DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Maksud diselenggarakan WDP adalah untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur/terbuka dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Objek WDP adalah setiap perusahaan yang memiliki izin. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, Penanggungjawab, atau Kuasa Perusahaan yang sah, kepada Bupati atau PD yang membidangi. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada PD yang membidangi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Daftar Perusahaan tidak menjadi salah satu objek retribusi daerah;
c.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/ 2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
20.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
22.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.PD yang membidangi adalah PD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan.
7.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
10.Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
11.Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah kewajiban pendaftaran perusahaan bagi setiap perusahaan yang menjalankan kewajiban usaha di wilayah Daerah dan telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
12.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
13.Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
14.Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah Unit Organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara WDP.

Pasal 2

Maksud diselenggarakan WDP adalah untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur/terbuka dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

(1)Objek WDP adalah setiap perusahaan yang memiliki izin.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :
1. a.Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL); dan
2. b.Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pasal 5

Subyek WDP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan telah memperoleh izin.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan Daftar Perusahaan.
(3)Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, WDP dilakukan secara simultan dengan SIUP.

Pasal 7

(1)Perusahaan yang dikecualikan dari WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
1. a.perusahaan kecil perorangan; atau
2. b.usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
(2)Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
2. b.perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
3. c.perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, Penanggungjawab, atau Kuasa Perusahaan yang sah, kepada Bupati atau PD yang membidangi.
(2)Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
(3)Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disampaikan kepada PD yang membidangi dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(4)PD yang membidangi mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
(5)Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
(6)Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumen belum lengkap.
(7)Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pejabat yang ditunjuk secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja disertai alasan penolakan.
(8)Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 9

(1)Bagi perusahaaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada PD yang membidangi mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.
(2)Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
(3)PD yang membidangi menerbitkan TDP paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Jika dalam waktu 2 (dua) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017