DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Pembentukan dan Jenis Perangkat daerah; b. Susunan dan tipologi perangkat daerah; c. Unit pelaksana teknis; d. Kelurahan; dan e. Staf ahli.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); u 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011( tenbtang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); u V 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiftkasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanTahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATISERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. u u 4
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dew~ Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonom1 dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seruyan.
14.Unit Pelaksana Telmis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana telmis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. u u 5
15.Unit Pelaksana Telmis Badan, selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana telmis Badan untuk melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan telmis penunjang tertentu.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah. Baglan Kedua Ruang Llngkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Pembentukan dan Jenis Perangkat Daerah;
b.Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah;
c.Unit Pelaksana Teknis;
d.Kelurahan; dan
e.Staf Ahli. Baglan Ketiga Asas

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. BABU PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasa14 Dengan Peraturan Daerah ini akan dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan. u u 6 PasalS Susunan dan tipelogi Perangkat Daerah sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan fungsi penunjang Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan fungsi penunjang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan fungsi penunjang Inspektorat dengan Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari; 1) Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan; 5) Satuan Palisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; 7) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 8) Dinas Tenaga Kerja dan menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi; Transmigrasi Tipe A, pemerintahan bidang pemerintahan bidang 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang petemakan, bidang perkebunan dan bidang penyuluhan; 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 14) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; u u 7 15) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; 16) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 18) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga, bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan; 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 20) Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 6

Kecamatan sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari:

a.Kecamatan Seruyan Hilir tipe A;
b.Kecamatan Seruyan Hilir Timur tipe A;
c.Kecamatan Seruyan Raya A;
d.Kecamatan Danau Sembuluh A; u u 8
e.Kecamatan Danau Seluluk A;
f.Kecamatan Hanau A;
g.Kecamatan Batu Ampar tipe A;
h.Kecamatan Seruyan Tengah tipe A;
i.Kecamatan Seruyan Hulu tipe A;
j.Kecamatan Suling Tambun tipe A; Pasa17 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati. BABm PEMBENTUKAN UNITPELAKSAN'A TEKNIS Pasa18

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah indulmya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD dan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa19
(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud dalamayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, terdapat UPTD di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. u 9
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan La.yanan Umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Penyesuaian Jabatan di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini. BABIV KELURAHAN

Pasal 11

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentukuntuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABV STAFAHLI

Pasal 12

(1)Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara adminitratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. V u 10

BAB VI

KETENTUAN PERALIBAN

Pasal 13

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPT yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT menurut Peraturan Daerah ini.
(3)Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

(1)Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 26 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 50);
2. b.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 3Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 64);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 65);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai pada saat diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan. Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 11. JCH"uc.u ~ 2021 Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUY Ditetapkan di Kuala Pembuang Pada tanggal I~ .Jo.ll\ucw:( 2021 BUPATI SERUYAN, ~ YULHAIDIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR ~-~···· NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: ....?:"i, .?.t .. / ..~;;~.. f.2_E~ OIPEf:tKSO. : LA)~~ BIJPATI PARAt· t ~ SEKOA l... " • ~.._....._.......~,t---'1 i J f /\21STEN ,-,..._ ----- ~ Ki\R/\G J l '_,'.~s~-- .::f ·~=r KCNSEP10R Qf [ ~ - - - ___ ... __ ........~ ...... TELAH DIPERIKSA : PARAF 1 WAKIL BUPATI I SEKOA hi A-31::HE~i ~ KABA$ J l... ~ u I. UMUM 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAB KABUPATEN SERUYAN NOMOR 1- TABUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSURAN PERANGKAT DAERAB KABUPATEN SERUYAR Prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dimana hal tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pada Tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; U b. Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian Habis Tugas;
f.Rentang Kendali;
g.Tata Kerja Yang Jelas; dan
h.Fleksibilitas. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat membentuk alat pelaksanaannya berupa Perangkat Daerah Yang terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan. 13 Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam hal penataan kembali Perangkat Daerah dengan tujuan pokok meningkatkan kapasitas kelembag~ secara menyeluruh dengan sa.~ penajaman tugas pokok dan fungs1 Perangkat Daerah dan menghtndan terjadinya tumpang tindih tugas melalui pembagian kewenangan yang tepat yang pada muaranya akan menuju disiplin alokasi anggaran guna peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Vanabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Salah satu hal yang bersifat strategis terkait pembentukan perangkat daerah adalah adanya pengklasifikasian Perangkat Daerah Yang dibagi U dalam 3 (tiga) tipe yaitu:
1. 1.Pengklasifikasian Sekretariat Daerah:
a.Sekretariat Daerah tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar;
b.Sekretariat Daerah tipe B Yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
c.Sekretariat Daerah tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang kecil.
1. 2.Pengklasiftkasian Sekretariat DPRD:
a.Sekretariat DPRD Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar; U b. Sekretariat DPRD Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang sedang; dan
c.Sekretariat DPRD Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja Yang kecil.
1. 3.Pengklasifikasian lnspektorat:
a.Inspektorat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang besar;
b.Inspektorat Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi lnspektorat Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
c.Inspektorat Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang kecil.
1. 4.Pengklasifikasian Dinas/ Badan:
a.Dinas/ Badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
b.Dinas/ Badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerjayangsedang;dan 14
c.Badan/ Dinas C yang dibentuk untuk mewadahi ~rusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah beban keIJa yang kecil. Penentuan beban kerja yang mempengaruhi tipe Dinas/Badan tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran rnasing-rnasing Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kernampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pernanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, sedangkan untuk Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kernarnpuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas. Untuk Kecarnatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pernerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan rnasyarakat Kelurahan dan diklasiflka.sikan atas:
a.Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecarnatan dengan beban kerja yang besar; dan
b.Kecarnatan tipe B yang dibentuk untuk Kecarnatan dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja Kecarnatan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Kelurahan. Selain rnelaksanakan tugas pokok, Kecamatan juga mendapatkan pelirnpahan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sedangkan Kelurahan merupakan perangkat daerah selaku perangkat Kecarnatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk rnenciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kernenterian di Pusat, diperlukan adanya pemetaan dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat untuk mengetahui potensi unggulan daerah atau prioritas prioritas sesuai dengan bidang tugas Kementerian/Lembaga Pernerintah non Kementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pernetaan tersebut Kernenterian/Lembaga Pemerintah non Kementerian akan -._i mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bersangkutan. U. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…