MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAfl TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJMN. Menetapkan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
21.Peraturan Pcmerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pcnerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesebatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
22.Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pcrlindungan Tenaga Kerja Indonesia di war Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
23.Peraturan Presiden Nomor 21 Tabun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
24.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tabun 20 l O tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerab (Beriia Negara Republik Indonesia Tabun 20 IO Nomor456);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerab (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2036);
BAB 11 ASAS, TWUAN, DAN RUANO UNOKUP Passi 2 Penyelenggaraan ketenagakerjaan berasaskan:
a.keterbukaan;
b.kekeluargaan;
c.keadilan;
d.terpadu;
e.persamaan tanpa diskriminasi; dan
t.kepastian hukum.
6.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuaru perusahaan milik scndiri;
b.orang perseorangan, persekuruan atau badan bukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perscorangan, persckutuan atau badan bukum yang berada di Indonesia mewakili pcrusahaan sebagaimana dimaksud pada buruf a dan huruf b yang berkcdudukan diluar wilayab Indonesia.
7.Ketenagakerjaan adalab segaJa hat yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudab masa kerja.
8.Tenaga Kerja adalab setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa bailt untuk memenuhi kebutuban sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Indonesia yang setanjutnya disingkat TKJ adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
10.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pcjabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pekerja adalab setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pengawasan Ketenagakerjaan adalab kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
14.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKSadalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tcnaga kerja.
15.Teknologi Tepat Cuna yang selanjutnya disingkat TTO adalab teknologi yang telab dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses peogenalannya baoyak ditenrukan oleh keadaan linglrungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu.
16.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di saruan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang melalrukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta pengaturan dan penempatan pencari kerja.
17.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKJS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang rnemperoleh izin tertulis dari Meoteri yang membidangi tenaga kerja untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar Negari.
BABIV PERENCANMN DAN STSTEM !NFORMASI TERPAOU KETENAGAKERJAAN PasaJ 7
(1)Dalam rang)ca pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Tenaga Kcrja Daerah.
(2)Rcncana Tenaga Kcrja Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dibasilkan melalui Perencanaan Tenaga Kcrja.
(3)Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mernuat:
a persediaan tenaga kerja;
b.kebutuhan tenaga kerja;
c.neraca tenaga kerja; dan
d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
Tenaga kerja berkewajiban:
a.menjalankan pckerjaao sesuai dengan kewajibannya; dan
b.bekerja keras sesuai dengan bidang dan kemampuannya.