DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja; Perencanaan dan Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan; Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Perlindungan Tenaga Kerja; Pekerja Rumah Tangga; Pengawasan Ketenagakerjaan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kcpada tenaga kcrja dengan tidak mengesampingkan keberadaan pcrkembangan dunia usaha di daerah;
b.babwa dalam rangka roemenubi bak dan perlindungan yang mendasar bagj tenaga kerja guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupatcn Sambas;
c.bahwa untuk mewujudkan pembangunan di bidang kctenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas berwenang mengatur d.an mengurus scndiri Urusan Pcmerintahan mcnurut Asas Otonomi dan Tu.gas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rnasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c, perlu membcntuk Peraturan Daerah tentang Penyelcnggaraan Ketenagakerjaan; BUPA11SAMBAS, TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAOAKERJAAN DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATISAMBAS PROVINS!KAUMANTAN BARA1' PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2016 - • Mengingat Menimbang

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor l Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahuo 1981 tentang Wajib Lapor Ketcnagakerjaan di Perusahaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahuo 2000 tcntang Scrikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlinduogan Anal< (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan 11.0 Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi !LO 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam lndustri dan Perdagangan) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 1 I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahuo 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13.Undang-Undang Nomor 12 r:ahuo 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2011 tentang Sadan Jaminan Sosial (t..embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan t..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15.Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (t..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diu bah beberapa kali Lerakhir dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tcntang Perubahan Kedelapan Atas Peraruran Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 106, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
18.Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama TripartiL (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 89, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
19.Peraturan Pemerintab Nomor 31 Tabun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20.Peraruran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh lnformasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Pasal l Dalarn Peraturan Daerab ini yang dimaksud denga.n :
1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan daerab.
3.Bupati adalab Bupati Sambas.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerab yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerab di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan bukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik perselrutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik ncgara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upab atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mcmpunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan mcmbayar upab atau imbalan dalam bentuk lain. BABI KETENTUAN UMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIANRAKYATDAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAfl TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJMN. Menetapkan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

21.Peraturan Pcmerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pcnerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesebatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
22.Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pcrlindungan Tenaga Kerja Indonesia di war Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
23.Peraturan Presiden Nomor 21 Tabun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
24.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tabun 20 l O tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerab (Beriia Negara Republik Indonesia Tabun 20 IO Nomor456);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerab (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2036); BAB 11 ASAS, TWUAN, DAN RUANO UNOKUP Passi 2 Penyelenggaraan ketenagakerjaan berasaskan:

a.keterbukaan;
b.kekeluargaan;
c.keadilan;
d.terpadu;
e.persamaan tanpa diskriminasi; dan
t.kepastian hukum.
1. 6.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuaru perusahaan milik scndiri;
b.orang perseorangan, persekuruan atau badan bukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perscorangan, persckutuan atau badan bukum yang berada di Indonesia mewakili pcrusahaan sebagaimana dimaksud pada buruf a dan huruf b yang berkcdudukan diluar wilayab Indonesia.
1. 7.Ketenagakerjaan adalab segaJa hat yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudab masa kerja.
2. 8.Tenaga Kerja adalab setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa bailt untuk memenuhi kebutuban sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 9.Tenaga Kerja Indonesia yang setanjutnya disingkat TKJ adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. 10.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. 11.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pcjabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. 12.Pekerja adalab setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. 13.Pengawasan Ketenagakerjaan adalab kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
8. 14.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKSadalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tcnaga kerja.
9. 15.Teknologi Tepat Cuna yang selanjutnya disingkat TTO adalab teknologi yang telab dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses peogenalannya baoyak ditenrukan oleh keadaan linglrungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu.
10. 16.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di saruan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang melalrukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta pengaturan dan penempatan pencari kerja.
11. 17.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKJS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang rnemperoleh izin tertulis dari Meoteri yang membidangi tenaga kerja untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar Negari. BABIV PERENCANMN DAN STSTEM !NFORMASI TERPAOU KETENAGAKERJAAN PasaJ 7

(1)Dalam rang)ca pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Tenaga Kcrja Daerah.
(2)Rcncana Tenaga Kcrja Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dibasilkan melalui Perencanaan Tenaga Kcrja.
(3)Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mernuat: a persediaan tenaga kerja;
1. b.kebutuhan tenaga kerja;
2. c.neraca tenaga kerja; dan
3. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. Tenaga kerja berkewajiban:
4. a.menjalankan pckerjaao sesuai dengan kewajibannya; dan
5. b.bekerja keras sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Pasal 6

Tenaga kerja berhak:

a.penghormatan atas martabatnya;
b.perlindungan hukum;
c.tidak diskriminasi; dan
d.mendapalkan peningkatan keterampilan dan keahlian.

Pasal 5

BABW HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Ruang lingl,..-uppenyelenggaraan ketcnagakerjaan meliputi:

a.hak dan kewajiban tenaga kerja;
b.perencanaan dan sistem informasi terpa.du ketcnagakerjaan;
c.pelatihan dan peningkatan produktifit.as tenaga kerja;
d.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
f.perlindungan tcnaga kerja;
g.pekerja rumah tangga; dan
h.pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan:

a.melaksanakan perencanaan tenaga kcrja secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan;
b.mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan memiliki kompetensi kerja agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja;
c.menetapkan kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar ncgcri secara terpadu;
d.mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dalam dunia usaha di Daerah;
e.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja; dan
f.mcmberikan jaminan kcpastian bukum pelaksanaan peraturan penmdang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
(2)Lembaga pelatihao kerja Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melaksaoakan berbagai macam Jatihan kerja bag) masyarakat dengan oerdasarkan Sistem Pelatihan Kerja Nasional. PasaJ 9
(1)Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
(2)Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)peserta wajib memenuhi pcrsyaratan sesuai deogan jenis dan tiogkat program yang akan diikuti.
(3)Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan derajat kecacataonya.
(4)Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesailcao program pelatihan dan dinyatakan lulus berhak meodapatkan sertifikat pelatihan.

Pasal 8

(1)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan di Daerah.
(2)lnformasi ketenagakerjaan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (IJ terdiri atas:
1. a.informasi ketenagakcrjaan wnum;
2. b.informasi pclatihan dan produktivitas tenaga kerja;
3. c.informasi penempatan tenaga kerja;
4. d.informasi pengembangan perluasao kcsempatan kerja; dao
5. e.ioformasi bubungan industrial dao pcrlindungan tenaga kerja.
(3)Tata cara perolehan informasi ketenagakerjaan dan penyusunao serta pelaksanaan Percocanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11 berdasarkan ketcntuan peraruran perundang-undangan di bidang keteoagakerjaan.
(4)Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pcmerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait, (SJ Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaimaoa dimaksud pada ayat (lJ meliputi:
1. a.rencana jangka menengah disusun untUl< jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. b.rencanajangka pendek disusun untukjangl<awaktu I [satu] tahun.

Pasal 13

[1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja apabila:

a.menggunakan instruktur yang tidal< berscrtifikat sesuai dengan program;
b.Lembaga Pelatiban Swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pelatihan;
c.menggunakan tenaga pelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program;
d.melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; e, substansi materi pelatihan kerja tidak seimbang antara teori dan praktek;
f.jangka waktu pclatihan kurang dari 120 jam pelajaran per program pelatihan; atau
g.menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.

(2)Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pclatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan disertai alasan dan saran perbaikan.
(3)Dalam ha! batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, maka dikenakan sanksi penghentian program pelatiban.

Pasal 12

(1)Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
(2)Lembaga Pelatihan Kerja Pcmerintah Daerah dan Swasta didirikan dan disclenggarakan di Daerah.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan program pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun kepada SKPD yang rugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta yang tclah menyelenggarakan pelatihan wajib memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dcngan program yang diikuti.
(5)Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui mekanisme pelatihan kerja.
(6)Setiap SKPD yang melaksanakan pelatiban kerja wajib dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Pcmerintah Daerah dan/atau swasta yang terdaftar.

Pasal 11

( 1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum diluar Pcmerintah Daerah.

(2)Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang sudah mendapatkan izin dapat menambah dan/atau mengurangi program.
(4)Penambahan dan pengurangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin penambahan dan/ atau pengurangan program dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Ketentuan lebib lanjut mengcnai prosedur pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta diarur dengan Peraruran Bupati.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004