DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah, diantara angka 7 dengan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, diantara angka 25 dengan 26 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 25a, diantara angka 26 dengan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 26a, diantara angka 28 dengan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 28a, diantara angka 51 dengan angka 52 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 51a, diantara angka 57 dengan angka 58 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 57a dan angka 57b, diantara angka 58 dengan angka 59 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 58a, angka 58b, 58c dan angka 58d, diantara angka 68 dengan angka 69 disispakan 1 (satu) angka yakni angka 68a, Ketentuan pasal 7 diubah, Ketentuan pasal 44 ayat (2) diubah, Ketentuan pasal 46 diubah, Ketentuan pasal 47 diubah, Ketentuan pasal 49 diubah, Ketentuan pasal 60 ayat (1) di tambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, Ketentuan pasal 63 ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sampang, dan optimalisasi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah dan belum disediakan secara memadai oleh swasta, serta menghasilkan pendapatan Daerah, perlu menyesuaikan tarif retribusi jasa usaha di Kabupaten Sampang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Kabag. Hukum K. Pansus II Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Kabag. Hukum K. Pansus II tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peruabahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Kabag. Hukum K. Pansus II beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3102);
15.Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan OT. 140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (MEAT CUTTING PLANT), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60); Kabag. Hukum K. Pansus II
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah, diantara angka 7 dengan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, diantara angka 25 dengan 26 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 25a, diantara angka 26 Kabag. Hukum K. Pansus II dengan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 26a, diantara angka 28 dengan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 28a, diantara angka 51 dengan angka 52 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 51a, diantara angka 57 dengan angka 58 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 57a dan angka 57b, diantara angka 58 dengan angka 59 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 58a, angka 58b, 58c dan angka 58d, diantara angka 68 dengan angka 69 disispakan 1 (satu) angka yakni angka 68a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
5.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 7a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah Daerah.
8.Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak Kabag. Hukum K. Pansus II bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
9.Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
10.Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sampang.
11.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13.Petak Parkir adalah bagian-bagian dan tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
14.Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15.Prasarana Olah Raga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
16.Sarana Olah raga adalah sarana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olah raga.
17.Kawasan Stadion adalah kawasan Stadion Trunujoyo di Sampang.
18.Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang di gunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
19.Fasilitas tempat olah raga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan- kegiatan lainnya dalam waktu- waktu tertentu.
20.Lapangan Sepak Bola adalah tempat dan fasilitas untuk olah raga Sepak Bola, baik di lapangan dalam maupun di lapangan luar (lapangan Wijaya Kusuma).
21.Lapangan Atletik adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Atletik di lapangan dalam Stadion. Kabag. Hukum K. Pansus II
22.Lapangan Tennis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Tennis di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23.Lapangan Bulu Tangkis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bulu Tangkis baik di dalam Gedung Tertutup (indoor) maupun diruang terbuka (outdoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
24.Lapangan Bola Basket adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Basket di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
25.Lapangan Bola Voli adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Voli di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum. 25a. Lapangan Biliard adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga biliard di dalam Gedung tertutup (indoor) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
26.Pusat Kebugaran atau Fitness Center adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 26a. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bekerja pada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sampang atau Keur Master yang ditunjuk oleh Kepala Dinas membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan.
27.Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai pokok usaha dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
28.Gelanggang Renang adalah tempat dan fasilitas untuk berenang dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum. 28a. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba.
29.Tempat Usaha/Kios/Toko adalah bangunan dalam kawasan Stadion yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
30.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Kabag. Hukum K. Pansus II pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah dan lain sebagainya.
31.Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
32.Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan.
33.Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
34.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
35.Retribusi Terminal adalah retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36.Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu.
37.Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
38.Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
39.Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.
40.Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran.
41.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kabag. Hukum K. Pansus II
43.Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
44.Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
45.Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
46.Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6 sampai dengan 6,5 meter.
47.Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- banyaknya 8 tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
48.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
49.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
50.Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
51.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 51a. Karantina adalah tempat dan/atau tindakan untuk mengasingkan hewan/ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan/ternak yang sehat.
52.Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
53.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kabag. Hukum K. Pansus II kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
54.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
55.Rumah Potong Hewan (yang selanjutnya disebut RPH) adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sampang.
56.Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemakaian kandang peristirahatan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57.Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 57a. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan. 57b. Kesehatan daging adalah daging yang tidak mengandung penyakit dan residu, tidak tercampur dengan bagian lainnya serta unsur lain yang atau dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia.
58.Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang di manfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas. 58a. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 58b. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih. 58c. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan daging dan bagiannya setelah selesai penyembelihan. 58d. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan Antemortem, penyembelihan, penyelesaian Penyembelihan dan pemeriksaan Postmortem. Kabag. Hukum K. Pansus II
59.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
60.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
61.Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
62.Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
63.Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penunpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
64.Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
66.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
67.Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
68.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Kabag. Hukum K. Pansus II lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 68a. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
69.Surat Tagihan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
70.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
71.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan pasal 44 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 44

(1)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Rincian Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Jenis hewan yang dipotong; dan Kabag. Hukum K. Pansus II
2. b.Penyewaan Kandang Istirahat.
(3)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis layanan, jangka waktu pelayanan, jenis hewan, jenis kelamin dan jumlah hewan yang dipotong.

5.Ketentuan pasal 47 diubah sehinnga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 49

(1)Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD;
(2)Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

7.Ketentuan pasal 60 ayat (1) di tambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : Kabag. Hukum K. Pansus II
1. a.tempat rekreasi;
2. b.stadion;
3. c.gedung olah raga;
4. d.lapangan olah raga;
5. e.lapangan tennis;
6. f.lapangan bulu tangkis;
7. g.kolam renang; dan
8. h.lapangan billiard
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

8.Ketentuan pasal 63 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Struktur dan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga disesuaikan dengan klasifikasi kualitas pelayanan dan fasilitas yang tersedia di tempat rekreasi dan/atau olah raga.
(2)Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan deri Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang Pada tanggal : 19 November 2020 Kabag. Hukum K. Pansus II Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 19 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 255-10/2020 Kabag. Hukum K. Pansus II PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun untuk penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retbusi Daerah. II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 7a Cukup Jelas. Kabag. Hukum K. Pansus II Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9 Cukup Jelas. Angka 10 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Angka 12 Cukup Jelas. Angka 13 Cukup Jelas. Angka 14 Cukup Jelas. Angka 15 Cukup Jelas. Angka 16 Cukup Jelas. Angka 17 Cukup Jelas. Angka 18 Cukup Jelas. Angka 19 Cukup Jelas. Angka 20 Cukup Jelas. Angka 21 Cukup Jelas. Angka 22 Cukup Jelas. Angka 23 Cukup Jelas. Angka 24 Cukup Jelas. Angka 25 Cukup Jelas. Angka 25a Kabag. Hukum K. Pansus II Cukup Jelas. Angka 26 Cukup Jelas. Angka 26a Keur Master adalah orang yang memeriksa kualitas dari pada suatu daging yang hendak di konsumsi oleh manusia. Angka 27 Cukup Jelas. Angka 28 Cukup Jelas. Angka 28a Cukup Jelas. Angka 29 Cukup Jelas. Angka 30 Cukup Jelas. Angka 31 Cukup Jelas. Angka 32 Cukup Jelas. Angka 33 Cukup Jelas. Angka 34 Cukup Jelas. Angka 35 Cukup Jelas. Angka 36 Cukup Jelas. Angka 37 Cukup Jelas. Angka 38 Cukup Jelas. Angka 39 Cukup Jelas. Angka 40 Cukup Jelas. Angka 41 Cukup Jelas. --3- Kabag. Hukum K. Pansus II Angka 42 Cukup Jelas. Angka 43 Cukup Jelas. Angka 44 Cukup Jelas. Angka 45 Cukup Jelas. Angka 46 Cukup Jelas. Angka 47 Cukup Jelas. Angka 48 Cukup Jelas. Angka 49 Cukup Jelas. Angka 50 Cukup Jelas. Angka 51 Cukup Jelas. Angka 51a Cukup Jelas. Angka 52 Cukup Jelas. Angka 53 Cukup Jelas. Angka 54 Cukup Jelas. Angka 55 Cukup Jelas. Angka 56 Cukup Jelas. Angka 57 Cukup Jelas. Angka 57a Cukup Jelas. ---4- Kabag. Hukum K. Pansus II Angka 57b Cukup Jelas. Angka 58 Cukup Jelas. Angka 58a Cukup Jelas. Angka 58b Cukup Jelas. Angka 58c Cukup Jelas. Angka 58d Cukup Jelas. Angka 59 Cukup Jelas. Angka 60 Cukup Jelas. Angka 61 Cukup Jelas. Angka 62 Cukup Jelas. Angka 63 Cukup Jelas. Angka 64 Cukup Jelas. Angka 65 Cukup Jelas. Angka 66 Cukup Jelas. Angka 67 Cukup Jelas. Angka 68 Cukup Jelas. Angka 68a Cukup Jelas. Angka 69 Cukup Jelas. Angka 70 --5- Kabag. Hukum K. Pansus II Cukup Jelas. Angka 71 Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…