DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut : 1. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A; 2. Ketentuan dalam Lampiran I huruf A setelah angka 22 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 23; 3. Ketentuan dalam Lampiran I setelah huruf E ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf F;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Orang di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut : 1.Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.Ketentuan dalam Lampiran I huruf A setelah angka 22 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan dalam Lampiran I setelah huruf E ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf F sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 28 April 2014 BUPATI SAMPANG, A. FANNAN HASIB Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 28 April 2014 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610114 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 3 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2014 TANGGAL : 28 April 2014 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A. RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT-ALAT 1 (Satu) Hari Kerja (Jam 08.00 – 16.00) :
1.Stamper pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
2.Stamper pembuatan diatas tahun 2010 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
3.Hand Compactor pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
4.Hand Compactor pembuatan diatas tahun 2010 sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
5.Air Compressor pembuatan tahun 2010 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
6.Air Compressor pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
7.Mesin Gilas dengan kapasitas 0,5 – 1 ton (Baby Roller) pembuatan dibawah tahun 2010 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
8.Mesin Gilas dengan kapasitas 0,5 – 1 ton (Baby Roller) pembuatan diatas tahun 2010 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
9.Mesin Gilas pembuatan dibawah tahun 1980 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
10.Mesin Gilas pembuatan antara tahun 1980 s/d 1985 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
11.Mesin Gilas pembuatan antara tahun 1985 s/d 2002 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
12.Mesin Gilas pembuatan antara tahun 2003 s/d 2006 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja. 13.Mesin Gilas pembuatan diatas tahun 2010 dengan berat 6 – 8 ton sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
14.Mesin Gilas pembuatan dibawah tahun 2002 dengan berat 4 ton sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
15.Mesin Gilas pembuatan dibawah tahun 1985 dengan berat 2,5 ton sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
16.Mesin Gilas pembuatan diatas tahun 2010 dengan berat 8 - 12 ton sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
17.Excavator pembuatan dibawah tahun 2010 dengan kapasitas 1m³ sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
18.Excavator pembuatan diatas tahun 2010 dengan kapasitas 1m³ sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
19.Wheel Loader pembuatan diatas tahun 2010 dengan kapasitas 1,8 m³ sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari kerja.
20.Pemakaian truk pengangkut mesin gilas dikenakan retribusi sebesar Rp.350.000,- per lokasi kegiatan (PP).
21.Penggunaan Hand Tractor dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- per tahun.
22.Penggunaan Mobil Pick Up dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,- per hari.
23.Penggunaan Sepeda motor roda 3 (tiga) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,-/hari. Catatan : Semua biaya operasional BBM dan biaya jasa operator) ditanggung penyewa. F. RETRIBUSI …… F. RETRIBUSI JASA DEREK NO. Kelompok Jenis Kendaraan Tarif Retribusi 1 I Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus, Truck Kecil dan Bus sedang Rp. 200.000,- 2 II Bus Besar, Truck sedang dan Truck Besar Rp. 300.000,- 3 III Tronton, Trailer, (truck dengan 3 Gandar atau lebih) Rp. 400.000,- *. Catatan: Untuk biaya operasional (BBM dan jasa operator) ditanggung penyewa. BUPATI SAMPANG, A.FANNAN HASIB PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun untuk penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retbusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
1.Pasal 67A Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 67A

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 67A

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012