DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 1.Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 2.Pembentukan UPTD dan UPBT 3.Staf Ahli 4.Kepegawaian 6.Ketentuan peralihan 7.Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Semarang.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Semarang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Semarang.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Semarang.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Semarang.
11.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
15.Tipe A adalah tipelogi perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
16.Tipe B adalah tipelogi perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
17.Tipe C adalah tipelogi perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. 2.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. 3.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 4.Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan;
5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
6. 6.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
16. 16.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Ambarawa dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Bancak dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Bandungan dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Bawen dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Banyubiru dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Bergas dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Bringin dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Getasan dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Jambu dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kaliwungu dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Pabelan dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Pringapus dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Sumowono dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Suruh dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Susukan dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Tengaran dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Tuntang dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Ungaran Barat dengan Tipe A; dan
19. s.Kecamatan Ungaran Timur dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf i, huruf l, huruf r dan huruf s dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, perincian tugas, tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya serta kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah / Badan Daerah dapat dibentuk UPTD / UPTB.
(2)UPTD / UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
(3)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Rumah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD / UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018