Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 60
Ringkasan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2
3
14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERUYAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
5
6
7 BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi
8
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
(1), terdiri atas :
1) Sub Bagian Penyusunan Program. 2) Sub Bagian Tata Usaha. 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan : a) Seksi Pencegahan. b) Seksi Kesiapsiagaan. 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan : a) Seksi Kedaruratan. b) Seksi Logistik. 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan : a) Seksi Rehabilitasi. b) Seksi Rekonstruksi.
9 Bagian Kesatu Unsur Pengarah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pengarah
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
Paragraf 2 Keanggotaan Unsur Pengarah
Anggota Unsur Pengarah, terdiri dari :
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)