DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
c.bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2

2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/ Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU KABUPATEN SERUYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati;
6.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
7.Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; 5
10.Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
11.Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan selanjutnya disebut RSUD Hanau;
12.Pimpinan RSUD adalah Direktur RSUD Hanau Kabupaten Seruyan selanjutnya disebut Direktur;
13.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
14.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan.

BAB III

KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan dan Bentuk

(1)Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan berkedudukan di Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan;
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
(3)Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Direktur dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi

(1)Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi:
1. a.Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
2. b.Menyelenggarakan Pelayanan Menunjang Medis;
3. c.Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
4. d.Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
5. e.Menyelenggarakan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemberian Pelayanan Kesehatan;
6. f.Menyelenggarakan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
7. g.Melaksanakan Upaya Rehabilitasi Medis;
8. h.Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Sakit.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan terdiri dari:
1. a.Jabatan Struktural;
2. b.Jabatan Fungsional;
(2)Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
4. d.Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan; 7
(3)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Komite Medik;
2. b.Staf Medik Fungsional;
3. c.Komite Keperawatan;
4. d.Instalasi;
5. e.Satuan Pengawas Intern.
(4)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Kedudukan, tugas pokok, fungsi jabatan struktual dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dan ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh Bupati Seruyan atas Usul Sekretaris Daerah;
(2)Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Tipe D Kabupaten Seruyan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 8
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur;
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsif Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik di lingkungan unit Kerja masing-masing maupun dengan instansi terkait dan unit Kerja lain sesuai dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014