mata Air Oemau, Mata Air Siokoen dan Mata Air Tanggaloi diperoleh Indeks Kualitas Air sebesar 50 Poin. Dalam proses pengukuran indeks kualitas air, ada beberapa kendala yang dihadapi. Terbatasnya tenaga yang kompeten merupakan salah satu dari beberapa kendala yang dimaksud. Situasi ini menjadi pemicu sehingga perangkat daerah harus mendatangkan tenaga ahli dari luar kabupaten untuk telibat dalam proses pengukuran. Disamping itu, keterbatasan peralatan dan fasilitas pendukung juga menjadi kendala sehingga sampel air yang ada harus dibawa ke Kupang untuk diperiksa.
65. 2.Persampahan Pengelolaan persampahan di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan saat ini masih difokuskan pada penanganan di Perkotaan Ba’a yang meliputi Kelurahan Mokdale, Desa Sanggaoen, Desa Holoama, Desa Ba’adale Kelurahan Namodale dan Kelurahan Metina yang diangkut dan dibuang di TPA Oelunggu dengan sistem “Open dumping” dan belum menerapkan teknik 3R (reduce, reuse, recycle), artinya sampah hanya dibuang di tempat pembuangan akhir tanpa pengelolaan lebih lanjut. Cara ini banyak menimbulkan persoalan mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau, ceceran sampah hingga asap. Oleh karena itu pengelolaan sampah harus dimulai dari tempat pembuangan sementara yang telah dipilah, menerapkan teknik 3R dan penerapan sanitary landfill di tempat pembuangan akhir sehingga kualitas lingkungan sekitar tetap terjaga. 36,63 26,85 43,34 51,94 31,14 37,28 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ketersediaan Pangan Utama I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 57 Kinerja pengelolaan persampahan sampai saat ini masih pada tahap pengangkutan sampah dari sumber sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Total produksi sampah Perkotaan Baa adalah sebesar 37,80 M 3 per hari atau 13.798 M 3 per tahun sedangkan kapasitas angkut saat ini kurang lebih sebesar 24 M 3 per hari atau sekitar 8.765 M 3 per tahun. Kondisi ini diketahui masih terdapat sekitar 36,51% sampah belum terangkut ke TPA. Hal ini dipengaruhi pada ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Tabel 2.28 Pengelolaan Sampah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Meningkatnya Pengelolaan Sampah (M 3 /Tahun) 14.439 13.947 12.892 12.899 13.789 Sumber : Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2020 F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pembangunan Kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menerbitkan akte-akte kependudukan sebagai pendataan dan kejelasan status seseorang. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada semua penduduk telah terdaftar dalam catatan sipil, penduduk wajib KTP sudah memiliki KTP, dan seluruh akte-akte telah diterbitkan sesuai kebutuhan. Perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio Penduduk ber KTP 70.25 74.27 82,22 88,70 90,80 91,28 2 Rasio Bayi ber Akte kelahiran (%) 10.38 21.01 35,26 53,42 56,38 82,33 3 Rasio pasangan berakte nikah 12.19 20.41 23,12 27,23 28,91 30,40 4 Cakupan penerbitan KTP 70.25 74.27 82,22 88,70 100 91,28 5 Cakupan penerbitan akte kelahiran 7.03 13.96 21,30 25,93 100 100 Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Dari data di atas dilihat bahwa capaian indikator kependudukan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan semakin meningkat, disamping itu pelayanan kependudukan kepada masyarakat yang semakin baik. Capaian rasio bayi ber akte kelahiran mencapai 82,33% mendekati target nasional sebesar 85%. Kedepan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 58 akan dilakukan peningkatan pelayanan Adminduk dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat pengelola administrasi kependudukan, sosialisasi akan pentingnya memiliki identitas kependudukan dan penambahan sarana prasarananya. Diharapkan seluruh masyarakat Rote Ndao lebih memahami pentingnya memiliki identitas diri dan masyarakat dapat terlayani secara cepat dan tepat. G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan sebagai berikut: Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
66. 1.Persentase PKK Aktif (%) 100 100 100 100 100 100
67. 2.Persentase Posyandu Aktif (%) 100 100 100 100 100 100
68. 3.Persentase Desa Siaga Aktif (%) 50 50 50 50 44,64 46,43
69. 4.Realisasi APBDes (%) - - - - 96,92 98,99
70. 5.Persentase Bumdes Aktif (%) - - - - 66,00 66,00 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Salah satu indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah laju pertumbuhan penduduk, perkembangan angka kelahiran total, perkembangan rasio akseptor KB, dan angka pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Rote Ndao. Oleh sebab itu dalam rangka menekan jumlah penduduk, perlu dilakukan pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana (KB) yang didukung dengan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah baik pada tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Capaian masing-masing indikator kinerja pada urusan ini menunjukkan trend meningkat namun lambat. Hal tersebut terlihat dari Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 3,99% berfluktuasi dan pada tahun 2020 sebesar 1,16%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rote Ndao tidak hanya dipengaruhi dari tingkat kelahiran saja, namun dipengaruhi juga jumlah migrasi masuk yang cukup tinggi. Hal ini karena sebagai Kabupaten pemekaran banyak pendatang yang menetap karena pekerjaan ataupun melakukan usaha. Disamping itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 sebesar 42,49% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 46,09%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 59 Tabel 2.31 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Laju pertumbuhan penduduk (%) 3.99 4.07 3.79 3.88 1.50 1.16 2 Angka kelahiran Total (TFR) (%) 4.20 3.10 3.80 3.60 3.60 3.60 3 % PD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk penduduk 100 100 100 100 100 100 4 Jumlah Perda atau Perkada tentang pengendalian penduduk 1 1 1 1 0 1 5 Rasio Akseptor KB (%) 53.15 51.44 55.57 69.95 55.60 55.65 6 Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah (%) 42.49 42.29 47.58 44.63 46.09 46.09 Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 I. Perhubungan Urusan perhubungan meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu, meningkatkan keselamatan transpotasi secara terpadu, dan membuka akses dari pulau-pulau yang berpenduduk ke pelabuhan pengumpul. Disamping itu mendorong jasa transportasi yan bersifat komersial dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat. Capaian Indikator urusan perhubungan dapat dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana perhubungan, yaitu jumlah angkutan serta jumlah orang/barang jasa yang dapat terangkut baik angkutan darat, laut maupun udara.
71. 1.Perhubungan Darat Pelayanan angkutan darat di Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan selama 6 (enam) tahun terakhir, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sarana angkutan umum serta jumlah orang/barang yang terangkut kendaraan umum. Indikator ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kendaraan yang melakukan wajib uji dan banyaknya rasio ijin trayek yang dikeluarkan. Wajib uji dan ijin trayek diwajibkan dalam rangka memudahkan penataan, pengaturan dan pengendalian trayek serta untuk menjamin keselamatan penumpang umum dan menjaga ekosistem lingkungan. Perkembangan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.32 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
72. 1.Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR 157 177 181 190 190 190
73. 2.Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten (%) 23,64 25.24 26.44 28.44 32.44 36,44 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 60 Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR tahun 2015 sebanyak 157 kendaraan, meningkat sebanyak 33 di tahun 2018, kondisi ini tidak mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah 190 kendaraan. Sedangkan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2015 sebesar 23,64 % meningkat menjadi 36,44 % pada tahun 2020.
74. 2.Perhubungan Laut Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan di Provinsi NTT di dukung oleh 5 (lima) pelabuhan laut termasuk pelabuhan utama Ba’a yang telah dilengkapi dengan fasilitas Ruang tunggu penumpang, gudang/lapangan penumpuk peti kemas seluas 54,555 m². Kapal yang melayani pelayaran rutin adalah Kapal Cepat KMP Ekspres Bahari yang melayani rute Kupang-Rote (Ba’a) PP setiap hari, kapal Roro KMP Labalekan, KMP Lakaan dan KMP Garda Maritim yang melayani rute Pantai Baru-Kupang PP dan Kupang-Pantai Baru-Ndao PP. Disamping untuk kelancaran transportasi antar pulau, telah dibangun 14 unit tambatan perahu dengan rata-rata kedalaman < 7 m yang digunakan untuk nelayan dan pelayaran rakyat dengan rute Papela (Rote Timur)- Namosain (Kupang) dan Ndao-Namosain (Kupang) serta antar pulau dalam kabupaten.
75. 3.Perhubungan Udara Transportasi udara di Kabupaten Rote Ndao didukung oleh tersedianya Bandara DC Saudale. Pesawat terbang yang melayani adalah Wings Air yang melayani Rute Rote- Kupang PP 2 (dua) kali dalam sehari pagi dan sore. Dengan adanya penerbangan Wings Air, kesulitan transportasi pada musim-musim angin yang berakibat transportasi laut berhenti, masih dapat diatasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat masih dapat terpenuhi. Perkembangan pelayanan perhubungan di Kabupaten Rote Ndao dapat diketahui dengan jumlah penumpang yang terdata setiap tahunnya sesuai data pada tabel berikut: Tabel 2.33 Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
76. 1.Jumlah orang melalui Dermaga/Bandara 166.257 289.965 270.002 369.673 335.852 228.142
77. 2.Jumlah Dermaga 6 6 6 6 6 6
78. 3.Jumlah Bandar Udara 1 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 J. Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian indikator urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Kampung Informasi Masyarakat (KIM) di tiap kecamatan, cakupan layanan telekomunikasi, serta proporsi/banyaknya penduduk yang menggunakan HP dan internet. Dengan adanya pusat informasi di kecamatan diharapkan informasi dari tingkat kabupaten baik itu informasi pembangunan maupun informasi lainnya dapat diserap sampai di tingkat bawah, dan sebaliknya komunikasi dan informasi dari tingkat desa bisa diakses langsung Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 61 pada tingkat kabupaten sehingga lebih cepat ditindaklanjuti apabila ada persoalan- persoalan yang memerlukan penyelesaian. Disamping itu dengan dalam rangka mendukung program desa berdering maka dibangun banyak BTS yang menjangkau sampai ke pelosok desa. Dengan adanya BTS ini maka komunikasi menjadi lebih mudah dan murah. Sampai dengan saat ini BTS yang ada di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 42 BTS yang tersebar di 9 kecamatan kecuali kecamatan Ndao Nuse yang merupakan kecamatan kepulauan dan 29 desa masih merupakan daerah blank spot. Capaian indikator kinerja urusan telekomunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.34 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2019 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
79. 1.Cakupan KIM di Kecamatan (%) 10 10 10 10 10
80. 2.Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) 56,02 68,96 85,34 89,45 91,20
81. 3.Jumlah Penduduk yang menggunakan HP (%) 65,66 65,28 65,46 65,40 65,45
82. 4.Proporsi RT berakses internet (%) 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65
83. 5.Proporsi RT yang memiliki Komputer (%) 0,456 0,456 0,456 0,657 0,657 Sumber : Dinas KISP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2019 Capaian cakupan layanan telekomunikasi sampai dengan tahun 2019 mencapai 91,20% penduduk telah terlayani telekomunikasi. Dengan semakin banyak BTS yang dibangun, maka akan semakin luas cakupan layanannya. Di era teknologi, komunikasi dipermudah dengan adanya perangkat Hand Phone (HP) dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 65,45%penduduk telah memiliki dan menggunakan alat telekomunikasi HP. Masyarakat menggunakan kemajuan teknologi ini baru untuk melakukan komunikasi, namun untuk melakukan akses terhadap informasi global melalui internet masih rendah, yaitu 0,657%. Masyarakat yang memanfaatkan akses internet terbanyak adalah masyarakat di perkotaan, sedangkan masyarakat di desa belum memanfaatkan akses internet untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka karena kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut dan masih rendahnya kepemilikan komputer di masyarakat dimana hanya 7,92% penduduk memiliki computer. K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi merupakan salah satu usaha penguatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan usaha. Capaian indikator kinerjanya dapat dilihat pada persentase koperasi yang aktif dan berkembangnya jumlah usaha mikro dan kecil. Semakin banyak koperasi aktif dan semakin banyaknya usaha mikro kecil, diharapkan ekonomi kerakyatan semakin meningkat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran. Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 62 Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Kinerja Koperasi & UKM di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No . Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. persentase Koperasi Aktif (%) 87.32 86.84 89.60 98.90 85.15 85.15 2. Peningkatan Jumlah UMKM (%) 25.97 30.01 33.64 32.88 76.79 76.79 3. Peningkatan Produksi Oleh-Oleh dari Rote (OODARO) (rupiah) - - - - 63.660.355.000 63.660.355.000 Sumber : Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Jumlah koperasi yang aktif dari tahun 2015-2020 berfluktuatif. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Rote Ndao sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 202 koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 172 (85,15%) dan koperasi tidak aktif sebanyak 30 (14,85%). Sebagian besar koperasi aktif masih dalam tahap baru dibentuk dan sementara dilakukan pembinaan serta pendampingan. Sedangkan yang telah beroperasi perkembangannya lambat dan belum berkembang akibat pengelolaan manajemen koperasi yang kurang optimal sehingga belum mampu berperan dalam sistem perekonomian di Kabupaten Rote Ndao dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Usaha Mikro Kecil Menengah sangat berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Masyarakat secara perorangan maupun yang tergabung dalam badan usaha dapat melakukan usaha ini dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka. Dukungan pemerintah dari pusat ke daerah baik permodalan, pendampingan maupun peningkatan keterampilan SDM, diperlukan untuk mengembangkan usaha UKM. Jumlah UKM di Kabupaten Rote Ndao dari tahun ke tahun makin meningkat dan berkembang dengan adanya bantuan permodalan dari perbankan berupa dana KUR serta dari pemerintah daerah berupa bantuan dana pemberdayaan/dana bergulir. Jumlah UKM pada tahun 2020 berjumlah 952 meningkat dari tahun 2018 berjumlah 660 UKM. L. Urusan Penanaman Modal Laju Perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cepat apabila didukung oleh penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Untuk menjaring investor maka kondisi daerah yang kondusif, regulasi yang jelas dan pengurusan ijin yang tidak berbelit-belit serta pelayanan yang prima sangat diperlukan. Disamping itu database potensi sumberdaya baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang jelas dan akurat dan kejelasan status tanah harus dipersiapkan secara baik oleh daerah sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi di daerah.Indikator kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada perkembangan jumlah investor dan besarnya nilai investasi swasta. Jumlah investor yang menanamkan investasi di Kabupaten Rote Ndao di tahun 2020 terdapat 54 PMA/PMDN, nilai Investasi Penanaman Modal tersebut Rp.154.056.800.000 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 63 dan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 203 orang. Capaian Indikator urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
84. 1.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 33 24 30 11 17 54
85. 2.Jumlah Nilai investasi berskala nasional (000.000) Rupiah 106,533 154,531 246,658 105,000 149,156 154,056,800
86. 3.Realisasi Investasi PMDN/PMA (000) Rupiah - - - - 20,246,194 62.590,685
87. 4.persentase Bangunan/Usaha Berijin (%) - - - - 50 50 Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada program pembinaan, pengembangan pemuda dan olahraga, peningkatan peranserta kepemudaan dalam pembangunan daerah, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan program pembinaan olahraga berprestasi. Organisasi pemuda yang melakukan pembinaan dan pengkaderan di Kabupaten Rote Ndao adalah KNPI, GMKI, GMNI serta organisasi pemuda lokal seperti Karang Taruna dan KAMU Rote Ndao sedangkan organisasi keolahragaan ditangani langsung dengan partisipasi masyarakat. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan pada tabel berikut Tabel 2.37 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
88. 1.Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%) 100 100 100 100 100 100
89. 2.Cakupan Pembinaan Atlet Muda 36,44 36,45 35,65 50,94 50,99 36,64 Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 N. Urusan Statistik Urusan statistik dilaksanakan untuk penyediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam mengevaluasi pelaksanaaan pembangunan serta untuk menentukan kebijakan pembangunan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 64 selanjutnya. Indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat pada kegiatan utama penyediaan data meliputi: Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan dan data statistik lainnya sesuai tema yang dipublikasikan setiap tahun. Dalam Rangka penyediaan data sektoral Pemerintah Daerah membuat basis data dalam Rote Ndao Satu Data melalui website Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang bertujuan menyediakan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao. Rincian kualitas layanan urusan statistik pada tabel berikut: Tabel 2.38 Kualitas Layanan Urusan Statistik Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tersedianya sistem data dan statisik yang terintegrasi Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Buku "kabupaten dalam angka" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku "PDRB" Ada Ada Ada Ada Ada Ada O. Urusan Persandian Urusan persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini, belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi. P. Urusan Kebudayaan Kebijakan urusan kebudayaan ditekankan pada upaya untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian budaya lokal mengingat semakin pesatnya arus globalisasi dan terjadinya ekspansi seni budaya global melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Kebudayaan lokal yang perlu terus dikembangkan adalah Hus Ndeo, prosesi nikah adat Ti’i di desa Oehandi serta budaya kesenian seperti Foti dan Kebalai. Situs-situs cagar budaya terus dilestarikan merupakan peninggalan yang paling luhur untuk warisan daerah dan bangsa karena mengandung makna nilai dari budaya nenek moyang untuk kenangan sepanjang masa, oleh karena itu pelestarian cagar budaya terus dilakukan setiap tahun. Penyelenggaraan festival budaya juga menjadi even rutin tahunan, pada tahun 2019 diselenggarakan festival mulut seribu yang mendorong promosi wisata dan budaya Rote Ndao, sedangkan pada tahun ini even besar yang dilaksanakan hanya melalui vritual karena terkendala Covid-19 yang melanda Kabupaten Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 65 Rote Ndao. Adapun kinerja urusan kebudayaan selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut: Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
90. 1.Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata 6 3 2 2 1 1
91. 2.Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3 3 - 6 6 6
92. 3.Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi - - - 14 23 23 Sumber : Disbudpar Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Q. Urusan Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Kebijakan urusan perpustakaan diarahkan pada peningkatan minat baca masyarakat lewat layanan informasi perpustakaan dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah, peningkatan pemberdayaan mobil unit perpustakaan keliling (MUPK) dan perpustakaan berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan. Kinerja layanan urusan Perpustakaan Kab. Rote Ndao tahun 2015-2020 seperti tabel berikut: Tabel 2.40 Kualitas Layanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 1.283 78 466 1,301 2,089 969 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 628 508 400 420 354 500 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 200 200 200 210 200 400 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 R. Urusan Kearsipan Pengelolaan kearsipan dalam suatu organisasi berfungsi sebagai inti kegiatan dan berguna untuk membantu pimpinan menentukan suatu kebijakan. Oleh sebab itu arsip harus dikelola secara baik dan mudah ditemukan pada saat diperlukan. Capaian perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 sebesar 9,09%. Sampai dengan tahun 2020 pengelolaan arsip di Kabupaten Rote Ndao masih dilakukan secara manual sehingga banyak surat dan dokumen yang belum tertata secara baik. Perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku dapat dilihat pada gambar berikut: • • • •• • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 66 Gambar 2.36 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan A. Urusan Pariwisata Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata dapat dilihat dari Jumlah Kunjungan Wisata dan Lama Tinggal di Kabupaten Rote Ndao sehingga dapat berkontribusi pada sektor perekonomian khususnya peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2015 sebanyak 2.645 orang wisatawan baik domestik maupun mancanegara, meningkat sampai tahun 2019 sebanyak 4.988 orang dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 3.606 orang karena dampak Covid-19 yang melanda Kabupaten Rote Ndao. Secara rinci jumlah kunjungan dijabarkan pada tabel berikut: Gambar 2.37 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: Disbudpar Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Secara Keseluruhan jumlah kunjungan Wisata di Provinsi NTT baik Domestik dan mancanegara adalah 130.000 Orang pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena impilikasi virus korona yang melanda dunia dan NTT secara khusus. 7,55 7,55 9,09 18,18 9,09 9,09 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.645 3.290 3.110 3.861 4.988 3.606 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • • • • • • • • • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 67 B. Urusan Pertanian
93. 1.Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan Terhadap PDRB Struktur PDRB Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 17 sektor salah satunya Pertanian. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian sebesar 47,63% dan merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Rote Ndao. Kontribusi sektor Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan setiap tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.38 Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Pada level Provinsi NTT, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus menurun dari 29,89 % tahun 2015 menurun menjadi 28,51 % pada tahun 2020.
94. 2.Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Padi merupakan komoditi pangan utama di Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu peningkatan produksi padi sangat menunjang ketersediaan pangan penduduk yang juga terus meningkat setiap tahun. Peningkatan Produksi padi sangat dipengaruhi oleh gerakan Lakamola Anan Sio yang digerakan di Kabupaten Rote Ndao sejak Tahun 2010. Secara lengkap, Produksi Padi dari tahun 2015-2020 dilihat pada grafik berikut: Gambar 2.39 Produksi Tanaman Padi (Ton) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao dan Dinas Pertanian, Tahun 2015-2020 48,08 47,66 47,28 47,49 47,15 47,63 2015 2016 2017 2018 2019 2020 76.090 126.589 102.375 107.893 108.883 111.324 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal u u u Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 68
95. 3.Produksi Produk Unggulan Daerah Bidang Pertanian Pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Rote Ndao dengan kontribusi di atas 47% oleh karena itu produk unggulan daerah Kabupaten Rote Ndao berbasis pertanian yaitu bidang Pertanian tanaman pangan adalah Padi sedangkan Bidang Perkebunan adalah Lontar. Dengan adanya Pembentukan Masyarakat Ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mendorong pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka lontar akan menjadi salah satu fokus pengembangan. Secara keseluruhan produksi Lontar dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Gambar 2.40 Produksi Lontar Kabupaten Rote NdaoTahun 2015-2020 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Dari gambar di atas dapat dilihat produksi lontar cenderung meningkat setiap tahun meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat terutama generasi muda untuk menyadap lontar. Dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan produksi lontar, maka diharapkan akan menambah nilai ekonomis hasil lontar sehingga dapat mendorong minat generasi muda untuk menyadap lontar. Fokus pengembangn lontar untuk meningkatkan produksi dan nilai jual gula merah dan gula kristal. C. Urusan Perdagangan Kontribusi urusan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao sangat signifikan. Oleh karena itu perlu difasilitasi dengan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi yang dapat menimbulkan minat investor untuk mengembangkan dan memperluas usaha perdagangannya. Capaian indikator kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari jumlah kelompok pedagang/usaha informal, jumlah perdagangan antar pulau dan sarana pasar yang tersedia. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Lontar 1.173 930 982 1.035 946 948 1.173 930 982 1.035 946 948 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 69 Tabel 2.41 Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
96. 1.Jumlah pedagang yang mendapat bantuan - - - - 5 6
97. 2.Jumlah pedagang/usaha informal 414 474 424 704 704 704
98. 3.Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal - - - - 0,71 0,85
99. 4.Jumlah Pasar Tradisional (unit) 23 26 26 28 30 30
100. 5.Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB 7,36 7,29 7,06 6,89 6,96 6,67 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao 2015-2020 Jenis usaha perdagangan di Kabupaten Rote Ndao sebagian besar perdagangan menengah dan kecil serta hanya terdapat 4 perdagangan besar. Komoditas utama adalah sembako dan bahan bangunan, sedangkan komoditas perdagangan antar pulau adalah ternak besar dan kecil, beras lokal, Lobster, Cumi, Ikan kering serta rumput laut. D. Urusan Perindustrian Pembangunan urusan perindustrian yang dilaksanakan meliputi Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kerjasama Kemitraan Industri mikro, kecil menengah dengan swasta dan penyediaan sarana prasarana klaster industri. Capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari semakin berkembangnya jumlah produk industri, jumlah perajin industri dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok perajin. Industri yang berkembang di Kabupaten Rote Ndao adalah industri kecil dan menengah berupa produk kerajinan tangan dan diversifikasi produk olahan makanan dari sumberdaya alam yang tersedia. Dalam rangka pengembangan usaha industri, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pendampingan dan bantuan modal usaha kepada kelompok perajin baik kelompok maupun perorangan. Perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015- 2020 No. Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Cakupan Bina kelompok Pengrajin - 0,59 0,38 0,14 0,12 0,12 Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao,Tahun 2015-2020 E. Urusan Transmigrasi Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Pada kurun waktu tahun 2015 - 2019, persentase transmigrasi lokal sebesar 100% • • I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 70 dengan jumlah KK sebanyak 50 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 70 KK pada tahun 2016. Dalam 4 (empat) tahun terakhir yakni 2017,2018,2019 dan 2020, jumlah KK transmigran lokal menurun menjadi 25 KK, 18 KK ,10 KK dan 8 KK. Tabel 2.43 Persentase Transmigran di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2020
101. 1.Persentase Transmigran Lokal 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 F. Urusan Kelautan dan Perikanan
102. 1.Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Rata-rata produksi perikanan tangkap tahun 2015-2020 adalah 3.071 Ton per Tahun. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 3.693 Ton. Jumlah Produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 sebesar 18.230 ton mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 16.997 ton, hal ini disebabkan belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana perikanan. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2015-2020 seperti pada gambar berikut: Gambar 2.41 Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: DKP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
103. 2.Konsumsi Ikan Jumlah konsumsi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perikanan Tangkap (Ton) 2.746 3.310 3.361 3.529 3.639 1.841 Perikanan Budidaya (Ton) 18.230 16.074 15.776 15.776 16.542 16.997 • • •• • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 71 Gambar 2.42 Konsumsi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber : DKP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Berdasarkan grafik diatas, di ketahui Konsumsi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 mencapai 50,7 Kg/kapita/tahun meningkat sejumlah 3,62% dari Tahun 2019. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan bisa menekan kasus gizi buruk, gizi kurang, stunting, dan beberapa kasus yang erat kaitannya dengan masalah pangan dan gizi. Meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Rote Ndao dipengaruhi oleh jumlah produksi ikan yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari program pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana perikanan seperti kapal, pukat, dan alat penangkap ikan lainnya. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya konsumsi ikan juga telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.
104. 3.Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan nelayan yang dibina cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 4,47 % mengalami peningkatan sebesar 0,39 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,19 %. Hal ini disebabkan anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok nelayan masih berada pada posisi yang minimal sehingga berimplikasi pada kelompok-kelompok nelayan tersebut. 22,06 22,88 42,58 42,58 47,08 50,7 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Konsumsi Ikan (Kg) • • • •• • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 72 Gambar 2.43 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: DKP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
105. 4.Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan untuk Pariwisata Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah dengan potensi laut yang sangat luas dengan keunikannya sendiri seperti pasir putih di sepanjang pantai, gelombang yang cocok untuk surfing, ekosistem laut yang cocok untuk diving. Potensi laut ini dimanfaatkan sebagai obyek wisata bahari dengan menggelar berbagai event seperti lomba dayung yang pernah dilaksanakan pada tahun 2009, lomba selancar yang dilaksanakan setiap tahun dan lomba mancing pada tahun 2015. Untuk diving belum dilaksanakan secara luas karena membutuhkan keahlian khusus sedangkan di Kabupaten Rote Ndao belum memiliki SDM dengan keahlian tersebut. 2.3.4 Urusan Penunjang A. Urusan Perencanaan Pembangunan
106. 1.Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD dijabarkan ke dalam RENJA Perangkat Daerah. RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009, RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan RKPD Induk dan RKPD Perubahan Kabupaten Rote Ndao ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati Rote Ndao. 4,47 1,50 1,17 4,10 0,19 0,39 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 73 Tabel 2.44 Penetapan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2021 No. Tahun Anggaran Nomor dan Tanggal Penetapan Peraturan Bupati RKPD Induk Nomor dan Tanggal Penetapan Peraturan Bupati RKPD Perubahan
107. 1.2015 No. 26 Tahun 2014, Tgl 11 Mei 2014 No. 45 Tahun 2015, Tgl 17 Agustus 2015
108. 2.2016 No. 34 Tahun 2015, Tgl 20 Mei 2015 No. 33 Tahun 2016, Tgl 24 Sept 2016
109. 3.2017 No. 38 Tahun 2016, Tgl 27 Oktober 2016 No. 47 Tahun 2017, Tgl 3 Okt 2017
110. 4.2018 No.20 Tahun 2017, Tgl 31 Mei Tahun 2017 No. 20 Tahun 2018 Tgl 28 September 2018
111. 5.2019 No. 11 Tahun 2018, Tgl 13 Agustus 2018 No. 10 Tahun 2019 Tgl 18 September 2019
112. 6.2020 No. 20 Tahun 2019, Tgl 2 Juli 2019 No. 27 Tahun 2020 Tgl 13 Agustu 2020
113. 7.2021 No. 22 Tahun 2020, Tgl 9 Juli 2020 - Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020
114. 2.Konsistensi Program Program yang dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2015-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 namun terdapat beberapa program yang harus dilaksanakan di luar RPJMD akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Program yang dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2020 dan 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 • • • • • • • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 74 Tabel 2.45 Program Inkonsisten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 No. URUSAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM INKONSISTEN RKPD TARGET (OUTCOME/ INDIKATOR) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAN (DP2AP2KB) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KB SERTA PEMERATAAAN AKSES PELAYANAN KB YANG BERKUALITAS MENINGKATNYA PELAYANAN AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA 100% MERUPAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MELALUI DAK Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 Sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 terdapat 325 Program yang dapat dilaksanakan setiap tahun, namun karena keterbatasan anggaran maka ditetapkan program tertentu yang dilaksanakan dalam RKPD setiap tahun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun berkenan. Rasionalisasi program dilakukan untuk memberikan daya ungkit lebih bagi program pembangunan yang benar-benar berkontribusi langsung pada pencapain visi dan misi daerah serta sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Perbandingan Jumlah Program RPJMD dan jumalah Program RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 seperti gambar dibawah ini. Gambar 2.44 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2015-2019 Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 B. Urusan Keuangan
115. 1.Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 325 325 325 325 325 170 166 166 188 172 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Program RPJMD Jumlah Program RKPD Tahun berkenan I I I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 75 Tabel 2.46 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Opini BPK WDP WDP WDP WDP WDP WTP Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
116. 2.Persentase SiLPA SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian SiLPA dapat menggambarkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar SiLPA menunjukan semakin tidak efektifnya pelaksanaan APBD karena banyak anggaran yang belum dikelolah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, persentase SiLPA secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.47 Persentase SiLPA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Total SILPA 68.148.167.142 59.231.917.831 50,738,522,155 67,374,499,479 68,281,320,006 66.316.989.338 2 Total APBD 595,074,466,261 708,870,066,413 739,924,285,730 779,660,723,569 812,561,038,862 830.100.421.741 3 Persentase 11,45 8,36 6,86 8,64 8,40 8,0 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao , Tahun 2015-2020
117. 3.Persentase Belanja Pendidikan Amanat Undang-Undang tentang besaran anggaran pendidikan 20 % dari postur APBD dan APBN tertuang di UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat (1) Tentang Sistem Pendidikan Nasional, persentase Belanja Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.48 Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan 171.099.970.184 174.346.281.985 177.250.518.980 195.793.034.554 197.602.180.345 197.602.180.345 Total APBD 595.074.466.261 708.870.066.414 739.924.285.730 779.660.723.569 812,561,038,862 830.100.421.741 Persentase 28,75 24,59 23,96 25,11 24,85 23,80 Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
118. 4.Persentase Belanja Kesehatan Pemerintah daerah harus menganggarkan minimal 10 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Persentase Belanja Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 76 Tabel 2.49 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan 88.735.206.993 93.035.410.726 110.128.128.670 124.131.228.819 110.336.921.600,03 110.336.921.600,03 Total APBD 595.074.466.261 708.870.066.414 739.924.285.730 779.660.723.569 812,561,038,862 830.100.421.741 Persentase 14,91 13,12 14,88 15,92 13,87 13,29 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
119. 5.Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Pada Struktur APBD terdapat 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan mengunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegitan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang tediri dari : Belanja Pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.50 Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Belanja Langsung 348,257,448,874 408,900,139,303 358,301,496,079 371,002,296,870 386,762,021,538 387.848.398.916 Jumlah Belanja Tidak Langsung 252,588,504,728 304,429,302,174 359,007,913,245 407,249,736,171 426,389,739,957 458.752.022.825 Total APBD 600,845,953,602 713,329,441,477 717,309,409,324 778,252,033,041 813,151,761,495 846.600.421.741 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 •• Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 77 Gambar 2.45 Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
120. 6.Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kabupaten diwajibkan mengalokasikan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa minimal 10%. Dengan demikian secara bertahap berusaha memenuhi ketentuan tersebut dan sejak tahun 2017 Pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut 16,33% kepada Desa. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota didiliha pada tabel berikut: Tabel 2.51 Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 50.838.498.934 75.345.953.590 116.811.089.320 142.024.857.518 155.225.785.000 149.372.264.400 Total APBD 595.074.466.261 708.870.066.414 739.924.285.730 779.660.723.569 812,561,038,862 830.100.421.741 Persentase 8,54 10,63 15,79 18,22 19,10 17,99 Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020
121. 7.Penetapan APBD Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 312 Ayat (1) bahwa “Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun”. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut: 57,96 57,32 49,95 47,67 47,56 45,81 42,04 42,68 50,05 52,33 52,44 54,19 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 78 Tabel 2.52 Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Tahun Nomor dan Tanggal Penetapan Perda APBD Induk Nomor dan Tanggal Penetapan Perda APBD Perubahan Keterangan 1 2015 Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014 Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 13 November 2015 Tidak Tepat Waktu 2 2016 Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 Tidak Tepat Waktu 3 2017 Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 - Tidak Tepat Waktu 4 2018 Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018 No 4 Tahun 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Tidak Tepat Waktu 5 2019 Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 29 Januari 2019 No 7 Tahun 2019 Tanggal 7 September 2019 Tidak Tepat Waktu 6 2020 Perbup Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Tidak Tepat Waktu Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Capain kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu tahun 2015-2019 terlihat pada beberapa indikator berikut ini: Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 1,40 16,57 16,57 16,00 16,00 16 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural 2,51 2,79 1,57 1,57 1,57 1,57 Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah 644 613 602 608 606 606 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah 32 31 32 32 32 27 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 2.530 2.538 2.538 2.608 2.678 2.748 Persentase pelanggaran pegawai 0,08 0,56 0,69 0,29 0,26 0,60 Sumber: BKPP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 D. Urusan Penelitian dan Pengembangan Sesuai dengan Pasal 219 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ditambahkan menjadi salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kelitbangan terdiri dari Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 79 Kelitbangan Utama terdiri dari: 1) penelitian; 2) pengkajian; 3) pengembangan; 4) perekayasaan; 5) penerapan; 6) pengoperasian; dan 7) evaluasi kebijakan. Kelitbangan Pendukung terdiri dari: 1) peningkatan kapasitas kelembagaan; 2) penguatan ketatalaksanaan; 3) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 4) peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; 5) fasilitasi inovasi daerah; 6) pengembangan basis data kelitbangan; 7) penguatan kerjasama kelitbangan; dan 8) pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Mengingat Penelitian dan Pengembangan merupakan urusan baru di pemerintahan daerah, maka indikator kinerjanya belum secara spesifik dijabarkan di dalam RPJMD 2014-2019 namun kegiatan kelitbangan tetap dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat kelitbangan pendukung berupa penguatan kerjasama kelitbangan. Pada tahun 2017 dilakukan sebuah kajian pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan di kawasan perbatasan Kabupaten Rote Ndao bekerjasama dengan Badan Litbang Provinsi NTT. Dari sisi inovasi daerah, terdapat 3 inovasi yang telah dilaksanakan yaitu Gerakan Lakamola Anan Sio, Mai Ita Esa Tafafoa Nusa Lote dan Hoholok/Papadak, Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.54 Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao NO Nama Tahun Mulai Pelaksanaan Bidang Inovasi 1 Lakamola Anan Sio 2010 Pertanian, Perikanan dan Kelauatan 2 Mai Ita Esa Tafafoa Nusa Lote 2015 Perikanan Kelauatan dan Lingkungan Hidup 3 Hoholok/Papadak 2017 Pembangunan Daerah 4 ROTE CERDAS 2019 Kesehatan 5 Kakak Angkat Adik Asuh 2020 Kesehatan Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 I I I I I I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 80 E. Urusan Pengawasan Capain kinerja pengawasan selama kurun waktu tahun 2015-2020 terlihat pada beberapa indikator berikut ini. Capaian Kinerja Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.55 Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
122. 1.Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) 84,09 79,90 61,14 56,74 83,33 88,24
123. 2.Jumlah Temuan BPK 21 14 16 13 13 10 Sumber: Inspektorat Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 F. Urusan Sekretariat Dewan Capain kinerja sekretariat dewan selama kurun waktu tahun 2015-2020 terlihat pada beberapa indikator berikut ini: Tabel 2.56 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 81 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Rote Ndao di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peran sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 mencapai 48,50%, yakni hampir sebagian dari kegiatan ekonomi bergerak di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sektor pariwisata di Kabupaten Rote Ndao juga merupakan sektor yang sangat mendukung kemampuan perekonomian daerah dengan potensi Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Religius, Wisata Sejarah dan Wisata Budaya. Perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal. Wilayah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 107 pulau, dimana terdapat delapan pulau yang berpenghuni dan 99 pulau tudak berpenghuni, dengan luas daratan 1.278,05 Km2 dan Luas Laut 2.376 Km2. Dari luas lautan tersebut sebagian merupakan daerah pantai atau pesisisr berpasir putih yang sangat indah dan eksotis dipandang mata. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupate Rote Ndao berjumlah 114 destinasi, dengan keunikan dan keunggulan masing-masing, baik yang telah dikelola maupun yang belum. Sebagai daerah yang berada pada Kawasan Strategis Nasional Pariwisata, Kabupaten Rote Ndao telah menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan mancanegara dan domestik. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah pantai Nemberala dan Boá yang terkenal dengan gelombangnya yang sangat bagus untuk berselancar. Sekarang ini sedang dikembangkan Destinasi Mulut Seribu di Kecamatan Landu Leko sebagai Pariwisata Estate in The Ring of Beauty. Sebagai salah satu target pengembangan destinasi pariwisata Provinsi, maka pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan destinasi pariwisata Mulut Seribu untuk 5 (lima) tahun kedepan selain destinasi wisata potensial lainnya yang telah berkembang di Kabupaten Rote Ndao. Secara rinci Potensi Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.57 Potensi Destinasi Wisata Kabupaten Rote Ndao NO NAMA OBJEK WISATA LOKASI OBJEK WISATA LUAS OBJEK WISATA JARAK DARI KOTA KAB. JENIS DAYA TARIK OBYEK WISATA FASILITAS YANG ADA KERAGAMAN DAYA TARIK WISATA I. Kec Landu Leko 1 Laut Mati Desa Daiama 55 km Wisata Bahari - Panorama Alam, Keunikan ODTW (Ikan Air Tawar Yang Hidup di Danau Air Asin), Olahraga Air Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 82 2 Danau Oendui Desa Daurendale 49 Km Wisata Alam - Panorama Alam, Lokasi Pemancingan Ikan Air Tawar, Habitat Hidup Hewan Langka (Rusa Timor), Olahraga Air 3 Mulut Seribu Desa Daiama 46 Km Wisata Bahari - Panorama Alam Gugusan Pulau - pulau Kecil, Lokasi Pemancingan, Olahraga Air, Ekowisata (Lokasi Budidaya Rumput Laut) 4 Pantai Kainadi Desa Sotimori 55 Km Wisata Bahari dan Sejarah - Panorama Alam, Lokasi Peninggalan jangkar kapal Magelhaens 5 Pantai Mae'oe Desa Pukuafu 67 Km Wisata Bahari - Panorama Pantai, Olahraga Air, Lokasi Pemancingan 6 Tanjung Pukuafu Desa Pukuafu 65 Km Wisata Bahari - Panorama Alam, Lokasi Pemancingan, Habitat Hidup Hewan Langka (Rusa Timor), Olahraga Air 7 Nisita Desa Daiama 46 Km Wisata Sejarah - Peninggalan benda bersejarah/ jangkar 8 Pulau Usu Desa Daiama 46 Km Wisata Bahari - Keunikan ODTW (Danau Air Asin) 9 Gua Sarang Burung Desa Daurendale 49 Km Wisata Alam - Keunikan ODTW (Gua Sarang Burung Walet) 10 Danau Ledulu Desa Daiama 46 Km Wisata Alam - Habitat Hidup Hewan Endemik Rote (Kura - kura leher ular) 11 Rumah Raja Johanis Desa Deurandale 68 Km Wisata Sejarah - Peninggalan Sejarah/ Tempat Tinggal Raja 12 Gua Supalea Desa Bolatena 67 km Wisata Alam - Panorama Alam 13 Makam Raja Landu Desa Sotimori 55 km Wisata Sejarah - Makam Bersejarah 14 Jangkar Tua Desa Daiama 46 km Wisata Sejarah - Peninggalan Benda Bersejarah 15 Meriam Desa Sotimori 55 km Wisata Sejarah - Peninggalan Benda Bersejarah II. Kec. Rote Timur 16 Pantai Oesosole Desa Faifua 67 km Wisata Bahari - Panorama Alam, Pantai Berpasir Putih Yang Memanjang Sejauh ±3 km, Ekowisata (Lokasi Budidaya Rumput Laut Masyarakat Sekitar) 17 Teluk Fei Desa Mukekuku 60 km Wisata Bahari - Panorama Pantai, Olahraga Air 18 Pantai Bajo Kel. Londalusi 53 km Wisata Bahari - Pantai, Keunikan Kehidupan Masyarakat Kampung Bajo Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 83 19 Pantai Solokaelutu Desa Mukekuku 60 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Olahraga Air 20 Gunung Lakamola Desa Lakamola 62 km Wisata Alam dan Wisata Minat Khusus - Panorama Alam, Hikking dan Tracking 21 Rumah Raja Lenggu Desa lalao 50 km Wisata Sejarah Peninggalan Bersejarah 22 Rumah Raja Sjioen Desa Faifua 67 km Wisata Sejarah - Peninggalan Bersejarah 23 Benteng Kerajaan Oepao Desa Faifua 67 km Wisata Sejarah - Peninggalan Bersejarah 24 Rumah Raja Bilba Desa Lalao 50 km Wisata Sejarah - Peninggalan Bersejarah 25 Situs bangkai Pesawat Terbang Teluk Fei Desa Mukekuku 60 km Wisata Sejarah - Peninggalan Bersejarah III. Kec. Pantai Baru 26 Pantai Batu Ndao Desa Tesabela 38 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai 27 Benteng Raja Lelenuk Desa Sonimanu 43 km Wisata Alam dan Sejarah - Peninggalan Bersejarah 28 Gua Niak Pantai Baru 32 km Wisata Alam - Panorama Alam 29 Letediu Desa Oeledo 42 km Wisata Alam dan Wisata Minat Khusus - Panorama Alam dan Lokasi Hikking 30 Pantai Nusakdale Desa Nusakdale 48 Km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Olahraga Air 31 Pantai Oeledo Desa Oeledo 42 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai 32 Pantai Namohodale Desa Tungganamo 36 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Yang Tepat Untuk View Matahari Terbenam, Olahraga Air 33 Oeo Desa Keoen 42 km Wisata Bahari - Olahraga Air 34 Nita Desa Oeledo 42 Km Wisata Alam - Panorama Alam 35 Benteng Pertahanan Desa Eda Lode 34 Km Wisata Alam dan Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 36 Gua Niak (Niak Lean) Desa Sonimanu 43 km Wisata Alam dan Sejarah - Panorama Alam 37 Lea Bauk Desa Sonimanu 43 km Wisata Alam dan Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 38 Gua Ngalamon Desa Lenupetu 48 km Wisata Alam dan Sejarah - Panorama Alam 39 Batu Ofak Desa Sonimanu 43 km Wisata Alam dan Sejarah - Panorama Alam 40 Meriam Tumbuk Kelurahan Olafulihaa 38 km Wisata sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 41 Lapan Iu Laten (Makam Lapan Iu) Kelurahan Olafulihaa 38 km Wisata sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 42 Rumah Raja Diu Desa Keoen 42 km Wisata sejarah - Situs Peninggalan Sejarah IV. Kec. Rote Tengah 43 Batu Termanu Desa Onatali 10 Ha 10 Km Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, Budaya dan Sejarah Hotel, Lopo Panorama alam, Lokasi Hikking,Tracking, Panjat Tebing, Sejarah dan Mitos Batu Termanu, View Sunset Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 84 44 Pantai Sosadale Sosadale- Desa Nggodimeda 16 km Wisata Bahari - Panorama Alam, Olahraga Air, Lokasi Memancing, View Sunset 45 Batu Ofak Kola 16 km Wisata Alam dan Sejarah - Panorama Alam (Batu Berbentuk Perahu) 46 Danau Peto Peto 12 km Wisata Alam - Lokasi Pemancingan Air Tawar, Habitat Hidup Hewan Endemik Rote (Kura - kura Leher Ular) 47 Oeleak Hala 10 km Wisata Alam - Keunikan Gua Yang Menghadap Ke Laut 48 Sanilai Oenitas 19 Km Wisata Alam - Keunikan Gua (terdapat Kuburan di dalam Gua) 49 Pantai Leli Leli 9 km Wisata Bahari - Panorama alam dan pantai berpasir putih, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset 50 Mata Air Kaden Desa Suebela 14 km Wisata Alam dan Wisata Tirta - Panorama Alam dan Air Terjun, Lokasi Pemandian Alam 51 Pantai Fopo Fopo 11 km Wisata Bahari - Panorama alam dan pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset 52 Rumah Raja Termanu Kelurahan Onatali 11 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 53 Makam Raja Termanu Kelurahan Onatali 11 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 54 Kota Musu ( Benteng Pertahanan Raja Termanu) Kelurahan Onatali 11 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 55 Hu Ndao (Markas Palani/Pangli ma Ndao) Kelurahan Onatali 11 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 56 Namoho Aisele Moledame (Tapal Batas Termanu dengan Korbafo) Desa Nggodimeda 16 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 57 Rumah Adat Pouhuk Desa Nggodimeda 16 km Wisata Budaya - Situs Peninggalan Sejarah V. Kecamatan Lobalain 58 Tiang Bendera Desa Baadale 9.735 m2 3,5 km Wisata Bahari dan Sejarah Lopo 7 buah, Aula Panorama Alam dan Pantai, Peninggalan Sejarah Jepang, View Sunset, View Kota Ba'a, View Batu Termanu, Olahraga Air 59 Tangga Tiga Ratus Desa Kuli 30.000 m² 8 km Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, Sejarah Lopo, Tangga, WC Panorama Alam, Hikking, View Sunrise dan Sunset Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 85 60 Gereja Tua Menggelama Kel. Namodale 2.5 km Wisata Sejarah dan Religi - Situs Peninggalan Sejarah 61 Masjid An – Nur Kel. Metina Wisata Sejarah dan Religi - Situs Peninggalan Sejarah 62 Rumah Raja Rote Kel. Namodale Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 63 Pusat Kerajinan Namo Ndao Kel. Namodale 1 Km 1 Km Wisata Budaya dan Minat Khusus - Pusat Pembuatan Kerajinan Tenun Ikat, Emas dan Perak 64 Gua Jepang Desa Bebalain 2 ha 15 km Wisata Alam - Situs Peninggalan Sejarah 65 Pemandian Oemau Mokdale 1 km Wisata Alam dan Wisata Tirta - Rekreasi dan tempat pemandian 66 Pantai Dombo Dombo, Desa Kuli 9 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Olahraga Air, Lokasi Memancing 67 Situs Makam Mokdale Kelurahan Mokdale 1 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan sejarah 68 Situs Gedung Peninggalan Bersejarah Residen Onder Ovdeling Kelurahan Namodale 1 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan sejarah VI. Kec. Rote Selatan 69 Exparasi Para Layang Desa Tebole 23 km 18 Km Wisata Minat Khusus - Panorama Alam 70 Gua Batu Intan Desa Ina Oe 23 km 15 km Wisata Alam - Panorama Alam 71 Gua Saina Desa Dodaek 3 km 25 km Wisata Alam - Panorama Alam 72 Gunung Ingulai Desa Tebole 1 km 18 km Wisata Alam - Panorama Alam 73 Pantai Masi Dae Desa Inaoe 1 km 15 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 74 Tanjung Nggolo Desa Dodaek 3 km 25 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 75 Pantai Nasedale Desa Dodaek 28 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 76 Sailulik Desa Dodaek 28 km Wisata Bahari - Coral bermotif Selimut rote 77 Kursi Jaman Batu Desa Inaoe 15 km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 78 Danau Seda Desa Tebole 18 Km Wisata Alam - Lokasi Pemancingan Ikan Air Tawar 79 Danau Bisak Desa Inaoe 16 Km Wisata Alam - Lokasi Pemancingan Ikan Air Tawar 80 Kota Nituk Desa Inaoe 16 Km Wisata Sejarah - Situs Pagar Batu Jaman VOC VII. Kec. Rote Barat Laut 81 Rumah Raja Dengka Desa Oelua 28 Km Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 82 Makam Raja Dengka Desa Oelua 28 km Wisata Sejarah Situs Peninggalan Sejarah Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 86 83 Budaya HUS Desa Boni,Nggenio en, Oebela, Oebole, Nafioen 30 Km Wisata Budaya - Keunikan Upacara Adat dan Hus 84 Pantai Oeseda Desa Manumolo 12 Km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset 85 Pantai Pulau Dengka Desa Netenaen 16 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset 86 Pantai Sai Desa Tolama 19 Km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset VIII. Kec. Rote Barat Daya 87 Rumah Raja Thie Desa Oebafok 15 Km Situs - Peninggalan Rumah Raja 88 Fiulain Desa Oebou 26 Km Wisata Religi dan Sejarah - Sejarah Masuknya Kekristenan di Pulau Rote 89 Pantai Oeseli Desa Oeseli 2 Ha 31 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing Olahraga Air 90 Pantai Oebou Desa Oebou 1 Ha 26 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 91 Pantai Ndana Desa Oebou 40 Km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 92 Pantai Sanama Desa Oelasin 1,5 Ha 32 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 93 Danau Tua Desa Oebou 27 km Wisata Alam - Panorama Alam, Lokasi Pemancingan Air Tawar 94 Pantai Nusa Manuk Desa Oebou 31 Km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 95 Pulau Utak Desa Landu 27 Km Wisata Bahari - Pulau ditengah laut, Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, IX. Kec. Rote Barat 96 Pantai Bo'a Desa Bo'a 45 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 97 Pantai Nemberala Desa Nemberala 38 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 98 Danau Oehela Desa Sedeoen 35 km Wisata Alam - Panorama Alam, Lokasi Pemancingan Air Tawar 99 Pantai Tongga Desa Mboeain 42 km Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 100 Gua Rua Bafa Rua Desa Oenggaut 41 km Wisata Alam - Panorama Alam dan Keunikan Gua 101 Gua Tara Desa Bo'a 45 km Wisata Alam - Panorama Alam Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 87 Ndola dan Keunikan Gua 102 Gua Tene Oen Desa Oenggaut 41 km Wisata Alam dan Tirta - Tempat Pemandian Alam 103 Makam Raja Oenale Ajoeb Giri Desa Mbueain 35 km Wisata Sejarah - Peninggalan Sejaran 104 Makam Raja Oenale Simon Mesak Giri Desa Oenitas 27 km Wisata Sejarah - Peninggalan Sejaran 105 Makam Raja Delha J.D.Ndoen Desa Nemberala 38 km Wisata Sejarah - Peninggalan Sejaran 106 Makam Raja Delha Abner Ndoen Desa Nemberala 38 km Wisata Sejarah - Peninggalan Sejaran X. Kec. Ndao Nuse 107 Pantai Pulau Do'o Desa Olifatula Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 108 Pantai Pulau Ndao Desa Olifatula Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 109 Pantai Pulau Nuse Desa Nuse Wisata Bahari - Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air 110 Gua Duyung Desa Anarai Wisata Alam - Panorama Alam dan Keunikan Gua 111 Meriam VOC Desa Anarai Wisata Sejarah - Situs Peninggalan Sejarah 112 Taman Laut Ndao Nuse Kawasan Perairan Ndao Nuse Wisata Bahari - Panorama Alam Bawah Laut 113 Maskam raja Ndao Desa Lendeiki Wisata Sejarah - Peninggalan Sejarah 114 Benteng Jepang Desa Analou Wisata Sejarah - Peninggalan Sejarah Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 Potensi destinasi wisata di Kabupaten Rote Ndao yang demikian banyak dan beragam menjadi sumber daya yang harus menjadi perhatian pengembangannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi masyarakat.
a.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran rata-rata perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga sebagai pemakai barang dan jasa atau konsumen dalam menggunakan penerimaan atau pendapatannya selalu dibelanjakan untuk barang-barang konsumsi dan tidak dibelanjakan atau ditabung. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan setiap rumah tangga adalah untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, dan konsumsi makanan karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Semakin tingginya pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya semakin Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 88 meningkat (Hukum Engel/Engel Law). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.58 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Total Pengeluaran RT (Rp) 469.073 537.038,98 677.533 752.078 828.622 2 Jumlah RT 33.050 35.170 35.493 37.462 41.452 3 Rasio 14,19 15,27 19,12 20,08 19,99 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Tabel 2.58 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk Kabupaten Rote Ndao terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Pengeluaran penduduk Rote Ndao masih didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan yaitu mencapai 52,79% pada tahun 2019.
b.Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun maupun biaya produksi pembentukan barang modal. NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam Persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Data NTP Kabupaten Rote Ndao tidak tersedia. Pada Tabel 2.59 menunjukkan bahwa NTP Provinsi NTT pada tahun 2019 turun 9,89% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena daya beli petani di pedesaan menurun karena biaya produksi pertanian dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani naik tetapi penerimaan petani menurun. Secara Nasional pada desember 2019, NTP mengalami peningkatan 1,3% dibandingkan dengan Desember 2018. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan Indeks harga yang diterima petani (5,4%) lebih tinggi dari kenaikan Indeks harga yang dibayar petani (3,5%). Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT dan Nasional di disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.59 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018 - 2019 No Uraian PROVINSI NTT NASIONAL Des 2018 Des 2019 Des 2018 Des 2019 1 Indeks yang diterima petani (lt) 139,47 101,40 138,16 143,56 2 Indeks yang dibayar petani (lb) 130,32 104,40 133,93 137,42 3 Rasio 107,02 97,13 103,16 104,46 Sumber: - BPS Statistik Indonesia, Tahun 2020 - BPS Provinsi NTT, Tahun 2020 I I I I I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 89
c.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non- Pangan) Persentase Pengeluaran konsumsi Non Pangan Per kapita Penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2018 - 2019 berada pada kisaran 0,43% dan 0,46%. Hal ini menunjukan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan di Kabupaten Rote Ndao menjadi prioritas bagi masyarakat yang berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok (makanan). Sedangkan rumah tangga yang berpendapatan tinggi hanya akan membelanjakan sebahagian kecil saja untuk kebutuhan pokok (makanan) dan sisanya mereka gunakan untuk keperluan lainnya diluar dari makanan dan ditabung. Tabel 2.60 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Tahun 2016 – 2018 Kabupaten Rote Ndao No Uraian 2016 2017 2018 1 Total Pengeluaran RT Non Pangan 244.935 292.694 289.818 2 Total Pengeluaran Non Pangan 427.935 677.533 627.958 3 Rasio 0,57 0,43 0,46 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016 - 2019 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.
a.Indikator Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan indikator yang sangat penting aksesibiltas daerah untuk melihat sejauh mana ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas disemua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Rote Ndao adalah 844,46 km, yang terdiri dari Jalan Nasional 56,70 Km, Jalan Provinsi 28,01 Km, Jalan Kabupaten 459,83 Km dan Jalan Desa Strategis 299,92 Km, sedangkan jumlah kendaraan 15.552 unit terdiri dari kendaraan jenis sedan, jeep dan bus 516 unit, jenis pick up dan truk 728 uni dan sepeda motor 14.308 unit. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun pada 2020 adalah 0,05. Nilai rasio panjang jalan tersebut mengandung pengertian untuk 1 kilometer jalan terdapat 0,05 kendaraan. Kondisi ini menunjukan belum terdapat kemacetan di Kabupaten Rote Ndao sehingga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 90 Tabel 2.61 Panjang Jalan Kabupaten Dirinci Menurut Kondisi di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015–2020 No Uraian 2016 2017 2018 2018 2020 1 Panjang Jalan (Km) 844,46 844,46 844,46 844,46 844,46 2 Jumlah Kendaraan (Unit) 9.708 10.636 11.839 13.375 15.552 3 Rasio 0,087 0,540 0,071 0,063 0,054 Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2020
b.Indikator Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kondisi infrastruktur suatu daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, terutama infrastruktur transportasi. Transportasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat di suatu wilayah, dimana berperan sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi yang berdampak positif bagi ekonomi. Baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Untuk transportasi darat di Kabupaten Rote Ndao, khususnya angkutan umum orang/barang, belum berkembang secara signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah moda angkutan umum sangat sedikit di Kabupaten Rote Ndao. Ditunjukan dengan angkutan umum per tahun, tahun 2015 sebanyak 30 unit, tahun 2016 sebanyak 31 unit sampai dengan tahun 2020.
c.Indikator Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Untuk transportasi Laut di Kabupaten Rote Ndao sebagai Kabupaten Kepulauan terlayani dengan berbagai armada penyeberangan, baik itu Kapal Cepat, kapal Fery ASDP, Kapal Perintis maupun kapal-kapal kayu berukuran kecil milik masyarakat, yang memperlancar arus orang maupun barang. Sedangkan untuk transportasi udara, kabupaten Rote Ndao telah terlayani dengan penerbangan pesawat Jenis ATR 72- 500/600 lewat Maskapai Wings Air dengan melayani rute penerbangan Kupang-Ba’a- Kupang setiap hari pagi dan sore hari. Indikator Jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga/bandara per tahun 2015 sebanyak 166.257 orang, tahun 2016 sebanyak 289.965 orang, 2017 sebanyak 270.002 orang, tahun 2018 sebanyak 369.673 orang, tahun 2019 sebanyak 335.852 orang dan tahun 2020 turun sebesar 228.142 orang atau sebanyak 32,07% disebabkan dampak Pandemi Covid-19.
d.Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Pada indikator ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Rote Ndao sesuai hasil Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2019, dari aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang memperoleh nilai 96,0% dengan kata lain memiliki kinerja yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah 96% sesuai dengan arahan Peraturana Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 91 Tabel 2.62 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi RTRW (%) 96 96 96 96 96 96 2 Rencana Peruntukan RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 3 Rasio (1/2) / (%) 96 96 96 96 96 96 Sumber : Laporan Akhir PK RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033, 2020
e.Indikator Luas Wilayah Produktif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, wilayah produktif adalah Kawasan Budidaya yaitu Hutan Produksi Tetap, Pertanian Lahan Basah, Pertanian Lahan Kering, Perkebunan/Buah-Buahan, LP2B, Padang Pengembalaan dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebesar 79.924 Km 2 .
f.Indikator Luas Wilayah Industri Industri di Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh industri kecil berupa industry rumah tangga yang tersebar di semua kecamatan.Tipe industri berupa produk pertanian, perikanan dan peternakan yang diolah menjadi produk makanan, minuman dan sandang. Pengembangan sector industry dikembangkan berdasarkan komoditas unggulan di wilayah tersebut yaitu produk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kawasan Mamaluk di Kecamatan Rote Timur, produk perikanan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Timur. Produk peternakan di Kecamatan Rote Tengah. Produk kerajinan dan percetakan di Kecamatan Lobalain. Jumlah industri di Kabupaten Rote Ndao Pada tahun 2016 mencapai 1.357 industri dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.221 unit.
g.Indikator Luas Wilayah Kebanjiran Wilayah Kabupaten Rote Ndao memiliki musim hujan yang berlangsung singkat, namun di wilayah bagian Barat dan Selatan wilayah Kabupaten Rote Ndao (Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain dan Rote Selatan) mempunyai iklim tropis dengan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi sehingga rentan terhadap bahaya banjir dan erosi, lebih banyak terkait dengan La Nina.
h.Indikator Luas Wilayah Kekeringan Kondisi wilayah Kabupaten Rote Ndao dengan musim kemarau yang berlangsung kurang lebih delapan bulan, memiliki karakteristik yang rentan terhadap bahaya cuaca ekstrim, kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen/produksi tanaman pangan lebih banyak terkait dengan kejadian El Nino/Shouthern Oscilation (ENSO).
i.Indikator Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang Dibidang lembaga keuangan belum tumbuh secara signifikan. Ketersediaan Bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah dan pembiayaan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Pada indikator jenis dan jumlah Bank dan Cabang di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 92 - Bank NTT : 7 Unit - Bank BRI : 3 Unit - Bank BNI : 1 Unit
j.Indikator Jenis Dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang Sama halnya dengan ketersediaan Bank, ketersediaan Non Bank dalam hal ini Perusahaan asuransi juga sangat penting dalam upaya menunjang aspek daya saing dan pembiayaan aktivitas ekonomi suatu daerah. Untuk indicator jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Tahun 2017 belum ada.
k.Indikator Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Ketersediaan restoran dan rumah makan disuatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan restoran dan rumah makan adalah indikator pertumbuhan pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi diikuti pula dengan ketersediaan restoran dan rumah makan yang representatif. Untuk indikator Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2017 berjumlah 37 unit.
l.Indikator Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Indikator Jenis, Kelas dan Jumlah penginapan/hotel juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pariwisata di daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi tentunya diikuti juga dengan perkembangan hotel/penginapan yang representatif. Sampai dengan tahun 2017, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 27 unit.
m.Indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Rote Ndao cukup baik. Perkembangannya pada tahun 2015 sebesar 64,85%, tahun 2020 sebesar 759,79%. Cakupan air bersih yang dikelola PAMSIMAS mencapai 322 Rumah Tangga Cakupan air bersih perkotaan yang dikelola PDAM mencapai 3.263 Rumah tangga, atau 10,68% dengan konsumen terbanyak dari rumah tangga biasa yaitu sebanyak 2.856 Rumah Tangga. Jumlah Rumah tangga yang menggunakan sumur yang terlindung sebanyak 8.103 Rumah Tangga, sedangkan yang menggunakan sumur tidak terlindung sebanyak 9.043 rumah tangga. Merujuk pada data ini maka kedepannya cakupan layanan air bersih perdesaan dan perkotaan perlu ditingkatkan, dan pemanfaatan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih perlu pengelolaan yang baik dan terpadu.
n.Pengembangan Sistem Kelistrikan Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh PT. PLN Rayon Rote Ndao bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Data daya listrik yang tersedia di Kabupaten Rote Ndao tahunn 2015 sebesar 16.484.348 KWh, tahun 2016 sebesar 19.306.324 KWh, tahun 2017 sebesar 20.177.275 I I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 93 KWh, tahun 2018 sebesar 21.144.684 Kwh dan tahun 2019 sebesar 24.594.043. Ini menunjukkan bahwa daya listrik tersedia bertambah setiap tahunnya. Dari daya listrik yang tersedia, yang tersalurkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 14.434.768 KWh dan pada tahun 2016 mencapai 17.961.130 KWh, tahun 2017 sebesar 18.792.809 Kwh dan tahun 2019 sebesar 22.547.478 Kwh artinya bahwa belum seluruh daya listrik tersedia yang terpakai. Capaian kinerja rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 sebanyak 19.364 rumah, tahun 2016 sebanyak 20.259 rumah, dan 2017 sebanyak 22.702 rumah tahun 2018 sebanyak 23.221 rumah dan tahun 2019 sebanyak 28.120 rumah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 69,15% rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao sudah berlistrik PLN, 17,16% rumah tangga dengan penerangan listrik non-PLN dan 13,69% rumah tangga yang belum teraliri listrik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu mendorong akselerasi pembangunan jaringan listrik ke wilayah yang belum tersentuh oleh listrik. Dalam rangka percepatan capaian elektrifikasi di Kabupaten Rote Ndao, lima tahun kedepan ditargetkan akan dituntaskan dengan program Rote Ndao Bersinar. Sampai dengan tahun 2018 Kinerja sektor ketenagalistrikan di Kabupaten Rote Ndao cukup baik, ini dapat dilihat dari capaian indikator Rasio Desa Berlistrik sebesar 73,98% atau terdapat 88 desa yang sudah berlistrik dari total 119 desa/kelurahan masih di atas realisasi capaian Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTT sebesar 72,98% dari target 100%. Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 71,43% juga masih di atas RE Provinsi NTT sebesar 61,00% dari target 70,00% . Kewenangan pengembangan kelistrikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Provinsi, namun Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari Provins Nusa Tenggara Timur perlu mencermati Pengembangan Sistem Kelistrikan Nusa Tenggara Timur sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Provinsi NTT Tahun 2019-2028 sebagi pedoman pengembangan listrik daerah, realisasi pengelolaan listrik dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.63 Realisasi Pengelolaan Listrik di Provinsi NTT No. Uraian Provinsi NTT 2015 2016 2017 2018
1. 1.Rasio Desa Berlistrik (%) 60,70 63,30 65,10 72,98
2. 2.Rasio Elektrifikasi (%) 58,70 59,00 59,80 61,01 Sumber : RUPL Provinsi NTT, 2019
o.Indikator Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Dalam era digital saat ini, kebutuhan komunikasi sangat memegang peran penting. Penggunaan telepon selular (HP) sudah menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Di Kabupaten Rote Ndao, Persentase penduduk yang menggunakan HP belum terdata namun secara kasat mata penggunaan HP di Kabupaten Rote Ndao sudah sangat luas. Hal ini karena telah tersedia menara BTS di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 94 Selain telepon selular terdapat juga pengguna telepon. Jumlah pengguna telepon jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka hanya mencapai 0,41% pada tahun 2015 menjadi 0,36%, pada tahun 2016 menjadi 0,35% dan pada tahun 2017 menjadi 0,34%, tahun 2018 sebsar 0,33 dan tahun 2020 menjadi 0,80%secara detail dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.64 Jumlah Pengguna Telepon Menurut Pengguna di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 Pengguna Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pemerintah 380 383 391 392 520 610 Swasta 148 149 151 162 220 539 Jumlah 528 532 542 553 740 1.149 Jumlah Penduduk 147.778 153.792 159.614 165.807 172.104 143.764 Persentase 0,36 0,35 0,34 0,33 0,43 0,80 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020 2.4.3 Fokus Iklim Investasi Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang multi dimensi, dan menjadi bahan pertimbangan para investor untuk berinvestasi di suatu daerah, diantaranya iklim usaha yang baik, jaminan keamanan dan proses perijinan. Untuk menciptakan kondisi investasi yang baik, peran pemerintah sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun.
a.Angka kriminalitas Angka Kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2015-2019 terlihat dalam tabel berikut: Tabel 2.65 Angka Kriminalitas Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 - 2019 No Jenis Kriminal 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah kasus narkoba - - - - - 2 Jumlah kasus pembunuhan 1 1 1 6 3 3 Jumlah kasus kejahatan seksual 9 10 13 6 11 4 Jumlah kasus penganiayaan 25 18 11 39 55 5 Jumlah kasus pencurian 8 10 17 22 37 6 Jumlah kasus penipuan 11 6 4 23 11 7 Jumlah kasus pemalsuan uang - - - - - 8 Jumlah tindak Kriminal selama 1 tahun 56 43 36 96 177 9 Jumlah penduduk 147.778 153.792 153.792 165.807 172.104 10 Angka kriminalitas (8)/(9) 0,00038 0,00028 0,00023 0,057 0,102 Sumber: Reserse Kriminal Polres Rote Ndao, Tahun 2020 Data tersebut menunjukan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao secara keseluruhan sangat kecil artinya Kabupaten Rote Ndao sangat aman dan sangat kondusif untuk investasi. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 95
b.Jumlah Demonstrasi Salah satu kondisi yang mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi adalah intensitas demonstrasi yang terjadi di suatu daerah. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat selain sebagai cerminan demokrasi di daerah, namun seringkali demonstrasi mengarah pada aksi anarkis, brutal, maupun rasisme, yang berpotensi kerusuhan massa, maka perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan di Kabupaten Rote Ndao. Jumlah demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao tidak terdata. Namun selama 5 (lima) tahun terakhir jarang sekali terjadi demonstrasi di Kabupaten Rote Ndao. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan salah satu tujuan yang harus dicapai adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Dengan demikian diharapkan tindak kejahatan dalam bentuk apapun sudah bisa diminimalisir atau tidak ada sama sekali, sehingga dapat terwujud kedamaian, keadilan dan lembaga yang tangguh, berimplikasi pada terciptanya iklim berinvestasi yang baik, dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan.
c.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Salah satu cerminan dari iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah. Ada 8 (delapan) jenis pajak daerah dan 15 (lima belas) jenis retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah. Realisasi pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 tercantum sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 2.66 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pajak Daerah (Rp) 4.516.755.880 5.590.924.904 6.936.635.493 9.029.702.704 9.484.214.075,95 7.866.751.680 2 Retribusi Daerah (Rp) 6.672.358.102 6.453.048.537 5.111.293.857 4.393.370.494 4.894.896.494 9.823.578.660 3 Jumlah 11.189.113.982 12.043.973.441 12.047.929.350 13.423.173.198 14.379.110.569,95 17.690.330.346 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020 Data pajak daerah di atas menunjukkan tren positif, namun kenaikannya belum cukup signifikan, sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2015 s.d 2018, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Rote Ndao masih rendah atau belum berkembang dengan baik. Untuk itu harus didukung dengan memperkuat peraturan daerah yang terkait dengan jaminan investasi.
d.Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi Dalam berinvestasi perlu didukung dengan regulasi yang mendukung. Sejauh ini Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Rote Ndao ada 4 Peraturan Daerah yaitu Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 96 - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Administrasi - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Perijinan tertentu.
e.Persentase Desa yang Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Rote Ndao adalah daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, sangat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah 71,91%, pada tahun 2016 turun menjadi 16,85% hali ini dikarenakan adanya kemarau panjang yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panen. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kondisi berubah, Persentase desa swasembada naik lagi menjadi 67,23% pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 72,66%, Kondisi ini karena curah hujan sangat baik dan juga karena telah dibangunnya embung-embung pertanian, tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 57,98% dan 49,58%.
f.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PDAM Kabupaten Rote Ndao didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum. Berdasarkan profil PDAM tahun 2019 Rote Ndao menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang mempengaruhi perusahaan yakni: a) PDAM Kabupaten Rote Ndao dengan segala keterbatasan yang ada dituntut kemampuannya untuk dapat mendukung sektor penyediaan air bersih sesuai perkembangan pembangunan. b) Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan serta kebutuhan perkembangan pengembangan wilayah membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup. Saat ini cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat masih sangat rendah yakni sebesar 13%. c) Ketersediaan air baku dari sumber-sumber air masih didominasi air permukaan dengan sumber mata air yang semakin berkurang debitnya karena kondisi daerah dengan iklim tropis, diperlukan alternatif penyediaan air baku dalam skala besar melalui pembangunan bendungan untuk menyuplai air baku dan eksplorasi air tanah melalui pengeboran tanah pada daerah rawan air yang. d) Masih tingginya midle capacity yakni sebesar 118,7 liter/detik, tingkat kehilangan air dari kebocoran pipa dan pencurian air masih sangat tinggi yakni sebesar 40% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 97 memerlukan tata kelola yang baik sehingga PDAM dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD. e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, pihak swasta serta masyarakat guna meningkatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Rote Ndao. Pelayanan PDAM Kabupaten Rote Ndao dilakukan melalui program pelayanan air bersih, program pengambangan jaringan transmisi dan distribusi serta memanfaatkan dan memaksimalkan potensi sumber air. Sampai dengan tahun 2018 jumlah pelanggan sebanyak 4140 pelanggan terdiri dari klasifikasi social umum sebanyak 12 unit Sambungan Rumah (SR), Sosial khusus 43 unit SR, Rumah tangga 3704 unit SR, Instansi Pemerintah 98 unit SR dan Niaga 283 unit SR, seperti yang ditunjukan dalam grafik dibawah ini: Gambar 2.46 Pelanggan PDAM berdasarkan Klasifikasi Jenis Konsumen Sumber : PDAM Kab. Rote Ndao, 2020 Tantangan dan kendala yang mempengaruhi kinerja PDAM yakni : a) PDAM Kabupaten Rote Ndao dengan segala keterbatasan yang ada dituntut kemampuannya untuk dapat mendukung sektor penyediaan air bersih sesuai perkembangan pembangunan. b) Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan serta kebutuhan perkembangan pengembangan wilayah membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup. Saat ini cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat masih sangat rendah yakni sebesar 13%. c) Ketersediaan air baku dari sumber-sumber air masih didominasi air permukaan dengan sumber mata air yang semakin berkurang debitnya karena kondisi daerah dengan iklim tropis, diperlukan alternatif penyediaan air baku dalam skala besar melalui pembangunan bendungan untuk menyuplai air baku dan eksplorasi air tanah melalui pengeboran tanah pada daerah rawan air yang. d) Masih tingginya idle capacity yakni sebesar 118,7 liter/detik, tingkat kehilangan air dari kebocoran pipa dan pencurian air masih sangat tinggi yakni sebesar 40% memerlukan tata kelola yang baik sehingga PDAM dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD. 3704 283 55 98 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Rumah Tangga Niaga Sosial Instansi Pemerintah Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 98 e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, pihak swasta serta masyarakat guna meningkatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Rote Ndao. Tabel 2.67 Kapasitas Layanan PDAM Kabupaten Rote Ndao No. SPAM Kapasitas Terpasang (l/dtk) Volume Produksi (l/det) Idle Capacity (L/det) Kapasitas Tersedia (L/det) Sistem Pengaliran Daerah Layanan Transmisi Distribusi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I UNIT LOBALAIN 1 SPAM Siokoen 17.50 10.80 6.70 48.00 Gravitasi Gravitasi Kec. Lobalain 2 SPAM Oemau 10.00 0.20 9.80 30.00 Pompa Gravitasi Kec. Lobalain 3 SB. Ktr Camat Lobalain 5.00 0.20 4.80 5.00 Pompa Gravitasi Kec. Lobalain 4 SPAM Tilonisi 15.00 0.10 14.90 30.00 Pompa Gravitasi Kec. Lobalain II UNIT ROTE BARAT 1 SPAM Lualemba 15.00 0.10 14.90 43.00 Pompa Gravitasi Kec. Rote Barat III UNIT ROTE TIMUR 1 SPAM Nioen 15.00 1.30 13.70 85.00 Gravitasi dan Pompa Gravitasi Kec. Rote Timur IV UNIT PANTAI BARU 1 SB. Pantai Baru 5.00 0.20 4.80 5.00 Gravitasi Gravitasi Kec. Pantai Baru 2 SPAM Lelebe 10.00 0.10 9.90 4.00 Gravitasi Gravitasi Kec. Pantai Baru 3 SPAM Koadanan 15.00 0.10 14.90 10.00 Gravitasi Gravitasi Kec. Pantai Baru V UNIT BARAT LAUT 1 SPAM Tilonisi 15.00 0.10 14.90 30.00 Gravitasi Gravitasi Kec. Lobalain VI WILAYAH LIDABESI 1 SPAM Lidabesi 10.00 0.50 9.50 26.00 Gravitasi Gravitasi Kec. Rote Tengah Total 132.50 13.70 118.80 316.00 Sumber : PDAM Kabupaten Rote Ndao,Tahun 2020 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi.
a.Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rote Ndao sebagian besar berpendidikan tamat SD sederajat berjumlah 43.895 dan paling sedikit tamat Diploma berjumlah 1.433 pada Tahun 2019. Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat S1, S2 dan S3 yang diakumulasi dari jumlah PNS, Anggota DPRD dan Pencari Kerja yang berpendidikan S1/S2/S3 dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 99 Tabel 2.68 Jumlah PNS, Anggota DPRD dan Pencari Kerja yang Berpendidikan S1, S2 dan S3 Aspek 2016 2017 2018 2019 Pencari kerja yang berpendidikan S1/S2/S3 4.256 6.078 6.225 7.891 Jumlah Penduduk 153.792 159.614 165.807 172.104 Rasio 2,77 3,81 3,75 4,58 Sumber : Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2020.
b.Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan/Dependency Ratio) Berdasarkan data BPS jumlah penduduk usia produktif (15– 64 tahun) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2017 adalah sebanyak 95.483 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif adalah 64.131 jiwa. Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kabupaten Rote Ndao sebesar 0,67%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Rote Ndao menanggung 67 orang usia non produktif. Dan untuk Tahun 2017 dan 2018 konstan. Rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Memperhatikan ratio ketergantungan setiap tahunnya maka Kabupaten Rote Ndao tidak mengalami bonus demografi, karena bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usia non produktif atau rasio ketergantungan dibawah 50. Rasio ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 - 2018 sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.69 Rasio Ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2018 Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2020 Analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Rote Ndao disajikan dalam tabel berikut ini. No Uraian 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah penduduk Usia < 15 tahun 50.465 52.518 54.507 56.623 2 Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun 8.910 9.273 9.624 9.922 3 Jumlah Penduduk tidak produktif 59.375 61.791 64.131 66.545 4 Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 88.403 92.000 95.483 99.262 5 Rasio ketergantungan (3)/(4) 67 67 67 67 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB (Konstan) % 4,85 5,05 5,13 5,48 5,65 6,00 91,33 Belum tercapai 1.2 Laju Inflasi % 8,36 7,06 5,74 5,41 0,54 1.3 PDRB per Kapita ADHB Ribu Rupiah 13.302.039 14.628.109 15.979.736 17.183.484 17.623.737 10.999.171 156,23 Melampaui 1.4 Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan % 73,15 69,51 70,40 71,45 71,92 76,91 82,23 Belum tercapai 1.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 6,10 6,93 8,09 6,40 4,73 1.6 Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 2,05 2,13 2,72 1,97 1,13 1.7 Indeks Pembangunan Manusia Poin 57,82 58,32 59,28 60,51 61,03 B. Kesejahteraan Sosial 1 Pendidikan 1.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6,16 6,45 6,67 6,98 6,98 7,58 91,03 Belum tercapai 1.2 Harapan Lama sekolah Tahun 12,20 12,22 12,51 12,91 13,21
1. 2.Kesehatan 2.1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 62,86 62,86 63,13 63,41 63,59 68,50 63,78 Belum tercapai 2.2 Persentase Balita Gizi Buruk % 0,15 1,56 0,65 0,21 0,20 0,50 250,00 Melampaui 2.3 Prevalensi Balita Gizi Kurang % 4,93 3,58 4,28 4,32 5,71 5,60 98,07 Belum tercapai 2.4 Prevalensi Balita Stunting % 46,7 46,7 46,7 46,7 43,30 2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif Desa 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
2. 3.Ketenagakerjaan 3.1 Tingkat partisipsi Angkatan Kerja % 75,55 70,81 74,21 77,00 72,98 60,00 121,63 Melampaui 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,89 2,37 2,84 2,52 2,11 2,83 142,18 Melampaui 3.3 Rasio Penduduk yang Bekerja % 95,11 82,21 97,63 97,48 97,89 4 Kinerja Pelayanan Publik 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 5 Kinerja Pendapatan 5.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan % 4,80 4,55 4,07 6,63 3,57 6 Pengelolaan Keuangan Daerah 6.1 Opini BPK Opini Disclaimer Disclaimer WDP WDP WDP WTP WDP Belum tercapai 7 Pangan 7.1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan % 90 70 7.2 Penanganan Daerah Rawan pangan Desa 2 2 2 1 1 8 Pertanian 8.1 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB % 48,19 48,08 48,76 48,97 47,18 8.2 Produksi Sektor Pertanian Ton 68.862,03 69.466,64 125.919,00 123.407,80 128.800,70 8.3 Nilai Tukar Petani Poin 8.4 Produksi Peternakan Ekor 8.5 Produksi Kelautan dan Perikanan Ton 9 Pariwisata 9.1 Jumlah Kunjungan Wisata Orang 4.084 2.645 3.290 3.110 3.861 5.281,00 73,11 Belum tercapai 9.2 Rata-rata lama tinggal Hari 2 2 2 2 2 7,00 28,56 Belum tercapai 10 Perdagangan 10.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB % 7,42 7,36 7,13 6,78 7,01 7,27 93,26 Belum tercapai 11 Industri 11.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB % 1,32 1,29 1,24 1,19 1,24 1,85 64,32 Belum tercapai II. ASPEK PELAYANAN UMUM A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
3. 1.PENDIDIKAN 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 107,42 109,51 110,90 100,64 106,05 77,20 137,37 Melampaui 1.2 Angka Partisipasi Kasar % 107,42 109,41 110,91 100,64 106,05 110,00 96,41 Belum tercapai 1.3 Angka pendidikan yang ditamatkan % 94,84 93,62 91,14 91,00 90,31 100,00 90,31 Belum tercapai 1.4 Angka partisipasi murni % 81,82 79,75 81,71 82,51 83,68 88,49 94,56 Belum tercapai 1.4.1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A % 97,70 93,56 96,97 94,57 92,90 94,78 98,02 Belum tercapai 1.4.2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B % 65,94 65,94 66,45 70,45 74,45 82,20 90,57 Belum tercapai 1.4.3 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ paket C % 1.5 Angka partisipasi sekolah % 99 96 98 96 90 100 90 Belum tercapai 1.5.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/paket A % 98,82 96,80 98,36 98,66 95,42 100,00 95,42 Belum tercapai 1.5.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MTs/ Paket B % 98,98 95,72 97,33 93,11 84,58 100,00 84,58 Belum tercapai 1.6 Angka putus sekolah Orang 42 73 47 51 56 0 0 Belum tercapai 1.6.1 Angka putus sekolah (APS) SD/ MI Orang 36 42 29 37 45 0 0 Belum tercapai 1.6.2 Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs Orang 6 31 18 14 11 0 0 Belum tercapai 1.7 Angka Kelulusan % 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Tercapai 1.7.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Tercapai 1.7.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Tercapai 1.8 Fasilitasi Pendidikan : 1.8.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 7,59 12,41 15,17 23,45 27,59 - 1.8.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 13,89 19,44 22,22 32,50 34,15 - 1.9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar % 60,75 58,33 60,50 60,52 61,25 1.10 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000) % 45 50 48 47 45 15 33,33 Belum tercapai 1.11 Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar % 40,61 47,52 46,96 46,72 39 - 1.12 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (% ) % 95,24 95,88 96,69 95,51 - 100,00 Tabel 2.70 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) tidak ada data Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-100 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 1.13 Penduduk yang berusia ˃15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 69,32 70,51 71,25 72,79 75,15 96,10 78,20 Belum tercapai 1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 75,83 77,90 72,80 62,99 81,57 100,00 81,57 Belum tercapai 2 KESEHATAN 2.1 Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kelahiran Hidup 19/1000 KH 20/1000 KH 20.5/1000 KH 19/1000 KH 21.2/1000 KH 24/1000 KH 88,33 Belum tercapai 2.2 Angka kelangsungan hidup bayi (tahun) Tahun 0,98 0,98 0,97 0,98 0,97 2.3 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Kelahiran Hidup 32/1000 KH 28/1000 KH 31/1000 KH 28/1000 KH 28/1000 KH 2.4 Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kelahiran Hidup 11/1000 KH 12/1000 KH 13/1000 KH 11/1000 KH 15/1000 KH 2.5 Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup Kelahiran Hidup 206/100.000 KH 299/100.000 KH 376/100.000 KH 126/100.000 KH 189/100.000 KH 306/100.000 KH 61,76 Belum tercapai 2.6 Rasio posyandu per satuan balita % 19,46 19,10 18,40 17,77 29,65 2.7 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk % 0.6/1000 0.6/1000 0.6/1000 0.6/1000 0.6/1000 - 2.8 Rasio rumah sakit per satuan penduduk % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 2.9 Rasio dokter per satuan penduduk % 0.1/1000 penduduk 0.1/1000 penduduk 0.1/1000 penduduk 0.1/1000 penduduk 0.1/1000 penduduk 1/3.657 penduduk 53,07 Belum tercapai 2.10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 1.4/1000 penduduk 1.5/1000 penduduk 1.3/1000 penduduk 1.3/1000 penduduk 1.3/1000 penduduk 1/575 penduduk 57,50 Belum tercapai 2.11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 53,61 47,39 55,50 86 52,10 2.12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 69,12 58,29 51,64 84,43 87,70 95,00 92,32 Belum tercapai 2.13 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) % 15,73 34,83 21,35 38,20 23,50 2.14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2.15 Presentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak % 59,48 85,79 72,92 75,06 90,00 95,00 94,74 Belum tercapai 2.16 Non polio AFP rate per 100,000 penduduk % 4,48 4,35 Tidak ada kasus Tidak ada kasus Tidak ada kasus - 2.17 Cakupan balita pneumonia yang ditangani % 1,25 1,75 1,69 10,30 98,86 - 2.18 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 0,01 0,02 0,02 0,02 8,46 - 2.19 Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100,000 penduduk) % 43.34/ 100.000 89.84/ 100.000 73.76/ 100.000 65.02/ 100.000 49.12/ 100.000 245/ 100.000 20,05 Belum tercapai 2.20 Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) % 4,69 2,28 3,38 2,60 2,50 - 2.21 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS % 9,09 12,50 16,67 17,89 11 - 2.22 Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS % 69,70 72,50 68,18 90,15 94,82 - 2.23 Penderita diare yang ditangani % 153,14 112,95 114,85 91,49 61,37 - 2.24 Angka kejadian malaria % 2,16 1,13 1,06 0,70 0,38 - 2.25 Proporsi anak balita yang diatur dengan kelambu berinsektiksida % 35,92 28,31 20,70 12,62 13,81 - 2.26 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Kasus 3 kasus 1 kasus tidak ada kasus 1 kasus tidak ada kasus - 2.27 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % 0.01 (12 0.01 (15 0.01 (18 0.01 (20 0.01(22 < 0.05 400,00 Melampaui 2.28 Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir % tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data - 2.29 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS % tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data - 2.30 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2.31 Cakupan kunjungan bayi % 55,13 69,62 80,81 70,31 83,70 2.32 Cakupan puskesmas % 120 120 120 120 120 10,00 120,00 Melampaui 2.33 Cakupan pembantu puskesmas % 95,51 97,75 97,75 97,75 95,51 - 2.34 Cakupan kunjungan ibu hamil % 75,92 6,60 44,64 67,62 48,12 - 2.35 Cakupan pelayanan nifas % 76,92 70,71 61,14 89,25 87,70 - 2.36 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 21,03 16,50 27,02 56,39 34,20 - 2.37 Cakupan pelayanan anak balita % 100,00 100,00 100,00 98,90 76,63 100,00 76,63 Belum tercapai 2.38 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 93,35 95,91 99,05 96,99 96,08 2.39 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data - 2.40 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) % 100 100 100 100 100 2,41 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ˂24 jam % 100 Tidak ada kasus Tidak ada kasus Tidak ada kasus Tidak ada kasus
4. 3.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1 Pekerjaan Umum 3.1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik % 29,93 32,32 34,06 35,15 36,78 90,00 37,77 Belum tercapai 3.1.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk % 0,59 0,50 0,48 0,47 0,45 3.1.3 Presentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 % 2,44 2,44 10,92 10,08 9,24 3.1.4 Jalan kabupaten dalam kondisi baik KM 137,61 146,40 151,47 156,54 161,61 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-101 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 3.1.5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) % 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3.1.6 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar % 6,53 6,55 6,57 6,59 6,59 3.1.7 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 15,37 14,31 13,86 13,42 54,56 72,00 94,69 Belum tercapai 3.1.8 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar % 3,63 3,69 3,76 3,82 3,88 3.1.9 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat % 65,00 61,75 55,58 50,02 45,02 3.1.10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun % 26,54 26,45 26,35 26,26 26,17 3.1.11 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor % 4,49 4,49 4,49 4,49 5,62 3.1.12 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 23,34 46,34 54,34 60,44 65,41 3.1.13 Rasio Jaringan Irigasi % 29,13 34,93 39,34 40,68 50,49 3.1.14 Persentase penduduk berakses air minum % 64,07 64,85 66,42 68,37 66,50 100,00 66,50 Belum tercapai 3.1.15 Poroporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan % 64,07 64,85 66,42 68,37 66,50 100,00 66,50 Belum tercapai 3.1.16 Persentase areal kawasan kumuh % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.1.17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Fasilitas 0 0 0 0 0 - 3.1.18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk % 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 - 3.1.19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk % 3,21 3,52 3,47 3,23 4,46 - 3.2 Penataan Ruang 3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB % 0,00003 0,00004 0,00004 0,0004 0,00687 - 3.2.2 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah/kawasan perkotaan % 18,75 18,77 18,83 18,86 19,01 3.2.3 Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan % 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 - 3.2.4 Ruang Publik yang berubah peruntukannya % 0 0 0 0 0 0 3.2.5 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan % 6,295 6,302 6,322 6,332 6,382 - 3.2.6 Ketaatan terhadap RTRW % 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,00 96,00 Belum tercapai 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.1 Rasio Rumah Layak Huni % 0,1380 0,1480 0,1580 0,1690 0,1810 4.2 Rasio Permukiman layak huni % 0,0320 0,0350 0,0390 0,0440 0,0480 4.3 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni % 69,58 69,93 70,59 71,50 72,06 100,00 72,06 Melampaui 4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau % 69,58 69,93 70,59 71,50 72,06 - 4.5 Persentase Pemukiman yang tertata % 0,040 0,243 0,271 0,283 0,295 - 4.6 Lingkungan pemukiman kumuh % 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0 4.7 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0 4.8 Rumah tangga kumuh perkotaan % 10,39 9,35 8,41 7,57 6,82 0 5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.1 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) % 1:1 1:1 1:1 1:1 0,80 - % 60 67 80 - 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota % 100 100 100 100 100 - 5.4 Presentase penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 6 SOSIAL 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan % 65,38 69,27 65,38 65,38 65,38 6.2 Persentase PMKS yang tertangani % 65,38 69,27 65,38 65,38 65,38 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 40,91 45,45 45,45 36,36 36,36 6.4 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti % 6,62 8,48 13,75 14,37 14,91 6.5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten % 39,41 96,10 96,10 94,94 89,02 6.6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 39,41 96,10 96,10 94,94 89,02 6.7 Persentase korban bencana dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 42,00 23,00 24,00 19,00 17,00 B. URUSAN WAJIB NON DASAR 1 TENAGA KERJA 1.1 Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun Kasus 14 4 8 12 22 1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 100 100 100 100 100 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-102 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 99 87 67 40 56 1.4 Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja % 100 100 100 100 100 1.5 Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 15 38 43 51 46 1.6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 100 100 100 100 100 1.7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 13,89 1,8 Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 0,10 1,9 Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 100 100 100 100 100 1.10 Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 3 3 3 3 3 16,39 20,66 Belum tercapai 2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 25,00 Belum tercapai 2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 94,98 95,14 94,36 95,14 95,14 2.4 Rasio KDRT % 0,16 0,16 0,10 0,08 0,08 2,5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 62,02 60,10 60,10 60,10 60,10 2,6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 94,64 100 97,29 95 95 2,7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit % 100 100 100 100 100 2,8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 2,9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusanpengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % 100 100 100 100 100 2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 100 100 100 100 100 2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 2.13 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD % 93,62 93,62 94,57 94,57 94,57 2.14 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP % 69,57 69,57 70,45 94,45 94,45 2.15 Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan tinggi % 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 2.16 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun % 100 100 100 100 100 2.17 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian % 55,68 43,60 43,60 49,88 45 3 PANGAN 3.1 Ketersediaan pangan utama Ton 29,86 36,63 26,85 43,34 51,94 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita % 4637/192.9 4757/105 3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Sampel Komoditi 5 15 4 PERTANAHAN 4.1 Persentasi Luas Lahan Bersertifikat Ha 9.582,78 5 LINGKUNGAN HIDUP 5.1 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Poin 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 5.2 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Poin 5.3 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Poin 5.4 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten % 100 100 100 100 100 5.4.1 Jumlah PPLHD yang dilatih dan/di bina Orang 2,00 2,00 3,00 3,00 10,00 5.5 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5.6 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 tidak ada data tidak ada data Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-103 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 5.7 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5.8 Penetapan hak MHA Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5.9 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kegiatan 100 100 100 100 100 5.10 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana % 5.11 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten % 100 100 100 100 100 5.12 Timbulan sampah yang ditangani % 0 0 0 0 0 5.13 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 0 0 0 0 0 5.14 Persentase jumlah sampah yang tertangani % 39,559 38,210 5.15 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten % 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk % 63,67 67,26 74,28 82,22 88,70 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran % 4,59 5,38 11,26 35,26 53,42 6.3 Rasio pasangan berakte nikah % 11,48 12,28 21,01 23,12 27,23 6.4 Penerapan KTP nasional berbasis NIK % 100 100 100 100 100 6.5 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 63,67 67,26 74,28 82,22 88,70 6.6 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 9.979 9.989 19.985 32.751 41.389 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (% ) % 100 100 100 73 80 7.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelompok 61 76 143 136 161 7.3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data 7.4 Persentase LPM aktif % 100 100 100 100 100 7.5 Persentase LPM Berprestasi % 100 100 100 100 100 7.6 Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 7.7 Persentase Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 7.8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 20 20 20 20 20 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 3,59 3,99 4,07 3,79 3,88 1,97 51,84 Belum tercapai 8.2 Total fertility rate (TFR) % 4,40 4,20 3,10 3,80 3,60 2,28 57,89 Belum tercapai 8.3 Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB % 100 100 100 100 100 8.4 Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai 8.5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Perda/Perk ada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Sektor 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kerjasama 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8.8 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 Tercapai 8.9 Ratio akseptor KB 48,30 53,15 51,44 55,57 69,95 8.10 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 % 39,11 42,49 42,29 47,58 44,63 61,90 72,10 Belum tercapai 8.11 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) % 17,00 38,00 44,74 Belum tercapai 8.12 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 1,21 1,17 0,99 0,97 0,97 8.13 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 34,53 36,00 25,30 18,01 22,11 9,91 44,82 Belum tercapai 8.14 Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) % 46,53 54,73 43,23 45,76 44,53 23,50 189,49 Melampaui 8.15 Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (% ) % 26 26 26 25 25 - 8.16 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB % 21,96 26,06 55,24 15,90 37,66 - 8.17 Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB % 21,42 30,20 31,25 31,25 27,77 - 8.18 Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan % 42,40 44,90 47,50 49,50 51,50 - 8.19 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa % 7,50 6,00 9,00 7,50 7,50 - Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-104 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8.20 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 8.21 Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri % 14,66 18,66 20,00 16,00 21,33 - 8.22 Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 8.23 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 100,44 472,41 232,39 63,36 141,43 - 8.24 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 8.25 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 9 PERHUBUNGAN 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Penumpang 1.354.803 1.505.336 1.672.596 1.858.440 2.069.372 - 9.2 Rasio ijin trayek % 0,00032 0,00024 0,00020 0,00019 0,00019 - 9.3 Jumlah uji KIR angkutan umum % 150,00 157,00 177,00 181,00 190,00 - 9.4 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Unit 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 - 9.5 Persentase layanan angkutan darat % 0,347 0,347 0,347 3,159 3,159 - 9.6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 1,157 1,558 1,983 2,027 2,128 - 9.7 Pemasangan rambu-rambu % 21,28 23,64 25,24 26,44 28,44 - 9.8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % 0,31 0,30 0,29 0,07 0,06 - 9.9 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Orang/ barang 282.247 307.308 324.045 334.232 348.642 - 9.10 Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Orang/ barang 43.523 68.584 84.321 95.508 109.919 - 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 90,30 90,30 90,30 90,30 90,30 100,00 90,30 Belum tercapai 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 49,28 65,66 65,28 65,46 65,40 10.4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet % 49,00 66,00 65,00 65,00 65,00 100,00 65,00 Belum tercapai 10.5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi % 45,60 45,60 45,60 45,60 65,70 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11.1 Persentase koperasi aktif Koperasi 89,13 87,32 86,84 89,60 98,90 100,00 98,90 Belum tercapai 11,2 Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah % 20,83 25,97 30,01 33,64 32,88 12 PENANAMAN MODAL 12.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 17 33 24 30 11 - 12.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000) Juta Rupiah 111.594 106.533 154.531 246.658 105.000 - 12.3 Rasio daya serap tenaga kerja % 7,82 10,39 13,42 13,97 6,27 - 12.4 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (miliyar rupiah) Miliyar Rupiah 11,59 (4,54) 45,05 59,62 (57,43) - 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.1 Presentase organisasi pemuda yang aktif % 100 100 100 100 100 - 13.2 Cakupan pembinaan olahraga % 50,00 60,00 66,67 73,33 94,12 - 13.3 Cakupan pelatih yang bersertifikat % 120,00 108,33 100,00 94,74 95,45 - 13.4 Cakupan pembinaan atlet muda % 36,52 36,44 36,45 36,65 50,94 - 14 STATISTIK 14.1 Tersedianya sistem data dan statisik yang terintegrasi Tersedia/ Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia Belum Tersedia - 14.2 Buku "kabupaten dalam angka" Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada - 14.3 Buku "PDRB" Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada - 15 PERSANDIAN 15.1 Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah % 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 - 16 KEBUDAYAAN 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival 5 6 3 3 2 - 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Benda/situs 3 3 3 3 - 16.3 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Cagar 5 - 17 PERPUSTAKAAN 17.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 138 1.283 78 466 1.301 - 17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku 1.321 628 508 400 412 - 17.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk % 0,0006834 0,00068 0,00070 0,00069 0,00069 - 17.4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Orang 122 99 68 451 1.301 - 17.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Judul 1.319 620 200 200 210 - 17.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 1 1 2 1 2 - Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-105 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 No. Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja Standar Capaian (%) Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 18 KEARSIPAN 18.1 Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % 7,55 7,55 7,55 9,09 18,18 - 18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang 1 C. LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 PARIWISATA 1.1 Destinasi wisata yang dikembangkan Destinasi 1 1 1.2 Cakupan Desa Wisata Desa 2 2 PERTANIAN 2.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Ha 392 436 307 477 487 - 2.2 Cakupan bina kelompok petani % 100 100 100 100 100 - 2.3 Produksi lontar Ton 956,81 1.173,82 929,83 981,50 1.035,29 - 3 KEHUTANAN 3.1 Rehabilitasi lahan kritis % 5 PERDAGANGAN 5.1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 6 PERINDUSTRIAN 6.1 Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,59 0,38 0,14 7 TRANSMIGRASI 7.1 Persentase transmigran lokal % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai 8 KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.1 Produksi perikanan Tangkap Ton 2.632 2.746 3.259 3.310 3.366 - 8,2 Produksi budidaya rumput laut Ton 18.230 18.230 16.074 15.776 15.776 - 8.3 Konsumsi ikan Kg/Kapita 22,60 22,06 22,88 42,58 42,58 54,50 78,13 Belum tercapai 8.4 Cakupan bina kelompok nelayan % 1,09 4,47 1,50 1,17 4,10 - D. URUSAN PENUNJANG 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 Tercapai 1.2 Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 Tercapai 1.3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 Tercapai 1.4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 Tercapai 1.5 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD % 98,46 86,17 90,42 83,51 78,72 1.6 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 KEUANGAN 2.1 Persentase SILPA terhadap APBD % 6,23 11,34 8,30 6,88 8,76 2.2 Penetapan APBD TEPAT WAKTU/ TIDAK TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU: 9 DESEMBER 2013 TEPAT WAKTU: 23 DESEMBER 2014 TEPAT WAKTU: 17 DESEMBER 2015 TEPAT WAKTU: 30 DESEMBER 2016 TIDAK TEPAT WAKTU: 1 FEBRUARI 2018 3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3,1 Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,40 1,40 16,57 16,57 16,00 3,2 Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 0,29 2,51 2,79 1,57 1,57 3,3 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 32 32 31 32 32 3,4 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 656 644 613 602 608 3,5 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 2.530 2.530 2.538 2.538 2.608 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.1 Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan Jenis 1 5 PENGAWASAN 5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan % 71,43 84,09 79,90 61,14 56,74 5.2 Jumlah Temuan BPK Temuan 23 21,00 14,00 16,00 13,00 6 SEKRETARIAT DEWAN 6,1 Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD Kab.Rote Ndao Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6,2 Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6,3 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada III. ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Rupiah 414.723,00 469.073,00 537.038,98 677.533,00 752.078,00 218.085,80 2 Nilai Tukar Petani Poin 3 Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita % 43,79 44,19 45,83 57,23 61,71 4 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 61,80 71,91 16,85 67,23 72,66 tidak ada data tidak ada data Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-106 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 107 2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 Dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 Periode RPJMD II, 2015-2020 Pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan tahapan dari Periode Pemantapan dalam RPJPD yaitu tahun 2015-2020. Oleh karena itu evaluasi ini melihat hasil yang dicapai dari setiap sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam RPJPD khusus periode berkenaan. Untuk Tahap Pemantapan ini, prioritas pembangunan Rote Ndao diletakan untuk lebih meningkatkan mutu SDM, lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan pembangunan kualitas infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, aparatur pemerintahan yang profesionel, efektif, efisien dan akuntabel, menjamin perlindungan kesejahteraan sosial, serta penegakkan hukum dan HAM. Bidang-bidang prioritas untuk tahap ini adalah sebagai berikut:
5. 1.Bidang Pembangunan SDM, melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan KB, serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kepemudaan dan Olah Raga
6. 2.Bidang Ekonomi
7. 3.Bidang Infrastruktur
8. 4.Bidang Kesejahteraan Sosial
9. 5.Bidang Politik dan Pemerintahan
10. 6.Bidang SDA, LH dan Tata Ruang
11. 7.Bidang Hukum dan HAM Capaian setiap bidang prioritas dapat diukur dari indikator di bawah ini: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 108 Tabel 2.71 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2020 Periode Tahun 2015-2020 NO Indikator Target 2015- 2020 Capaian s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Ket. 1 Tingkat pertumbuhan penduduk tetap terjaga pada level < 1,25% per tahun 1,25 % 3,88 % 32,21 % Belum mencapai target 2 Jumlah penduduk buta huruf turun menjadi maksimal 1% 1 % 9,40 % 8,9 % Belum mencapai target 3 Angka gizi kurang menurun 5,6 % 5,71 % 98,07 % Akan mencapai target 4 Angka gizi buruk berkurang 0,5 % 0,2 % 250 % Melampaui target 5 Angka kematian bayi maksimal 10 kasus 10 Kasus 46 Kasus 41,67 % Belum mencapai target 6 APM pendidikan dasar (SD maupun SMTP) terjaga pada level 100% 100 % 89,75 % 83,68 % Belum mencapai target 7 Tingkat kelulusan pendidikan dasar: SD 100%; 100 % 100 % 100 % Sesuai Target 8 Tingkat Kelulusan SMTP minimal 96% 96 % 100 % 104,17 % Melapaui target 9 Laju pertumbuhan ekonomi tetap dijaga pada level di atas 5,48%. 5,48 % 5,48 % 100 % Sesuai Target 10 Pendapatan per kapita tetap dijaga pada level minimal Rp.4,04 juta/kapita. 4.040.000 Rp 18.014.000 Rp 274,14 % Melapaui target 11 Tingkat pengangguran terbuka tetap dijaga pada level dibawah 2% yang diikuti dengan terus berkurangnya pengangguran tersembunyi 2 % 2,73% % 94,78 % Akan mencapai target 12 Persentase penduduk miskin terus menurun 23,09 % 28,08 % 17,77 % Belum mencapai target Dari Tabel di atas dapat dilihat tiga kategori capaian yaitu melampaui target, sesuai target dan belum memenuhi terget. Khusus untuk indikator yang belum mencapai target yaitu: - Tingkat Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk belum dapat dikendalikan dengan baik akibat masih kurangnnya kesadaran masyarakat tentang Keluarga Berencana. Selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya mutasi penduduk masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao akibat berbagai daya tarik ekonomi Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah otonomi baru yang sedang berkembang. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 109 - Angka Buta Huruf Sebagian besar penduduk yang buta huruf adalah penduduk diatas usia produktif sehingga sulit untuk dientaskan melalui program pendidikan non formal. Untuk kelompok seperti ini lebih ditekankan pendekatan pemberdayaan dan penyediaan jaminan sosial. - Gizi Kurang dan Gizi Buruk Angka gizi kurang yang masih tinggi disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu terhadap pola asuh anak termasuk pemberian makan bergizi dengan pemanfaatan pangan lokal seperti ubi-ubian, kelor, gula merah, telur, susu, sayur, buah buahan lokal dan sebagainya. - APM SD/SMP APM SD/SMP belum mencapai target karena adanya penduduk pada usia 7-13 tahun masih bersekolah tidak pada jenjang pendidikan seharusnya karena tahan kelas dan atau ada yang putus sekolah. - Tingkat Pengangguran Terbuka Mengingat sebagian besar pekerja di Kabupaten Rote Ndao berasal dari sektor pertanian maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Apabila curah hujan baik maka semua petani akan memiliki kesempatan untuk menggarap sawah dan ladang sedangkan apabila curah hujan rendah maka sebagian petani akan kehilangan pekerjaan di bidang pertanian dan mencoba pekerjaan lainnya seperti pertukangan, penjualan jasa lainnya yang pekerjaannya tidak bersifat tetap sehingga cenderung disebut sebagai setengah menganggur bahkan pengangguran terselubung - Persentase Penduduk Miskin Tantangan terberat adalah sulitnya menurunkan jumlah penduduk miskin yang kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hal ini mengidikasikan bahwa peningkatan nilai tambah ekonomi belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di bawah garis kemiskinan. Oleh karen itu, belanja pemerintah perlu difokuskan lagi untuk membidik masyarakat miskin sebagai sasaran utama. Untuk indikator yang sudah mencapai target atau melampaui target seperti gizi buruk, tingkat kelulusan SD/SMP, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan perkapita agar terus dijaga agar tidak menurun pada masa akan datang melainkan dapat terus meningkat untuk mendorong daya saing daerah baik secara regional maupun nasional. 2.5.2 Evaluasi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dengan indikator kinerja sasaran RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ditetapkan 116 indikator kinerja sasaran yang selanjutnya di sebut indikator kinerja daerah. Tingkat capaian indikator pembangunan merupakan perbandingan antara realisasi dan target yang direncanakan. Berdasarkan data tersebut, capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 sampai dengan Tahun 2019 menunjukan terdapat 46 indikator melampaui, 17 indikator tercapai, 32 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 110 Indikator akan tercapai, 13 indikator perlu usaha, dan 21 Indikator perlu usaha keras. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel 2.72 dibawah ini. Tabel 2.72 Pencapaian Kinerja RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Kinerja Akhir RPJMD Realisasi Kinerja Akhir RPJMD (%) Tingkat Capaian 2018/2019 2018/2019 2019 1 2 9 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) PDRB Harga Konstan Tahun 2010 (Rp.) 562,738,052.00 1,836,378,260.00 326.33 Melampaui 2) PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta) 1,600,467,370.00 3,162,398,581.00 197.59 Melampaui 3) PDRB Per Kapita Harga Konstan 2010 (Rp) 3,867,403.00 11,085,400.00 286.64 Melampaui 5) PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp. Juta) 10,999,171.00 19,090,100.00 173.56 Melampaui 6) Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.00 5.48 91.33 Akan tercapai 7) Indeks Williamson (%) 0.2 - 0.256 Percepatan Penurunan Penduduk Miskin B Penurunan penduduk miskin (%) 23.09 28.08 17,77 Peru Usaha Keras 2 Kesejahteraan Sosial A Pendidikan 1) Angka Melek Huruf (%) 95.21 90.60 95.16 Akan tercapai 2) Rata-rata lama sekolah 7.58 6.90 91.03 Akan tercapai 3) APM (%) · SD 100.00 92.90 92.90 Akan tercapai · SMP 100.00 74.45 74.45 Perlu usaha 4) APK (%) · SD 100.00 99.59 99.59 Akan Tercapai · SMP 100.00 98.01 98.01 Akan Tercapai B Kesehatan 1) Angka harapan hidup 68.50 63.59 63.78 Perlu usaha 2) Jumlah Kelahiran · Persentase Bayi Lahir Hidup 2.799 (99,64%) 98,49 98,49 Akan tercapai · Persentase Bayi Lahir Mati 10 (0,36%) 1,51 23.84 Perlu usaha lebih keras 3) · AKI (kasus) - 189 -189 Perlu usaha sangat keras 4) Kasus balita gizi · Kurang (%) 5.60 5.71 98.07 Akan tercapai · Buruk (%) 0.50 0.20 250.00 Melampaui C Ketenagakerjaan 1) Penduduk bekerja dari angkatan kerja (%) 97.17 72.98 75.11 Akan tercapai I Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 111 2) Penurunan jumlah pengangguran (%) 2.83 2.11 74.56 Akan tercapai II ASPEK PELAYANAN UMUM A. Pelayanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1) Proporsi penduduk yang menamatkan sekolah Tidak berijasah (%) · SD (%) 22.97 0.41 5.602 Melampaui · SMP (%) 20.00 1.99 1.005 Melampaui 2) Rasio Sekolah-Siswa · SD/MI/SLB 1:120 1:141 85.11 Akan tercapai · SMP/MTs 1:175 1:198 88.38 Akan tercapai 3) Rasio Kelas-Siswa · SD/MI/SLB 0.06 0.036 166 Melampaui · SMP/MTs 0.06 0.031 193 Melampaui Meningkatkan mutu pendidikan 1) Tingkat Kelulusan · SD (%) 100.00 100.00 100.00 Tercapai · SMP (%) 100.00 100.00 100.00 Tercapai 2) Rasio guru: siswa · SD 0.05 0.047 106.38 Melampaui · SMP 0.05 0.04 125 Melampaui 3) Jumlah guru berpendidikan S1 100.00 81.57 81.57 Akan tercapai 4) Sertifikasi guru (%) 100.00 95.85 95.85 Akan tercapai Penguatan Manajemen Pendidikan 1) Penerapan manajemen berbasis Sekolah (MBS) 100.00 100 100 Tercapai 2) Penerapan kurikulum 2013 (%) · SD 100.00 94.52 94.52 Akan tercapai · SMP 100.00 100 100 Tercapai 3) Penerapan SPM Pendidikan 100.00 100 100 Tercapai 2 KESEHATAN Akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat: 1) Jumlah Prasarana kesehatan · Rumah sakit 1.00 1.00 100.00 Tercapai · Puskesmas 12.00 12.00 100.00 Tercapai · Pustu 87.00 87.00 100.00 Tercapai · Posyandu 366.00 366.00 100.00 Tercapai 2) Tenaga Kesehatan · Jumlah Dokter 35.00 21.00 60.00 Perlu usaha Rasio per satuan penduduk 1:3,567 1:7,601 53,07 Perlu usaha · Jumlah Tenaga Paramedis (Perawat/Bidan) 217.00 214.00 98.62 Akan tercapai Rasio per satuan penduduk 1:575 1:746 57.50 Perlu usaha Partisipasi masyarakat terhadap kesehatan 1) Keluarga Berencana (KB): · Jumlah Akseptor KB 14,403 15,895.00 110.36 Melampaui · Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 17,790 28,605.00 160.79 Melampaui Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 112 2) Peserta KB Aktif (%) 87.00 70.39 80.91 Akan tercapai Ketersediaan Jamban untuk peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada Desa/kelurahan (%) 1) Sendiri 99.32 63.49 63.49 Perlu usaha 2) Bersama 0.59 6.58 6.58 Perlu usaha keras 3) Bukan jamban 0.09 29.93 29.93 Perlu usaha keras Penurunan kasus penyakit di desa/kelurahan(%) 1) Diare (kasus) - 2.728 Perlu usaha keras 2) Demam Berdarah (kasus) - 21 Perlu usaha 3) Campak (kasus) 33 9 27.27 Perlu usaha keras 4) ISPA (kasus) 516 4.724 10.92 Perlu usaha keras 5) Malaria (angka kesakitan) 0/1000 3.6/1000 0.36 Perlu usaha keras 6) TBC (kasus) 3 118 2.54 Perlu usaha keras 7) Kusta (prevalensi/10.000) 0.14 0.3 46.67 Perlu usaha keras 8) Filariasis (kasus) 80 152 52.63 Perlu usaha 3 Pekerjaan Umum 1) Jalan Kabupaten (Km) 432.90 456.65 105.49 Melampaui Kondisi Mantap (%) 90.00 35.15 37.77 Perlu usaha keras 2) Jalan Non Status (Km) 345.00 628.60 182.20 Melampaui 3) Panjang Jembatan (m) 652.00 182.00 27.91 Perlu usaha keras 4) Panjang Saluran Irigasi Teknis (m) 883.00 1,657.00 187.65 Perlu usaha keras 5) Kondisi Baik (%) 90.00 64.41 71.57 Perlu usaha 6) Saluran Non Teknis (m) 1,000.00 279,365.78 27,936.58 Melampaui 7) Pembangunan Embung (unit) 125.00 52.00 41.60 Perlu usaha keras 8) Panjang drainase (M) 1,500.00 800.00 53.33 Perlu usaha 9) Rumah dengan jamban (%) 72.00 68.18 94.69 Akan tercapai 10) Cakupan layanan air bersih perkotaan (%) 100.00 75.87 75.87 Akan tercapai 11) Cakupan layanan air bersih perdesaan (%) 73.00 75.87 103.93 Melampaui 4 Perumahan 1) Rumah Layak huni (%) 18.71 72.06 385.14 Melampaui 5 Penataan Ruang 1) Perda RTRWK (%) 100.00 100.00 100.00 Tercapai 2) Review RTRWK (%) 100.00 100.00 100.00 Tercapai 3) RDTR Kawasan Strategis 4.00 1.00 25.00 Perlu usaha keras 4) Rencana Zonasi 10 3 30.00 Perlu usaha keras 6 Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Ketaatan Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA PPAS 100.00 100.00 100.00 Tercapai 2) Evaluasi RPJMD, Renstra, RKPD, Renja SKPD 100.00 100.00 100.00 Tercapai Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 113 7 Perhubungan 1) Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan (ijin) 5.00 30.00 600.00 Melampaui 2) Jumlah pelabuhan/ Bandara/Terminal - Pelabuhan Penyeberangan 15.00 6.00 40.00 Perlu usaha keras - Pelabuhan Rakyat 22.00 19.00 86.36 Akan tercapai - Bandar Udara 1.00 1.00 100.00 Tercapai - Tambatan perahu 7.00 18.00 257.14 Melampaui 3) Pemasangan Rambu Darat dan Laut (titik) 250.00 801.00 320.40 Melampaui 4) Cakupan layanan jaringan informasi dan telekomunikasi (%) 90.00 39.65 44.06 Perlu usaha keras 8 Lingkungan Hidup 1) Pelayanan Persampahan (m3) 4.50 361.25 8,027.78 Melampaui 2) Pendaurulangan sampah (%) 70.00 - - 3) Prosentase TPS terhadap penduduk 0.1 0.00013 0.13 Perlu usaha keras 4) Penurunan pencemaran lingkungan (Air, Udara, dan tanah) (%) 45.00 - - 5) Rekomendasi dokumen lingkungan hidup (dok) 25 197 788 Melampaui 6) Penurunan kerusakan sumberdaya alam - Tembok penahan erosi sungai (M) 200.00 150.00 75.00 Akan tercapai - Tembok penahan abrasi pantai (M) 500.00 750.00 150.00 Melampaui - Perlindungan mata air (unit) 10.00 8.00 80.00 Akan Tercapai - Pembangunan Turap (M) 1,950.00 2,528.00 129.64 Melampaui 9 Ketenagakerjaan 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 60.00 72.98 121.63 Melampaui 10 Pemuda dan Olahraga 1) Organisasi Kepemudaan yang aktif terbina 12.00 9.00 75.00 Akan tercapai 2) Cabang Olah Raga Prestasi Lokal, Nasional. (Cabang) 15.00 9.00 60.00 Perlu usaha 3) Gelanggang Olah Raga/Lapangan Olah Raga (unit) 26.00 69.00 265.38 Melampaui 11 Pemberdayaan Perempuan dan Anak 1) Lembaga PUG yang aktif 20.00 15.00 75.00 Akan tercapai 2) Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (%) 50.00 30.00 60.00 Perlu usaha 3) Keterwakilan Perempuan di Parlemen (orang) - Eksekutif (%) 4.00 2.00 50.00 Perlu usaha - DPRD Kab. (%) 4 (16%) 4.00 25.00 Perlu usaha keras Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan anak 1) Lembaga perlindungan anak yang aktif 12.00 2.00 16.67 Perlu usaha keras 2) Perda akta kelahiran Gratis (%) 100.00 100.00 100.00 Tercapai 12 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1) Persentase Koperasi Aktif 100.00 90.58 90.58 Akan tercapai 2) Peningkatan Jumlah Koperasi : Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 114 · Jumlah Koperasi (Unit) 217.00 191.00 88.02 Akan tercapai · Jumlah Anggota (Org) 12,697.00 15,565.00 122.59 Melampaui · Modal Sendiri (Rp.000) 24.949.442 43,329,702 173.67 Melampaui 13 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Opini BPK terhadap Pengelolaan keuangan Daerah WTP WDP WDP Perlu usaha 2) Penerapan E-Proc dalam Pengadaan Barang dan Jasa (%) 100.00 100.00 100.00 Tercapai 3) Penataan arsip seluruh SKPD berbasis IT (%) 40.00 - - - B. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1) Pertumbuhan Sub Sektor bahan makanan terhadap PDRB 3.33 - - - 2) Pertumbuhan Sub Sektor perkebunan terhadap PDRB 3.21 - - - 3) Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB 3.87 - - - 4 Pariwisata 1) Pertumbuhan Sub Sektor Hotel dan Restoran terhadap PDRB (%) 5.31 - - - 5 Kelautan dan Perikanan 1) Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) 3.74 10.07 269.25 Melampaui 6 Perdagangan 1) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 7.27 6.78 93.26 Akan tercapai 7 Perindustrian 1) Pertumbuhan Sub Sektor Industri terhadap PDRB (%) 1.85 1.19 64.32 Perlu usaha C ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Kemampuan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp) 218,085.80 828,622.00 379.95 Melampaui 2) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp) 178,949.80 548,547.76 306.54 Melampaui 2 Ketenagakerjaan 1) Angka Ketergantungan 69.20 74.00 93.51 Akan tercapai 2) Laju Pertumbuhan Penduduk 1.97 3.80 51,84.00 Perlu Usaha 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 2.83 2.11 142.18 Melampaui 3 Pertanian 1) Peningkatan produksi tanaman pangan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 115 - Produksi Padi/gabah (ton) 65,363.00 107,892.00 165.07 Melampaui - Produksi Jagung (ton) 895.00 14,124.80 1,578.19 Melampaui - Produksi Bawang Merah (ton) 291.42 4,816.00 1,652.60 Melampaui - Produksi Sorghum (ton) 5.29 17.80 336.48 Melampaui - Produksi Kacang Tanah (ton) 114.68 115.00 100.28 Melampaui - Gula air (ton) 149.67 150.50 100.55 Melampaui 2) Peningkatan produksi Perkebunan · Kelapa (ton) 3,785.70 3,445.00 91.00 Akan Tercapai · Jambu Mete (ton) 78.00 45.00 57.69 Perlu usaha · Lontar 5,316.00 913.00 17.17 Perlu usaha keras 3) Peningkatan alat mesin pertanian (Unit) 835.00 928.00 111,14 Melampaui 4 Perikanan dan Kelautan 1) Produksi Tangkap (ton) 3,276.00 3,529.00 107.72 Melampaui 2) RTP tangkap (KK) 5,468.00 2,214.00 40.49 Perlu usaha keras 4) Produksi Budidaya (ton) 828.00 14,000.00 1,690.82 Melampaui 5) Jumlah RTP Budidaya 11,344.000 10,524.00 92.77 Akan Tercapai 6) Pemanfaatan Lahan Budidaya (ha) 10,575.00 2,991.00 28.28 Perlu usaha keras 5 Pariwisata 1) Jumlah kunjungan wisatawan 5,281.00 3,861.00 73,11.00 Perlu usaha · Wisatawan Manca Negara 2,581.00 2,060.00 79.81 Akan Tercapai · Wisatawan Nusantara 2,700.00 1,801.00 66,70.00 Perlu usaha · Rata-rata lama menginap 7.00 2.00 28.56 Perlu usaha keras 2) Jumlah Akmodasi Pariwisata · Hotel/Losmen (Unit) 12.00 30.00 250.00 Melampaui · Kamar (buah) 150.00 219.00 146.00 Melampaui · Tempat Tidur (Buah) 287.00 346.00 120.56 Melampaui 6 Pengembangan daerah ekonomi baru 1) Kota Terpadu Mandiri 1.00 1.00 100.00 Tercapai 2) Lokasi translok (unit) 4.00 4.00 100.00 Tercapai 3) Pusat pengembangan Perikanan dan Kelautan (lokasi) 2.00 4.00 200.00 Melampaui % PREDIKAT % PREDIKAT 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 23 SR 19 SR 2 Dinas Kesehatan 22 SR 18 SR 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 SR 16 SR 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kingkungan Hidup 22 SR 21 SR 5 Pol PP dan Linmas 19 SR 22 SR 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 19 SR 21 SR 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 SR 18 SR 8 Dinas Sosial 20 SR 12 SR 9 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 21 SR 12 SR 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 13 SR 9 SR 11 Dinas Pangan 23 SR 15 SR 12 Dinas Kependudukan dan Capil 22 SR 16 SR 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 36 SR 18 SR 14 Dinas Perhubungan 18 SR 10 SR 15 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 28 SR 33 SR 16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 24 SR 11 SR 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18 SR 16 SR 18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 21 SR 19 SR 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 22 SR 13 SR 20 Dinas Pertanian 46 SR 15 SR 21 Dinas Peternakan 23 SR 9 SR 22 Bag. Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol 20 SR 32 SR 23 Bag. Adm. Pemerintahan Umum dan Kesra 24 SR 15 SR 24 Bag. Hukum dan Perundang-undangan 28 SR 22 SR 25 Bag. Organisasi dan Tata Laksana 24 SR 30 SR 26 Bag. Ekonomi dan Pembangunan 24 SR 16 SR 27 Bag. Perpustakaan 22 SR 17 SR 28 Sekretariat DPRD 27 SR 18 SR 29 Sekretariat Korpri 16 SR 13 SR 30 Bag. Adm. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 18 SR 12 SR 31 Kec. Lobalain 19 SR 16 SR 32 Kec. Rote Barat Laut 19 SR 18 SR 33 Kec. Rote Barat Daya 20 SR 22 SR 34 Kec. Rote Barat 32 SR 19 SR 35 Kec. Rote Selatan 18 SR 13 SR 36 Kec. Rote Tengah 20 SR 16 SR 37 Kec. Pantai Baru 29 SR 16 SR 38 Kec. Rote Timur 17 SR 11 SR 39 Kec. Ndao Nuse 53 R 13 SR 40 Kec. Landuleko 16 SR 14 SR 41 Inspektorat Daerah 18 SR 13 SR 42 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 23 SR 16 SR 43 Badan Keuangan dan Aset 22 SR 22 SR 44 Badan Pendapatan Daerah 39 SR 19 SR 45 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 20 SR 13 SR RATA - RATA 23,32 SR 16,85 SR NO NAMA SKPD TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2020 (%) KINERJA KEUANGAN 2.5.3 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 Tabel 2.73 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 116 % PREDIKAT % PREDIKAT 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 0,09 SR 3,37 SR 2 Dinas Kesehatan 9,63 SR 7,01 SR 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4,16 SR 2,80 SR 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1,12 SR 3,97 SR 5 Satuan Polisi Pamong Praja 25,17 SR 10,32 SR 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,24 SR 3,90 SR 7 Dinas Sosial 12,54 SR 8,30 SR 8 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7,97 SR 4,14 SR 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 6,71 SR 1,82 SR 10 Dinas Ketahanan Pangan 6,02 SR 7,19 SR 11 Dinas Kependudukan dan Capil 3,13 SR 11,67 SR 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,93 SR 4,80 SR 13 Dinas Perhubungan 10,75 SR 5,47 SR 14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,18 SR 7,09 SR 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 5,05 SR 3,80 SR 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14,90 SR 8,66 SR 17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13,95 SR 12,56 SR 18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 23,03 SR 8,46 SR 19 Dinas Perikanan 7,87 SR 4,69 SR 20 Dinas Pertanian 22,30 SR 12,47 SR 21 Dinas Peternakan 14,11 SR 5,93 SR 22 Bagian Umum 2,29 SR 4,10 SR 23 Bag. Adm. Pemerintahan Umum dan Kesra 1,97 SR 16,18 SR 24 Bagian Hukum 0,07 SR 6,20 SR 25 Bagian Organisasi 2,00 SR 2,12 SR 26 Bagian Perekonomian dan Pembangunan 12,46 SR 8,33 SR 27 Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 10,33 SR 4,68 SR 28 Sekretariat DPRD 12,07 SR 10,72 SR 29 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 7,84 SR 6,42 SR 30 Badan Keuangan dan Aset 10,00 SR 6,34 SR 31 Badan Pendapatan Daerah 10,63 SR 26,35 SR 32 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8,44 SR 7,36 SR 33 Sekretariat Korpri 20,50 SR 7,04 SR 34 Inspektorat Daerah 5,41 SR 3,66 SR 35 Kec. Lobalain 4,30 SR 11,88 SR 36 Kec. Rote Barat Laut 4,05 SR 3,90 SR 37 Kec. Rote Barat Daya 2,81 SR 5,77 SR 38 Kec. Rote Barat 0,28 SR 7,03 SR 39 Kec. Rote Selatan 9,95 SR 10,78 SR 40 Kec. Rote Tengah 2,84 SR 4,24 SR 41 Kec. Pantai Baru 19,49 SR 16,86 SR 42 Kec. Rote Timur 6,25 SR 25,32 SR 43 Kec. Ndao Nuse 101,80 ST 4,23 SR 44 Kec. Landuleko 7,83 SR 35,07 SR 45 Kec. Loaholu 7,81 SR 48,26 SR 46 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6,53 SR 50,21 SR RATA - RATA 10,39 SR 10,25 SR NO NAMA SKPD TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2021 (%) KINERJA KEUANGAN 2.5.4 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2021 Tabel 2.74 Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2021 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II-117 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 118 2.6 Evaluasi Pencapaian SPM Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga Negara secara minimal. Capaian penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Rote Ndao s/d Tahun 2020 sebagai berikut: Tabel 2.75 Pencapaian SPM Kabupaten Rote Ndao s.d Tahun 2020 NO INDIKATOR SPM PENCAPAIAN SPM (%) Target Realisasi (2020) I. PENDIDIKAN 1 Pendidikan anak usia dini (5-6 tahun) 100 75,06 2 Pendidikan dasar (7-15 tahun) 100 99,93 3 Pendidikan kesetaraan (7-18 tahun) 100 100 II. KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 70,47 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 55,67 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 58,28 4 Pelayanan kesehatan balita 100 62,64 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100 24,42 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 31,70 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 34,30 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 14,13 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 100 20,98 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 88,11 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 100 30,72 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV,yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif 100 64,79 III. SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 100 19,64 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 100 4,70 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 100 10,86 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti 100 - 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten 100 100 IV. PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100 16,16 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic 100 14,08 3 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 - 4 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah 100 - V. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 100 84,09 2 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 100 VI. BENCANA 1 Pelayanan informasi rawan bencana 100 100 2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di desa 100 100 3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 119 2.7 Gambaran Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal’s (SDG’s) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif. Integrasi TPB kedalam RPJMD merupakan bentuk komitmen daerah dalam merealisasikan agenda SDG’s sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, pada hakekatnya adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan Komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sesuai kewenangan dan kondisi yang relevan dengan Kabupaten Rote Ndao serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 juga hasil penelaahan terhadap Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperoleh data bahwa Indikator TPB yang menjadi urusan dan kewenangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebanyak 173 indikator. Indikator-indikator TPB tersebut terbagi atas 4 (empat) pilar, yaitu:
12. 1.Pilar Sosial, mencakup 5 tujuan (goal), yaitu tujuan 1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), 4 (pendidikan berkualitas) dan 5 (kesetaraan gender);
13. 2.Pilar Lingkungan, mencakup 6 tujuan, yaitu tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak), 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (ekosistem lautan) dan 15 (ekosistem daratan);
14. 3.Pilar Ekonomi, terdiri atas 5 tujuan, yaitu tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi dan infrastruktur), 10 (berkurangnya kesenjangan), dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan); dan
15. 4.Pilar Hukum dan Tata Kelola (Hutakel), terdiri atas 1 tujuan, yaitu tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh). -, ,. Goal 16: Perdamaian, _ \I.· Keadilan & ~ Kelembagaanyang Tangguh PILARPEr.tWIGUNANHUKUM& TATAKELOI.A 1 Goal, 12Target, 23 lndikator ,-~ Goal 15: Ekosistem • ~ Daratan; _j ::::::::::::: Goal 14: Ekosistem ~ Lautan Goal 13: Penanganan Perubahanlklim Goal 12: Konsumsi & QO Produksi yg Bertanggung Jawab Goal 11: Kola & Permukimanyang Berkelanjutan PILAR~ LINGKUNGAN 6 Goal, 56Target, 70 lndikator "" '"'""""""'] Kesenj:rlg:rl ~ Goal17:Kemrtm:rlu~ '@ Mencap:11Tu1uanJ . ~ ....,,..,....~ ff'i PerturmuhanEkonomi .It. """'''"'""''·'1~ & lnfrastruktur Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau SOGs 17 Goal, 169Target, 241 lndlkctor Goal 5: Kesetaraan Gender Goal 4: Pendidikan Berkualitas Goal 3: Kehidupan Sehat & Sejahtera Goal 2: Tanpa Kelaparan Goal 1: Tanpa Kemisikinan PILARPEr.timGUNAN SOSIAl 5 Goal, 47Target,77 lndikator Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 120 Gambar 2.47 Gambaran Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dari 173 indikator, Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan sebanyak 125 indikator (72,25%). Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional sebanyak 47 indikator (27,17%), sedangkan 78 Indikator (45,09%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, selanjutnya ada 8 indikator (4,62%) yang belum dilaksanakan dan 40 Indikator (23,12%) yang tidak memiliki data. 2.7.1 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional Tahun 2020 Dalam pelaksanaan pencapaian TPB Kabupaten Rote Ndao telah mencapai 47 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 27,17% dari 173 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao. - - - Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 121 Gambar 2.48 Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Berdasarkan Gambar 2.48 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan) dan Tujuan 8 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua) masing-masing sebanyak 7 indikator. Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah pilar sosial sebanyak 20 indikator, Pilar ekonomi sebanyak 16 indikator, Pilar lingkungan sebanyak 6 indikator dan pilar hukum dan tata kelola (hutakel) sebanyak 5 indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional ditunjukan pada Gambar 2.49 berikut: Gambar 2.49 Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 2.7.2 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional Tahun 2020 Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional mencapai 78 indikator dari 173 indikator. Indikator pada kategori ini terdapat pada 13 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB. Jumlah tujuan dan target TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional disajikan pada Gambar 2.50 berikut. 1 3 7 2 7 2 0 7 3 1 1 0 0 0 3 5 5 1.Tanpa Kemiskinan 2.Tanpa Kelaparan 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4.Pendidikan Berkualitas 5.Kesetaraan Gender 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak 7.Energi Listrik 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10.Berkurangnya Kesenjangan 11.Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 12.Konsumsi dan Produksi 13.Penanganan Perubahan Iklim 15.Ekosistim Daratan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 20 16 6 5 Sosial Ekonomi Lingkungan Hutakel • • I r r - f Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 122 Gambar 2.50 Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional adalah Tujuan 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) dan Tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, masing-masng sebanyak 13 indikator. Selanjutnya diikuti Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan 11 indikator dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh) sebanyak 8 indikator serta Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) sebanyak 6 indikator. Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional terdiri dari pilar sosial sebesar 46 indikator. Sedangkan indikator paling rendah adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 8 indikator. Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional pada setiap tujuan dan pilar dapat dilihat pada Gambar 2.51 di bawah ini: Gambar 2.51 Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional 13 5 13 11 4 5 0 6 3 4 3 0 1 0 0 8 2 1.Tanpa Kemiskinan 2.Tanpa Kelaparan 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4.Pendidikan Berkualitas 5.Kesetaraan Gender 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak 7.Energi Listrik 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10.Berkurangnya Kesenjangan 11.Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 12.Konsumsi dan Produksi 13.Penanganan Perubahan Iklim 15.Ekosistim Daratan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 46 15 10 8 Sosial Ekonomi Lingkungan Hutakel • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 123 2.7.3 Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional Kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan sebanyak 8 indikator yang terdiri atas Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) 4 indikator, Tujuan 7 (Energi Terjangkau dan Terbarukan), Tujuan 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan), Tujuan 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayat) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh) masing-masing 1 indikator. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target ditunjukkan pada Gambar 2.52. Gambar 2.52 Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional terdiri dari pilar lingkungan sebesar 7 indikator, sedangkan indikator pada pilar hukum dan tata kelola sebabnya 1 indikator. Gambar 2.53 Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1.Tanpa Kemiskinan 2.Tanpa Kelaparan 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4.Pendidikan Berkualitas 5.Kesetaraan Gender 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak 7.Energi Listrik 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10.Berkurangnya Kesenjangan 11.Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 12.Konsumsi dan Produksi 13.Penanganan Perubahan Iklim 15.Ekosistim Daratan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 0 0 7 1 Sosial Ekonomi Lingkungan Hutakel • t - ~ r Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 124 2.7.4 Indikator TPB yang tidak/belum ada data Kategori indikator TPB yang tidak/belum memiliki data Kabupaten Rote Ndao mencapai 40 indikator. Indikator-indikator ini harus menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB yang belum memiliki data ditunjukkan pada Gambar 2.54. Gambar 2.54 Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang tidak/belum memiliki data Indikator pada setiap pilar yang tidak/belum memiliki data yaitu jumlah pilar sosial sebanyak 16 indikator, pilar ekonomi sebanyak 15 indikator, pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 indikator, serta pilar lingkungan sebanyak 3 indikator. Gambar 2.55 Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang tidak/belum memiki data Gambaran capaian dan rincian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.76 dan Tabel 2.77 berikut: 4 3 8 0 1 1 0 6 3 3 1 2 0 0 0 5 3 1.Tanpa Kemiskinan 2.Tanpa Kelaparan 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4.Pendidikan Berkualitas 5.Kesetaraan Gender 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak 7.Energi Listrik 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10.Berkurangnya Kesenjangan 11.Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 12.Konsumsi dan Produksi 13.Penanganan Perubahan Iklim 15.Ekosistim Daratan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 16 15 3 5 Sosial Ekonomi Lingkungan Hutakel Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 125 Tabel 2.76 Capaian Indikator TPB di Kabupaten Rote Ndao No. TPB Tujuan TPB Indikator yang sudah dilaksanaka n dan sudah mencapai target Nasional Indikator yang sudah dilaksanaka n dan belum mencapai target Nasional Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional Indikator yang belum/ tidak memiliki data Jumlah
16. 1.Mengakhiri segala bentukkemiskinan di manapun 1 13 0 4 18
17. 2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangandan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3 5 0 3 11
18. 3.Menjamin kehidupan yang sehatdan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 7 13 0 8 28
19. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuksemua 2 11 0 0 13
20. 5.Mencapai kesetaraan genderdan memberdayakan kaum perempuan 7 4 0 1 12
21. 6.Menjamin ketersediaan sertapengelolaa nair bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 2 5 4 1 12
22. 7.Menjamin akses energi yangterjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua 0 0 1 0 1
23. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerjayang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 7 6 0 6 19
24. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, sertamendorong inovasi 3 3 0 3 9
25. 10.Mengurangi kesenjangan intradan antarnegara 1 4 0 3 8
26. 11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,tangguh, dan berkelanjutan 1 3 1 1 6
27. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 0 0 0 2 2
28. 13.Mengambil tindakan cepat untukmengatasi perubahan iklim dan dampaknya 0 1 0 0 1 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 126
29. 14.Melestarikan dan memanfaatkansecara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 0 0 0 0 0
30. 15.Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayat 3 0 1 0 4
31. 16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 5 8 1 5 19
32. 17.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 5 2 0 3 10 Jumlah Persen 47 27,17 78 45,09 8 4,62 40 23,12 173 100 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Tabel 2.77 Rincian Indikator TPB di Kabupaten Rote Ndao NO. INDIKATOR NAMA INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) Capaian Target Pencapaian Indikator tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). Target RPJMN 2024: 6-7% 27,54% 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN BidangKesehatan Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019 NA 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). 540 orang 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%) 749 Jiwa 100Jiwa 13,35% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 127 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta padatahun 2019 (2015: 3 juta). 21.365KK 11.710KK 54,81% 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%. Target RPJMN 2024: 90% 64,1% 1.4.1.(d) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. 80,26% 1.4.1.(e) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. 89,3% 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/ sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). 81,56% 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/ MTs/sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%). 63,34% 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0- 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. Target RPJMN 2024: 100% 63,15% 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019. 39,01% 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). 0 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu). NA 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5ribu). NA 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100). 0 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2019 : Meningkatnya alokasi secara langsung sumberdaya untuk program pengentasan kemiskinan sehingga angka kemiskinan turun menjadi 7-8% pada tahun 2019 NA Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 128 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari t o t a l belanja pemerintah. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 38,47% Target Pencapaian Indikator tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence ofUndernourishment). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 5 8,34% 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %). NA 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 4 (turun dari 5,8) 5,12% 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/ kapita/hari. Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%). Target RPJMN 2024: 8,5 NA 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 14% 25,83% 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%). Target RPJMN 2024: 14% 19,17% 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 11,03% 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%). 7,7% 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). Target RPJMN 2024: 60% 73,19 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan(PPH) dan tingkat konsumsi ikan Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun). Target RPJMN 2024: 95,2 dan 62 65,2 dan 73,2 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sector pertanian (rupiah per tenaga kerja). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 59,9 juta/tenaga kerja (naik dari 46,9 juta) NA Target Pencapaian Indikator tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 129 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). Target RPJMN 2024: 183 170,71 Per 100.000 KH 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatanterlatih Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). 70,2% 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). 70,2% 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 16 26,29 per 1000 Kelahiran Hidup 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 10 14,68 per 1000 Kelahiran Hidup 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per1000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). Target RPJMN 2024: 16 19,46 per 1000 Kelahiran Hidup 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). Target RPJMN 2024: 0,18% 0,28 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). Target RPJMN 2024: 190 36% 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 0,014 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Filariasis : 0 Kusta : 8 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). Target RPJMN 2024: 34,1% 17,4% 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada pendudukumur ≥18 tahun. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%). Target RPJMN 2024: 21,8% 34,95% 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). Target RPJMN 2024: 8,7% NA 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%). NA 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0,74% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 130 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). Target RPJMN 2024: 63,4% 86,41% 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15- 49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. 86,41% 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%). 37,87% 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) atau kelahiran hidup per 1000 perempuan) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48). Target RPJMN: 18 NA 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). Target RPJMN 2024: 2,10% 3,6% 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012- 2013:11,4%). Target RPJMN 2024: 7,4% NA 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1000penduduk. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 98% 11,53% 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%). 80,2% 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 3.a.1* Persentase merokok pada pendudukumur ≥15 tahun. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 8,7% NA 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 96% 100% 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA Target Pencapaian Indikator tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Membaca = 61,2% Matematika =30,1% 32,14% 34,32% 32,61% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 131 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%). Target RPJMN 2024: 84,48% 67% 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%). Target RPJMN 2024: 81,33% 25% 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%). NA 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/ sederajat Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015:100,7%). NA 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). Target RPJMN 2024: 9,18 tahun 7,30% 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%). 64,76% 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di

(1)SD/MI/ sederajat;
(2)SMP/MTs/sederajat. 4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. Target RPJMN 2019: Meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 sebesar 100% 81,56% 63,34% 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%). 97,00% 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019. 99,23% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 132 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran,(c)computer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 76,67% 73,33% 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 81,8% 50,83% Target Pencapaian Indikator tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19). 18 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0,06 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadapanak perempuan. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). 0,06% 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0,03 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasanterhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). 91% 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 8,74 (turun dari 11,21) 0,98% 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun). 55,65 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). NA Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 133 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). 1,43% 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15- 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 86,41% 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yangtidak terpenuhi). Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). Target RPJMN 2024: 7,4% 18,53% 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %). Target RPJMN 2024: 63,4% 55,65% Target Pencapaian Indikator tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%). 79,26% 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau. 184,20 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%). 79,26% 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatnya proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air NA 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasilayak. Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%). 76,76% 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). Target RPJMN 2024: 90% 119 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 90% 30 desa/kel Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 134 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Belum dilakukan 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 409 Belum dilakukan 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II. 66,67 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture). Belum dilakukan 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke- mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar- wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Belum dilakukan Target Pencapaian Indikator tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua 7.2.1* Bauran energi terbarukan Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019. Target RPJMN 2024: 23% Belum dilakukan Target Pencapaian Indikator tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 5,5-6,5% -3,46% 8.1.1.(a) PDB per kapita. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta). 60.482.080 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja pertahun. Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019. Target RPJMN 2024: 3,7 –4,5% NA 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 135 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). Target RPJMN 2024: 51% 0,62% 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektorpertanian. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%). Target RPJMN 2024: 30,8% NA 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 12.187/jam 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0,03% 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 3,6 – 4,3% 0,05% 8.6.1* Persentase usia muda (15- 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan(NEET). Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. 0,02 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019(2014: 4,2%). Target RPJMN 2024: 5,5% NA 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun2019 (2014: 9 juta). 96 orang 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 1.424 orang 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Meningkat menjadi USD 30,0 Miliar NA 8.9.2* Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Target RPJMN 2024: 15 juta (naik dari 13 juta) 0,76 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Bank= 15 unit, ATM= 58 unit NA 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. NA 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. Target RPJMN 2024: 30,8 (naik dari 24,7) 21,26 Target Pencapaian Indikator tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 136 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 7,0% NA 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). 2,75% 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektorindustri manufaktur. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 15,7 juta(naik dari 14,9 juta) 0,059 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambahindustri. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 20% (naik dari 18,5%) 14,95% 9.3.2* Proporsi industry kecil dengan pinjaman atau kredit. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 5% (naik dari 2,4%) NA 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobilebroadband. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 8,9 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 98,77 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 98,77 Target Pencapaian Indikator tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara 10.1.1* Koefisien Gini. Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41). NA 10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019. 7 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa. 48 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa Target RPJMN 2024: 8.559 (naik 3.000) 0 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%). 39.157KK 21.365KK 54,56% 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 9% NA 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3). 90,59 Target Pencapaian Indikator tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 137 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses Terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah rumah tanggayangmemiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (baseline 2014: 60,9%) 83,30% 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. 142,30 11.5.1.(c) Jumlah system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. NA 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 2.529.071. 000 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%). 46,62% 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Belum dilakukan Target Pencapaian Indikator tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton). NA 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yangdidaur ulang. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit). Target RPJMN 2024: 26.880 ton/ tahun NA Target Pencapaian Indikator tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 4 Target Pencapaian Indikator tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayat 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai(DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar). 3,43 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Belum dilakukan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 138 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019. 1 Target Pencapaian Indikator tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban Kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. 100% 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Menurunnya prevalensikekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan). 0,09% 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki- laki muda umur18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0,32% 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6). Target RPJMN 2024: 4,14 NA 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 92,64 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten : 60%, Kota : 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%). WTP Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 139 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target RPJMN 2024: B ke atas 100% CC (Nilai: 50,04) 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanjapengadaan Meningkatnya penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%). 66,39% 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%). 0% 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). 6,25% 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 99,99% 82,29% 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untukpenduduk 40% berpendapatan bawah. Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun2019. NA 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Target RPJMN 2024: 100% 62,83% 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID 0 (Belum Terlaksana) 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 0 Target Pencapaian Indikator tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015 : 10,7%). Target RPJMN 2024: 10,7- 12,3% 37,78 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. (tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017) 5.148.664 .437 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. (tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017) 91,45% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 II - 140 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPSD sebagairujukan utama. (tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017) 90,32% 17.18.1.(c) Jumlah meta data kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). (tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017) 6 17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. (tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017) NA 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). (tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 20 NA 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 7054 17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 93,26% Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-1 Keuangan daerah merupakan salah satu faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Potret kinerja keuangan pada waktu lalu menjadi dasar dalam penentuan kerangka pendanaan kedepan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat kemampuan keuangan masa lalu sehingga perkiraan yang akan datang menjadi lebih realistis. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan daerah masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, tingkat ketergantungan fiskal, dan realisasi belanja, keterkaitan antara aspek perencanaan dan penganggaran serta bagaimana penyelenggaraan pengelolaan kas yang telah dilakukan, dimana menampilkan gambaran bagaimana keuangan daerah yang tersedia dapat menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efektif dan efisien. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Dalam sub bab ini akan dibahas kinerja APBD yang mencakup 3 (tiga) aspek keuangan daerah yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sejumlah rasio pendapatan, belanja dan pembiayaan ditampilkan untuk mendapatkan bagaimana wujud pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao kurun waktu 2016-2020. Perkembangan APBD tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-2 Tabel 3.1 Rata - rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Rote Ndao NO. REK URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbu han 1 2 3 4 5 6 7 9 1 PENDAPATAN 708,870,066,413.57 739,924,285,730.34 779,660,723,569.00 812,561,038,862.12 753,647,401,075.86 3.45 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,842,548,098.57 49,093,660,595.24 27,916,947,902.00 31,479,192,075.12 32,683,328,390.45 (6.57) 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 5,590,924,904.50 6,936,635,492.82 9,029,702,704.00 9,484,214,075.95 7,866,751,680.50 7.38

1.1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6,453,048,537.00 5,111,293,857.00 4,393,370,494.00 4,894,896,494.00 9,823,578,666.00 16.67
1.1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,014,516,533.00 5,343,251,384.00 5,505,647,812.00 6,059,453,988.00 6,283,847,348.35 0.59 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10,784,058,124.07 31,702,479,861.42 8,988,226,892.00 11,040,627,517.17 8,709,150,695.60 (16.20) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 612,526,648,394.00 609,383,777,281.00 622,779,079,732.00 628,610,869,733.00 552,319,930,617.00 2.57 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13,157,000,472.00 9,482,830,792.00 7,437,139,309.00 6,537,826,650.00 7,461,942,300.00 3.97 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 441,682,656,000.00 438,816,702,000.00 445,782,708,000.00 461,383,019,000.00 422,697,359,000.00 1.64 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 157,686,991,922.00 161,084,244,489.00 169,559,232,423.00 160,690,024,083.00 122,160,629,317.00 6.46 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 67,500,869,921.00 81,446,847,854.10 128,964,695,935.00 152,470,977,054.00 168,644,142,068.41 13.33 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 4,000,000,000.00 - 23,355,160,000.00 30,812,440,000.00 30,912,200,000.00 0.06 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10,782,327,921.00 14,681,511,854.10 13,272,642,298.00 17,264,139,054.00 13,994,501,783.41 (4.28) 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,124,542,000.00 66,765,336,000.00 91,824,992,000.00 104,394,398,000.00 108,362,083,000.00 6.19 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 594,000,000.00 0.00 511,901,637.00 0.00 15,375,357,285.00 0.00 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-3 NO. REK URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Pertumbu han 1 2 3 4 5 6 7 9 2 BELANJA 713,329,441,477.00 717,309,409,324.00 778,252,033,041.00 813,151,761,495.60 744,031,613,310.35 3.74
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 304,429,302,174.00 359,007,913,245.00 407,249,736,171.00 426,389,739,957.00 426,181,943,051.00 6.78 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 218,615,384,271.00 225,892,192,989.00 240,509,040,381.00 259,629,007,120.00 257,684,992,301.00 4.07 2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 5,089,080,000.00 0.00 0.00 0.00 (20.00) 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 8,345,471,500.00 10,017,345,000.00 23,218,103,193.00 7,409,300,000.00 4,550,508,000.00 25.89 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 500,000,000.00 1,615,000,000.00 1,645,000,000.00 4,315,000,000.00 500,000,000.00 (35.08) 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0.00 0.00 0.00 1,239,152,800.00 1,120,631,000.00 0.00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 75,343,193,524.00 115,473,880,756.00 139,981,996,834.00 153,086,058,734.00 149,272,264,400.00 13.89 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,625,252,879.00 920,414,500.00 1,895,595,763.00 711,221,303.00 13,053,547,350.00 374.54 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 408,900,139,303.00 358,301,496,079.00 371,002,296,870.00 386,762,021,538.60 317,849,670,259.35 0.63 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,847,542,000.00 39,233,634,100.00 41,657,433,921.00 37,025,540,208.00 44,288,726,455.00 6.15 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164,848,271,485.00 142,197,342,820.00 162,878,888,404.77 176,225,888,128.83 145,862,357,295.99 1.81 2 . 2 . 3 Belanja Modal 211,204,325,818.00 176,870,519,159.00 166,465,974,544.23 173,510,593,201.77 127,698,586,508.36 (1.53) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59,301,789,714.96 50,738,522,155.53 67,374,499,477.87 68,281,820,006.01 62,201,201,572.53 2.09 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 59,231,917,831.96 50,738,522,155.53 67,374,499,477.87 68,281,320,006.01 62,200,157,372.53 2.16 3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 69,871,883.00 0.00 0.00 500,000.00 1,044,200.00 0.00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5,500,000,000.00 6,000,000,000.00 500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 (6.90) 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,500,000,000.00 6,000,000,000.00 500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 (6.90) 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumber : BKA Kab.Rote Ndao tahun berkenan 2020 753,647 744,031 2019 812,561 813,151 2018 779,661 778,252 2017 708,870 713,329 2016 595,074 600,846 ~ Pendapatan (Juta) ~ Belanja (Juta) 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-4 Pendapatan daerah adalah merupakan total penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain–lain Penerimaan yang Sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pendapatan merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan, pendapatan daerah juga menggambarkan tentang kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal suatu daerah. Selama lima tahun terakhir pendapatan daerah mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 sebesar Rp. 708.870.066.413,57 menjadi sebesar Rp. 753.647.401.075,86 pada tahun 2020. Dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah, yaitu masih sekitar 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah masih cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Belanja Daerah secara umum terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,74%. Realisasi anggaran belanja kurun waktu 2016- 2020 juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 713.329.441.477,00 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 744.031.613.310,35. Peningkatan realisasi belanja ini seiring dengan kebijakan pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Capaian kinerja serapan APBD setiap tahun berfluktuasi namun masih diatas 90%, dan Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Kabupaten terbaik dalam penyerapan tertinggi belanja langsung. Meskipun begitu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, diantaranya adalah perubahan peraturan dan Juknis serta Juklak dari pusat terkait dengan pelaksanaan penyerapan DAU, DAK dan DBHCHT, serta perubahan OPD baru yang menyebabkan banyaknya peralihan kewenangan dari daerah ke pusat. Realisasi Pendapatan dan Perkembangan capaian kinerja realisasi belanja dapat digambarkan pada grafik berikut. Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun berkenan 3.1.2 Neraca Daerah Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai kondisi aset, kewajiban dan ekuitas suatu daerah pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah menjadi salah satu faktor penentuan asumsi-asumsi dalam perumusan kebijakan daerah. Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Manfaat ekonomi dan sosial di masa depan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-5 dapat diperoleh oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban merupakan utang yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi Pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut : Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-6 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbu han (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1. ASET LANCAR 60,920,647,281 81,492,983,196 79,625,420,979.67 75,460,598,521.08 80,626,696,557.70 (2.94) 1.1.1. Kas 51,905,473,569 69,755,896,250 69,551,702,331.08 63,197,874,134.13 67,982,357,962.86 (2.23) 1.1.3. Persediaan 9,015,173,712 11,737,086,946 10,073,718,648.59 12,262,724,386.95 12,644,338,594.84 (6.98) 1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 39,885,538,298 39,820,851,745 42,159,001,153 46,749,428,416.00 60,356,448,079.00 7.00 1.2.1. Investasi Jangka panjang non permanen 349,648,932 - - - - 0.00 1.2.1.1 Dana Bergulir 5,699,750,377 5,686,664,012 5,685,614,012 5,685,114,012.00 5,684,054,012.00 (0.01) 1.2.1.2 Penyisihan Dana bergulir tidak tertagih (5,350,101,446) (5,686,664,012) (5,685,614,012) (5,685,114,012.00) (5,684,054,012.00) (0.01) 1.2.2 Investasi Jangka panjang Permanen 39,535,889,366 39,820,851,745 42,159,001,153 46,749,428,416.00 60,356,448,079.00 7.00 1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda 39,535,889,366 39,820,851,745 42,159,001,153 46,749,428,416.00 60,356,448,079.00 7.00 1.3. ASET TETAP 935,217,954,95 1,029,658,200,95 1,057,999,086,24 1,187,883,822,806.61 1,359,679,384,479.75 5.71 1.3.1. Tanah 49,452,516,859 57,938,871,896 54,411,121,896 154,509,675,163.12 159,313,409,426.12 0.22 1.3.2. Peralatan dan mesin 207,205,620,673 233,807,941,470 244,401,042,549 261,834,998,284.48 311,678353,049.71 7.29 1.3.3. Gedung dan bangunan 382,648,130,628 468,629,359,428 486,459,626,525 514,465,679,300.75 536,739,817,816.13 3.76 1.3.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 808,460,488,981 899,730,719,831 981,949,048,961 1,087,966,397,035.05 1,068,373,001,640.31 5.92 1.3.5. Aset tetap lainnya 26,341,632,943 33,166,644,096 36,063,862,996 34,329,411,822.00 31,121,837,326.00 0.88 1.3.6. Konstruksi dalam pengerjaan 42,545,825,925 1,802,926,800 - 109,560,000.00 627,887,546.00 92.31 1.3.7. Akumulasi Penyusutan (581,436,261,064) (665,418,262,572) (745,285,616,692) (865,331,898,799.00) (712,174,922,325.00) 4.83 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-7 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbu han (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1.4. ASET LAINNYA 40,946,941,613 49,338,554,232 49,663,363,168 41,749,892,491.10 74,758,504,672.77 19.81 1.4.1. Tagihan jangka panjang 4,658,350,704.76 3,697,423,124.18 (4.13) 1.4.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 4,362,308,531 - - 0.00 1.4.3. Kemitraan dengan pihak kedua/ketiga 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 1.4.4. Aset tak berwujud 965,670,000 985,670,000 965,670,000 640,770,000.00 800,770,000.00 5.41 1.4.5. Akumulasi Amortisasi - - - - (640,770,000.00) 0.00 1.4.6. Aset Lain-lain 48,262,884,232 48,852,376,265 44,245,384,637 36,360,771,786.34 79,190,789,670.39 25.87 JUMLAH ASET DAERAH 1,085,362,694,755 1,200,880,082,154 1,229,446,871,536 1,351,843,742,234.79 1,611,421,033,789.22 6.47
2.KEWAJIBAN 5,000,138,396 7,503,431,225 9,016,867,566 8,028,796,051.79 1,371,052,227.67 (26..63)
3.EKUITAS DANA 1,080,342,556,359 1,193,376,650,930 1,220,430,003,970 1,343,814,946,183.00 1,610,049,981,561.00 5.98 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,018,820,836,306 1,085,342,694,755 1,200,880,082,155 1,229,446,871,536 1,611,421,033,789.22 5.62 Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun berkenan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-8 Untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar hutang dan melihat kesiapan aset untuk menutup kewajiban yang harus dipenuhi, maka dilakukan Analisis Rasio Keuangan/Neraca daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, dan Rasio Aktivitas bermanfaat untuk melihat tingkat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Analisis ketiga rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 NO . URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
1.RASIO LIKUIDITAS - Rasio Lancar 4.47 11.91 10.86 8.83 9.40 - Quick Rasio 3.77 10.11 9.30 7.71 7.87
2.RASIO SOLVABILITAS - Rasio Hutang terhadap Aset 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 - Rasio Hutang terhadap modal/equitas 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01
3.RASIO AKTIVITAS - Tingkat Perputaran Piutang (hari) 3,64 1,29 0,22 0,29 1,29 - Tingkat Perputaran Persediaan (hari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber ; BKA Kab. Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas masih dalam posisi yang sehat dalam artian bahwa setiap hutang lancar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao masih dapat dijamin dengan baik oleh aset lancar sedangkan untuk rasio solvabilitas menunjukkan cenderung seimbang dimana pengadaan aset dan rasio hutang terhadap modal sama sepanjang tahun, yang berarti setiap tahun kemampuan dari ekuitas atau modal sendiri dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk membayar kewajiban atau hutang stabil. Untuk Rasio aktivitas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang pada tahun 2015 s.d 2019 berkisar pada angka 0,02–3,64, ini berarti bahwa piutang berputar selama 3 hari. Sedangkan tingkat efektifitas manajemen dalam pengelolaan persediaan stabil dengan tingkat perputaran persediaan 0, artinya umur persediaan makin kecil maka tingkat penggunaan persediaan semakin besar, sehingga semakin besar aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu berkaitan dengan alokasi rencana belanja langsung dan belanja tidak langsung selama periode 2016-2020. APBD Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-9 Kabupaten Rote Ndao periode 2016-2020 penyusunannya telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran merupakan perbandingan secara rasional terhadap pemanfaatan anggaran dan belanja, sehingga anggaran tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Secara terinci proporsi belanja dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 – 2020 URAIAN PROPORSI REALISASI BELANJA THD TOTAL ANGGARAN DAERAH (%) PROPOR SI RATA- RATA (%)2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 BELANJA 100.63 96.94 99.82 92.57 93.59 94.73 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.95 48.52 52.25 48.54 53.61 47.17 Belanja Pegawai 30.84 30.53 30.85 25.96 32.41 30.84 Belanja Subsidi - 0.69 0.00 0.00 0.00 0.14 Belanja Hibah 1.18 1.35 2.98 0.84 0.57 1.39 Belanja Bantuan Sosial 0.07 0.22 0.21 0.49 0.06 0.21 Belanja Bagi Hasil 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.06 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 10.63 5.61 17.97 17.43 18.78 14.08 Belanja Tidak Terduga 0.23 0.12 0.24 0.08 1.64 0.46 BELANJA LANGSUNG 57.68 48.42 47.67 44.03 39.98 47.56 Belanja Pegawai 4.63 4.69 5.35 4.21 5.57 4,89 Belanja Barang dan Jasa 23.26 20.36 20.92 20.06 18.35 20.59 Belanja Modal 29.79 23.38 21.40 19.75 16.06 22.08 Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah Dilihat dari proporsi belanja, pada tahun anggaran 2016 - 2020 belanja langsung mendominasi terhadap total belanja daerah yaitu rata-rata 47,56%. Hal tersebut menunjukkan tingginya anggaran pemerintah untuk investasi. Dari total belanja langsung tersebut proporsi belanja modal paling tinggi yaitu 22,08%, sedangkan untuk belanja pegawai 4,89% serta barang dan jasa 20,59%. Realitas kemampuan pengelolaan belanja terlihat lebih stabil yang menandakan kualitas perencanaan baik dalam penganggaran maupun perencanaan pembangunan telah sejalan sesuai dengan harapan. Adapun analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-10 Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 - 2020 No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a) / (b) x 100% 1 Tahun Anggaran 2018 282,166,474,302.00 779,660,723,569.14 36.19 2 Tahun Anggaran 2019 296,654,547,328.00 818,651,761,495.60 36.24 3 Tahun Anggaran 2020 296,654,547,328.00 818,651,761,495.60 36.24 Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah Pengeluaran belanja untuk aparatur di Kabupaten Rote Ndao rata-rata selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka kisaran 37%. Artinya bahwa APBD Kabupaten Rote Ndao relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi pengeluaran APBD. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dapat diihat pada defisit riil anggaran, anggaran penutup defisit riil dan realisasi SiLPA Kabupaten Rote Ndao. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 3.6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 NO Uraian 2018 2019 2020 1 2 3 4 5
1.Realisasi Pendapatan Daerah 779,660,723,569.14 812,561,038,862.12 753,647,401,075.86 Dikurangi realisasi:
2.Belanja Daerah 778,252,033,041.00 813,151,761,495.60 744,031,613,310.35
3.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 A Defisit riil 908,690,528 (6.090.722.633,48) 4.115.787.765,51) Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-11 Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah Pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran, oleh karena itu digunakan dana SiLPA untuk menutup defisit tersebut, sehingga penerimaan pembiayaan berkurang sesuai defisit pada tahun yang berkenaan. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 terjadi surplus karena adanya SiLPA tahun sebelumnya yang tidak dimanfaatkan untuk membiayai komponen belanja dalam APBD tahun 2018 dan 2020. Komposisi untuk menutup defisit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2020 NO Uraian 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 67,374,499,477.87 68,281,320,006.01 62,200,157,372.53 2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1,050,000.00 500,000.00 1,044,200.00 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - B Jumlah 67,375,549,477.87 68,281,820,006.01 62,201,201,572.53 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (A-B) 67,368,739,971.87 62,191,097,372.53 66,316,989,338.04 Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah Untuk mengetahui nilai dan komposisi nilai sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 No. Uraian 2018 2019 2020 Rp. % dr SiLPA Rp. % dr SiLPA Rp. % dr SiLPA 1 Jumlah SiLPA 67,374,499,477.87 100 68,281,320,006.01 100 62,200,157,372.53 100 2 Pelampauan penerimaan PAD 0 0 0 0 0 0 3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan 0 0 0 0 0 0 4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 0 0 0 0 0 0 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 0 0 0 0 0 0 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0 0 0 0 0 0 7 Kegiatan lanjutan 0 0 0 0 0 0 Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah SiLPA Kabupaten Rote Ndao cenderung semakin meningkat dengan rasio terhadap pendapatan mencapai 8%. Semakin besar SiLPA menunjukkan kurang optimalnya penyerapan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-12 anggaran dan ketidakcermatan dalam penganggaran. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan antara lain: (a) Terjadi efisiensi dalam belanja, dimana kegiatan/proyek dalam belanja dapat diselesaikan dengan biaya lebih rendah dari pagu anggarannya; (b) Terdapat masalah pembebasan lahan dalam kegiatan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah; (c) Terdapat masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa; (d) Sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan program/kegiatan belanja modal daerah; dan (e) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang berubah-ubah dan terlambat diterima daerah. 3.3 Kerangka Pendanaan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Analisis meliputi proyeksi pendapatan, belanja dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan- kebijakan serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan. Analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan selama kurun waktu lima tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Proporsi Dana Perimbangan dalam kurun waktu 2016-2020 secara rata-rata mencapai 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah salah satunya bersumber dari rendahnya kemampuan PAD, adanya alokasi jenis belanja yang kurang produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif, serta pengelolaan administrasi yang belum optimal. Analisis proyeksi pendapatan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah kurun waktu 5 tahun kedepan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan pubik secara optimal. Proyeksi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah baik dari pusat maupun dari provinsi. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 3,45%, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut :

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -6,57%
b.Dana Perimbangan sebesar 2,57%
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 13,33%. Dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah PAD) mengalami pertumbuhan minus dalam kurun waktu tersebut di atas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terjadinya pandemi Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-13 Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya realisasi pendapatan khususnya pendapatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, pendapatan tahun 2021 – 2024 diproyeksikan dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 namun pemerintah juga terus berupaya dan berinovasi untuk memetakan potensi-potensi pendapatan yang dapat dikembangkan kedepannya. Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang melemah akibat pandemic Covid-19 yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kab. Rote Ndao Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah sebesar Rp.170.000.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 5 (lima) tahun. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah difokuskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan titik berat pada:
1. 1.Kebijakan infrastruktur sosial dalam hal ini untuk peningkatan SDM, infrastruktur pelayanan dasar bidang kesehatan.
2. 2.Kebijakan infrastruktur ekonomi bidang transportasi jalan
3. 3.Kebijakan infrastruktur strategis daerah pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan). Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu 5 tahun guna membiayai belanja langsung dan tidak langsung, program-program dalam RPJMD serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam program prioritas. Program prioritas dimaksud harus memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat strategis, lintas sektor, berskala besar, dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Dengan demikian, besarnya alokasi belanja daerah untuk setiap program prioritas harus lebih diutamakan dibandingkan dengan pemenuhan alokasi belanja yang lain. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Oleh karena itu, proyeksi belanja ini dirumuskan berdasarkan trend pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016-2020 serta skala prioritas pembangunan dan kebutuhan. Secara rinci, proyeksi Pendapatan dan Belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini. Proyeksi tahun 2021 didasarkan pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2021 dan tahun 2022 didasarkan pada KUA PPAS Induk Tahun 2022. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-14 Tabel 3.9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 NO. REK URAIAN 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 775,278,327,537 833,713,250,000 880,026,221,092 929,026,525,804 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32,994,859,556 33,993,975,000 34,919,726,784 35,891,276,024 4 . 1 . 01 Pajak Daerah 8,621,871,038 9,509,606,500 10,140,093,411 10,812,381,604
4. 4.1 . 02 Retribusi Daerah 8,340,226,772 9,171,324,800 9,328,154,454 9,487,665,895
5. 4.1 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,347,141,404 6,500,000,000 6,574,100,000 6,649,044,740 4 . 1 . 04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,685,620,342 8,813,043,700 8,877,378,919 8,942,183,785 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 723,268,381,548 799,719,275,000 845,106,494,308 893,135,249,779 4 . 2 . 01 Transfer Pemerintah Pusat 690,196,799,000 779,849,129,000 825,236,348,308 873,265,103,779 4 . 2 . 02 Transfer Antar Daerah 19,870,148,046 19,870,146,000 19,870,146,000 19,870,146,000 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 32,216,520,935 - - - 4 . 3 . 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan 32,216,520,935 - - - 5 BELANJA 830,595,316,875 1.015,713,250,000 825,404,221,092 874,404,525,804
6. 5.1 BELANJA OPERASI 533,013,930,423 537,843,364,703 570,102,821,587 588,793,601,244 5 . 1 . 01 Belanja Pegawai 303,028,948,266 319,720,627,023 325,955,179,250 332,311,305,245 5 . 1 . 02 Belanja Barang dan Jasa 221,491,968,957 210,996,729,680 221,546,566,164 248,373,894,472 5 . 1 . 05 Belanja Hibah 5,649,508,000 5,498,508,000 20,892,201,173 6,314,082,777 5 . 1 . 06 Belanja Bantuan Sosial 2,843,505,200 1,627,500,000 1,708,875,000 1,794,318,750
7. 5.2 BELANJA MODAL 121,824,266,829 324,712,138,167 95,474,683,061 124,733,550,633 5 .2 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23,939,562,711 82,267,168,167 5 .2 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29,973,074,508 91,354,422,200 5 .2 . 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 65,676,949,500 129,525,587,000 5 .2 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2,234,682,110 1,564,960,800
8. 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 24,132,769,623 21,400,000,000 7,470,000,000 7,843,500,000 5 .3 . 01 Belanja Tidak Terduga 24,132,769,623 21,400,000,000 7,470,000,000 7,843,500,000
9. 5.4 BELANJA TRANSFER 151,624,348,000 151,757,747,130 152,356,716,445 153,033,873,927 5 .4 . 01 Belanja Bagi Hasil 1,734,694,000 1,868,093,130 2,257,216,929 2,724,235,112 5 .4 . 02 Belanja Bantuan Keuangan 149,889,654,000 149,889,654,000 150,099,499,516 150,309,638,815 SURPLUS / (DEFISIT) (55,316,989,338) (182,000,000,000) 54,622,000,000 54,622,000,000 6 PEMBIAYAAN 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 66,316,989,338 193,000,000,000 - - 6 . 1 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 66,316,989,338 23,000,000,000 - - 6 . 1 . 02 Penerimaan Pinjaman Daerah - 170,000,000,000 - - 6 . 1 . 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11,000,000,000 11,000,000,000 42,250,000,000 42,250,000,000 6 . 2 . 01 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 42,.622,000,000 42,.622,000,000 6 . 2 . 02 Penyertaan Modal Daerah 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - PEMBIAYAAN NETTO 55,316,989,338 182,000,000,000 (54,622,000,000) (54,622,000,000) Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-15 NO. REK URAIAN 2021 2022 2023 2024 SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0 0 0 Sumber :BKA Kab. Rote Ndao tahun 2021, diolah 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menghitung krengka pendanaan maka analisis proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan merupakan data awal yang harus diidentifikasi, terutama mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan dan identifikasi belanja tidak langsung. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Secara rinci kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tergambar pada tabel berikut : Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Sumber : BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2021, diolah Tabel tersebut menggambarkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja baik belanja operasi maupun belanja modal dalam pendanaan program pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan skala prioritas, yaitu : Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu SPM, program prioritas Pendidikan 20 %, Kesehatan 10 %, Alokasi Dana Kelurahan dan 2022 2023 2024 1 Pendapatan 833,713,250,000 880,026,221,092 929,026,525,804 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 0,00 0,00 0,00 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 0,00 0,00 0,00 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 170,000,000,000 0,00 0,00 Total penerimaan 1,003,713,250,000 880,026,221,092 929,026,525,804 Dikurangi: 4 Belanja 500,004,382,153 508,382,971,867 501,297,080,699 Belanja Pegawai 319,720,627,023 325,955,179,250 332,311,305,245 Belanja Hibah 5,498,508,000 20,892,201,173 6,314,082,777 Belanja Bantuan Sosial 1,627,500,000 1,708,875,000 1,794,318,750 Belanja Tidak Terduga 21,400,000,000 7,470,000,000 7,843,500,000 Belanja Transfer 151,757,747,130 152,356,716,445 153,033,873,927 5 Pengeluaran Pembiayaan 11,000,000,000 54,622,000,000 54,622,000,000 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 492,708,867,847 317,021,249,225 373,107,445,105 NO. URAIAN PROYEKSI Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 III-16 kebijakan mandatori lainnya. Prioritas II merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu pengembangan pariwisata yang didukung oleh perikanan dan pertanian secara berkelanjutan serta mencakup program yang langsung berhubungan dengan kepentingan publik dan memberikan dampak luas kepada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao di luar prioritas I. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk membiayai program penunjang urusan perangkat daerah dan program penyelenggaraan urusan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi. Secara rinci Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daarah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun 2021, diolah 2022 2023 2024 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan: 492,708,867,847 317,021,249,225 373,107,445,105 1 Prioritas I 246,354,433,924 158,510,624,612 186,553,722,552 2 Prioritas II 192,156,458,460 123,638,287,198 145,511,903,591 3 Prioritas III 54,197,975,463 34,872,337,415 41,041,818,962 NO. URAIAN PROYEKSI Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-1 Kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta melihat permasalahan-permasalahan pembangunan maupun isu-isu strategis apa saja yang menghambat terhadap capaian kinerja pembangunan baik regional maupun nasional. Permasalahan pembangunan dan isu–isu strategis di Kabupaten Rote Ndao akan diuraikan dalam uraian berikut. 4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-2 4.1.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan evaluasi selama 5 tahun terakhir maka permasalahan pokok pembangunan adalah
10. 1.Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, antara lain: IPM : 62,39; Rata-rata lama sekolah 7,15 tahun; Prevalensi Stunting 25,83%; Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak 91 orang.
11. 2.Tingginya angka kemiskinan, antara lain: Penduduk miskin 27,54%; Tingkat pengangguran 4,90%
12. 3.Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, antara lain: Pertumbuhan ekonomi 0,30%; Jumlah kunjungan wisata 3.606 orang
13. 4.Belum optimalnya pelayanan infrastruktur, antara lain: Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik 43,48%; Rasio jaringan irigasi 60,19%; Rumah tangga berakses air minum layak 79,79%; Rumah tinggal bersanitasi layak 75,76%.
14. 5.Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi terhadap bencana, antara lain: Pengelolaan sampah 17,56%; dampak covid 19 dan siklon tropis seroja.
15. 6.Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik, yaitu Nilai SAKIP CC. 4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.1.2.1 Aspek Geografi dan Demografi Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:
16. 1.Luas dan batas wilayah administrasi desa/kelurahan belum tersedia secara definitif
17. 2.Tingginya angka ketergantungan penduduk diatas 70% 4.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
18. 1.Kurang optimalnya kontribusi produk/jasa kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB
19. 2.Masih rendahnya daya beli masyarakat
20. 3.Tingginya angka kemiskinan
21. 4.Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi B. Kesejahteraan Sosial
22. 1.Masih tingginya pengangguran terbuka
23. 2.Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
24. 3.Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
25. 4.Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang
26. 5.Tingginya prevalensi stunting
27. 6.Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-3 C. Seni Budaya dan Olahraga
28. 1.Masih rendahnya pembinaan terhadap kesenian dan olahraga
29. 2.Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga 4.1.2.3 Aspek Pelayanan Umum A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
30. 1.Pendidikan
a.Masih adanya ketimpangan sebaran dan kualitas sekolah
b.Masih tingginya jumlah penduduk usia sekolah tidak bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya
c.Belum optimalnya akses penduduk usia sekolah terhadap sekolah
d.Masih tingginya angka putus sekolah
e.Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan
f.Rasio kelas dan murid belum sesuai standar
g.Masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan
h.Rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan
1. 2.Kesehatan
a.Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka kematian balita (AKABA)
b.Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang
c.Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu
d.Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
e.Belum optimalnya pelayanan kesehatan
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
b.Belum optimalnya layanan jaringan irigasi kabupaten
c.Kurangnya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Baa
d.Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Masih rendahnya cakupan rumah layak huni
b.Masih adanya permukiman kumuh
c.Rendahnya penanganan sampah perkotaan
d.Rendahnya cakupan rumah tinggal bersanitasi
e.Masih rendahnya cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak dan akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik
f.Masih terbatasnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik
g.Masih luasnya lahan kritis
1. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
a.Rendahnya cakupan layanan petugas linmas/satpol PP (%)
b.Rendahnya cakupan penanganan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) (%) Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-4
c.Upaya mempertahankan optimalisasi cakupan pelayanan bencana yakni : informasi rawan bencana (%), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di desa (%) dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%).
d.Belum optimalnya cakupan pelaksanaan penegakan perda (%)
1. 6.Sosial
a.Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
b.Masih rendahnya penanganan dan rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. 1.Tenaga Kerja
a.Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan.
b.Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja.
c.Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan.
d.Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
b.Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
1. 3.Pangan
a.Masih rendahnya ketersediaan pangan utama.
b.Kurangnya pengawasan keamanan pangan.
c.Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi.
1. 4.Pertanahan
a.Masih rendahnya luas lahan bersertifikat.
1. 5.Lingkungan Hidup
a.Belum Tersusunya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
b.Belum optimalnya TPA/TPST/SPA;
c.Belum optimalnya pengendalian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan;
d.Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
1. 6.Kependudukan dan Catatan Sipil
a.Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
b.Masih kurangnya sarana dan prasarana kependudukan dan catatan sipil.
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat
a.Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor desa
b.Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial.
c.Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-5
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan dan keluarga berencana (KB).
b.Rendahnya cakupan KB aktif.
c.Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
1. 9.Perhubungan
a.Belum optimalnya pelayanan angkutan umum;
b.Masih terbatasnya sarana prasarana penerbangan;
c.Belum terpenuhinya standar keselamatan transportasi;
1. 10.Komunikasi dan Informatika
a.Belum semua kecamatan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
b.Masih adanya desa yang belum terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
c.Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
1. 11.Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
a.Masih rendahnya jumlah koperasi sehat.
b.Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
1. 12.Penanaman Modal
a.Belum adanya regulasi yang mengatur investor yg tidak/belum melakukan aktivitas;
b.Masih rendahnya daya serap terhadap tenaga kerja lokal.
c.Belum berperannya investasi dalam sistem perekonomian dan memberikan dampak yang siginifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1. 13.Kepemudaan dan Olahraga
a.Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
b.Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
1. 14.Statistik
a.Belum optimalnya sistem data statistik yang terintegrasi.
1. 15.Persandian
a.Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah.
1. 16.Kebudayaan
a.Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.
b.Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
1. 17.Perpustakaan
a.Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah;
1. 18.Kearsipan
a.Belum optimalnya pengelolaan kearsipan; Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-6 C. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. 1.Pariwisata.
a.Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
b.Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.
c.Rendahnya promosi wisata.
1. 2.Pertanian.
a.Kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian.
b.Belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan.
c.Penggunaan teknologi budidaya pertanian dan penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian yang belum memadai.
d.Kurangnya pengembangn produk unggulan.
1. 3.Kelautan dan Perikanan.
a.Belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan perikanan;
b.Belum berfungsinya kawasan minapolitan;
c.Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
1. 4.Kehutanan
a.Rendahnya upaya rehabilitasi lahan kritis.
1. 5.Perdagangan.
a.Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.
1. 6.Perindustrian
a.Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin.
b.Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) produk unggulan daerah.
1. 7.Transmigrasi.
a.Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi lokal;
b.Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana transmigrasi lokal;
1. 8.Kelautan dan Perikanan.
a.Belum berkembangnya perikanan budidaya.
b.Rendahnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan. D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1. 1.Perencanaan
a.Kurangnya konsistensi Perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;
b.Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
c.Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan;
d.Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning);
1. 2.Keuangan
a.Belum efektifnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
b.Belum optimalnya penerapan e-budgeting.
c.Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-7
d.Masih tingginya rasio belanja aparatur dibandingkan dengan belanja publik.
e.Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset.
1. 3.Kepegawaian
a.Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah.
b.Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN.
c.Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia ASN.
d.Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional.
e.Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.
1. 4.Penelitian dan Pengembangan
a.Rendahnya jumlah kelitbangan yang dilaksanakan.
1. 5.Pengawasan
a.Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b.Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.
1. 6.Sekretariat Dewan
a.Belum terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. 4.1.2.4 Aspek Daya Saing Daerah A. Kemampuan Ekonomi Daerah
1. 1.Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi.
2. 2.Pengeluaran masyarakat cukup tinggi dibelanjakan untuk makanan.
3. 3.Tingginya angka ketergantungan
4. 4.Masih rendahnya daya beli masyarakat.
5. 5.Pola konsumsi non pangan lebih dominan.
6. 6.Gagal tanam, gagal panen. B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
7. 1.Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW.
8. 2.Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih.
9. 3.Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani listrik. C. Iklim Investasi
10. 1.Sosial kemasyarakatan.
11. 2.Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha.
12. 3.Belum optimalnya proses pelayanan perijinan.
13. 4.Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat. D. Sumber Daya Manusia
14. 1.Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;
15. 2.Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio);
16. 3.Rendahnya rasio kewirausahaan (enterpreneurship). Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-8 Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada masing-masing urusan, maka dilakukan analisa pohon masalah untuk memetakan akibat, masalah utama dan sebab. Pentingnya analisa pohon masalah sehingga dapat diketahui akar-akar masalah sebagai penyebab dari masalah utama yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, kelompok-kelompok dari akar masalah nantinya dapat diangkat menjadi isu strategis daerah. Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Rote Ndao yaitu belum optimalnya pembangunan dan pelayanan dasar di Kabupaten Rote Ndao. Masalah utama ini mengakibatkan angka kemiskinan masih tinggi yaitu 27,54%. 4.2 Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020
a.Kemiskinan
b.Kelaparan
c.Kehidupan sehat dan sejahteran
d.Gender
e.Air bersih dan Sanitasi layak
f.Energi bersih dan terjangkau
g.Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
h.Industri, Inovasi dan Infrastruktur
i.Kesenjangan
j.Kota dan Permukiman berkelanjutan
k.Konsumsi dan Produksi
l.Perubahan Iklim
m.Keanekaragaman Hayati
n.Masyarakat yang damai dan inklusif
o.Kemitraan global dan pembangunan 4.3 Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi dari luar sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan ditempuh serta kondisi pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Kondisi ini tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dan dimanfaatkan peluang yang ditimbulkan. Kondisi dari luar pada umumnya berlaku Regional, Nasional, bahkan Internasional dan berdimensi waktu panjang. Beberapa kondisi dari luar yang diperkirakan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut: Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-9 4.2.1 Isu Strategis Global 4.2.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata keloala. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 220 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
2. 2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. 6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan.
10. 10.Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. 11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. 13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. 14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-10
15. 15.Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. 16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. 17.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 4.2.1.2 Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020. Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara- negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non- tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan- hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi. Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kabupaten Rote Ndao khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kabupaten Rote Ndao hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-11 depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. 4.2.2 Isu Strategis Nasional
18. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
a.Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b.Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
1. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
a.Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b.Penyebaran pusat-pusatpertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
c.Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
d.Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
e.Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
1. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
a.Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b.Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c.Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e.Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f.Pengentasan kemiskinan; dan
g.Peningkatan produktivitas dan daya saing.
1. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
a.Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
b.Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c.Moderasi beragama; dan
d.Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
1. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
a.Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
b.Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
c.Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d.Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e.Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-12
1. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
a.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b.Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
c.Pembangunan Rendah Karbon.
1. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
a.Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b.Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; • Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
c.Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
d.Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
e.Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan. 4.3.3. Isu Strategis Provinsi Isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
1. 1.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
2. 2.Produktivitas dan daya saing ekonomi petani, peternak dan nelayan yang berkelanjutan;
3. 3.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;
4. 4.Penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
5. 5.Peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT;
6. 6.Reformasi birokrasi.
7. 7.Dampak Covid-19 4.3.4. Isu Strategis Kabupaten Isu strategis daerah didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan sinkronisasi dengan isu-isu strategis global, nasional dan provinsi sehingga isu strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
8. 1.Mutu dan tata kelola pendidikan dasar (Kualitas guru dan tenaga pendidik).
9. 2.Kualitas dan aksesibilitas upaya kesehatan serta percepatan penurunan dan penanganan stunting terintegrasi (Stunting).
10. 3.Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan (Bansos tepat sasaran/guna dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, pekerja terampil bersertifikat).
11. 4.Penataan dan pengelolaan pariwisata (Paket wisata ber-CHSE).
12. 5.Nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan (OODARO: Abon ikan dan agar-agar, gula semut dan sopi, sei, produk susu kerbau dan telur, beras).
13. 6.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, perumahan, tata ruang dan lingkungan hidup (Jalan dan irigasi, rumah (ALADIN), air bersih dan sanitasi, bencana, keselamatan transportasi). Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IV-13
14. 7.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Data, SPBE, WTP, SAKIP, PAD, bangunan/usaha berizin dan liar, kualitas layanan kependudukan, buku yang ditulis tentang Rote).
15. 8.Bencana Dampak Covid-19 beberapa tahun kedepan masih akan mewarnai berbagai lini kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan infrastruktur dan lingkungan hidup pasca siklon tropis seroja. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-1 “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”. Pernyataan visi Kabupaten Rote Ndao tersebut mengandung makna sebagai berikut : BERMARTABAT terdiri dari kata BERtumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :  ROTE NDAO BERTUMBUH :  Maju : meningkatnya kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.  Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.  ROTE NDAO MAKMUR / SEJAHTERA :  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.  Meningkatnya daya beli masyarakat.  Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.  Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru di berbagai sektor. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-2  ROTE NDAO TAAT :  Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.  Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.  ROTE NDAO BERSAHABAT :  Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga dan penuh kegotong-royongan.  Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, dan indah.  Terbuka terhadap perubahan sosial dan IPTEK yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.  BERKELANJUTAN :  Pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).  Pembangunan berkelanjutan meliputi aspek BERTUMBUH, MAKMUR/SEJAHTERA, TAAT, dan BERSAHABAT (BERMARTABAT). 5.2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:
16. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter adiluhung yang nilai-nilainya terkandung di dalam ajaran agama yang Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-3 mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan berdaya saing di era globalisasi. Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.
17. 2.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 107 Pulau, 8 Pulau diantaranya berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dan sekitar 50% merupakan Desa/Kelurahan pesisir yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan kepentingan masyarakat. Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan surfing, diving, snorkeling dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-4 Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.
18. 3.Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan. Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang. Sejalan dengan itu, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah juga memperhatikan Tujuan Pembangunan berkelanjutan guna menjaga pembangunan yang tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologis baik di daratan maupun di lautan.
19. 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-5 patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (clean government) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas hubungan berbagai stakeholder yang ada yaitu pemerintah, dunia swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum dan adanya check and balanced di antara ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan organisasi publik. Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif. 5.2.1. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD RPJMD selain merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Perumusan Visi misi RPJMD telah memperhatikan hasil penelaahan terhadap visi misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Keselarasan Visi Misi tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini: • • • • • • • • .. ... • • • • Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-6 Tabel 5.1 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 RPJPD 2005-2025 RPJMD 2019-2024 Visi Terwujudnya Kabupaten Rote Ndao yang Bersatu dan Maju Menuju Kemandirian yang Berdaya Saing dan BERMARTABAT Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”. Misi 1. Mewujudkan sumber-daya manusia Rote Ndao yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan dan kemerataan
20. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
21. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing yang berbasis kerakyatan, sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
22. 2.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
23. 3.Mewujudkan sistem kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan didukung dengan sistem politik yang demokratis
24. 3.Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
25. 4.Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum yang mantap serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat untuk mendukung kehidupan masyarakat yang maju dan bermartabat
26. 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
27. 5.Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang
28. 6.Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkesimbangan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat
29. 7.Mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara lebih baik dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial
30. 8.Mewujudkan peran Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2021 -- -- Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-7 5.2.2. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 Perencanaan Pembangunan sebagai suatu sistem yang sinegis dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu visi misi daerah harus selaras dengan visi misi Presiden dalam RPJMN agar pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keselarasan visi misi RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5.2 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMN 2020-2024 RPJMD 2019-2024 Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”. Misi: 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Sumber: BAPPENAS RI, Tahun 2020 5.2.3. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao berkontribusi pada pencapaian target pembangunan provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan Visi misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 pada tabel di bawah ini. -- -- Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-8 Tabel 5.3 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 RPJMD Prov. NTT 2018-2023 RPJMD Kab. Rote Ndao 2019-2024 Visi NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”. Misi: 1 Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 2 Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan 3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima 5 Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Sumber: Bapelitbangda Prov. NTT, Tahun 2021 Berdasarkan penjelasan tabel di atas, sinergitas misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 sudah selaras dengan misi RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023, secara khusus dengan mempertimbangkan Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan Kabupaten Rote Ndao secara khusus saat ini, adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan yaitu :
31. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi prograrm bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19.
32. 2.Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-l9. Pelaksanaannya di antaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan; pemulihan sektor pariwisata dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-9
33. 3.Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar untuk pemulihan pascapandemi COVID-l9 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi embung multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
34. 4.Kebijakan transformasi pelayanan publik diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 Kebijakan ini dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; serta pemulihan kinerja pelayanan publik. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indeks Pembangunan Manusia Poin 64,16 62,39 65,62 67,08 68,54 70,00 70,00 Rata-rata lama sekolah Tahun 7,15 7,15 7,30 7,60 7,80 9,00 9,00 Harapan Lama sekolah Tahun 13,81 13,18 14,11 14,41 14,71 15,00 15,00 Usia Harapan Hidup Tahun 63,97 63,97 64,98 65,99 67,00 70,00 70,00 Balita Gizi Buruk % 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,10 1,10 Kasus Kematian Ibu Kasus 5 10 0 0 0 0 Kasus Kematian Bayi Kasus 57 56 0 0 0 0 Prevalensi Stunting % 40,00 25,83 23,48 20,00 18,00 16,00 16,00 Indeks Pembangunan Gender Poin 91,53 84,64 92,03 92.53 93,03 93,53 94 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 65,80 65,80 66,85 67,90 68,95 70,00 70,00 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Orang 91 77 <35 <35 <35 <35 Laju pertumbuhan Penduduk % 3,60 0,16 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Total fertility rate (TFR) % 3,24 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk Meningkatnya Pengarus- utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rote Ndao Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan” NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET CAPAIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-10 TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET CAPAIAN 2 Persentase Penduduk Miskin % 24,65 27,54 27,13 26,72 26,31 23,5-24 23,5-24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Poin 3,89 5,36 3,32 2,75 2,18 1,63 1,63 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Poin 0,84 1,35 0,73 0,62 0,51 0,40 0,40 Pertumbuhan PDRB % 6,35 0,30 5,64 5,84 6,04 6,70 6,70 Laju Inflasi % 2,50 -1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 PDRB Per Kapita ADHB Ribu Rupiah 18.544 22.062 23.405 24.705 25.959 27.172 27.172 Kemiskinan Ekstrem % 16,14 15,00 10,41 5,41 0 0 Tingkat pengangguran terbuka % 1,76 4,90 3,47 0,94 0,83 0,80 0,8 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB % 7,79 6,67 8,19 8,59 8,99 9,39 9,39 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB % 1,35 1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,59 Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Miliar Rupiah 1.510 1.697 1.806 1.916 2.026 2.026 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Juta Rupiah 5.968 6.542 7.117 7.691 8.266 8.266 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-11 TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET CAPAIAN Produksi Sektor Pertanian Ton 147.592,3 152.058 153.364 154.682 156.013 157.356 157.356 Produksi Peternakan Ekor 90.993 320.594 330.928 341.652 352.782 364.336 364.336 Nilai Tukar Petani Poin 105,80 101,41 101,61 101,92 102,33 102,84 102,84 Produksi Kelautan dan Perikanan Ton 19.667 18.838 21.186 21.799 22.663 23.441 23.441 Jumlah Kunjungan Wisata Orang 5.000 3.606 9.000 15.000 21.000 30.000 30.000 Rata-rata lama tinggal Hari 3 3 4 4 4 4 4 Meningkatnya ketahanan pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 70,00 56,40 67,30 78,20 89,10 100,00 100,00 Cakupan kualitas infrastruktur % 65,49 66,89 69,78 80,14 82,40 84,59 84,59 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 44,29 43,48 47,42 51,77 56,12 60,46 60,46 Jalan Strategis Desa Terbangun KM 85,42 98,62 113,62 128,62 143,62 143,62 Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat % 44,44 40,44 40,44 44,44 48,44 52,44 52,44 3 Meningkatnya konektivitas Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-12 TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET CAPAIAN Rasio Jaringan Irigasi % 59,12 60,19 62,97 65,24 67,50 69,76 69,76 Pembangunan dan Rehabilitasi Embung, Bendung/Bangunan Air lainnya Unit 244 246 247 250 253 256 256 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Unit 4.205 4.262 5.589 7.539 9.414 11.264 11.264 Persentase rumah tangga berakses air minum layak % 78,02 76,99 79,29 100 100 100 100 Persentase rumah tinggal bersanitasi layak % 71,56 75,76 79,36 100 100 100 100 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin - - 70,58 70,98 71,39 71,80 71,80 Emisi Gas Rumah Kaca tCO2eq 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 Meningkatnya Pengelolaan Sampah % 17,56 17,56 24,00 26,00 27,00 30,00 30,00 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Ketaatan terhadap RTRW % 96,80 96,80 97,02 97,05 97,05 97,05 97,05 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah Desa Tangguh Bencana Desa 10 10 15 20 30 30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan Sumber Daya Air Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-13 TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET CAPAIAN Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Predikat CC CC CC CC B A A Indeks Reformasi Birokrasi Poin N/A N/A 65 69 71 71 71 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Persentase PAD terhadap Pendapatan % 3,81 4,43 4,13 4,16 4,20 4,25 4,25 Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Poin 50 78,74 79 80 85 90 90 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Skor 1,18 1,34 1,50 1,66 1,82 1,82 Jumlah Desa Maju Desa 7 7 17 27 37 47 47 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-14 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 62,39 65,62 67,08 68,54 70,00 70,00 2 Prevalensi Stunting % 25,83 23,48 20,00 18,00 16,00 16,00 3 Indeks Pembangunan Gender Poin 84,64 92,03 92.53 93,03 93,53 93,53 4 Persentase Penduduk Miskin % 27,54 27,13 26,72 26,31 23,5-24 23,5-24 5 Pertumbuhan PDRB % 0,30 5,64 5,84 6,04 6,70 6,70 6 Laju Inflasi % -1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 7 PDRB Per Kapita ADHB Ribu Rupiah 22.062 23.405 24.705 25.959 27.172 27.172 8 Indeks Gini Poin 0,40 0,40 - 0,39 0,39 - 0,38 0,38 - 0,36 0,36 - 0,34 0,36 - 0,34 9 Tingkat pengangguran terbuka % 4,90 3,47 0,94 0,83 0,80 0,80 10 Emisi Gas Rumah Kaca tCO2eq 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 11 Persentase PAD terhadap Pendapatan % 4,43 4,13 4,16 4,20 4,25 4,25 12 Kebutuhan Investasi Miliar Rupiah 281,75 279,10 280,79 289,03 299,40 299,40 13 Indeks Reformasi Birokrasi Poin N/A 65 69 71 71 71 Tabel 5.5 Indikator Makro Target Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 TARGET CAPAIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 V-15 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 1 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan periode RPJMD III dalam pentahapan RPJPD Kabupaten Rote Ndao 2005-2025, dimana temanya adalah “kemandirian dan daya saing” dan prioritas pembangunan Rote Ndao diletakkan untuk memantapkan mutu SDM, menjaga dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan yang berkualitas dari pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan LH, penegakkan hukum, stabilitas politik, profesionalisme aparatur, serta ketertiban dan keamanan yang kondusif dan terjaga lewat partisipasi aktif semua unsur pembangunan. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Strategi dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Rote Ndao adalah dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan eksternal, sehingga kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang pada akhirnya dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Pilihan Strategi yang diambil Kabupaten Rote Ndao periode 5 (lima) tahun kedepan untuk masing-masing Misi seperti tabel berikut : 1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia
35. 1.Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau
36. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga kependidikan dan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah
37. 2.Penduduk usia sekolah bersekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai usianya
38. 2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
39. 1.Percepatan Pencegahan dan penanganan Stunting Terintegrasi
40. 1.Meningkatkan kesehatan ibu hamil serta status gizi bayi dan balita secara berkesinambungan
41. 2.Kerja sama lintas sektor dalam penanganan dan penanggulangan stunting
42. 3.Meningkatkan cakupan imunisasi, asi eksklusif dan kawasan tanpa rokok
43. 2.Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit
44. 1.Meningkatkan pencegahan penularan penyakit kepada kelompok rentan
45. 2.Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
46. 3.Meningkatkan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
47. 1.Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kesehatan minimal 5 jenis tenaga kesehatan setiap puskesmas
48. 2.Penguatan kapasitas institusi kesehatan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas
49. 4.Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat 1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
50. 3.Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
51. 1.Penguatan peran keluarga dan pengarusutamaan gender
52. 1.Meningkatkan ketahanan dan peran keluarga, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
53. 1.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk dan KB
54. 2.Menjaga pertumbuhan penduduk dibawah 1,50% Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk
55. 4.Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas1. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-2 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
56. 1.1. 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja
57. 1.Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tenaga kerja berbasis teknologi
58. 2.Pengentasan kemiskinan ekstrem 1. Menurunkan beban pengeluaran
59. 2.Meningkatkan pendapatan
60. 3.Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan 2. 1. Meningkatkan daya saing koperasi UMKM, industri dan perdagangan
61. 1.Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
62. 2.Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan industri rumah tangga
63. 3.Memperkuat infrastruktur dasar dan ekonomi kawasan perdesaan
64. 4.Pemberdayaan BUMDes
65. 5.Kemudahan akses permodalan
66. 2.Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan
67. 1.Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan
68. 1.Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan
69. 1.Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai
70. 2.Pemanfaatan IPTEK
71. 3.Meningkatkan pembibitan dan pengembangan serta pakan ternak
72. 4.Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap ,budidaya dan pengolahan hasil perikanan
73. 2.Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah
74. 1.Meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal
75. 1.Optimalisasi obyek-obyek wisata alam, bahari, religius, budaya dan kuliner
76. 2.Meningkatkan Paket Wisata yang ber-CHSE 1. Meningkatkan promosi dan penyelenggaraan event-event wisata
77. 2.Optimalisasi Pokdarwis
78. 1.Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan
79. 2.Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi Meningkatnya peran Koperasi UMKM, industri dan perdagangan Meningkatnya ketahanan pangan3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 1. MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-3 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
80. 1.1. Meningkatnya konektivitas 1. Meningkatkan kualitas sistem jaringan transportasi
81. 1.Pembangunan prasarana penghubung antar wilayah potensial
82. 2.Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan
83. 2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan Sumber Daya Air
84. 1.Pengembangan SDA, jaringan irigasi dan ketersediaan air baku secara berkelanjutan
85. 1.Pembangunan dan pemeliharaan embung dan jaringan irigasi
86. 3.Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
87. 1.Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi
88. 1.Penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi layak
89. 2.Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan
90. 1.1. 1. Peningkatan pengelolaan sampah
91. 2.Peningkatan Rehabilitasi Lahan Kritis
92. 2.Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
93. 3.Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah 1. Meningkatkan upaya pencegahan bencana daerah
94. 1.Meningkatkan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
95. 2.Meningkatkan kesiapsiagaan, peringatan dini dan Mitigasi Bencana Daerah
96. 1.Integrasi perencanaan penangulangan bencana dengan perencanaan pembangunan
97. 3.Meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana
98. 1.Meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan Meningkatkan kualitas regulasi penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
99. 1.Penyusunan Perda RDTR, RTR1. Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-4 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
100. 1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah
101. 1.Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
102. 1.Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis e-budgeting
103. 2.Optimalisasi obyek-obyek sumber pendapatan daerah
104. 3.Mencapai predikat opini WTP
105. 2.Penguatan pengawasan 1. Penerapan SPIP
106. 2.Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2 Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik
107. 1.Transparansi penyelenggaraan pemerintahan 1. Meningkatkan perencanaan yang transparan berbasis e-planning
108. 2.Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
109. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik 1. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
110. 2.Penataan kelembagaan desa MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-5 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 6 Strategi yang dipilih Kabupaten Rote Ndao memiliki nilai strategis karena menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan setiap tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Oleh sebab itu prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :
111. 1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanganan stunting.
112. 2.Percepatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang inklusif dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
113. 3.Peningkatan ekonomi inklusif yang berdaya saing.
114. 4.Peningkatan akses infrastruktur yang berkualitas.
115. 5.Reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan peningkatan pelayanan publik. Mengacu pada strategi dan prioritas tahunan tersebut, ditetapkan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rote Ndao setiap tahun adalah sebagai berikut: Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 diarahkan dengan pendekatan kawasan, sehingga dapat memperkecil dampak penyebaran pembangunan yang tidak memberikan daya ungkit yang tinggi. Kebijakan pembangunan berbasis kawasan juga untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pembangunan sekaligus meningkatkan percepatan pertumbuhan kawasan. Pembentukan kawasan diselaraskan dengan karakteristik lokus, potensi sumberdaya lokal yang tersedia, potensi pengembangan (kebijakan nasional infrastruktur), kerentanan terhadap resiko bencana dan daya dukung lingkungan untuk mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu harus pula memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang. Oleh karena itu, kebijakan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao meliputi: No Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Ekonomi Dan Kualitas Infrastruktur Menuju Kemandirian Desa/Kelurahan 2 Percepatan Pembangunan SDM, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dan Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menuju kemandirian dan daya saing daerah 3 Peningkatan kemandirian dan daya saing daerah Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 7
116. 1.Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhaan wilayah disertai pemerataan yang seimbang.
117. 2.Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sektor pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekonumikasi, energi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan.
118. 3.Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi.
119. 4.Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta minapolitan berbasis perikanan dan ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
120. 5.Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial sebagai kawasan perikanan, kawasan wisata dan kawasan suaka margasatwa.
121. 6.Mempertahankan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan di Kecamatan Rote Barat Daya, Ndao Nuse, Rote Timur dan pulau-pulau kecil terluar Pulau Ndana dan Ndao. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kabupaten Rote Ndao menetapkan kawasan strategis khusus sesuai fungsi yang telah ditetapkan meliputi:
a.Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulataan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial budaya atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Rote Ndao ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan perbatasan Laut RI dengan Negara Australia namun sesuai dengan RENSTRA BNPP Tahun 2020-2024 baru ditetapkan tujuh kecamatan sebagai lokasi prioritas, yaitu Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Selatan, Lobalain, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Landu Leko sedangkan kecamatan lainnya sebagai kawasan penunjang. Peruntukan kawasan strategis ini sesuai Pola Ruang diarahkan untuk pembangunan Koramil 1604-2 di Kecamatan Lobalain, KODIM 1627 Rote Ndao di Lobalain, Pangkalan TNI-AL Pulau Rote di Desa Dolasi Kecamatan Rote Barat Daya,Pos TNI – AL di Pulau Ndana Kecamatan Rote Barat Daya dan Papela Kecamatan Rote Timur, pelabuhan untuk kegatan perikanan di PPI Tulandale Kecamatan Lobalain dan PPI Papela Kecamatan Rote Timur, Bandar udara dengan skala pelayanan tersier dan Bandar udara pengumpan DC Saudale di Baa Kecamatan Lobalain, Depo minyak dan gas bumi di Lobalain, Pembangkit Tenaga Listrik PLTU di Kecamatan Rote Tengah, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLTS, PLTB, Hybrid di seluruh lokasi berpenghuni. Untuk mendorong pengembangan kawasan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 8 perbatasan Negara, maka pusat kegiatan kawasan berada di Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
b.Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kawasan strategis ini meliputi Kawasan Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Laut Sawu III yang merupakan kawasan untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta kawasan strategis lainnya berupa kawasan pendukung strategis perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia di Pulau Ndana. Kawasan ini merupakan kawasan lindung dan konservasi serta Taman Buru (P. Ndana). Penggunaan kawasan ini terbatas dan apabila akan mengalih fungsikan kawasan tersebut dalam luasan yang terbatas dan selektif hanya untuk kepentingan publik, sebagai kawasan edukasi dan menunjang pariwisata daerah. Kawasan Mulut Seribu merupakan surga tersebunyi di Indonesia telah menarik minat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yaitu Ikan Kerapu dan Kakap Putih. Selain itu Kawasan Mulut Seribu juga dikembangkan sebagai salah satu lokasi pariwisata estate Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c.Kawasan Strategis Kabupaten Berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki, kerentanan terhadap resiko bencana dan kemampuan daya dukung lingkungan, Kabupaten Rote Ndao membentuk 4 (empat) kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan, meliputi :  Kebijakan Kawasan Timur Kawasan Timur merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan perikanan dan kelautan. Hal tersebut didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki antara lain sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta minat para penduduk untuk berusaha disektor ini. Lokasi pengembangan sektor ini difokuskan pada Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Landu Leko dan Kecamatan Rote Timur. Kebijakan pembangunan kawasan timur diarahkan untuk :
1. 1.Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan untuk budidaya maupun tangkap.
2. 2.Pengembangan industri perikanan skala kecil dan rumah tangga.
3. 3.Pendampingan usaha untuk peningkatan diversifikasi produksi, kuantitas dan kualitas serta perluasan jaringan pemasaran.
4. 4.Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya berupa benih/bibit, peralatan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan.
5. 5.Dukungan pariwisata berbasis agrobisnis produk perikanan dan kelautan.  Kebijakan Kawasan Tengah Kawasan Tengah merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan agrobisnis peternakan dan pertanian, hal tersebut didasarkan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki antara lain sumberdaya lahan untuk penggembalaan dan usaha budidaya pertanian serta sumberdaya manusia. Lokasi pengembangan agrobisnis sektor pertanian dan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 9 peternakan ini meliputi Kecamatan Rote Selatan, Rote Tengah dan Lobalain serta kecamatan lainnya sebagai penunjang pengembagan komoditi andalan. Kebijakan pembangunan kawasan tengah diarahkan untuk :
6. 1.Meningkatkan produksi dan produktivitas agrobisnis pertanian dan peternakan dengan pengembangan kawasan pertanian terpadu dipusatkan di kawasan persawahanTuanatuk dan sekitarnya.
7. 2.Pusat Pengembangan agroindustri pertanian, peternakan dan usaha industri rumah tangga.
8. 3.Pendampingan usaha dalam rangka peningkatan kualitas dan diversifikasi produksi serta perluasan jaringan pemasaran.
9. 4.Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan berupa benih/bibit, alat dan mesin pertanian, peralatan panen dan pasca panen.
10. 5.Dukungan pariwisata berbasis agrobisnis produk pertanian dan peternakan organik.  Kebijakan Kawasan Ekoport Kawasan Ekoport merupakan kawasan khusus pada pengembangan ekonomi berbasis usaha jasa trasportasi laut untuk barang maupun orang, baik antar pulau maupun antar provinsi dengan memanfaatkan pelabuhan Baa sebagai pelabuhan pengumpan. Lokasi pengembangan wilayah Ekoport adalah Kecamatan Lobalain sebagai inti yang didukung dengan pelabuhan rakyat yang berada di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Ndao Nuse serta Pelabuhan ASDP di Pantai Baru, Kebijakan pembangunan Kawasan Ekoport diarahkan untuk :
11. 1.Pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam rangka meningkatkan jasa angkutan produksi lokal untuk perdagangan antar pulau.
12. 2.Meningkatkan arus penumpang orang masuk dan keluar Kabupaten Rote Ndao
13. 3.Meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok masyarakat dari luar masuk ke Kabupaten Rote Ndao.  Kebijakan Kawasan Barat Kawasan Barat merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan Pariwisata Bahari, Alam, Budaya, dan Religi. Potensi Pariwisata yang begitu banyak dan eksotis di Kabupaten Rote Ndao mendorong pemerintah daerah mengembangkan potensi pariwisata menjadi salah satu tumpuan daya ungkit ekonomi daerah. Lokasi pengembangan mencakup Kecamatan Rote Barat, Rote Barat Daya, Ndao Nuse dan Kecamatan Rote Barat Laut, dan seluruh wilayah yang memiliki obyek-obyek wisata sebagai penunjang pariwisata di kawasan barat. Potensi pertanian dan peternakan di kawasan ini dikembangkan hanya di wilayah yang memiliki potensi tersebut secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan pariwisata. Kebijakan pembangunan Kawasan Barat diarahkan untuk :
14. 1.Meningkatkan kemampuan Sumberdaya pariwisata.
15. 2.Meningkatkan penataan kelembagaan kawasan wisata dan daya tarik wisata.
16. 3.Sebagai pusat promosi pariwisata
17. 4.Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana prasarana kawasan wisata. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 10 Kawasan Timur, Kawasan Tengah dan Kawasan Ekoport secara simultan mendukung untuk pengembangan Kawasan Barat sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata dimana merupakan tumpuan percepatan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif Kabupaten Rote Ndao kedepan. Konsep Pengembangan 4 kawasan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar. 6.1 Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Oleh sebab itu program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2019-2024. Seluruh sumberdaya diarahkan dan difokuskan pada program-program tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan kesejhateraan masyarakat. Berikut ini diuraikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024:
18. 1.Penurunan Angka Kemiskinan Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi krusial karena target penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2024 diharapkan menjadi kisaran angka 23,5-24%. Perlu kerja keras seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat secara bersama-sama dan bersinergi dalam pembangunan. Pemerintah Daerah mengarahkan penurunan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja pada bidang pariwisata, pertanian dan perikanan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan KAWASAN TIMUR/UNGGULAN LAUT (Kec. Landu Leko, Panbar, Rotim) Perikanan Tangkap dan Budidaya KAWASAN TENGAH/UNGGULAN DARAT (Kec. Rosel, Roteng, Lobalain) Pertanian, Peternakan, perkebunan KAWASAN BARAT/ PARIWISATA (Rote Barat, Ndao Nuse, RBL, RBD, ) Pariwisata, Pertanian, Peternakan KAWASAN ECOPORT PERBATASAN NEGARA Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 11 memberikan kemudahan investor melakukan investasi, mengembangkan industri kecil menengah dengan bantuan permodalan/kredit bunga 0% dan pendampingan, serta pengembangan ekonomi digital untuk memperluas pemasaran produk andalan dan unggulan. Disamping itu pemberdayaan BUMDES dan BUMDES bersama melaui pengelolaan produk/komoditi andalan satu desa satu produk dan kapasitas manajemen bumdes diharapkan menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Disamping itu pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis guna percepatan penurunan angka kemiskinan. Perencanaan pembangunan secara terpadu diharapkan dapat membantu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Strategi rencana pembangunan meliputi seluruh aspek, yaitu :
a.Penyediaan rumah layak huni yang akan dituntaskan dalam 5 tahun kedepan dengan kegiatan bantuan ALADIN (Atap Lantai dan Dinding), berupa bantuan untuk memperbaiki rumah penduduk miskin.
b.Penyediaan Air bersih Layak dan Sanitasi Layak sekaligus dalam rangka penanganan stunting
c.Bebas Biaya Pendidikan bagi siswa kurang beruntung
d.Bebas biaya kesehatan
e.Pembangunan Balai Latihan Kerja
f.Pengembangan listrik bersubsidi dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
g.Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi
1. 2.Penurunan, Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia yang memiliki angka stunting tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menurunkan prevalensinya lima tahun ke depan hingga mencapai kisaran 16%. Strategi untuk menurunkan dan mencegah terjadinya stunting dilakukan dengan Gerakan Rote CERDAS yang dilakukan secara terpadu dan simultan oleh perangkat daerah terkait yang terkoordinir dalam stunting center.
2. 3.Pengembangan Pariwisata Daerah Potensi pariwisata di Kabupaten Rote Ndao salah satunya sudah dikenal dunia, yaitu Pantai Nemberala dan Boá. Potensi tersebut menjadi modal dasar yang kuat dalam pengembangan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Disamping itu Kabupaten Rote Ndao juga merupakan salah satu tujuan wisata di Nusa Tenggara Timur. Fokus utama rencana pengembangan pariwisata daerah adalah pengembangan tujuan wisata yang sudah ada dan membangun destinasi wisata baru yang potensial yang diterjemahkan dalam rencana :
3. 1.Pembenahan destinasi wisata dengan penyediaan infastruktur dan sarana prasarana yang memadai, pengembangan amenitas dan atraksi budaya tanpa merubah kekhas-an destinasi wisata. Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI - 12
4. 2.Pengembangan SDM pariwisata.
5. 3.Penyelenggaraan event pariwisata yang digelar secara kontinyu.
6. 4.Pengajuan kedalam jaringan Geopark kawasan Laut Mati di Kecamatan Landuleko pada tingkat Nasional maupun Internasional.
7. 5.Pengembangan produk ekonomi kreatif setempat.
8. 6.Promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital.
9. 4.Pengembangan Pertanian berkelanjutan Kedaulatan pangan merupakan kebijakan yang diarahkan pada ketersedian dan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dam mengatasi masa-masa sulit/paceklik. Untuk mencapai kedaulatan pangan daerah maka dilaksanakan pembangunan terpadu antar kawasan strategis yang memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi komoditas. Dilain pihak penyediaan sarana prasarana alsintan yang memadai, pendampingan, pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Pertanian dalam arti luas termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan potensi yang ditekuni oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Rote Ndao. Fokus utama pengembangan pertanian adalah mengembangkan gerakan Lakamola Anansio dengan produk unggulan darat pertanian organik dan gula lontar, unggulan laut rumput laut tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun mampu pula diantar-pulaukan yang diterjemahkan dalam rencana :
a.Menyediakan logistik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam rangka mendukung pariwisata daerah.
b.Sebagai sumber Ketahanan pangan daerah.
c.Menyediakan pangan sehat yang berkelanjutan dengan adanya produk-produk pertanian organik.
d.Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Dengan mempertimbangkan pencapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati sebagai janji kepada masyarakat dan diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis daerah, maka ditetapkan program pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Misi 1 Sasaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal Meningkatnya pendidikan anak usia dini (5- 6) tahun % 100 100 2.331.760 100 3.378.395,20 100 3.425.963,10 100 3.474.482,37 100 3.523.972,01 100 16.134.573 DINAS PKO Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 Tahun) % 100 100 100 100 100 100 100 DINAS PKO Program Peningkatan pendidikan dan pengajaran Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-15 Tahun % 100 100 25.034.000 100 26.534.680,00 100 28.045.373,60 100 28.566.281,07 100 29.097.606,69 100 137.277.941 DINAS PKO Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar % 63,55 64.87 20.280.120 66.41 22.185.722,40 67.43 30.599.436,85 68.77 28.021.425,58 69.53 37.451.854,10 69.53 138.538.559 DINAS PKO Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas guru % 81,57 83.19 2.855.000 84,86 3.412.100,00 86,55 3.470.342,00 88,28 8.029.748,84 90 3.590.343,82 90 21.357.535 DINAS PKO Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga % 94 94.12 1.120.000 100 2.142.400,00 100 3.165.248,00 100 11.188.552,96 100 2.212.324,02 100 19.828.525 DINAS PKO Sasaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kesehatan ibu dan anak % 100 100 19.535.441 100 20.926.149,82 100 21.324.672,82 100 23.731.166,27 100 24.145.789,60 100 109.663.220 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit % 90 90 1.653.897 92 2.686.974,94 94 2.720.714,44 96 3.755.128,73 100 3.790.231,30 14.606.946 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan % 100 100 50.710.138 100 54.724.340,76 100 65.758.827,58 100 68.814.004,13 100 69.890.284,21 100 309.897.595 DINAS KESEHATAN Sasaran Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial KPM/KK 12.220 KPM/10.090 KK 100 1.054.800 100 1.075.896,00 100 1.097.413,92 100 1.119.362,20 100 1.141.749,44 100 5.489.222 DINAS SOSIAL Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS Orang 1.180 Orang 100 1.085.000 100 1.106.700,00 100 1.128.834,00 100 1.151.410,68 100 1.174.438,89 100 5.646.384 DINAS SOSIAL Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan Orang 680 Orang 100 75.000 100 76.500,00 100 78.030,00 100 79.590,60 100 81.182,41 100 390.303 DINAS SOSIAL Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tabel. 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya Perlindungan dan pelayanan sosial dasar Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-13 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Program Penanganan Fakir Miskin Meningkatnya Pelayanan dan penanganan fakir miskin KK/KPM/ Desa/Kel 2.605 KK/14.291 KPM/19 Desa/Kel 100 511.194 100 521.417,88 100 531.846,24 100 542.483,16 100 553.332,83 100 2.660.274 DINAS SOSIAL Sasaran Program Pemberdayaan perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan % 0,05 0,045 352.299 0,04 359.344,98 0,035 366.531,88 0,03 373.862,52 0,025 381.339,77 0,025 1.833.378 DINAS P3AP2KB Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Menurunnya kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun) % 0,020 0,019 204.115 0.018 208.197,30 0,017 212.361,25 0,016 216.608,47 0,015 220.940,64 0,015 1.062.223 DINAS P3AP2KB Sasaran Program Pengendalian Penduduk Laju pertumbuhan penduduk % 3,80 3,60 3.087.468 3,07 3.149.217,36 2,54 3.212.201,71 2,01 3.276.445,74 1,50 3.341.974,66 1,50 16.067.307 DP3AP2KB Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Rasio akseptor KB % 55,60 55,65 2.024.745 55,70 2.065.239,90 56,00 2.106.544,70 56,00 2.148.675,59 56,00 2.191.649,10 56,00 10.536.854 DP3AP2KB Misi 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan Tujuan Sasaran Program Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja Meningkatnya Mutu / Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja % 55 60 510.000 70 520.200,00 80 2.530.604,00 90 4.541.216,08 100 2.052.040,40 100 10.154.060 DINAS TRANSNAKER Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja % 100 100 150.000 100 153.000,00 100 156.060,00 100 659.181,20 100 662.364,82 100 1.780.606 DINAS TRANSNAKER Sasaran Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan % 65.917: 16.840 67.894: 17.008 160.000 69.931: 17.178 163.200,00 72.029: 17.350 166.464,00 74.029: 17.523 169.793,28 76.415: 17.698 173.189,15 76.415: 17.698 832.646 DINAS PANGAN Program Pengembangan Sistim Distribusi dan Cadangan Pangan Keterjangkauan pangan dan stabilnya harga Komoditi 45 50 130.000 50,5 132.600,00 60 135.252,00 60,5 137.957,04 70 140.716,18 70 676.525 DINAS PANGAN Program Pengembangan Konsumsi dan penganekaragaman pangan Tingkat konsumsi enegri dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein % 69,90 71,00 150.000 70,50 153.000,00 80 156.060,00 80,30 159.181,20 80,50 162.364,82 80,50 780.606 DINAS PANGAN Program Pengembangan Keamanan Pangan Jumlah kasus pangan segar asal tumbuhan yang membahayakan Kasus 10 8 250.000 6 255.000,00 4 260.100,00 2 265.302,00 1 270.608,04 1 1.301.010 DINAS PANGAN Tujuan Sasaran Meningkatnya Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-14 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Unit 9 15 4.237.459 11 5.822.208,18 12 7.408.652,34 13 10.996.825,39 14 11.086.761,90 65 39.551.907 DINAS PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman Pangan Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan Ton/Ha 4,2 4,36 800.000 4,41 1.316.000,00 4,49 1.832.320,00 4,57 2.348.966,40 4,66 2.365.945,73 4,66 8.663.232 DINAS PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman Perkebunan Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan Ton/Ha 5,23 5,71 450.000 4,99 959.000,00 4,15 1.468.180,00 4,70 1.477.543,60 4,56 1.487.094,47 4,56 5.841.818 DINAS PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman Hortikultura Produktivitas Tanaman Hortikultura Ton/Ha 15 15 750.000 16 1.265.000,00 19 1.780.300,00 23 1.795.906,00 27 1.811.824,12 27 7.403.030 DINAS PERTANIAN Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Ekor 500 510 428.000 620 436.560,00 730 820.578,00 840 850.000,00 950 1.398.170,00 4.150 3.933.308 DINAS PETERNAKAN Program Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pengendalian terhadap penyakit menular ternak Ekor 16 16 486.000 16 495.720,00 32 1.005.634,40 32 1.015.747,09 32 1.026.062,03 32 4.029.164 DINAS PETERNAKAN Program peningkatan prasarana dan sarana peternakan Cakupan peningkatan prasarana dan Sarana Peternakan Ekor 50 46 1.180.000 48 1.203.600,00 90 2.227.672,00 90 2.252.225,44 100 5.277.269,95 100 12.140.767 DINAS PETERNAKAN Program peningkatan agribisnis dan penyuluhan peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Ekor 3.100 3.246 180.000 3.246 183.600,00 6.492 687.272,00 6.492 691.017,44 6.492 694.837,79 29.068 2.436.727 DINAS PETERNAKAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 0,36 0,38 1.388.211 0,42 1.415.975,22 0,45 2.244.294,72 0,47 2.273.180,62 0,49 3.502.644,23 0,49 10.824.306 DKP Meningkatnya produksi perikanan tangkap Ton 3.529 3.667 3.738 3.820 4.124 4.292 23.170 DKP Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan Meningkatnya Jumlah Konsumsi Ikan % 43,88 44,88 349.000 46,88 355.980,00 47,88 763.099,60 48,88 770.361,59 49,88 1.377.768,82 49,88 3.616.210 DKP Program Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya % 15.751 16.036 1.031.629 16.507 1.052.261,58 17.008 1.873.306,81 17.509 1.894.772,95 18.010 3.116.668,41 100.821 8.968.639 DKP Sasaran Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Meningkatnya kelestarian kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah Dokume n Kegiata n 2 7 320.000 7 1.326.400,00 7 1.332.928,00 7 1.339.586,56 7 1.346.378,29 35 5.665.293 DISBUDPAR Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah Kunjungan Wisatawan Orang 4247 5000 385.000 20000 2.392.700,00 40000 2.400.554,00 50000 2.908.565,08 70000 2.916.736,38 70000 11.003.555 DISBUDPAR Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya Destinasi Pariwisata Lokasi 1 1 2.320.015 1 3.366.415,30 1 4.413.743,61 1 12.462.018,48 1 12.511.258,85 6 35.073.451 DISBUDPAR Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Cakupan Desa Wisata Desa 1 1 836.125 2 1.852.847,50 2 1.869.904,45 2 2.387.302,54 2 2.405.048,59 10 9.351.228 DISBUDPAR Sasaran Program Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM Meningkatnya Modal Koperasi Aktif Juta Rupiah 84.857 88.285 382.500 90.051 390.150,00 91852 397.953,00 93.689 405.912,06 95.563 414.030,30 95.563 1.990.545 Dinas Koperasi, UKM, Perindag Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah Meningkatnya peran Koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-15 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Program Pengembangan dan pembinaan perdagangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang % 0,8 0,8 3.776.310 1,29 3.851.836,20 1,25 4.428.872,92 1,21 6.007.450,38 1,18 6.087.599,39 1,18 24.152.069 Dinas Koperasi, UKM, Perindag Program Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah Cakupan Bina Kelompok Pengrajin % 0,08 0,08 480.000 0,08 489.600,00 0,16 1.999.492,00 0,3 3.509.379,84 0,3 3.519.567,44 0,92 9.998.039 Dinas Koperasi, UKM, Perindag Misi 3 Tujuan Sasaran Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan jembatan, sarana prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 37,77 6,52 60.014.711 6,52 63.715.005 57,33 88.439.305 78,67 117.188.091 100 210.961.853 100 540.318.966 DINAS PUPR Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitasi layanan perhubungan laut dan udara Meningkatnya prasarana pelabuhan laut Unit 24 2 2.000.000 2 2.040.000,00 2 2.080.800,00 2 2.122.416,00 2 2.164.864,32 34 10.408.080 DINAS PERHUBUNGAN Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitasi layanan perhubungan darat Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat % 32,44 44,44 209.000 56,44 213.180,00 68,44 217.443,60 80,44 221.792,47 92,44 226.228,32 92,44 1.087.644 DINAS PERHUBUNGAN Sasaran Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Bangunan Air Lainnya Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik % 55,94 61,55 7.457.785 67,32 10.106.940,70 73,25 9.759.079,51 79,35 17.914.261,10 85,6 8.072.546,33 85,6 53.310.613 DINAS PUPR Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Cakupan Lingkungan Permukiman Layak % 73,95 75,23 16.344.180 78,4 32.157.714,60 82,72 32.739.624,26 88,39 29.979.361,95 95,82 31.086.849,42 95,82 142.307.730 DINAS PKPLH Program Penataan dan Pengendalian Bangunan Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan % 70,53 70,59 312.870 70,63 319.127,40 71,14 325.509,95 73,05 332.020,15 75,41 338.660,55 75,41 1.628.188 DINAS PKPLH Tujuan Sasaran Program Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Meningkatnya pengelolaan sampah % 11,93 17,56 2.723.045 29,43 2.777.505,90 41,06 2.833.056,02 52,45 2.889.717,14 63,85 2.947.511,48 63,85 14.170.836 DINAS PKPLH Program Analisis dan informasi linkungan hidup Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup % 65,49 65,63 837.600,0 65,78 854.352,00 65,93 871.439,04 66,07 888.867,82 66,21 906.645,18 66,21 4.358.904 DINAS PKPLH Sasaran Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan Meningkatnya konektivitas Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan sumber daya air Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-16 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Program Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Ketaatan terhadap RTRW % 96,5 96,8 1.250.000 97,02 1.275.000,00 97,05 1.300.500,00 97,05 1.326.510,00 97,5 1.353.040,20 97,5 6.505.050 DINAS PUPR Misi 4 Tujuan Sasaran Program Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan dan Kas daerah Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah % SILPA 8 7 942.200 6 961.044,00 5 980.264,88 4 999.870,18 3 1.019.867,58 3 4.903.247 BKAD Program Peningkatan Pengelolaan Akutansi Meningkartnya Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggung jawaban) % 100 95 713.000 95 727.260,00 100 741.805,20 100 756.641,30 100 771.774,13 100 3.710.481 BKAD Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Meningkatnya pengelolaan Anggaran % 95 95 1.879.290 95 1.916.875,80 95 1.955.213,32 100 1.994.317,58 100 2.034.203,93 100 9.779.901 BKAD Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah Cakupan Manajemen Aset Daerah % 60 65 372.400 70 379.848,00 75 387.444,96 80 395.193,86 80 403.097,74 80 1.937.985 BKAD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan Temuan 13 Temuan BPK 0 Temuan BPK 2.296.000 0 Temuan BPK 2.341.920,00 0 Temuan BPK 2.388.758,40 0 Temuan BPK 2.436.533,57 0 Temuan BPK 2.485.264,24 0 Temuan BPK 11.948.476 INSPEKTORAT Program peningkatan retribusi dan pendapatan daerah lain- lain Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain % 3,47 3,81 200.000 4,47 204.000,00 5,22 208.080,00 6,11 212.241,60 7,15 216.486,43 7,15 1.040.808 BAPENDA Program peningkatan pajak daerah Meningkatnya pajak daerah % 3,47 23,81 525.000 4,47 535.500,00 5,22 546.210,00 6,11 557.134,20 7,15 568.276,88 7,15 2.732.121 BAPENDA Program peningkatan pajak bumi dan bangunan Meningkatnya pajak bumi dan bangunan % 3,47 64.000 OP 500.000 4,47 510.000,00 5,22 520.200,00 6,11 530.604,00 7,15 541.216,08 7,15 2.602.020 BAPENDA Program pembukuan, pelaporan dan penyuluhan PAD Tertatanya pembukuan, pelaporan dan terlaksananya penyuluhan PAD OPD 13 OPD 13 OPD 340.000 13 OPD 346.800,00 13 OPD 353.736,00 13 OPD 360.810,72 13 OPD 368.026,93 13 OPD 1.769.374 BAPENDA Sasaran Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah % 100 100 765.000 100 780.300,00 100 795.906,00 100 811.824,12 100 828.060,60 100 3.981.091 Bag. Organisasi dan Tatalaksana Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkatnya Transparansi Pelayanan Perizinan Izin 1.500 1.550 345.000 1.550 351.900,00 1550 358.938,00 1.600 366.116,76 1.650 373.439,10 1.650 1.795.394 DPMPTSP Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk % 100 100 597.050 100 608.991,00 100 621.170,82 100 633.594,24 100 646.266,12 100 3.107.072 DINAS DUKCAPIL Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil % 100 100 371.137 100 378.559,74 100 386.130,93 100 393.853,55 100 401.730,62 100 1.931.412 DINAS DUKCAPIL Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-17 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data % 100 100 307.600 100 313.752,00 100 320.027,04 100 326.427,58 100 332.956,13 100 1.600.763 DINAS DUKCAPIL Program Pengembangan Informatika Daerah Meningkatnya layanan informatika daerah % 13,5 38,46 1.230.000 46,83 1.254.600,00 59,27 1.279.692,00 84,27 1.305.285,84 100 1.331.391,56 100 6.400.969 DISKOMINFO Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Pengembangan kelembagaan kemasyarakatan dan pelayanan sosial dasar Meningkatnya Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Mandiri Kelompok 10 10 2.405.000 10 2.453.100,00 10 2.502.162,00 10 2.552.205,24 10 2.603.249,34 50 12.515.717 DINAS PMD Meningkatnya PKK dan Posyandu Aktif % 10 10 10 10 10 10 50 DINAS PMD Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Meningkatnya kelompok binaan usaha masyarakat perdesaan % 50 50 260.000 60 265.200,00 70 270.504,00 80 275.914,08 90 281.432,36 350 1.353.050 DINAS PMD Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Cakupan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan % 10 10 1.084.663 10 1.106.356,26 10 1.128.483,39 10 1.151.053,05 10 1.174.074,11 50 5.644.630 DINAS PMD Persentase Penyaluran Dana Desa/ Kelurahan dan ADD % 100 100 100 100 100 100 100 DINAS PMD Program Pendayagunaan SDA dan TTG Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi % 10 10 380.000 10 387.600,00 10 395.352,00 10 403.259,04 10 411.324,22 50 1.977.535 DINAS PMD Pengembangan dan Mutasi Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur % 77 79 19.040.237 80 19.421.041,74 81 19.809.462,57 82 20.205.651,83 83 20.609.764,86 83 99.086.158 BKPP Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur % 15 16 1.896.307 16 1.934.233,14 16 1.972.917,80 16 2.012.376,16 16 2.052.623,68 96 9.868.458 BKPP Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan % 100 100 1.831.000 100 1.867.620,00 100 1.904.972,40 100 1.943.071,85 100 1.981.933,28 100 9.528.598 BAPELITBANG Konsistensi RPJMD dan RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 BAPELITBANG Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi % 100 100 420.000 100 428.400,00 100 436.968,00 100 445.707,36 100 454.621,51 100 2.185.697 BAPELITBANG Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud % 100 100 425.000 100 433.500,00 100 442.170,00 100 451.013,40 100 460.033,67 100 2.211.717 BAPELITBANG Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang IPW % 100 100 443.000 100 451.860,00 100 460.897,20 100 470.115,14 100 479.517,45 100 2.305.390 BAPELITBANG Program Peningkatan Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya layanan administrasi pengadaan barang dan jasa % 100 100 933.609 100 952.281,18 100 971.326,80 100 990.753,34 100 1.010.568,41 100 4.858.539 Bag. Adm Layanan PBJ JUMLAH 284.696.910 328.877.499 390.309.191 461.653.229 550.495.364 2.016.032.193 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-18 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Misi 1 Sasaran Persentase partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini % 60,05 60,34 47.903.522 63,07 54.761.943 63,54 54.761.943 63,99 55.000.000 63,99 212.427.408 DINAS PKO Persentase partisipasi anak usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase partisipasi anak usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar % 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Progres Pelaksanaan Sinkronisasi Dapodik % 78,24 84,57 189.650 89,53 175.000 94,49 177.000 99,45 179.000 99,45 720.650 DINAS PKO Sasaran Prevalensi Stunting % 25,83 23,48 88.097.827 20 109.810.654 18 72.500.000 16 79.810.654 16 350.219.135 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 70,47 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 55,67 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) % 58,28 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Balita % 62,64 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) % 24,42 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 Tahun) % 31,70 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 Tahun ke atas ) % 34,30 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 14,13 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 20,98 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan DINAS PKO Tahun 2021 Tabel. 6.4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 Sesudah Perubahan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-19 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat % 88,11 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis % 30,72 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV % 64,79 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Persentase Rumah Tangga ber PHBS % 62,00 60 65 70 75 75 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Desa UCI (Universal Child Immunization ) % 24,40 29 33 34 38 38 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Jumlah Desa Stop BABS Desa 30,00 50 60 70 90 90 DINAS KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi % 17,00 8,58 7.040.395 8,66 4.367.920 8,83 4.368.000 9,00 4.370.000 9 20.146.315,00 DINAS KESEHATAN Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk per 100.000 Penduduk 27 35 40 45 50 50 DINAS KESEHATAN Rasio Tenaga Paramedis per 100.000 Penduduk per 100.000 Penduduk 182,00 352,66 349,07 350,56 351,93 352 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Persentase Posbindu Aktif % 100,00 100,00 92.400 100,00 316.848 100,00 318.000 100,00 320.000 100 1.047.248 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Persentase Pelayanan Posyandu % 100,00 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Sasaran Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan % 48,49 67 141.851 67 172.108 67 174.000 67 175.000 67 662.959 DINAS P3AP2KB Program Perlindungan Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan % 0,10 0,09 60.801 0,08 60.801 0,07 65.000 0,06 68.000 0,06 254.602 DINAS P3AP2KB Program Peningkatan Kualitas Keluarga Meningkatnya kualitas keluarga % 22,00 22 45.000 24 81.000 27 83.000 29 84.000 29 293.000 DINAS P3AP2KB Cakupan Fasilitasi Forum Anak % 3,70 3,57 56.692 3,64 57.343 3,71 59.000 3,79 60.000 3,79 233.035 DINAS P3AP2KB Cakupan Desa Layak Anak % 30,25 100 100 100 100 100 DINAS P3AP2KB Program Perlindungan Khusus Anak Persentase penurunan kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun) % 0,09 100 65.651 100,00 101.000 100,00 103.000 100,00 105.000 100,00 374.651 DINAS P3AP2KB Sasaran Program Pengendalian Penduduk Cakupan Pengendalian Penduduk % 100 100,0 638.004 100,0 50.000 100,0 51.000 100,0 52.020 100,00 791.024 DINAS P3AP2KB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rasio akseptor KB % 55,65 86,44 3.859.562 86,44 3.599.302 86,30 3.599.302 86,30 4.109.000 86,30 15.167.166 DINAS P3AP2KB Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-20 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Meningkatnya keluarga sejahtera % 25 22 1.152.640 24 1.358.233 27 1.237.000 29 1.500.000 29 5.247.873 DINAS P3AP2KB Misi 2 Tujuan Sasaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja % 36,00 38 121.129 56,25 660.000 74,11 660.000 100,00 700.000 100,00 2.141.129 DINAS TRANSNAKER Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 41,00 - - 100 30.000 100 31.000 100 32.000 100 93.000 DINAS TRANSNAKER Program Hubungan Industrial Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja % 36,00 2 40.911 2 50.000 3 51.000 3 52.000 3 193.911 DINAS TRANSNAKER Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Meningkatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi Dokumen - - - - 1 450.000 1 475.000 2 925.000,00 Perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata Dokumen - - - - 1 235.000 1 240.000,00 2 475.000,00 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Meningkatnya pembangunan permukiman transmigrasi (Rumah dan Sarana Prasarana Pendukung) Paket 1 5 5 5 16 Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata Rumah - 5 5 5 16 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran % 64 223.805 68 245.000 71 246.000 72 247.000 72 961.805,00 TRANSNAKER Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin % 98,3 536.168 98,3 566.400 98,3 783.874 98,3 886.550 98,3 2.772.992 DINAS SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi % 33,0 351.450 49,12 535.324 68,76 351.450 78,59 351.450 78,59 1.589.674 DINAS SOSIAL Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi % 80,0 100 100 100 100,0 DINAS SOSIAL Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial % 2,17 10,90 19,56 23,90 23,90 Program Pemberdayaan Sosial Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan % 100 40.000 100 60.000 100 62.000 100 64.000 100 226.000 DINAS SOSIAL Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat 987.256,00 DINAS TRANSNAKER 249.256 245.000 246.000 247.000 DINAS TRANSNAKER Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-21 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya Koperasi Yang Melaksanakan RAT Rp - 90.051 30.000 93.689 31.000 95.563 32.000 95.563 93.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGProgram Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat % - - - 22 60.922 25 63.000 27 65.000 27 188.922 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGProgram Pengembangan UMKM Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil % 13 13 120.000 15 1.000.000 18 1.000.000 20 2.000.000 20 4.120.000 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Unit 910 910 910 910 910 910 Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang produksi OODARO Unit 120 120 140 160 180 180 Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan Meningkatnya sarana distribusi perdagangan Unit - - - 2 75.000 2 76.000 2 77.000 6 228.000 Terfasilitasinya pemasaran komoditi dan produk pertanian Komoditi - - 1 1 1 3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Terkontrolnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Dok 2 2,00 30.000 2 90.000 2 91.000 2,00 92.000 2,00 303.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGProgram Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase usaha yang melakukan pengujian % - 55,60 120.000 56,00 70.000 58,00 71.000 60,00 72.000 60,00 333.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGProgram Perencanaan dan Pembangunan Industri Cakupan Bina Kelompok Pengrajin % 0,12 0,69 7.968.396 1,08 5.778.724 1,81 5.957.076 3,62 8.100.000 3,62 27.804.196 Meningkatnya industri rumah tangga yang mendukung pariwisata % 2 4 6 8 8 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatnya Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar % 1,78 1,78 150.000 2,23 99.999 2,36 102.000 2,55 105.000 2,55 456.999 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGTujuan Sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Cakupan Peningkatan Sarana Pertanian % 54,04 13,04 3.059.248 17,86 17.701.090 17,86 3.000.000 17,86 3.100.000 65,11 26.860.338 Meningkatnya Produktifitas Tanaman Padi % 3,50 3,85 4,24 4,66 5,12 5,12 Meningkatnya Produktifitas Tanaman jagung (%) % 2,82 2,80 2,81 2,83 2,84 2,84 Meningkatnya Produksi gula lontar Ton 947,85 948,79 949,74 950,69 951,64 951,64 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan DINAS PERTANIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-22 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Meningkatnya luas areal Tanaman kelor Ha - 18,00 - 20 21 21 Produktivitas Tanaman semangka % 14,35 16,82 17,67 18,55 19,48 19,48 Produktivitas Tanaman bawang merah % 7,33 7,33 7,70 8,08 8,48 15,79 Produktivitas Tanaman cabai rawit (%) % 5,11 5,09 5,35 5,61 5,90 5,90 Meningkatnya luas areal pertanian sehat / organik (Ha) Ha - - - 5 5 10 Peningkatan sarana peternakan Unit 11 11 2.278.000 12 2.222.730 13 2.225.000 14 2.230.000 50 8.955.730 Meningkatnya produksi sapi Ekor 67.416,90 68.765 70.141 71.543 72.974 283.423 - Meningkatnya produksi kerbau Ekor 18.964,35 19.059 19.154 19.250 19.346 76.809 Meningkatnya produksi kuda Ekor 8.401,74 8.570 8.741 8.916 9.094 35.321 Meningkatnya produksi babi Ekor 50.842,86 52.368 53.939 55.557 57.224 219.088 - Meningkatnya produksi domba Ekor 25.517,22 26.283 27.071 27.883 28.720 109.957 Meningkatnya produksi kambing Ekor 52.019,12 53.580 55.187 56.843 58.548 224.158 Meningkatnya produksi ayam pedaging Ekor 200,00 200 210 221 232 863 - Produksi peternakan IB (Inseminasi Buatan) Ekor 100,00 100 105 110 116 431 - Meningkatnya produksi telur Butir 584.000,00 27.540 30.600 32.130 33.737 124.007 - Meningkatnya prasarana pertanian Unit 4,00 2 1.201.800 6 17.148.913 6 2.500.000 6 2.550.000 20 23.400.713 Meningkatnya luas lahan dengan dua musim tanam Ha 20.262,00 24.804 26.044 27.346 28.714 28.714 Menurunnya luas lahan gagal panen karena kekeringan Ha 1.624,00 1.463 1.390 1.320 1.254 1.254 Meningkatnya prasarana Peternakan Unit 8,00 8 70.000 8 8 8 32 DINAS PETERNAKAN Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase penanganan hama penyakit % 50,00 50 85.966 50 50.000 50 51.000 50 52.000 50 238.966 DINAS PERTANIAN Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya Pengendalian terhadap penyakit menular ternak % 6,00 6 752.000 9 852.000 12 853.000 15 855.000 15 3.312.000 DINAS PETERNAKAN Meningkatnya usaha peternakan berizin Ekor 6.250,00 6.250 200.000 6.563 170.805 6.891 175.000 7.236 180.000 26.940 725.805 Meningkatnya pengiriman ternak ke luar daerah Ekor 3.070,00 3.000 3.150 3.308 3.473 12.931 Program Penyuluhan Pertanian Meningkatnya penyuluhan dan pembinaan kelompok tani % 100,00 100 363.600 100 300.000 100 305.000 100 310.000 100 1.278.600 Meningkatnya status kelompok tani Kelompok 131,00 134 140 142 145 145 Program Perizinan Usaha Pertanian DINAS PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN DINAS PETERNAKAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DINAS PERTANIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-23 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan % 4,00 4 40.000 6 40.000 8 42.000 10 44.940 10 166.940 DINAS PETERNAKAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatnya Bina Kelompok Nelayan % 0,39 0,42 615.000 0,45 2.186.801 0,47 2.186.801 0,49 3.000.000 0,49 7.988.602 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Ton 1.841,00 3.738 3.820 4.124 4.292 15.974 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Konsumsi Ikan Kg/Kapita 50,70 51.19 615.120 53.50 285.000 55.64 290.000 57.78 295.000 57.78 1.485.120 DINAS PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya Ton 8,20 17.448 3.346.642 17.979 1.274.948 18.539 1.500.000 19.149 1.600.000 73.115 7.721.590 DINAS PERIKANAN Sasaran Program Pemasaran Pariwisata Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Orang 3.606 9.000 419.232 15.000 1.472.887 21.000 750.000 30.000 1.000.000 30.000 3.642.119 DISBUDPAR Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Meningkatnya Destinasi Pariwisata Destinasi 5 6 84.543 11 10.242.538 16 3.000.000 21 5.000.000 21 18.327.081 DISBUDPAR Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE % 0 28,41 220.075 56,82 268.622 68,18 270.000 90,91 272.000 90,91 1.030.697 DISBUDPAR Meningkatnya SDM Kepariwisataan % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 Sasaran Informasi harga pangan pokok dan cadangan pangan Dokumen 2 2 383.213 2 372.500 2 373.000 2 375.000 8 1.503.713 Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein % 56,4 61,10 67,90 74,70 81,60 82 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase ketersediaan terhadap konsumsi pangan % 178,62 176 70.000 177 70.000 172 71.000 170 72.000 170 283.000 DINAS PANGAN Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di konsumsi Sampel Komoditi 55 45 67.699 55 82.699 65 84.000 75 85.000 75 319.398 DINAS PANGAN Misi 3 Tujuan Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 43,48 47,42 44.240.562 51,77 112.337.549 56,12 32.800.000 60,46 46.574.311 60,46 235.952.422 Meningkatnya Panjang Jalan pariwisata terbangun KM N/A 15 30 45 45 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat % 40,44 25.000 44,44 162.607 48,44 163.000,00 52,44 164.000,00 52,44 514.607,00 DINAS PERHUBUNGA N DINAS PERIKANAN Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya ketahanan pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat DINAS PANGAN Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak Meningkatnya konektivitas DINAS PUPR Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-24 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Sasaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik % 61,31 63,32 19.154.422 64,80 4.428.137 66,17 4.500.000 67,44 4.550.000 67,44 32.632.559 Meningkatnya Pembangunan /Rehabilitasi Embung/Bangunan Air lainnya Unit 246,00 247 250 253 256 256 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tinggal bersanitasi layak % 75,76 79,36 1.453.294 100 6.395.030 100 1.400.000 100 2.000.000 100 11.248.324 DINAS PUPR Program Pengembangan Permukiman Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman % 19 20,54 350.000 26,14 100.000 31,74 105.000 37,34 110.000 37,34 665.000 DINAS PUPR Program Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan % 0,0084 0,0084 270.000 0,0094 196.441 0,0103 198.000 0,0115 200.000 0,01 864.441 DINAS PUPR Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya % 100 100 100.000 100 50.000 100 51.000 100 52.020 100 253.020 DINAS PUPR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga berakses air minum layak % 76,99 79,29 4.810.336 100 9.650.000 100 3.250.000 100 3.300.000 100 21.010.336 DINAS PUPR Program Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat ketrampilan % - 15,45 75.000 18,85 75.000 22,25 76.000 25,65 77.000 25,65 303.000 DINAS PUPR Program Pengembangan Perumahan Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah % - 100 195.200 100 95.200 100 96.000 100 97.000 100 483.400 DINAS PKPLH Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Layak Huni % 83,30 82,87 11.637.871 88,76 20.544.381 94,42 7.900.000 100,00 20.000.000 100,00 60.082.252 DINAS PKPLH Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Unit - - 89.487 20 7.680.000 30 182.000 40 184.000 40 8.135.487 DINAS PKPLH Tujuan Sasaran Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan Unit - 3 1.818.628 6 745.149 9,00 745.149 12 750.000 12,00 4.058.926 DINAS PUPR Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pengelolaan sampah % 17,56 24,00 679.496 26,00 670.000 27 673.000 30 675.000 30 2.697.496 DINAS PKPLH Program Perencanaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup Dokumen 2,00 2,00 320.000 4 461.104 6 462.000 8 464.000 8 1.707.104 DINAS PKPLH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau % - 19,07 75.000 19,10 75.000 19,2 76.000 19,4 77.000 19,4 303.000 DINAS PKPLH Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan sumber daya air DINAS PUPR Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-25 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran air Poin 50,00 1,62 247.445 1,52 247.445 1,42 248.000 1,42 250.000 1,42 992.890 DINAS PKPLH Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 Kg 6.692,00 8.097 - 9.797 19.998 11.855 21.000 14.345 21.500 14.345 62.498 DINAS PKPLH Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup % - 100,0 46.000 100,0 46.000 100,0 47.000 100,0 48.000 100,0 187.000 DINAS PKPLH Sasaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatnya Perencanaan Penataan Ruang % 96,80 33,33 32.832 33,33 700.000 50,00 705.000 66,67 710.000 66,67 2.147.832 DINAS PUPR Sasaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 1.029 50 610.114 50 490.011 50 500.000 50 550.000 200 2.150.125 Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 ` Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 1.029 100 150 150 150 550 Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa 10 10 15 20 30 30 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat % 100 191.553 100 170.000 100 172.000 100 174.000 100 707.553 DINAS SOSIAL Misi 4 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah % 8,34 6 179.979.782 5 176.152.747 4 183.000.000 3 177.500.000 3 716.632.529 BKA Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu % 90,00 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurunnya temuan Aset Daerah Temuan 73,91 6 588.263 4 492.000 4 493.000 4 494.000 4 2.067.263 BKA Tujuan Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah Program Penanggulangan Bencana BPBD Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-26 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Penyelenggaraan Pengawasan Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan Temuan 10 0 1.374.696 7 973.133 5 974.000 3 975.000 3 4.296.829 INSPEKTORAT Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Meningkatnya Integritas Pencegahan Korupsi % 100 100 4.693 65 7.644 70 8.000 75 8.200 75 28.537 INSPEKTORAT Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain % 5,36 5,36 1.096.972 5,36 621.678 5,36 625.000 5,36 650.000 5,36 2.993.650,00 Meningkatnya pajak daerah % 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 Meningkatnya pajak bumi dan bangunan % 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 Tertatanya pembukuan dan pelaporan PAD OPD 1 1 1 1 1 1 Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penataan organisasi % 100 100 429.827 100 356.500 100 360.000 100 370.000 100 1.516.327 BAG. ORGANISASI Program Pelayanan Penanaman Modal Meningkatnya Pelayanan Perizinan % 47,87 60 122.558 70 153.999 80 155.000 90 156.000 90 587.557 DPMPTSP Program Pendaftaran Penduduk Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk % 97,35 88,92 1.526.355 92,61 893.429 96,31 895.000 100,00 897.000 100 4.211.784 DINAS DUKCAPIL Program Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil % 86,48 48,84 775.512 65,89 1.239.807 82,95 1.240.000 100,00 1.245.000 100 4.500.319 DINAS DUKCAPIL Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data % 81,40 86 701.162 86 843.962 90 845.000 100 850.000 100 3.240.124 DINAS DUKCAPIL Program Pengelolaan Profil Kependudukan Menigkatnya Profil Kependudukan Dokumen 1 2 35.496 3 35.496 4 37.000 5 38.000 5 145.992 DINAS DUKCAPIL Program Informasi Dan Komunikasi Publik Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Konten 5 15 46.000 35 57.546 50 59.000 75 60.000 75 222.546 DISKOMINFO Program Aplikasi Informatika Meningkatnya layanan informatika daerah % 2 25 328.000 37,5 250.040 50 252.000 62,50 253.000 62,50 1.083.040 DISKOMINFO Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data % 21,74 80.000 43,48 56.000 54,35 57.000 76,09 58.000 76,09 251.000 DISKOMINFO Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatnya Keamanan Informasi % 10,00 54.998 23,08 104.964 69,23 106.000 84,62 107.000 84,62 372.962 DISKOMINFO Program Penataan Desa Meningkatnya Penataan Desa Desa - - 100.000 20 18.355.781 20 18.355.781 - 18.355.781 40 36.711.562 DINAS PMD Program Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan Pemerintahan Desa % - 100 1.066.316 100 404.316 100 406.000 100 410.000 100 2.286.632 DINAS PMD Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif % - 100 100 100 100 100 Meningkatnya PKK Aktif % 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi Kelompok 100 - 20 20 20 20 Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik Program Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDA Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 803.640 433.640 435.000 440.000 2.112.280 DINAS PMD Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-27 Tahun 2020 Realisasi Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Tahun 2021Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Kepegawaian Daerah Cakupan Pelayanan Kepegawaian % 20 100 1.938.778 100 2.024.432 100 2.025.000 100 2.026.000 100 8.014.210 BKPP Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa % 60 534.717 70 496.639 75 500.000 80 505.000 80 2.036.356 BAGIAN PBJ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penataan organisasi % 100 429.827 100 356.500 100 360.000 100 370.000 100 1.516.327 BAGIAN ORGANISASI Jumlah Kelitbangan Yang Dilaksanakan Jenis 2 6 9 12 15 15 Meningkatnya Inovasi Daerah % 34,78 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Perbatasan Meningkatnya perencanaan Pengelolaan perbatasan Doku men 1 2 35.651 3 33.611 4 34.000 5 35.000 5 138.262 BAPELITBANG Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan % 100 Konsistensi RPJMD dan RKPD % 100 Konsistensi RKPD dan APBD % 100 Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA % 100 100 100 100 100 100 Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 100 100 100 100 Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 100 100 100 100 100 JUMLAH 454.420.041 611.159.590 434.346.376 470.742.426 1.952.142.653 6.629.050 BAPELITBANG Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 701.807 640.981 660.000 680.000 2.682.788 BAPELITBANG BAPELITBANG Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 100 1.654.991 100 1.094.059 100 1.890.000 100 1.990.000 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 390.514 521.580 525.000 550.000 1.987.094 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VI-28 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 1 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 2 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Derah Tahun 2021-2024 Kabupaten Rote Ndao NO. REK URAIAN 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 830,595,316,875 1.015,713,250,000 825,404,221,092 874,404,525,804
1. 5.1 BELANJA OPERASI 533,013,930,423 537,843,364,703 570,102,821,587 588,793,601,244 5 . 1 . 01 Belanja Pegawai 303,028,948,266 319,720,627,023 325,955,179,250 332,311,305,245 5 . 1 . 02 Belanja Barang dan Jasa 221,491,968,957 210,996,729,680 221,546,566,164 248,373,894,472 5 . 1 . 05 Belanja Hibah 5,649,508,000 5,498,508,000 20,892,201,173 6,314,082,777 5 . 1 . 06 Belanja Bantuan Sosial 2,843,505,200 1,627,500,000 1,708,875,000 1,794,318,750
2. 5.2 BELANJA MODAL 121,824,266,829 324,712,138,167 95,474,683,061 124,733,550,633 5 .2 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23,939,562,711 82,267,168,167 5 .2 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29,973,074,508 91,354,422,200 5 .2 . 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 65,676,949,500 129,525,587,000 5 .2 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2,234,682,110 1,564,960,800
3. 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 24,132,769,623 21,400,000,000 7,470,000,000 7,843,500,000 5 .3 . 01 Belanja Tidak Terduga 24,132,769,623 21,400,000,000 7,470,000,000 7,843,500,000
4. 5.4 BELANJA TRANSFER 151,624,348,000 151,757,747,130 152,356,716,445 153,033,873,927 5 .4 . 01 Belanja Bagi Hasil 1,734,694,000 1,868,093,130 2,257,216,929 2,724,235,112 5 .4 . 02 Belanja Bantuan Keuangan 149,889,654,000 149,889,654,000 150,099,499,516 150,309,638,815 Sumber :BKA Kab. Rote Ndao tahun 2021, diolah Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN WAJIB 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal Meningkatnya pendidikan anak usia dini (5-6) tahun % 100 100 2.331.760 60,05 1.579.071 DINAS PKO Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 Tahun) % 100 100 100 DINAS PKO Program Peningkatan pendidikan dan pengajaran Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-15 Tahun % 100 100 25.034.000 99,93 29.529.954 DINAS PKO Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar % 64 64.87 20.280.120 64,87 18.500.752 DINAS PKO Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas guru % 81,57 83.19 2.855.000 83,19 1.275.371 DINAS PKO 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kesehatan ibu dan anak % 77,73 100 19.535.441 100 13.236.978 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit % 88 90 1.653.897 90 677.340 DINAS KESEHATAN Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan % 80 100 50.710.138 100 42.214.608 DINAS KESEHATAN 3 Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan jembatan, sarana prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 37,77 44,29 60.014.711 43,48 46.507.633 DINAS PUPR Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Bangunan Air Lainnya Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik % 55,94 61,55 7.457.785 60,19 6.596.333 DINAS PUPR Program Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Ketaatan terhadap RTRW % 96,5 96,8 1.250.000 96,8 121.048 DINAS PUPR 4 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Cakupan Permukiman Layak % 73,95 75,23 16.344.180 83,30 15.561.003 DINAS PKPLH PENDIDIKAN Tabel. 7.2 Indikasi Rencana Rrogram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 1 LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 3 Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 Program Penataan dan Pengendalian Bangunan Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan % 70,53 70,59 312.870 100 225.814 DINAS PKPLH 5 Program Peningkatan Penegakan Peraturan perundang- undangan daerah Persentase penegakan Perda % 100 100 19.500 100 20.000 SATPOL PP Program Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Cakupan Ketertiban dan Ketentraman Umum % 100 100 895.275 100 1.007.890 SATPOL PP Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat Cakupan perlindungan masyarakat % 100 100 130.000 100 73.944 SATPOL PP Program Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan daerah rawan konflik Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan % 100 100 671.200 100 643.499 KANTOR KESBANGPOL Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Cakupan pelayanan penanggulangan bencana % 100 100 1.187.389 100 577.870 BPBD 6 SOSIAL Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial % 12.220 KPM/10.090 KK 100 1.054.800 82,2 792.219 DINAS SOSIAL Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS % 1.180 Orang 100 1.085.000 65,38 502.763 DINAS SOSIAL Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan Orang 680 Orang 100 75.000 100 32.302 DINAS SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin Meningkatnya Pelayanan dan penanganan fakir miskin % 2.605 KK/14.291 KPM/19 Desa/Kel 100 511.194 98,3 360.430 DINAS SOSIAL 1 Program Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja Meningkatnya Mutu / Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja % 55 60 510.000 38 596.671 DINAS TRANSNAKER Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja % 100 100 150.000 100 68.777 DINAS TRANSNAKER 2 Program Pemberdayaan perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan % 0,045 0,045 352.299 0,1 96.683 DINAS P3AP2KB Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Menurunnya kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun) % 0,019 0,019 204.115 0,019 83.585 DINAS P3AP2KB 3 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2 LAYANAN URUSAN NON DASAR TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PANGAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 4 Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan % 65.917: 16.840 67.894: 17.008 160.000 37,28 112.093 DINAS PANGAN Program Pengembangan Sistim Distribusi dan Cadangan Pangan Keterjangkauan pangan dan stabilnya harga % 45 50 130.000 50 91.622 DINAS PANGAN Program Pengembangan Konsumsi dan penganekaragaman pangan Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein % 69,90 71,00 150.000 61,10 114.266 DINAS PANGAN Program Pengembangan Keamanan Pangan Jumlah kasus pangan segar asal tumbuhan yang membahayakan Kasus 10 8 250.000 6 74.811 DINAS PANGAN 4 Program Penataan Pertanahan Meningkatnya luas lahan bersertifikat Ha 7,44 7,63 1.680.000 46 Ha 1.812.539 DINAS PKPLH 5 Program Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Meningkatnya pengelolaan sampah % 11,93 17,56 2.723.045 17,56 408.794 DINAS PKPLH Program Analisis dan informasi linkungan hidup Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup % 65,49 65,63 837.600,0 65,63 195.992 DINAS PKPLH 6 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk % 90,80 100 597.050,00 100 1.065.546 DINAS DUKCAPIL Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil % 28,91 100 371.137 100 316.234 DINAS DUKCAPIL Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data % 100 100 307.600 100 353.771 DINAS DUKCAPIL 7 Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Pengembangan kelembagaan kemasyarakatan dan pelayanan sosial dasar Meningkatnya Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Mandiri Kelompok 10 10 2.405.000 100 2.425.423 DINAS PMD Meningkatnya PKK dan Posyandu Aktif % 10 10 100 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Meningkatnya kelompok binaan usaha masyarakat perdesaan % 50 50 260.000 66 197.229 DINAS PMD Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Cakupan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan % 10 10 1.084.663 82,,9 2.149.928 DINAS PMD Persentase Penyaluran Dana Desa/ Kelurahan dan ADD % 100 100 98,99 DINAS PMD Program Pendayagunaan SDA dan TTG Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi % 10 10 380.000 14,3 239.584 DINAS PMD 8 PERTANAHAN LINGKUNGAN HIDUP ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 5 Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 Program Pengendalian Penduduk Laju pertumbuhan penduduk % 3,80 3,60 3.087.468 0,16 2.739.625 DP3AP2KB Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Rasio akseptor KB % 55,60 55,65 2.024.745 55,65 1.756.163 DP3AP2KB 9 Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitasi layanan perhubungan laut dan udara Meningkatnya prasarana pelabuhan laut Unit 24 2 2.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitasi layanan perhubungan darat Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat % 32,44 44,44 209.000 44,44 305.593 DINAS PERHUBUNGAN 10 Program Pengembangan Komunikasi Daerah Pengembangan dan pemberdayaan informasi % 56,8 100 260.000 100 477.716 DISKOMINFO Program Pengembangan Informatika Daerah Meningkatnya layanan informatika daerah % 13,5 38,46 1.230.000 38,46 1.017.479 DISKOMINFO 11 Program Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM Meningkatnya Modal Koperasi Aktif Juta 84.857 88.285 382.500 85,15% 177.558 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG 12 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Meningkatnya Penanaman Modal/Investasi Rp 250.000 120.000 103.000 154.057 51.191 DPMPTSP Program Peningkatan Kerjasama Investasi Meningkatnya jumlah investor Investor 22 25 121.500 54 112.360 DPMPTSP Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi Investor 4 6 73.400 6 139.088 DPMPTSP Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkatnya Transparansi Pelayanan Perizinan Izin 1.500 1.550 345.000 541 213.144 DPMPTSP 13 Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga % 94 94.12 1.120.000 100 715.385 DINAS PKO 14 Program Pengembangan statistik daerah Meningkatnya sistim data dan statistik % 67,00 100 65.000,00 100 115.264 DISKOMINFO 15 Program Pengembangan persandian Meningkatnya Keamanan Informasi % 23,08 40 210.000 0 210.000 DISKOMINFO 16 Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Meningkatnya kelestarian kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah Dokumen 2 7 320.000 6 108.329 DISBUDPAR 17 PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN PENANAMAN MODAL PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA STATISTIK PERSANDIAN KEBUDAYAAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 6 Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya budaya baca dan tertib arsip pada OPD Orang 1.300,00 1.400,00 275.000 1.400 432.443 BAG. PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN 1 Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah Kunjungan Wisatawan Orang 4247 5000 385.000 3.606 385.000 DISBUDPAR Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya Destinasi Pariwisata Lokasi 1 1 2.320.015 5 3.436.854 DISBUDPAR Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Cakupan Desa Wisata Desa 1 1 836.125 2 804.719 DISBUDPAR 2 Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Unit 9 15 4.237.459 2 4.247.190 DINAS PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman Pangan Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan Ton/Ha 4,2 4,36 800.000 3,5 313.083 DINAS PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman Perkebunan Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan Ton/Ha 5,23 5,71 450.000 2,4 88.132 DINAS PERTANIAN Program Pengembangan Tanaman Hortikultura Produktivitas Tanaman Hortikultura Ton/Ha 15 15 750.000 2,38 867.236 DINAS PERTANIAN Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Ekor 500 510 428.000 320.594 165.778 DINAS PETERNAKAN Program Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pengendalian terhadap penyakit menular ternak Ekor 2.400 2.400 498.000 1.430 619.107 DINAS PETERNAKAN Program peningkatan prasarana dan sarana peternakan Cakupan peningkatan prasarana dan Sarana Peternakan Unit 15 15 420.000 8 99.094 DINAS PETERNAKAN Program peningkatan agribisnis dan penyuluhan peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Ekor 2.838 5.200 500.000 3.070 75.392 DINAS PETERNAKAN 3 PERDAGANGAN Program Pengembangan dan pembinaan perdagangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang % 0,8 0,8 3.776.310 0,85 299.753 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG 4 PERINDUSTRIAN Program Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah Cakupan Bina Kelompok Pengrajin % 0,08 0,08 480.000 0,12 2.226.017 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG 5 TRANSMIGRASI 3 URUSAN PILIHAN PARIWISATA PERTANIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 7 Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 Pemberdayaan kawasan transmigrasi Meningkatnya Pembangunan Permukiman Transmigrasi Unit 18 18 2.980.000 18 4.398.913 DINAS TRANSNAKER Pembinaan kawasan transmigrasi Meningkatkan taraf hidup dan perekonomian Transmigran Kepala Keluarga 18 18 1.149.250 18 823.789 DINAS TRANSNAKER 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 0,36 0,38 1.388.211 0,39 1.379.270 DKP Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan Meningkatnya Jumlah Konsumsi Ikan % 43,88 44,88 349.000 50,7 218.016 DKP Program Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Ton 19.280 19.703 1.031.629 16.997 587.762 DKP PENUNJANG URUSAN 1 PERENCANAAN Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan % 100 100 1.831.000 100 1.391.109 BAPELITBANG Konsistensi RPJMD dan RKPD % 100 100 100 BAPELITBANG Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi % 100 100 420.000 100 156.707 BAPELITBANG Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud % 100 100 425.000 100 220.044 BAPELITBANG Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang IPW % 100 100 443.000 100 205.189 BAPELITBANG 2 KEUANGAN Program Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan dan Kas daerah Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah % 8 7 942.200 8,34 914.709 BKAD Program Peningkatan Pengelolaan Akutansi Meningkartnya Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggung jawaban) % 95 95 713.000 95 649.598 BKAD Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Meningkatnya pengelolaan Anggaran % 95 95 1.879.290 95 2.065.076 BKAD Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah Cakupan Manajemen Aset Daerah % 60 65 372.400 73,91 392.829 BKAD Program peningkatan retribusi dan pendapatan daerah lain-lain Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain % 3,47 3,81 200.000 4,43 327.375 BAPENDA Program peningkatan pajak daerah Meningkatnya pajak daerah % 3,47 3,81 525.000 4,43 390.150 BAPENDA Program peningkatan pajak bumi dan bangunan Meningkatnya pajak bumi dan bangunan % 3,47 3,81 500.000 4,43 293.799 BAPENDA Program pembukuan, pelaporan dan penyuluhan PAD Tertatanya pembukuan, pelaporan dan terlaksananya penyuluhan PAD OPD 13 OPD 13 OPD 340.000 13 OPD 294.330 BAPENDA 3 4 Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 8 Kinerja Rp (x000) Kinerja Rp (x000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2020 Realisasi 2020 1 Pengembangan dan Mutasi Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur % 77 79 19.040.237 100 17.784.532 BKPP Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur % 15 16 1.896.307 100 1.084.800 BKPP 4 Program Kelitbangan Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan Jenis 2 3 345.000 2 124.968 BAPELITBANG 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan Temuan 13 Temuan BPK 0 Temuan BPK 2.296.000 10 Temuan BPK 1.601.084 INSPEKTORAT 6 SEKRETARIAT DEWAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah % 100 100 10.849.907 100 10.571.487 SETWAN 7 SEKRETARIAT DAERAH Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah % 100 100 6.789.424 100 13.366.501 BAG. UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 3.304.111 100 2.385.204 BAG. ADM PEMKESRA Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah % 100 100 827.162 100 597.999 BAG. HUKUM DAN PERUNG- UNDANG Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Meningkatnya pelayanan administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam % 100 100 954.040 100 837.292 BAG. EKBANG DAN SDA Program Peningkatan Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya layanan administrasi pengadaan barang dan jasa % 100 100 933.609 100 510.083 BAG. PBJ Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya kinerja perangkat daerah % 100 100 765.000 100 393.119 BAG. ORTA Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan % 100 100 1.688.820 100 1.501.417 10 KECAMATAN Program Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan Cakupan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan % 100 100 8.661.268 100 13.400.000 5 KECAMATAN Program Pembinaan KORPRI Meningkatnya Pembinaan Korpri % 100 100 242.850 100 120.404 SEKRETARIAT KORPRI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Meningkatnya layanan administrasi perkantoran % 100 100 26.235.115 100 36.076.311 45 OPD JUMLAH 353.987.121 327.702.925 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VII - 9 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NON URUSAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 342.464.448 100 358.722.768 100 358.749.345 100 367.718.079 100 1.427.654.640 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor % 100 100 100 100 100 1 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini % 60,34 47.903.522 63,07 54.761.943 63,54 54.761.943 63,99 55.000.000 63,99 212.427.408 Persentase partisipasi anak usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase partisipasi anak usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar % 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Progres Pelaksanaan Sinkronisasi Dapodik % 84,57 189.650 89,53 175.000 94,49 177.000 99,45 179.000 99,45 720.650 DINAS PKO 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prevalensi Stunting % 23,48 88.097.827 20 109.810.654 18 72.500.000 16 79.810.654 16 350.219.135 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100 100 100 - 100 - 100 - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) % 100 100 100 100 100 Tabel. 7.3 Indikasi Rencana Rrogram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PKO KESEHATAN DINAS KESEHATAN Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 46 OPD Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 10 I Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 Tahun) % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 Tahun ke atas ) % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis % 100 100 100 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV % 100 100 100 100 100 Meningkatnya Persentase Rumah Tangga ber PHBS % 60 65 70 75 75 Meningkatnya Desa UCI (Universal Child Immunization ) % 30 42 46 50 50 Meningkatnya Jumlah Desa Stop BABS Desa 50 60 70 90 90 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi % 8,58 7.040.395 8,66 4.367.920 8,83 4.368.000 9,00 4.370.000 9 20.146.315,00 Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk per 100.000 Penduduk 35 40 45 50 50 Rasio Tenaga Paramedis per 100.000 Penduduk per 100.000 Penduduk 352,66 349,07 350,56 351,93 351,93 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya Persentase Posbindu Aktif % 100,00 92.400 100,00 316.848 100,00 318.000 100,00 320.000 100 1.047.248 Meningkatnya Persentase Pelayanan Posyandu % 100 100 100 100 100 3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik % 63,32 19.154.422 64,80 4.428.137 66,17 4.500.000 67,44 4.550.000 67,44 32.632.559 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PUPR Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 11 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Meningkatnya Pembangunan /Rehabilitasi Embung/Bangunan Air lainnya Unit 247 250 253 256 256 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga berakses air minum layak % 79,29 4.810.336 100 9.650.000 100 3.250.000 100 3.300.000 100 21.010.336 DINAS PUPR Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan Unit 3 1.818.628 6 745.149 9,00 745.149 12 750.000 12,00 4.058.926 DINAS PUPR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tinggal bersanitasi layak % 79,36 1.453.294 100 6.395.030 100 1.400.000 100 2.000.000 100 11.248.324 DINAS PUPR Program Pengembangan Permukiman Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman % 20,54 350.000 26,14 100.000 31,74 105.000 37,34 110.000 37,34 665.000 DINAS PUPR Program Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan % 0,0084 270.000 0,0094 196.441 0,0103 198.000 0,0115 200.000 0,01 864.441 DINAS PUPR Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan % 100 100.000 100 50.000 100 51.000 100 52.020 100 253.020 DINAS PUPR Program Penyelenggaraan Jalan Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 47,42 44.240.562 51,77 112.337.549 56,12 32.800.000 60,46 46.574.311 60,46 235.952.422 Meningkatnya Panjang Jalan pariwisata terbangun KM 15 30 45 45 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat ketrampilan % 15,45 75.000 18,85 75.000 22,25 76.000 25,65 77.000 25,65 303.000 DINAS PUPR Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatnya Perencanaan Penataan Ruang % 33,33 32.832 33,33 700.000 50,00 705.000 66,67 710.000 66,67 2.147.832 DINAS PUPR 4 % Program Pengembangan Perumahan Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah % 100 195.200 100 95.200 100 96.000 100 97.000 100 483.400 DINAS PKPLH Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Layak Huni % 82,87 11.637.871 88,76 20.544.381 94,42 7.900.000 100,00 20.000.000 100,00 60.082.252 DINAS PKPLH Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Unit - 89.487 20 7.680.000 30 182.000 40 184.000 40 8.135.487 DINAS PKPLH 5 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Hukum Perda/Perkada % 14 751.579 14 889.869 14 890.000 14 895.000 14 3.426.448 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN SATPOL PP DINAS PUPR DINAS PUPR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 12 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Cakupan perlindungan masyarakat % 80 80 80 80 80 Cakupan Ketertiban dan Ketentraman Umum % 27 27 27 27 27 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Meningkatnya penanggulangan kebakaran % 100 20.000 100 20.000 100 30.000 100 35.000 100 105.000 SATPOL PP Program Penanggulangan Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 50 610.114 50 490.011 50 500.000 50 550.000 200 2.150.125 Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Warga 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Warga 100 150 150 150 550 Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa 10 10 15 20 30 6 SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin % 98,3 536.168 98,3 566.400 98,3 783.874 98,3 886.550 98,3 2.772.992 DINAS SOSIAL Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat % 100 191.553 100 170.000 100 172.000 100 174.000 100 707.553 DINAS SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi % 33,0 351.450 49,12 535.324 68,76 351.450 78,59 351.450 78,59 1.589.674 DINAS SOSIAL Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi % 80,0 100 100 100 100,0 DINAS SOSIAL Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial % 2,17 10,90 19,56 23,90 23,90 Program Pemberdayaan Sosial Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan % 100 40.000 100 60.000 100 62.000 100 64.000 100 226.000 DINAS SOSIAL SATPOL PP BPBD Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 13 I Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja % 38 121.129 56,25 660.000 74,11 660.000 100,00 700.000 100,00 2.141.129 DINAS TRANSNAKER Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % - - 100 30.000 100 31.000 100 32.000 100 93.000 DINAS TRANSNAKER Program Hubungan Industrial Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja % 2 40.911 2 50.000 3 51.000 3 52.000 3 193.911 DINAS TRANSNAKER 2 Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan % 67 141.851 67 172.108 67 174.000 67 175.000 67 662.959 DINAS P3AP2KB Program Perlindungan Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan % 0,09 60.801 0,08 60.801 0,07 65.000 0,06 68.000 0,06 254.602 DINAS P3AP2KB Program Peningkatan Kualitas Keluarga Meningkatnya kualitas keluarga % 22 45.000 24 81.000 27 83.000 29 84.000 29 293.000 DINAS P3AP2KB Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Cakupan Fasilitasi Forum Anak % 3,57 56.692 3,64 57.343 3,71 59.000 3,79 60.000 3,79 233.035 Cakupan Desa Layak Anak % 100 100 100 100 100 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase penurunan kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun) % 100 65.651 100,00 101.000 100,00 103.000 100,00 105.000 100,00 374.651 DINAS P3AP2KB 3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Informasi harga pangan pokok dan cadangan pangan Dokumen 2 2 2 2 8 Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein % 61,10 67,90 74,70 81,60 82 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase ketersediaan terhadap konsumsi pangan % 176 70.000 177 70.000 172 71.000 170 72.000 170 283.000 DINAS PANGAN Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di konsumsi Sampel Komoditi 45 67.699 55 82.699 65 84.000 75 85.000 75 319.398 DINAS PANGAN 4 Program Penatagunaan Tanah Luas lahan bersertifikat Hektar 92,00 655.000 138,00 325.000 184,00 326.000 230,00 327.000 230,00 1.633.000,00 DINAS PKPLH URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS P3AP2KB PANGAN 383.213 372.500 373.000 375.000 1.503.713 DINAS PANGAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 14 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 5 Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pengelolaan sampah % 24,00 679.496 26,00 670.000 27 673.000 30 675.000 30 2.697.496 DINAS PKPLH Program Perencanaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup Dokumen 2,00 320.000 4 461.104 6 462.000 8 464.000 8 1.707.104 DINAS PKPLH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau % 19,07 75.000 19,10 75.000 19,2 76.000 19,4 77.000 19,4 303.000 DINAS PKPLH Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran air Poin 1,62 247.445 1,52 247.445 1,42 248.000 1,42 250.000 1,42 992.890 DINAS PKPLH Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 Kg 8.097 - 9.797 19.998 11.855 21.000 14.345 21.500 14.345 62.498 DINAS PKPLH Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup % 100,0 46.000 100,0 46.000 100,0 47.000 100,0 48.000 100,0 187.000 DINAS PKPLH 6 Program Pendaftaran Penduduk Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk % 88,92 1.526.355 92,61 893.429 96,31 895.000 100,00 897.000 100 4.211.784 DINAS DUKCAPIL Program Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil % 48,84 775.512 65,89 1.239.807 82,95 1.240.000 100,00 1.245.000 100 4.500.319 DINAS DUKCAPIL Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data % 86 701.162 86 843.962 90 845.000 100 850.000 100 3.240.124 DINAS DUKCAPIL Program Pengelolaan Profil Kependudukan Menigkatnya Profil Kependudukan Dokumen 2 35.496 3 35.496 4 37.000 5 38.000 5 145.992 DINAS DUKCAPIL 7 Program Penataan Desa Meningkatnya Penataan Desa Desa - 100.000 20 18.355.781 20 18.355.781 - 18.355.781 40 36.711.562 DINAS PMD Program Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan Pemerintahan Desa % 100 1.066.316 100 404.316 100 406.000 100 410.000 100 2.286.632 DINAS PMD Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif % 100 100 100 100 100 Meningkatnya PKK Aktif % 100 100 100 100 100 Meningkatnya Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi Kelompok - 20 20 20 20 DINAS PMD LINGKUNGAN HIDUP ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 803.640 433.640 435.000 440.000 2.112.280 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 15 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 8 Program Pengendalian Penduduk Cakupan Pengendalian Penduduk % 100,0 638.004 100,0 50.000 100,0 51.000 100,0 52.020 100,00 791.024 DP3AP2KB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rasio akseptor KB % 86,44 3.859.562 86,44 3.599.302 86,30 3.599.302 86,30 4.109.000 86,30 15.167.166 DP3AP2KB Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Meningkatnya keluarga sejahtera % 22 1.152.640 24 1.358.233 27 1.237.000 29 1.500.000 29 5.247.873 DP3AP2KB 9 Program Pengelolaan Pelayaran Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan % 30,89 10.000 38,61 10.000 46,33 10.500,00 57,92 11.000,00 57,92 41.500,00 DINAS PERHUBUNGAN Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat % 40,44 25.000 44,44 162.607 48,44 163.000,00 52,44 164.000,00 52,44 514.607,00 DINAS PERHUBUNGAN 10 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Konten 15 46.000 35 57.546 50 59.000 75 60.000 75 222.546 DISKOMINFO Program Aplikasi Informatika Meningkatnya layanan informatika daerah % 25 328.000 37,5 250.040 50 252.000 62,50 253.000 62,50 1.083.040 DISKOMINFO 11 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT Rp 90.051 30.000 93.689 31.000 95.563 32.000 95.563 93.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGProgram Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat % - - 22 60.922 25 63.000 27 65.000 27 188.922 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAGProgram Pengembangan UMKM Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil % 13 15 18 20 20 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Unit 910 910 910 910 910 Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang produksi OODARO Unit 120 140 160 180 180 12 Program Promosi Penanaman Modal Meningkatnya Investasi berskala Nasional (PMA dan PMDN) Perusahaa n 66 36.030 70 40.000 75 41.000 81 42.000 81 159.030 DPMPTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi % 42 392.223 42 392.223 43 395.000 44 405.000 171 1.584.446 DPMPTSP PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 120.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 4.120.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG PENANAMAN MODAL Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 16 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Pelayanan Penanaman Modal Meningkatnya Pelayanan Perizinan % 60 122.558 70 153.999 80 155.000 90 156.000 90 587.557 DPMPTSP 13 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang aktif % 71,43 375.000 71,43 619.200 71,43 620.000 71,43 622.000 71,43 2.236.200 DINAS PKO Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkatnya prestasi olah raga Atlet 78 200.000 78 4.570.000 84 1.000.000 86 200.000 86,00 5.970.000 DINAS PKO Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Cakupan kapasitas kepramukaan Orang 1.600 75.000 1.600 75.000 1.600 76.000 1.600 77.000 1.600 303.000 DINAS PKO 14 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data % 21,74 80.000 43,48 56.000 54,35 57.000 76,09 58.000 76,09 251.000 DISKOMINFO 15 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatnya Keamanan Informasi % 10,00 54.998 23,08 104.964 69,23 106.000 84,62 107.000 84,62 372.962 DISKOMINFO 16 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Meningkatnya Kelestarian Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah % 6,59 96.901 7,69 50.000 8,79 51.000 9,89 52.020 9,89 249.921 DISBUDPAR Program Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah % 20 84.530 40 241.426 60 244.000 80 246.000 80 815.956 DISBUDPAR 17 PERPUSTAKAAN Program Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya kunjungan Perpustakaan Orang 1.400 319.759 1.600 238.978 1.700 240.000 1.800 242.000 6.500 1.040.737 DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN 18 KEARSIPAN Program Pengelolaan Arsip Meningkatnya pengelolaan Arsip secara elektronik % 4 47.500 13 43.262 22 44.000 33 45.000 33 179.762 DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Meningkatnya penyelamatan Arsip Dokumen 1 49.500 2 10.930 3 12.000 4 16.000 4 88.430 DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatnya Bina Kelompok Nelayan % 0,42 615.000 0,45 2.186.801 0,47 2.186.801 0,49 3.000.000 0,49 7.988.602 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Ton 3.738 3.820 4.124 4.292 15.974 - KEBUDAYAAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA STATISTIK PERSANDIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 17 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Konsumsi Ikan Kg/Kapita 51.19 615.120 53.50 285.000 55.64 290.000 57.78 295.000 57.78 1.485.120 DINAS PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya Ton 17.448 3.346.642 17.979 1.274.948 18.539 1.500.000 19.149 1.600.000 73.115 7.721.590 DINAS PERIKANAN 2 Program Pemasaran Pariwisata Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Orang 9.000 419.232 15.000 1.472.887 21.000 750.000 30.000 1.000.000 30.000 3.642.119 DISBUDPAR Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Meningkatnya Destinasi Pariwisata Destinasi 6 84.543 11 10.242.538 16 3.000.000 21 5.000.000 21 18.327.081 DISBUDPAR Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE % 28,41 220.075 56,82 268.622 68,18 270.000 90,91 272.000 90,91 1.030.697 DISBUDPAR Meningkatnya SDM Kepariwisataan % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Cakupan Peningkatan Sarana Pertanian % 13,04 3.059.248 17,86 17.701.090 17,86 3.000.000 17,86 3.100.000 65,11 26.860.338 Meningkatnya Produktifitas Tanaman Padi % 3,85 4,24 4,66 5,12 5,12 Meningkatnya Produktifitas Tanaman jagung % 2,80 2,81 2,83 2,84 2,84 Meningkatnya Produksi gula lontar Ton 948,79 949,74 950,69 951,64 951,64 Meningkatnya luas areal Tanaman kelor Ha 18,00 - 20 21 21 Produktivitas Tanaman semangka % 16,82 17,67 18,55 19,48 19,48 Produktivitas Tanaman bawang merah % 7,33 7,70 8,08 8,48 15,79 Produktivitas Tanaman cabai rawit % 5,09 5,35 5,61 5,90 5,90 Meningkatnya luas areal pertanian sehat / organik Ha - - 5 5 10 Peningkatan sarana peternakan Unit 11 2.278.000 12 2.222.730 13 2.225.000 14 2.230.000 50 8.955.730 Meningkatnya produksi sapi Ekor 68.765 70.141 71.543 72.974 283.423 - Meningkatnya produksi kerbau Ekor 19.059 19.154 19.250 19.346 76.809 Meningkatnya produksi kuda Ekor 8.570 8.741 8.916 9.094 35.321 PARIWISATA PERTANIAN DINAS PERTANIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 18 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Meningkatnya produksi babi Ekor 52.368 53.939 55.557 57.224 219.088 - Meningkatnya produksi domba Ekor 26.283 27.071 27.883 28.720 109.957 Meningkatnya produksi kambing Ekor 53.580 55.187 56.843 58.548 224.158 Meningkatnya produksi ayam pedaging Ekor 200 210 221 232 863 - Produksi peternakan IB (Inseminasi Buatan) Ekor 100 105 110 116 431 - Meningkatnya produksi telur Butir 27.540 30.600 32.130 33.737 124.007 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Meningkatnya prasarana pertanian Unit 2 1.201.800 6 17.148.913 6 2.500.000 6 2.550.000 20 23.400.713 Meningkatnya luas lahan dengan dua musim tanam Ha 24.804 26.044 27.346 28.714 28.714 Menurunnya luas lahan gagal panen karena kekeringan Ha 1.463 1.390 1.320 1.254 1.254 Meningkatnya prasarana Peternakan Unit 8 70.000 8 8 8 32 DINAS PETERNAKAN Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase penanganan hama penyakit % 50 85.966 50 50.000 50 51.000 50 52.000 50 238.966 DINAS PERTANIAN Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya Pengendalian terhadap penyakit menular ternak % 6 752.000 9 852.000 12 853.000 15 855.000 15 3.312.000 DINAS PETERNAKAN Program Perizinan Usaha Pertanian Meningkatnya usaha peternakan berizin Ekor 6.250 200.000 6.563 170.805 6.891 175.000 7.236 180.000 26.940 725.805 Meningkatnya pengiriman ternak ke luar daerah Ekor 3.000 3.150 3.308 3.473 12.931 Program Penyuluhan Pertanian Meningkatnya penyuluhan dan pembinaan kelompok tani % 100 363.600 100 300.000 100 305.000 100 310.000 100 1.278.600 Meningkatnya status kelompok tani Kelompok 134 140 142 145 145 Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan % 4 40.000 6 40.000 8 42.000 10 44.940 10 166.940 DINAS PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DINAS PETERNAKAN DINAS PERTANIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 19 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 4 PERDAGANGAN Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan Meningkatnya sarana distribusi perdagangan Unit - - 2 75.000 2 76.000 2 77.000 6 228.000 Terfasilitasinya pemasaran komoditi dan produk pertanian Komoditi - 1 1 1 3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Terkontrolnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Dokumen 2 30.000 2 90.000 2 91.000 2 92.000 2 303.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase usaha yang melakukan pengujian % 55,60 120.000 56,00 70.000 58,00 71.000 60,00 72.000 60,00 333.000 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG 5 PERINDUSTRIAN Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Cakupan Bina Kelompok Pengrajin % 0,69 7.968.396 1,08 5.778.724 1,81 5.957.076 3,62 8.100.000 3,62 27.804.196 Meningkatnya industri rumah tangga yang mendukung pariwisata % 2 4 6 8 8 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatnya Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar % 1,78 150.000 2,23 99.999 2,36 102.000 2,55 105.000 2,55 456.999 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG 6 TRANSMIGRASI Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Meningkatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi Dokumen - - - - 1 450.000 1 475.000 2 925.000,00 Perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata Dokumen - - - - 1 235.000 1 240.000,00 2 475.000,00 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Meningkatnya pembangunan permukiman transmigrasi (Rumah dan Sarana Prasarana Pendukung) Paket 1 5 5 5 16 DINAS TRANSNAKER 249.256 245.000 246.000 247.000 987.256,00 DINAS TRANSNAKER DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 20 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata Rumah - 5 5 5 16 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran % 64 223.805 68 245.000 71 246.000 72 247.000 72 961.805,00 TRANSNAKER PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 SEKRETARIAT DAERAH Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat % 100 3.589.778 100 4.015.491 100 4.017.000 100 4.018.000 100 15.640.269 Meningkatnya Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah % 100 925.264 100 894.998 100 896.000 100 897.000 100 3.613.262 Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah % 100 448.440 100 432.501 100 433.000 100 434.000 100 1.747.941 BAGIAN HUKUM Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya pelayanan administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam % 100 1.062.885 100 639.886 100 640.000 100 641.000 100 2.983.771 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa % 60 534.717 70 496.639 75 500.000 80 505.000 80 2.036.356 BAGIAN PBJ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penataan organisasi % 100 429.827 100 356.500 100 360.000 100 370.000 100 1.516.327 BAGIAN ORGANISASI Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah % 100 6.257.242 100 6.635.045 100 6.650.000 100 10.000.000 100 29.542.287 BAGIAN UMUM 2 SEKRETARIAT DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah % 100 7.966.125 100 6.624.822 100 6.625.000 100 6.650.000 100 27.865.947 SETWAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 PERENCANAAN Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan % Konsistensi RPJMD dan RKPD % Konsistensi RKPD dan APBD % 249.256 245.000 246.000 247.000 987.256,00 DINAS TRANSNAKER BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA 100 1.654.991 100 1.094.059 100 1.890.000 100 1.990.000 100 6.629.050 BAPELITBANG Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 21 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA % 100 100 100 100 100 Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 100 100 100 Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 100 100 100 100 2 KEUANGAN Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah % 6 5 4 3 3 Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu % 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurunnya temuan Aset Daerah Temuan 6 588.263 4 492.000 4 493.000 4 494.000 4 2.067.263 BKA Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain % 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 Meningkatnya pajak daerah % 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 Meningkatnya pajak bumi dan bangunan % 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 Tertatanya pembukuan dan pelaporan PAD OPD 1 1 1 1 1 3 KEPEGAWAIAN Program Kepegawaian Daerah Cakupan Pelayanan Kepegawaian % 100 1.938.778 100 2.024.432 100 2.025.000 100 2.026.000 100 8.014.210 BKPP Cakupan Pembinaan Korpri % 100 205.000 100 205.000 100 206.000 100 207.000 100 823.000 SEKRETARIAT KORPRI 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur % 19 1.891.852 20 420.350 21 421.000 22 422.000 22 3.155.202 BKPP 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah Kelitbangan Yang Dilaksanakan Jenis 6 9 12 15 15 Meningkatnya Inovasi Daerah % 100 100 100 100 100 179.979.782 176.152.747 183.000.000 177.500.000 716.632.529 BKA 701.807 640.981 660.000 680.000 2.682.788 BAPELITBANG 390.514 521.580 525.000 550.000 1.987.094 BAPELITBANG 1.096.972 621.678 625.000 650.000 2.993.650,00 BAPENDA Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 22 Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) Target Rp (x000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 6 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH Program Pengelolaan Perbatasan Meningkatnya perencanaan Pengelolaan perbatasan Dokumen 2 35.651 3 33.611 4 34.000 5 35.000 5 138.262 BAPELITBANG PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 INSPEKTORAT DAERAH Program Penyelenggaraan Pengawasan Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan Temuan 0 1.374.696 7 973.133 5 974.000 3 975.000 3 4.296.829 INSPEKTORAT Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Meningkatnya Integritas Pencegahan Korupsi % 100 4.693 65 7.644 70 8.000 75 8.200 75 28.537 INSPEKTORAT KEWILAYAHAN 1 KECAMATAN Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100 220.000 100 358.735 100 360.000 100 361.000 100 1.299.735 11 KECAMATAN Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 100 6.804.309 100 6.667.605 100 6.670.000 100 6.675.000 100 26.816.914 11 KECAMATAN Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan % 100 595.498 100 687.180 100 688.000 100 690.000 100 2.660.678 11 KECAMATAN PEMERINTAHAN UMUM 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 620.608 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Cakupan Pelayanan Administrasi Partai Politik % 100 630.608 100 620.608 100 621.000 100 622.000 100 2.494.216 KANTOR KESBANGPOL Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan % 100 50.000 100 50.000 100 51.000 100 52.000 100 203.000 KANTOR KESBANGPOL Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Cakupan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan , Ekonomi , Sosial dan Budaya % 67 263.631 100 297.938 100 299.000 100 300.000 100 1.160.569 KANTOR KESBANGPOL Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial % 100 117.000 100 111.345 100 112.000 100 1.130.000 100 1.470.345 KANTOR KESBANGPOL 830.595.316 1.005.713.250 825.404.221 874.404.525 3.517.591.531 JUMLAH BAPELITBANG Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VII - 23 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII - 1 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dari penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel berikut : TARGET REALISASI 2020 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 64,16 62,39 65,62 67,08 68,54 70,00 70,00 2 Harapan Lama sekolah Tahun 13,81 13,18 14,11 14,41 14,71 15,00 15,00 3 Kasus Kematian Ibu Kasus 5 10 0 0 0 0 4 Prevalensi Stunting % 40,00 25,83 23,48 20,00 18,00 16,00 16,00 5 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Orang 91,00 77 <35 <35 <35 <35 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 91,53 84,64 92,03 92.53 93,03 93,53 93,53 7 Laju pertumbuhan Penduduk % 3,60 0,16 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 8 PDRB Per Kapita ADHB Ribu Rupiah 18.544 22.062 23.405 24.705 25.959 27.172 27.172 9 Kemiskinan Esktrem % 16,14 15,00 10,41 5,41 0 0 10 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 70,00 56,40 67,30 78,20 89,10 100,00 100,00 11 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Miliar Rupiah 1.510 1.697 1.806 1.916 2.026 2.026 12 Produksi Sektor Pertanian Ton 147.592 152.058 153.364 154.682 156.013 157.356 157.356 13 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB % 7,79 6,67 8,19 8,59 8,99 9,39 9,39 14 Jumlah Kunjungan Wisata Orang 5.000 3.606 9.000 15.000 21.000 30.000 30.000 15 Cakupan kualitas infrastruktur % 65,49 66,89 69,78 80,14 82,40 84,59 84,59 16 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 44,29 43,48 47,42 51,77 56,12 60,46 60,46 17 Rasio Jaringan Irigasi % 59,12 60,19 62,97 65,24 67,50 69,76 69,76 18 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Unit 4.205 4.262 5.589 7.539 9.414 11.264 11.264 19 Meningkatnya Pengelolaan Sampah % 17,56 17,56 24,00 26,00 27,00 30,00 30,00 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin - - 70,58 70,98 71,39 71,80 71,80 21 Emisi Gas Rumah Kaca tCO2eq 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 460.662 22 Ketaatan terhadap RTRW % 96,80 96,80 97,02 97,05 97,05 97,05 97,05 23 Desa Tangguh Bencana Desa 10 10 10 15 20 30 30 24 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Predikat CC CC CC CC B A A 25 Indeks Reformasi Birokrasi Poin N/A N/A 65 69 71 71 71 26 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 27 Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Poin 50,00 78,74 79 80 85 90 90 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rote Ndao 2022 2023 2024 NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN SATUAN Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 2021 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 VIII-2 TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 77 76 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 5,73 78 1.1 Pertumbuhan PDRB % 6,35 0,30 5,64 5,84 6,04 6,70 6,70 1.2 Laju Inflasi % 2,5 -1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1.3 PDRB per Kapita ADHB Ribu Rupiah 18.544 22.062 23.405 24.705 25.959 27.172 27.172 1.4 Indeks Gini Poin 0,40 0,40 - 0,39 0,39 - 0,38 0,38 - 0,36 0,36 - 0,34 0,36 - 0,34 1.5 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan % 75,35 72,46 72,87 73,28 73,69 76,5-76 76,5-76 1.6 Persentase Penduduk Miskin % 24,65 27,54 27,13 26,72 26,31 23,5-24 23,5-24 1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 3,89 5,36 3,32 2,75 2,18 1,63 1,63 1.8 Indeks Keparahan Kemiskinan P2 0,84 1,35 0,73 0,62 0,51 0,40 0,40 1.9 Persentase kemiskinan Ekstrim % 16,14 15,00 10,41 5,41 0 0 1.10 Jumlah kematian Ibu Kasus 5 10 0 0 0 0 B. Kesejahteraan Sosial
5. 2.Ketenagakerjaan 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 77,80 73,07 78,06 78,31 78,55 78,56 78,56 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,76 4,90 3,47 0,94 0,83 0.80 0,80 3 Kinerja Pendapatan 3.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan % 3,81 4,43 4,13 4,16 4,20 4,25 4,25 4 Pengelolaan Keuangan Daerah 4.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 5 Pangan 5.1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 70,00 56,40 67,30 78,20 89,10 100,00 100,00 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD TABEL 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROTE NDAO NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-3 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 6 Pertanian 6.1 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Miliar Rupiah 1.510 1.697 1.806 1.916 2.026 2.026 6.2 Produksi Sektor Pertanian Ton 147.592 152.058 153.364 154.682 156.013 157.356 157.356 6.3 Nilai Tukar Petani Poin 105,8 101,41 101,61 101,92 102,33 102,84 102,84 6.4 Produksi Peternakan Ekor 317.286 320.594 330.928 341.652 352.782 364.336 364.336 6.5 Produksi Kelautan dan Perikanan Ton 19.667 18.838 21.186 21.799 22.663 23.441 23.441 7 Pariwisata 7.1 Jumlah Kunjungan Wisata Orang 5.000 3.606 9.000 15000 21.000 30.000 78.606 7.2 Rata-rata lama tinggal Hari 3 3 4 4 4 4 4 7.3 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Juta Rupiah 5.968 6.542 7.117 7.691 8.266 8.266 8 Perdagangan 8.1 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB % 7,79 6,67 8,19 8,59 8,99 9,39 9,39 9 Industri 9.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB % 1,35 1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,59 II. ASPEK PELAYANAN UMUM A. URUSAN WAJIB YANG BERAKITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6. 1.PENDIDIKAN 1.1 Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD % 100,00 60,05 60,34 63,07 63,54 63,99 63,99 1.2 Angka Partisipasi Kasar % 104,01 104,01 100 100 100 100 100,00 1.3 Angka partisipasi murni % 83,64 83,64 84,98 86,22 87,50 88,79 88,79 1.3.1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A % 90,28 90,28 90,96 91,43 92,00 92,57 92,57 1.3.2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B % 77,00 77,00 79,00 81,00 83,00 85,00 85,00 1.4 Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100,00 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 1.5 Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.6 Angka putus sekolah Orang 27 27 15 3 1 0 0 1.6.1 Angka putus sekolah (APS) SD/ MI Orang 20 20 10 0 0 0 0 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-4 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 1.6.2 Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs Orang 7 7 5 3 1 0 0 1.7 Fasilitasi Pendidikan 1.7.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 47,95 47,95 58,22 68,49 78,88 80,78 80,78 1.7.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 57,14 57,14 69,06 80,95 83,70 85,00 85,00 1.8 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar % 64,87 64,87 66,41 67,43 68,77 69,53 69,53 1.9 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000) % 46,95 46,95 47,90 48,84 49,82 50,80 50,80 1.10 Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar % 41,96 41,96 42,80 43,66 44,53 45,00 45,00 1.11 Penduduk yang berusia ˃15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 78,50 78,50 79,20 81,25 83,00 97,00 97,00 1.12 Persentase Kompetensi Guru % 52,63 51,24 54,09 54,82 55,56 56,29 56,29 1.13 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 83,19 83,19 84,86 86,55 88,28 90,00 90,00 2 KESEHATAN 2.1 Balita Gizi Kurang % 24,0 9,70 9,50 9,30 9,10 8,90 8,90 2.2 Jumlah kematian balita Kasus 24 77 50 48 45 40 40 2.3 Jumlah kematian neonatal Kasus 11 43 30 0 0 0 0 2.4 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Per 100.000 Penduduk 27,0 27 35 40 45 50 50 2.5 Rasio daya tampung Rumah Sakit / Jumlah penduduk Per 1.000 Penduduk 1 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 2.6 Impelentasi KTR pada 9 tempat (Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dll) Tempat 4 5 7 9 11 11 2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 89 56 100 100 100 100 100 2.8 Cakupan RT ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) % 55 62 60 65 70 75 75 2.9 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) % 40 24 30 42 46 50 50 2.10 Tingkat kematian karena tuberkulosis Per 100.000 penduduk 3 6 0 0 0 0 0 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-5 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 2.11 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Per 1000 penduduk 3 0 0 0 0 0
7. 3.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1 Pekerjaan Umum 60 3.1.1 Panjang Jalan Kabupaten terbangun Km 203,60 199,96 218,04 238,04 258,04 278,04 278,04 3.1.2 Jalan Strategis Desa Terbangun Km 85,42 85,42 98,62 113,62 128,62 143,62 143,62 3.1.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi layak % 71,56 75,76 79,36 100 100 100 100 3.1.4 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 59,12 61,31 63,32 64,80 66,17 67,44 67,44 3.1.5 Pembangunan dan Rehabilitasi Embung, Bendung/Bangunan Air lainnya Unit 244 246 247 250 253 256 256 3.1.6 Persentase rumah tangga berakses air minum layak % 78,02 76,99 79,29 100,00 100,00 100,00 100,00 3.1.7 Tempat Pemakaman Umum yang tertata Lokasi 2 2 2 3 3 3 3 3.2 Penataan Ruang 3.2.1 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah/kawasan perkotaan % 19,10 19,10 19,24 19,84 20,00 20,00 20,00 3.2.2 Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan % 0,0073 0,0073 0,0084 0,0094 0,0103 0,0115 0,0115 3.2.3 Kesesuaian antara perencanaan peruntukan ruang dan pemanfaatan ruang % 96,80 96,80 97,02 97,05 97,05 97,50 97,50 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Unit 1.667 4.262 5.589 7.539 9.414 11.264 11.264 5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.1 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) % 0,75 0,75 0,72 0,71 0,69 0,68 0,68 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100 100 100 100 100 100 100 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota % 100 100 100 100 100 100 100 5.4 Tingkat waktu tanggap (respons time rate ) daerah layanan wilayah manajamen kebakaran (WMK) % 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-6 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 5.5 Persentase penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 100 100 5.6 Persentase penanganan pra bencana % 100 100 100 100 100 100 100 5.7 Persentase penanganan tanggap darurat bencana % 100 100 100 100 100 100 100 5.8 Persentase penanganan pasca bencana % 100 100 100 100 100 100 100 6 SOSIAL 6.1 Persentase PMKS yang tertangani % 65,38 65,38 65,38 65,38 65,38 65,38 65,38 6.2 Persentase keluarga fakir miskin yang diberdayakan % 1,33 1,33 1,33 1,33 1,74 2,18 2,18 6.3 Cakupan peserta JKN/Jamkesda Jiwa 78.004 78.847 80.127 89.789 89.789 89.789 89.789 6.4 Persentase Keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) % 54,55 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 6.5 Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 25,00 19,70 33,01 49,12 68,76 78,59 78,59 6.6 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100 4,30 18,62 21,49 30,09 37,25 37,25 6.7 Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100 10,90 2,17 10,90 19,56 23,90 23,90 6.8 Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100 0 100 100 100 100 100 6.9 Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial % 100 100 100 100 100 100 100 6.10 Persentase desa yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS % 100 97,48 100 100 100 100 100 B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 TENAGA KERJA 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 77,80 73,07 78,06 78,31 78,55 78,56 78,56 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-7 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 1.2 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Perusahaan 25 50 55 60 65 70 70 1.3 Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Orang 49 0 45 50 55 60 60 1.4 Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang 29 36 46 71 101 136 136 1.5 Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang 40 140 160 170 180 180 180 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 3,5 4,69 4,0 4,5 4,7 4,7 4,7 2.3 Rasio KDRT % 0,07 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 2.4 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 65,77 65,77 65,80 65,95 66,00 66,10 66,10 2.5 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 91 91,20 93 95 97 100 100 2.6 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 100 100 2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 100 85,50 90 95 97 100 100 2.8 Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-8 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 3 PANGAN 0,02 2.918 2.962 3.007 3.1 Ketersediaan pangan utama % 51,94 37,28 37,46 37,65 37,83 38,02 38,02 3.3 Penanganan daerah rawan pangan Desa 1 1 2 3 4 5 5 4 PERTANAHAN 4.1 Luas lahan bersertifikat Hektar 46 46 92 138 184 230 230 4.2 Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya Ha 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 5 LINGKUNGAN HIDUP 5.1 Indeks kualitas air Poin 0,68 50,00 62,08 62,18 62,28 62,38 62,38 5.2 Meningkatnya Pengelolaan Sampah % 17,56 17,56 24 26 27 30 30 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk % 91,28 91,28 93,40 94,27 95,76 100 100 6.2 Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun % 82,33 82,33 87,54 93,34 98,86 100 100 6.3 Rasio pasangan berakte nikah % 30,40 30,40 31,63 32,74 34,17 35,00 35,00 6.4 Penerapan KTP nasional berbasis NIK % 100 100,00 100 100 100 100 100 6.5 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 91,28 91,28 93,40 94,27 95,76 100 100 6.6 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 100 100 100 100 100 100 100 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.1 Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif % 100 100 100 100 100 100 100 7.2 Persentase Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100 100 7.3 Persentase Desa Siaga Aktif % 46,43 46,43 48 50 52 54 54 7.4 Realisasi APBDes % 100,0 98,99 100 100 100 100 100 7.5 Persentase Bumdes Berkembang % 100,0 66,00 66 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-9 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.1 Total fertility rate (TFR) 3,24 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40 8.2 Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB % 100 100 100 100 100 100 100 8.3 Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk % 100 100 100 100 100 100 100 8.4 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Perda/ Perkada 1 1 1 1 1 1 1 8.5 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 8.6 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kerja sama 2 2 2 2 2 2 2 8.7 Rasio akseptor KB % 55,65 55,65 55,70 56 58 58 58 8.8 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 % 46,09 46,09 47 47 47 48 48 8.9 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19) % 17 17 18 18 18 18 18 8.10 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 8.11 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need ) % 18,53 7,15 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 8.12 Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan orang per desa/kel 1 1 1 1 1 1 1 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-10 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 9 PERHUBUNGAN 9.1 Jumlah uji KIR angkutan umum Kendaran 190 297 487 677 867 1.057 1.057 9.2 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten % 44,44 40,44 40,44 44,44 48,44 52,44 52,44 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Skor 1.18 1,18 1,34 1,50 1,66 1,82 1,82 10.2 Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah % 2.17 2,17 2,17 100 100 100 100 10.3 Layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang diimplementasikan % 11.59 11,59 11,59 50,72 79,71 100 100 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11.1 Persentase koperasi aktif % 80,10 85,15 100 100 100 100 100 11.2 Peningkatan Jumlah UMKM % 77,09 76,79 100 100 100 100 100 12 PENANAMAN MODAL 12.1 Meningkatnya investasi berskala nasional PMDN/ PMA 25 54 66 70 75 81 81 12.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah 120.000.000.000 15.405.680.000 160.000.000.000 165.000.000.000 170.000.000.000 175.000.000.000 175.000.000.000 12.3 Realisasi investasi PMDN/PMA Rupiah 120.000.000.000 62.590.685.000 100.000.000.000 100.000.000.000 105.000.000.000 110.000.000.000 110.000.000.000 12.4 Persentase Bangunan/Usaha Berijin % 47,87 50 60 70 80 90 90 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 100 100 100 100 100 100 100 13.2 Cakupan pembinaan atlet muda % 36,64 36,64 38,74 41,61 44,45 44,45 44,45 14 STATISTIK 14.1 Tersedianya sistem data dan statisik yang terintegrasi (Rote Satu Data) Belum Tersedia/Ter sedia Belum Tersedia Belum Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-11 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 15 PERSANDIAN 15.1 Jumlah aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi % 0 0 0 23,08 69,23 84,62 84,62 16 KEBUDAYAAN 16.1 Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata kegiatan 3 1 1 4 5 5 16 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan situs 7 6 6 7 8 9 9 16.3 Meningkatnya Cagar Budaya yang di inventarisasi unit 15 23 23 45 60 91 91 17 PERPUSTAKAAN 17.1 Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun Orang 1.400 969 1.400 1.600 1.700 1.800 7.469 17.2 Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku 500 500 700 900 1.500 1.600 1.600 17.3 Meningkatnya koleksi judul buku perpustakaan Buku 400 400 500 750 750 800 800 18 KEARSIPAN 18.1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % 9,09 9,09 9,09 13,64 13,64 13,64 13,64 C. URUSAN PILIHAN 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.1 Produksi perikanan Tangkap Ton 3.667 1.841 3.738 3.820 4.124 4.292 4.292 1.2 Produksi budidaya rumput laut Ton 16.000 16.989 17.439 17.939 18.489 19.089 19.089 1.3 Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Ton 10 8,20 9 40 50 60 60 1.4 Konsumsi ikan Kg/kapita 44,88 50,70 51,19 53,50 55,64 57,78 57,78 1.5 Cakupan bina kelompok nelayan % 0,38 0,39 0,42 0,45 0,47 0,49 0,49 2 PARIWISATA 2.1 Destinasi wisata yang dikembangkan Destinasi 1 5 6 11 16 21 21 2.2 Jumlah Desa Wisata Desa 2 2 3 4 5 6 20 2.3 Jumlah Usaha Pariwisata ber- CHSE Usaha N/A N/A 50 100 120 160 160 3 PERTANIAN 3.1 Produktivitas padi Ton/Ha 4,85 3,50 3,85 4,24 4,66 5,12 5,12 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-12 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 3.2 Produksi Padi Ton 91.064,00 109.972,03 111.071,75 112.182,47 113.304,29 114.437,34 114.437,34 3.3 Produksi Jagung Ton 12.700,00 14.691,79 14.765,25 14.839,08 14.913,27 14.987,84 14.987,84 3.4 Produksi Sayur-Sayuran Ton 23.000,00 23.247,56 23.363,80 23.480,62 23.598,02 23.716,01 23.716,01 3.5 Produksi Buah-Buahan Ton 3.000,00 3.198,51 3.214,51 3.230,58 3.246,73 3.262,96 3.262,96 3.6 Produksi lontar Ton 1.143,29 947,85 948,79 949,74 950,69 951,64 951,64 3.7 Cakupan bina kelompok petani % 100 100 100 100 100 100 100 3.8 Jumlah Populasi Ternak Besar Ekor 90.993 94.783 96.394 98.036 99.710 101.415 101.415 3.9 Jumlah Populasi Ternak Kecil Ekor 125.176,00 128.379 132.231 136.197 140.283 144.492 144.492 3.10 Jumlah Populasi Ternak Unggas Ekor 101.117 97.432 102.303 107.418 112.789 118.429 118.429 4 PERDAGANGAN 4.1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 0,77 0,85 1,42 2,13 2,84 3,55 3,55 5 PERINDUSTRIAN 5.1 Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,08 0,12 0,69 1,08 1,81 3,62 3,62 5.2 Peningkatan Produksi Oleh-Oleh Dari Rote (OODARO) Rupiah 63.660.355.000 63.660.355.000 64.296.958.550 65.582.897.721 66.894.555.675 68.232.446.789 68.232.446.789 6 TRANSMIGRASI 6.1 Persentase transmigran lokal % 100 100 100 100 100 100 100 D. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 SEKRETARIAT DAERAH 1.1 Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokolan % 100 100 100 100 100 100 100 1.2 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1.3 Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah % 100 100 100 100 100 100 100 1.4 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja % 100 100 100 100 100 100 100 1.5 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 1.6 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP % 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-13 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 1.7 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 1.8 Ketersediaan data potensi sumberdaya alam % 100 100 100 100 100 100 100 1.9 Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa % 50 55 60 70 75 80 80 1.10 Persentase ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Seni dan Budaya (PORSENI) KORPRI % 100 100 100 100 100 100 100 2 SEKRETARIAT DPRD 2.1 Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kab.Rote Ndao Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.2 Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.3 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada E PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 PERENCANAAN 1.1 Dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati % 100 100 100 100 100 100 100 1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 1.3 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD % 100 100 100 100 100 100 100 2 KEUANGAN 2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan OPINI WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2.2 Persentase SILPA terhadap APBD % 7,00 8,34 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2.3 Penetapan APBD TEPAT WAKTU TIDAK TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU 2.4 Persentase Pengelolaan Aset Daerah % 87 73,91 60 50 50 50 50 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-14 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 2.6 Persentase Realisasi PAD % 100 126,07 100 100 100 100 100 3 KEPEGAWAIAN 3.1 Meningkatnya Jabatan pimpinan tinggi yang terisi pada instansi pemerintah Orang 32 27 32 33 33 33 33 3.2 Jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 606 606 624 343 343 343 343 3.3 Meningkatnya pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah Orang 2.748 2.748 2.798 2.848 2.898 2.948 2.948 3.4 Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN % 0,25 0,60 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.1 Meningkatnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 16 7 20 30 40 50 50 4.2 Meningkatnya pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Orang 6 5 11 17 23 29 29 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.1 Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan Jenis 3 2 6 9 12 15 15 5.2 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah % 100,00 34,78 100 100 100 100 100 6 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH 6.1 Jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan Dokumen 1 1 2 3 4 5 5 F PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 INSPEKTORAT DAERAH 1.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan % 88,24 88,24 90,00 95 100 100 100 1.2 Jumlah Temuan BPK Temuan 10 10 8 6 4 2 2 G KEWILAYAHAN 1 KECAMATAN LOBALAIN 1.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 1.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 89 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-15 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 2 KECAMATAN ROTE BARAT DAYA 2.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 2.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 3 KECAMATAN ROTE BARAT LAUT 3.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 3.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 4 KECAMATAN ROTE BARAT 4.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 133,30 100 100 100 100 100 4.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 5 KECAMATAN ROTE SELATAN 5.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 133,33 100 100 100 100 100 5.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 6 KECAMATAN ROTE TENGAH 6.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 133,33 100 100 100 100 100 6.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 7 KECAMATAN ROTE TIMUR 7.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 7.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 81,81 100 100 100 100 100 8 KECAMATAN PANTAI BARU 8.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 8.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-16 I I I I I I I II I I TARGET REALISASI 2020 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN 9 KECAMATAN LANDU LEKO 9.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 9.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 10 KECAMATAN NDAO NUSE 10.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 100 80 100 100 100 100 100 10.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 11 KECAMATAN LOAHOLU 11.1 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % N/A N/A 100 100 100 100 100 11.2 Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan % N/A N/A 100 100 100 100 100 H PEMERINTAHAN UMUM 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.1 Cakupan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan % 100 100 100 100 100 100 100 1.2 Persentase Ormas/LSM yang dibina % 100 100 100 100 100 100 100 1.3 Persentase partai politik yang diverifikasi % 100 100 100 100 100 100 100 1.4 Cakupan pembinaan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi % 100 100 100 100 100 100 100 III. ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Rp 901.167,00 901.167,00 975.712 1.050.257 1.124.801 1.199.345 1.199.345 2 Nilai Tukar Petani Poin 105,80 101,41 101,61 101,92 102,33 102,84 102,84 3 Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita % 70,68 70,68 75,16 79,64 84,12 88,60 88,60 4 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 83,51 49,58 57,98 66,39 83,19 100 100 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 VIII-17 Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IX - 1 RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2019-2024. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
8. 1.Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
9. 2.Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
10. 3.Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
11. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah harus melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampi akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan Perubahan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 IX - 2 perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada:
12. 1.Arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025- 2045.
13. 2.Rancangan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
14. 3.Program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
15. 4.Memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.
16. 5.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Rote Ndao yang bertumbuh, makmur, taat dan bersahabat (BERMARTABAT). Ba’a, 19 Juni 2019 BUPATI ROTE NDAO, PAULINA HANING-BULLU, SE ROTE NDAO, PAULINA HANING- BULLU, SE

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019