5.Undang-UndangNomor17Tahun2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003Nomor47, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesialNomor4286);
6.Undang-UndangNomor1Tahun 2004tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-UndangNomor15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaandan TanggungJawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);
8.Undang-UndangNomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor3 3Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2 I L · \ 1....,.,..- 10.Undang-UndangNomor17Tahun2007 tentang Rencana PembangunanJangkaPanjangNasional Tahun2005-2025(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor33,TambahanLembaran NegaraRepubllikIndonesiaNomor 4700); 11.Undang-UndangNomor28Tahun2009 tentang Pajak DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor130,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor12Tahun2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234);
13.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun 2015 tentang PerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor23 Tahun 2014 ten tangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5679); 14.PeraturanPemerintahNomor108Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban KepalaDaerah {Lembaran Negara RepubllikIndonesiaTahun 2000 Nomor205, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4025);
15.Peratu.ranPemerintahNomor109Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KepalaDaerahdanWakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000Nomor 206,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4026);
16.Peraturan PemerintahNomor23 Tahun 2005 tentang PengelolaanBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentangPengelolaanBadan Layanan Umum{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Q 3 .. \_. 17.PeraturanPemerintahNomor55 Tahun2005 tentang DanaPerimbangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005Nomor 137, Tambahan LembaranNegaraRepublik.IndonesiaNomor4576); 18.Peraturan PemerintahNomor56Tahun 2005tentang Sistemlnformasi KeuanganDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2005Nomor138,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4576), sebagaimana telahdiubahdengan Peraturan PemerintahNomor65Tahun 2010 tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintahNornor56 Tahun2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2010Nomor110, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 5155); 19.PeraturanPemerintahNomor65 Tahun2005 tentang PedomanPenyusunandanPenerapanStandar PelayananMinimal (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor150,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4585);
20.PeraturanPemerintahNomor 79Tahun2005tentang PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraan PemerintahDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005Nomor41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik: IndonesiaNomor 4090);
21.PeraturanPemerintah Nomor8Tahun2006tentang Pelaporan KeuangandanKinerjalnstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor25,TambahanLembaranNegaraRepublik:
IndonesiaNomor4614}; 22.Peratu.ranPemerintahNomor3 Tahun2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan DaerahKepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban KepalaDaerah KepadaDewanPerwakilan Rakyat Daerah,danInformasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23.PeraturanPemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4 24.PeraturanPemerintahNomor60 Tahun2008 tentang SistemPengendalianInternPemerintah(SPIP) (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor127,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4890); 25.PeraturanPemerintahNomor71Tahun 2010tentang StandarAkuntansiPemerintahan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5165); 26.PeraturanPemerintahNomor30Tahun2011tentang PinjamanDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2011Nomor 59,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5219); 27.PeraturanPemerintahNomor 2Tahun2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2012Nomor5, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5272);
28.PeraturanPemerintahNomor27Tahun 2014 tentang PengelolaanBarangMilikNegara/Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor92, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor
5533),sebagaimana telahdiubahdengan Peraturan PemerintahNomor28 Tahun2020 tentangPengelolaan BarangMilikNegara/Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020Nomor 142,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6523);
29.PeraturanPemerintahNomor18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5887);
30.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2017 tentang Hak KeuangandanAdministratif PimpinandanAnggota DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 106,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6057);
31.Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019Nomor42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322);
32.Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor33);
5 \.._.-
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaima:tla telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1425);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 Produk Huku 36), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T-ahun 2016 Nomor
547). Dengan Persetujuan Bersruna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA