DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS PERANGKAT DAERAH; BAB III SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH; BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS; BAB V KELURAHAN; BAB VI STAF AHLI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan;
3.Bupati adalah Bupati Seruyan;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seruyan;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan;
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seruyan;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 3
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Pembentukan dan Jenis Perangkat Daerah
b.Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah;
c.Unit Pelaksana Teknis;
d.Kelurahan
e.Staf Ahli; dan
f.Pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi staf;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari : 4
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, bidang kawasan pemukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Bidang Pol PP dan Sub Bidang Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perkebunan dan bidang penyuluhan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana; 5
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga, bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
19. 19.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. 4.Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.Kecamatan Seruyan Hilir dengan Tipe A;
b.Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan Tipe A;
c.Kecamatan Seruyan Raya dengan Tipe A;
d.Kecamatan Seruyan Tengah dengan Tipe A;
e.Kecamatan Seruyan Hulu dengan Tipe A;
f.Kecamatan Danau Sembuluh dengan Tipe A;
g.Kecamatan Danau Seluluk dengan Tipe A;
h.Kecamatan Batu Ampar dengan Tipe A;
i.Kecamatan Hanau dengan Tipe A; dan
j.Kecamatan Suling Tambun dengan Tipe A.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 6

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB V

KELURAHAN

Pasal 10

1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan. 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. 3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 7 3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. 4) Pengangkatan, tugas dan fungsi Staf ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…