DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Perubahan Pasal 1, Pasal 3, pasal 4, Pasal 6, pasal 8, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, psal 20, pasal 21, pasal 55, pasal 65, pasl 69, pasal 72, pasal 82, pasal 83, pasal 84, Perda No.9 Tahun 2011;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan diluar RSUD dan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20 I I ten tang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan peratu ran yang lebih tinggi; c, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam PasaJ 79A mengatur bahwa dalam Pengurusan dan penerbitan Dokurnen Kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan bukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tidak dipungut biaya;
d.bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
e.bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nornor : 46/PUU-Xll/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah maka pengaturan BUPATI SAMBAS, DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BUPATI SAMBAS PROVINS! KAUMANTANBARAT

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENSAMBAS dan BIJPATI SAMBAS I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenrang Pembentukan Daerah Tingkat U di Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Uodang-Undang (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Uodang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rembusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaoa telab dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabuo 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tabun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tabun 2011 Nomor 10); mengenai tarif retribusi menara telekomunikasi harus disesuaikan dengan menacu kepada biaya pengawasan dan pengendalian yang dibcrikan oleh daerah;

r.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud pada huruf a, buruf b, huruf c, huruf d, buruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerab tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Um um; Mengingat Angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Retribusi Pelayanan Kesehatan adalab pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerab yang diberikan oleb Pemerintah Daerah. Angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pelayanan kesebatan adalab pelayanan yang diberikan oleb l.aboratorium Kesebatan Daerab di Kabupaten Sambas. Angka 15 dihapus. Angka 17 dihapus. Angka 20 clihapus. Angka 23 dibapus. Angka 24 dihapus, Anglea 2 5 dihapus, Angka 26 dihapus. Angka 27 dihapus. Angka 28 dihapus. Angka 29 dibapus. Anglea 30 dibapus .. Angka 3 l dihapus. Angka 32 dihapus. Angka 33 dihapus. Angka 34 dihapus. Angka 35 dihapus. Angka 36 dihapus, Angka 37 dibapus. Angka 38 dihapus, Angka 39 dihapus. Angka 40 dihapus, Angka 4 l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Jasa adalab imbalan atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pelayanan kesehatan lainnya. Angka 42 diubab sehingga berbunyi sebagai berikut : I. Pasal I diubah dan di hapus Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tabun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor JO) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

a) dibapus. b) dihapus

2.Labkesda adalah :
2.Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Labkesda yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
3.Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (I) Objek retribusi adalab pelayanan kesehatan di Labkesda dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu : - Tindakan pelayanan kesehatan datam rangka memberikan pelayanan tindakan non operatif.
4.Pasal 6 diubah sebingga berbunyi sebagai berikut : Tingkat penggunaan jasa Retnbusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian Iayanan kesehatan oleh Peroerintah Daerah.
5.Pasal 8 dibapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Huruf a, huruf c, huruf e dan huruf I dihapus.
(4)Huruf A dihapus. Huru.f B angka I poin a dan poin b dihapus dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : B. Dinas Kesehatan :

1.Jasa pengujian kesehatan : Jasa sarana adalab imbalan yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas dalaJn rangka mendukung pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Laboratorium Daerah. Angka 43 dihapus. Angka 44 dihapus. Angka 45 dihapus. Angka 46 dibapus. Angka 47 dibapus. Angka 49 dihapus. Angka 50 dihapus. Angka 55 dibapus. Angka 56 dihapus. Angka 57 dihapus. Angka 58 dihapus. Angka 59 dihapus. Angka 60 dihapus. Metode Metode Metode NO. Jenis Pemeriksaan Sederhana Se<lang Canggih A. HEMATOUXll Darah Lengkap analyzer . l '"" ketl 30500.00 . . Hb - I . Lekosit . . Erithrosit . . Trombosit . . Hematokrit I . . MCV, MCH, MCHC . Hitung Jenis Lekosit . . 2 Hitung Lekosit 10,000.00 3 Hb Sahli 10,000.00 4 Hitung Erithrosit 10,000.00 5 Hitung Thrombosit . 10000.00 6 MCH 10000.00. 7 MCHC 10.000.00 8 MCV 10.000.00 9 PCV 10.000.00 JO L,ED (L.aju Endap Darah) 15.000.00 I 11 Retikulosit 10 000.00 I 12 Waktu pendarahan 10,000.00 13 Waktu Pembekuan 10.000.00 I 14 Golongan Darah 10,000.00 15 Rhesus 10,000.00 16 Ferritin 00,000.00 16 Malaria 10,000.00 B. URJNE L,ENGKAP Urine Lengkap analyzer (IO . .1 Parameter! 25,000.00 TARIF PEMERJKSAAN LABORATORJUM KUNJK or LABORATORJUM KESEHATAN DAERAH Metode Metode Metode !'10. Jenis Pemeriksaan Sederhana Sedang Canggih . .Urobilinogea . . .Bilirubin . . .Keton . . .Darah . . . Protein . . .Nitrit . . .Lekosit . . .Glukosa . . .Beratjenis . . . I .Ph . 2 Protein (Reduksi) 5,000.00 . .3 Benzidin Test 5000.00 . .4 Seclimentasi 6 000.00 PEMERJKSAANTlNJA 1 Faeces rutin 15,000.00 2 Faeces katokalt 10 000.00 I . .c. KIMJA DARAH . .Albumin . 18,000.00 1 . I .2 Alkali Phospatase 12.500.00 .3 Asam Urat . 18,000.00 I .4 Bilirubin Total . 18000.00 I Biliru bia Direct .5 . 18,000.00 . .6 Bilirubin Indirect 18,000.00 Cholesterol Total . .7 20.000.00 .8 HDL. Cholesterol . 25,000.00 I .9 t.DL Cholesterol . 25.000.00 I .10 Creatinin . 18,000.00 . I .11 Glukosa Puasa 12,500.00 . .12 Glukosa 2 jam PP 12,500.00 . .13 Gukosa Sewaktu 12,500.00 .14 Glukosa (Stick) . Metode Metode Metode NO. Jenis Peroeriksaan Sederhana Sedang Canggih 15,000.00 . 15 Gama OT . 25,000.00 I -16 Protein Total . 13.000.00 I -17 Protein (Globulin) . 15.000.00 I . 18 SOOT - 13,000.00 I - -19 SGPT 13.000.00 I -20 Trigliserida . 20 000.00 I - .21 Ureum 13,000.00 - -. SEROLOG! / IMMUNOLOG! - - .D. . I JCT Malaria . 45,000.00 I so.000.00 - -2 HBs!\g Rapid . -3 HIV 120 000.00 4 HCV Test Kehamilan (late.'C) . .5 25,000.00 Test Kehamilan (Stick) - -6 15,000.00 zs.ooo.oo I - .7 VDRL 8 TPHA Widal ( 8 parameter: TO, TAO, 25,000.00 . .9 TBO,TCO,TH,TAH,TBH, TCH l . -10 Anti HBsAg 45,000.00 11 Dengue lgG, lgM . 45.000.00 12 T3 I 182,000.00 I 13 T4 82.000.00 14 TSH I 182,000.00 15 Toxoplasma lgG 50,000.00 16 Toxoplasma lgM 50 000.00 17 Rubella lgG 80,000.00 18 Rubella lgM 00.000.00 I Metode Metode Metode NO. .Jenis Pemeriksaan Sederhana Se<lang CanggiJ, 19 HbsAg EUsa 120,000.00 20 HJV Elisa 30,000.00 21 Anti HBc 20.000.00 I . -E. NARKOBA( Paket) . Golongan Amphetamin I . -1 Raoid 40,000.00 Golongan Ampbetamin I GC· -2 . 00,000.00KLT Golongan Canabis / Rapid - . 3 40.000.00 Golongan Canabis / GC-KLT . 4 . 00.000.00 Golongan Morphin / Rapid - . 5 40,000.00 Golongan Morphin / GC-KLT . . 6 190,000.00 Golongan Cocain /Rapid - . 7 40,000.00 Golongan Cocain I GC·KLT . 8 - 190 000.00 • F. PEST!SIDA l Pestisida Spesimen manusia 50,000.00 2 Pestisida Spesimen Non 50.000.00manusia I 3 Organofosfat 25.000.00 4 Arsen 00,000.00 ELEKTROLJT (Paket) - -F. 130.000.00 I Na 2 K 3 Cl PEMERIKSAAN . - .G. BAKTERJOLOGI Preparat STA - -I 8 000.00 2 Candida 8,000.00 3 Jarnur 8,000.00 4 Milcrofilaria 8,000.00 I Metode Metode Metode NO. Jenis Pemeriksaan Sederbana Sedang Canggih 5 Pemeriksaan Telur Cacing 8,000.00 6 Plasmodium Sp. 10.000.00 7 GO 10.000.00 8 Gram 8.000.00 9 Diphteri 10000.00 10 Vibrio cholera 8.000.00 H KIMIA DALAM MAKANAN, MINUMAN. 1 Asam Borat 15.000.00 2 Asam Benzoat 15,000.00 3 Asam Salisilat 15,000.00 4 Asam Sianida 25.000.00 5 Arsen 40,000.00 6 Borax 40,000.00 7 Formalin 100 000.00 8 Besi I 7,500.00 9 Kadar Air I 7 500.00 10 Kadar Abu 7.500.00 11 Kadar Gula 15,000.00 12 Minyak dan Lemak 15,000.00 13 Minyak Nabati 10,000.00 14 Nitrit 30,000.00 15 Nitrat 30 000.00 16 Seng 30,000.00 17 ZatPewama 80,000.00 18 Zat Pengawet (Na. Benzoat) 80 000.00 19 Zat Pemanis (As. Siklamat) 100,000.00 "Pasal 65"

(1)Besaran tarif menara telekomunikasi dihitung berdasarkan akumulasi biaya pengawasan dan pengendalian meliputi biaya Transportasi (T) + Uang Harian (UH) + Alat Tulis Kantor (ATK).
(2)Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.891.000,- per menara per tahun. 13.Pasal 65 diubab, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

6.Pasal 16 dihapus. 7, Pasal 17 dihapus.
8.Pasal 18 dihapus.
9.Pasal 19 dihapus. 10.Pasal 20 dihapus. 11.Pasal 21 dihapus. 12.Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : ·Pasa.1 55•

(1)Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Sadan yang memperoleh Pelayanan Tera / Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah. {2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. I Metode Metode Metode NO. Jenis Pemeriksaan Sederhana Sooang Canggih I. Bakteri Dalam Makanan, Minuman I AngkaKuman 50,000.00 I 2 Bacillus au.reus 50,000.00 3 E.coli 50,000.00 4 KapangdanKhamir 50,000.00 5 Lempeng Total Coliform 50 000.00 l 6 MPN Coliform 50,000.00 7 MPN Coli Tinja 50,000.00 8 Staphylococcus aureus 50,000.00 9 Salmonella 50,000.00 lO V .choleraedanbaemolitycus 50,000.00 "Pasal 82"
(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (21, Pasal 31 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal SS ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2)sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana lrurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tigaj kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. {2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
(3)Dcnda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

16.Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) diubab, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : •Pasal 72A"

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari SKPD terkait.
(2)Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3)Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objck retribusi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanaan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 15.Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 72A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 69" ( 1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 13) Khusus retribusi Pengendalian Mena.ra Telekomunikasi, Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lam.bamya 3 (Tiga) Bulan sejak diterbitkannya SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh bendaha.ra penerima harus disetorkan ke Rekening kas Daerah.
(5)Bupati atas permobonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untu.k meogangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan sanksi berupa denda bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan.
(6)Tata cara pembayaran, penyetoran, ternpat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pernbayaran retribusi diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 14.Pasal 69 diubah dan ditambah I (satu) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : MARIANlS, SH, MH Pembina (IV I a) NfP. 19640112 200003 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVTNSI KALIMANTAN BARAT: 7/2016 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KE ALA BAGIAN HUKUM D ERUNDAN NOANOAN Diundangkan di Sambas pada tanggal 8 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD JAMlAT AKADOL LEMBARAN OAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 7 Ditetapkan di Sambas pada tanggal 8 November 2016 BUPATI SAMBAS, ITD ATBAH ROMTN SUHA!Ll PasaJ a Peraturan Daerah ioi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. "Pa.sal 83A• (II Ketenruan sebagairoaoa tercantum dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pola Peogelolaan Keuangan Sadan Layanao Umum Daerah (PPK-BLUD).
(2)Tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkao PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Pada saat Peraturao Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka besaran tarif layaoan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkao PPK-BLUD tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Noroor 9 Tahun tentang Retribusi Jasa Umum. 17.Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 dlsispkan Pasal 83A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : Berkenaan dengan retnl>usi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu clilakukan penyempurnaan terbadap perhrungan tarif retribusinya, sehingga dapat mendukung ikiim investasi, terutama dalam ha! pelayanan dalam rangka pengendalian atas aktivitas pertelekomunikasian yang marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Terkait dengan pengenaan administrasi kependudukan, Kabupaten Sambas sendiri telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Khususnya biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dikenakan retribusi sebagai salab satu sumber pendapatan asli bagi daerah, dengan adanya Uodang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini, maka pengenaan retribusi tersebut harus dibapus. Dcngan demikian perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selan ju tnya daJam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban membcrikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan runtutan pelayanan Administrasi Kepcndudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskrirninatif dalam pencapaian standar pclayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi pcrmasalaban kependudukan, telah dilakukan penyesuaian terbadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Deegan adanya penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas BWD tersebut dapat mengarur sendiri pengelolaan keuangannya. Hal ini berdampak tidak dapat dilaksanakannya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. I. UMUM PENJEI.ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR9 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI JASA UMUM TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 30 Keterangan: Jumlah Anggota Tim sebayak 2 (dua) orang/tim Kapasitas pengawasan per tim hari sebanyak 3 (tiga) menara Jumlah rata-rata hari kerja per bulan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja Jumlah menara per bulan = 3 menara x 22 hari = 66 menara Biaya pengawasan per bulan • Rp. 21.400.000,- Biaya pengawasan per menam per bulan • Rp. 324.242,- Biaya pengawasan per menara per tahun ~ Rp. 3.891.000,- No. Uraian I Volume saruan Jumklh Total
1. l.Biava Transnnrtasi 4'I oh 75.000,- 3.300.000,-
  1. 2.Uana llalian 4'I ob 400.000 - 17.600.000,-
  2. 3.ATK I ob 500.000.- 500.000.- I Jumlah 21.400.000.-

Pasal 11

Angka 13 Yang dimaksud dengan koroponen biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi :

a.Biaya transportasi/bari/orang (11 Rp. 75.000,-
b.Uang Harian/bari/omng (UH) Rp. 400.000,-
c.Alat Tulis Kantor (ATK)/bulao Rp. 500.000,- Penghitungan biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut Pasal I Cukup jelas, ll. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011