Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Femerintah Daer:ah adaiah Kepala Daer:ah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewentrngan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di daerah.
6.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintalran yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungiawab pemerintah pusat yang ada di daerah.
10.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar \Marga nega-ra.
1 1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12.Lembaga ad.alah organisasi non kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.
BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH