DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Nomor: 2
Tahun: 2012
Ditetapkan: 3 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HIBAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
6.Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
7.Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
8.Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
9.Perjanjian . . .
9.Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah luar negeri antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
10.Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
11.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Hibah Daerah meliputi:

a.Hibah kepada Pemerintah Daerah;
b.Hibah dari Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
3. c.kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
(2)Hibah . . .
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBN.
(3)Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penerimaan dalam negeri;
2. b.hibah luar negeri; dan
3. c.Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
(3)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
4. d.badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
2. b.hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
(3)Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.
(2)Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (293)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017