DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Sampang Tahun 2025-2040 sebagai pedoman utama bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang mencakup pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan guna mewujudkan Kabupaten Sampang sebagai destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisata perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan norma agama, sosial budaya masyarakat, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2025 – 2040. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168):
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66l8);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
16.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 109);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2025 – 2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6.Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Sampang untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2040.
8.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pengusaha.
10.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
15.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Sampang yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan/desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sampang yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17.Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sampang.
18.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.
19.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24.Pemasaran Pariwisata Kabupaten adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Kabupaten Sampang.
25.Industri Pariwisata Kabupaten adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Sampang.
26.Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Sampang.
27.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asa:

a.kemanfaatan;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.kemandirian;
e.kelestarian;
f.partisipatif;
g.berkelanjutan;
h.demokratis;
i.kesetaraan;
j.kepastian hukum; dan
k.kearifan lokal

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.memberikan arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang lebih terencana, terpadu dan berkelanjutan;
b.menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
c.menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;
b.Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
c.Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
d.Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
e.Pembangunan Kelembangaan Kepariwisataan Kabupaten;
f.Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;
g.Pembiayaan Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; dan
h.Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 5

(1)Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
(2)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, indikasi program dan rencana kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2040.
(3)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR-PROV) Jawa Timur.
(4)Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
(5)Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
1. a.tahap I, Tahun 2025 - 2030;
2. b.tahap II, Tahun 2031 - 2035; dan
3. c.tahap III, Tahun 2036 - 2040.
(6)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan/atau revisi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(7)Tata cara evaluasi dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

(1)Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Sampang sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Indonesia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkelanjutan yang Mampu Mendorong Pembangunan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat”
(2)Misi pembangunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf b, adalah:
1. a.mewujudkan Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. b.mengembangkan Industri Pariwisata yang memiliki standar dan sertifikasi usaha pariwisata sehingga berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan alam, sosial, dan budaya;
3. c.mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang efektif, efesien, sinergis, bertanggung jawab dan fokus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
4. d.mengembangkan Kelembagaan Pemerintah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dengan tata kelola yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang unggul, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
(3)Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan demi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata dan perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.mengkomunikasikan citra destinasi pariwisata unggulan di Indonesia melalui penggunaan media pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
4. d.mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
(4)Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah peningkatan:
1. a.jumlah pergerakan dan kunjungan wisatawan;
2. b.jumlah lama tinggal wisatawan;
3. c.jumlah pengeluaran wisatawan;
4. d.jumlah DTWK;
5. e.jumlah KSPK; dan
6. f.jumlah DPK.
(5)Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan:

a.dengan berdasarkan pada prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
b.dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
c.dengan tata kelola yang baik;
d.secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e.dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, indikasi program dan rencana kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.perwilayahan;
b.pembangunan DTWK;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 10

Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

a.Pusat pelayanan pariwisata;
b.DPK; dan
c.KSPK.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009