DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 171

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Wilayah kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 0º 47’ - 3º 32’ LS dan dan 111º 19’ - 112º 51’ BT, dengan luas 15.211,62 Km² atau 1.521.162 hektar. (2) Batas-batas kabupaten meliputi: a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi Kalimantan Barat); b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau. (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari sepuluh kecamatan meliputi Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 647);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
17.Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
18.Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
20.Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 – 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
4.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5.Kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6.Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya di tentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.
7.Wilayah Fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional.
8.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Seruyan, adalah Rencana tata ruang dari wilayah kabupaten Seruyan, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
17.Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
18.Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah- langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
19.Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.
20.Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
21.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22.Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23.Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24.Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
25.Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
26.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan yang hierarkis.
28.Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
29.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31.Kawasan yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Meneteri Kehutanan dalam revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya dari Menteri Kehutanan.
32.Outline adalah deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten seruyan.
33.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
34.Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
35.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36.Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
37.Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
38.Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
39.Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
40.Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
41.Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
42.Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akufer) yang berguna sebagai sumber air.
43.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
44.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
45.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
46.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
47.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
48.Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
49.Kawasan pertahanan yaitu wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang karakteristik dengan adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
51.Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
52.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53.Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
54.Daerah Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
55.Daerah Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri- kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
56.Daerah Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
57.Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
58.Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
59.Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
60.Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
61.Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
62.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
63.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
65.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
66.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Seruyan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Wilayah kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 0º 47’ - 3º 32’ LS dan dan 111º 19’ - 112º 51’ BT, dengan luas 15.211,62 Km² atau 1.521.162 hektar.
(2)Batas-batas kabupaten meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi Kalimantan Barat);
2. b.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan;
3. c.sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau.
(3)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari sepuluh kecamatan meliputi Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 3

(1)Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pusat ekonomi wilayah provinsi yang maju dan sejahtera berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
(2)Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Seruyan, terdiri atas:

a.Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;
b.Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;
c.Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah.
d.Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya
e.Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
f.Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
g.Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
h.Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
i.Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
j.Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

Pasal 5

(1)Strategi yang dilakukan dalam mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
1. a.Pengembangan kawasan ekonomi terpadu dalam suatu pengembangan kawasan di Teluk Segintung;
2. b.Pembangunan pelabuhan multi purpose dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul;
3. c.Pembangunan kawasan industri terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pertambangan;
4. d.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;
5. e.Pembangunan pusat distribusi dan koleksi dengan pengembangan trasnportasi multi moda antara transportasi darat dan transportasi laut; dan
6. f.Pembangunan sarana dan prasarna pendukung untuk mewujudkan kawasan ekonomi terpadu.
(2)Strategi yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
1. a.Peningkatan pembangunan untuk mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. b.Pengembangan interaksi kawasan dengan pengembangan transportasi antar wilayah dan antar kecamatan;
3. c.Pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
4. d.Peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan transportasi reguler antar wilayah;
5. e.Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas transportasi dan perdagangan; dan
6. f.Pengembangan dan pembangunan desa-desa tertinggal.
(3)Strategi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
1. a.Peningkatan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. b.Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan, kebun swadaya bersertifikasi dan minapolitan yang berkelanjutan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian dan perikanan kawasan;
3. c.Peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian dan perikanan serta sarana pendukungnya;
4. d.Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan destinasi wisata;
5. e.Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Kota Kuala Pembuang sebagai PKL; dan
6. f.Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, pertambangan dan kegiatan pariwisata.
(4)Strategi yang dilakukan dalam peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
1. a.Pengembangan dan peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah dalam upaya pengembangan perekonomian daerah;
2. b.Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal; dan
3. c.Peningkatan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
(5)Strategi yang dilakukan dalam pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
1. a.Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya;
2. b.Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
3. c.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. d.Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
5. e.Peningkatan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah Kabupaten Seruyan;
6. f.Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
7. g.Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya masyarakat; dan
8. h.Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
(6)Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
1. a.Peningkatan produktivitas hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. b.Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapata masyarakat;
3. c.Peningkatan teknologi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;
4. d.Pemanfaatan pestisida secara terbatas dalam kerangka peningkatan produktivitas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
5. e.Penguatan pemasaran hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;
6. f.Penetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dan mengembangkan kegiatan unggulan di dalam kawasan beserta prasarana;
7. g.Pengembangan dan pelestarian kawasan budi daya untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Seruyan;
8. h.Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian nasional; dan
9. i.Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(7)Strategi yang dilakukan dalam peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :
1. a.Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis;
2. b.Pengembangan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. c.Peningkatan kegiatan agro melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
(8)Strategi yang dilakukan dalam pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi :
1. a.Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
2. b.Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; dan
3. c.Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
(9)Strategi yang dilakukan dalam pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi :
1. a.Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
2. b.Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara dengan fokus prioritas transportasi darat yang menghubungkan wilayah utara dan selatan yang aman dan lancar guna mendukung transportasi laut dan udara yang berada di Kuala Pembuang;
3. c.Pengembangan prasarana telekomunikasi dengan prioritas prasarana telepon seluler terutama di kawasan terisolasi (blank spot area);
4. d.Peningkatan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik dengan fokus prioritas PLTU, PLTMH, PLTS, dan PLN;
5. e.Peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas yang fokus pada distribusi BBM dengan membangun depot BBM di Kuala Pembuang serta SPBU di setiap PKL dan PPK.
(10)Strategi yang dilakukan dalam mendorong peningkatan pelayanan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi :
1. a.Peningkatan dan penambahan ruas jalan;
2. b.Peningkatan dan penambahan panjang run way bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang untuk menjadi Bandara Pengumpul;
3. c.Peningkatan pengembangan pelabuhan laut di Teluk Segintung;
4. d.Peningkatan pelayanan transportasi darat, laut maupun udara; dan
5. e.Penyediaan dan pengembangan trayek darat, laut dan udara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 6

(1)Rencana struktur wilayah Kabupaten Seruyan meliputi :
1. a.Sistem Perkotaan;
2. b.Sistem jaringan prasarana
(2)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Rencana sistem pusat kegiatan di Kabupaten Seruyan dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat pelayanan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
(2)Rencana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Seruyan terdiri atas Kuala Pembuang, Rantau Pulut dan Pembuang Hulu.
(3)Pusat-pusat Lain di dalam Wilayah Kabupaten Seruyan terdiri dari :
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas Pematang Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai.
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas Bangkal dan Sembuluh I.
(4)Bagian wilayah Kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
1. a.Bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan
2. b.Bagian wilayah Kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1)Sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten disusun berdasarkan hierarki pelayanan dengan memperhatikan :
1. a.Peran pusat kegiatan; dan
2. b.Fungsi pengembangan wilayah.
(2)Peran PKL sebagaimana dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:
1. a.PKL Kuala Pembuang sebagai: 1) Pusat Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten; 2) Pusat industri perikanan-laut regional; 3) Pusat distribusi-koleksi barang umum regional; 4) Pusat jasa transportasi darat regional; 5) Pusat jasa transportasi laut regional; 6) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal dan atau regional; 7) Kawasan sentra produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; 8) Kawasan Pengembangan minapolitan; 9) Pusat jasa pariwisata regional; 10)Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; 11)Pusat Pengembangan Minapolitan; dan 12)Pusat Pengembangan Industri.
2. b.PKL Rantau Pulut sebagai: 1) Pusat administrasi pemerintahan kecamatan; 2) Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai; 3) Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan; 4) Pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan; 5) Pusat pengembangan perikanan perairan umum, perikanan budidaya air tawar serta pengolahan ikan; 6) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal; 7) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; 8) Pusat pengembangan wisata; dan 9) Pusat Perkantoran Baru di Pusat Kegiatan Lokal Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan.
3. c.PKL Pembuang Hulu sebagai: 1) Pusat administrasi pemerintahan kecamatan; 2) Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai; 3) Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan; 4) Pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan; 5) Pusat pengembangan perikanan perairan umum, perikanan budidaya air tawar serta pengolahan ikan; 6) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal; 7) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; 8) Pusat pengembangan wisata; dan 9) Pusat Pengembangan Industri.
(3)Peran Pusat-pusat Lain di dalam Wilayah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) : 1) PPK Pematang Panjang memiliki peran sebagai : a) Pusat administrasi pemerintahan kecamatan; b) Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai; c) Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan; d) Pusat pengembangan perikanan laut, perikanan perairan umum, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan; e) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal; f) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan g) Pusat pengembangan wisata. 2) PPK Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul dan memiliki peran sebagai : a) Pusat administrasi pemerintahan kecamatan; b) Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai; c) Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan; d) Pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan; e) Pusat pengembangan perikanan perairan umum, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan serta perbenihan air tawar; f) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal; g) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan h) Pusat pengembangan wisata. 3) PPK Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai memiliki peran sebagai: a) Pusat administrasi pemerintahan kecamatan; b) Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai; c) Pusat pengembangan kehutanan dan perkebunan; d) Pusat pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan; e) Pusat pengembangan perikanan perairan umum, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan serta perbenihan dan pemurnian air tawar. f) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal; g) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; h) Pusat pengembangan wisata; dan i)Pengembangan Kawasan Resapan.
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan(PPL) Bangkal dan Sembuluh I memiliki peran sebagai : 1) Pusat pengembangan permukiman pedesaan; 2) Simpul transportasi darat dan sungai skala regional; 3) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal; 4) Pusat pengembangan perkebunan; 5) Pusat pengembangan perikanan air tawar; dan 6) Pusat pengembangan wisata.

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut;
c.sistem jaringan transportasi udara;

Isi peraturan

Teks171PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002