DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB); BAB VI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB VII TATA KERJA; BAB VIII KEPEGAWAIAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Seruyan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang mana Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten.
7.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
11.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
12.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

a.Inspektorat dan Badan
1. 1.Inspektorat Kabupaten.
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah.
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. 5.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. 6.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. 7.Badan Lingkungan Hidup.
8. 8.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
b.Satuan dan Kantor
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja.
2. 2.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah.
3. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Tipe D. 6

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung, unsur perencana dan unsur pengawas pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
(2)Satuan, Kantor dan Rumah Sakit adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Seruyan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.Menyusun perencanaan program pengawasan;
b.Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c.Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Seruyan;
d.Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
e.Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Seruyan;
f.Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
g.Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional;
h.Menyelenggarakan urusan kesekretariatan.

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

a.Inspektur Kabupaten.
b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program. 2) Sub Bagian Tata Usaha. 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 8
c.Inspektur Pembantu Wilayah I.
d.Inspektur Pembantu Wilayah II.
e.Inspektur Pembantu Wilayah III.
f.Inspektur Pembantu Wilayah IV.
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari : 1) Auditor; 2) P2UPD.

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Statistik dan Penelitian Pengembangan serta menilai atas pelaksanaannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
b.Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
c.Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
d.Koordinasi dan pelaksanaan rencana tersebut;
e.Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lainnya;
f.Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
g.Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
h.Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan. 9

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…