DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Adminstrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Sanksi Administrasi berupa Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Pelayanan Umum, Penghentian Sementara Kegiatan, Pembatalan Ijin, dan Pencabutan Ijin.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membutuhkan pengendalian;
b.bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha yang bersangkutan, ...~ ~"'I;"' .J,-, .... - .. } : ~~p.ingga ~ailat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar; c.': bahwa ;~_"'aP.-~Y;k memberikan arah, landasan dan r ;,..._:. ·:r ·'i-_-·: .; :.: :~ kepastian" :hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas, maka diperlukan pengaturan tentang analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Sarolangun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu BUPATI SAROLANGUN; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5" TAHUN 2015 BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 38- Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
8.Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari lnstansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
9.Kegiatan Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ a tau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
11.Keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
12.Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusra, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
13.Ketertiban Lalu Lintas, dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
14.Kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Pembentukan Peraturan daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

16.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
17.Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokas-i.
18.Bangkitan Lalu lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha.
19.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20.Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
21.Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/ atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/ atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/ atau usaha tersebut.
22.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
23.Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha.

(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk:

BAB II

TUJUANDANSASARAN

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
5. e.fasilitas pelayanan umum; dan/ a tau
6. f.kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan/ a tau
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ a tau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/ a tau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan. ---1.;_.;_ 1,....,....._,..,,,,,..;..._ __ ,.:Jr,,....,, +---.:lr-- 1-1,, 1.:-+-.- ,.l-.- ---1 .. ,,+-- .: ....... 1-- -1-.:1--+-

Pasal 8

(1)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2)Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:

Pasal 7

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IV

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
b.pelabuhan;
c.bandar udara;
d.terminal;
e.stasiun kereta api;
f.pool kendaraan;
g.fasilitas parkir untuk umum; dan/ a tau
h.infrastruktur lainnya.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.melakukan oenilaian terhadao hasil analisis damoak lalu lintas: dan

Pasal 10

(1)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

Pasal 9

(1)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. BABV PENILAIANANALISISDAMPAKLALULINTAS
(3)Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
1. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
2. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
3. d.tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
4. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
5. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015