DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektilitas, efisieasi dan eksternalitas ;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sambas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor g, Tambahan kmbaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (kmbaran Negara Tahun 1959 Nomor T2,Tam,bahan Lembaran Negara Nomor 182O) ;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALl Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371 ;
8.Peratr.rran Pemerirrtah Nomor 6 Tahrrn 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5357) ; l0.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peratrrran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 123, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ; ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 32); Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANGPERATURAN DAERAH. Menetapkan : URUSAN PEMERINTAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Femerintah Daer:ah adaiah Kepala Daer:ah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewentrngan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di daerah.
6.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintalran yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungiawab pemerintah pusat yang ada di daerah.
10.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar \Marga nega-ra. 1 1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12.Lembaga ad.alah organisasi non kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 3

(1)Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

1.pendidikan ;
2.kesehatan ;
3.pekerjaan umum dan penataan ruang ;
4.perumahan ralyat dan kawasan permukiman ;
5.ketenteraman, ketertiban umlrm, dan perlindungan masyarakat ; dan
6.sosial. {2} Urusan pemerintahan w4jib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
1.tenaga kerja ;
2.pemberdayaa-n perempuan dan perlindrrngan anak ;
3.pangan ;
4.pertanahan ;
5.lingkungan hidup ;
6.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
7.pemberdayaan masyarakat dan desa ;
8.pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
9.perhubungan;
10.komunikasi dan informatika ;
11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12.penanaman modal ;
13.kepemudaan dan olah raga ;
14.statistik;
15.persandian;
16.kebudayaan;
17.perpustakaan ; dan
18.kearsipan.

(3)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (tl di daerah meliputi :

1.kelautan dan perikanan;
2.pariwisata;
3.pertanian;
4.kehutanan;
5.perdagangan;
6.perindustrian; dan
7.transmigrasi.

(4)Rincian sub urusan pemerintahan dan kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi dasar pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah.

BAB III

PEI{YELENGGARAAI{ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam menyelen urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat :
1. a.menyelenggarakan sendiri ;
2. b.menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.
(2)Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Kementeian/Lembaga.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. t2l Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh instansi vertikal.
(3)Dalam melaksalakan urusan pemerintahan ttmlr.m, Bupati bertanggungiawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. {4} Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud ayat
(1)pada tingkat Kecamatan dilimpahkan pelaksanaannya pada Carnat.

Pasal 9

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015