DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, | SALMAN —— EL '? b. c. d. 1 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sjunjung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undanng- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung. Bupati adalah Bupati Sijunjung. Camat adalah Camat di Kabupaten Sijunjung. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9.Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ND 3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Nagari yang ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antarwaktu. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari. Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan Wali Nagari. Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut dengan PPWN adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari. Calon Wali Nagari adalah bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari. Calon Wali Nagari Terpilih adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu. Pemilih adalah Penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari. Penduduk Nagari adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suarayang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari. 4 27. 28. 29. 30. 31. 32. Wilayah perolehan suara adalah jumlah TPS yang ada di nagari. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hari adalah Hari kerja.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Daerah,
b.kemampuan keuangan daerah: dan/atau Cc. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari. Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dihapus. Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 3
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari. Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten,
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap PPWN, menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya,
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Wali Nagari lainnya kepada PPWN, An 5s
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten:
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati:dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

(3)Dalam pelaksanaan tugas fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Panitia Pengawas.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (S5) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada nagari diatur dengan Peraturan Bupati. . Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 4.

Pasal 11

() PPWN berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang independen dan perangkat nagari.

(2)PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.ketua 1 (satu) orang,
2. b.wakil ketua 1 (satu) orang,
3. c.sekretaris 1 (satu) orang,
4. d.wakil sekretaris 1 (satu) orang, dan
5. e.anggota 3 (tiga) orang.
(3)Sekretaris PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara otomatis (ex officio) dijabat oleh Sekretaris Nagari. (Ba) Jika Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka jabatan Sekretaris PPWN dapat dijabat oleh perangkat Nagari lainnya.
(4)PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak. . Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 29

(1)Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia,
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cc. memegang teguh dan mengamaikan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 6 | ba i. 5 berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atausederajat: berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar: bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari: tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernahdipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang: tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: berbadan sehat: d. e.
3. k.tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa 1. jabatan,dan persyaratan lainnya.
(2)Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi: a. b. Cc. d. bagi yang beragama Islam wajib pandai baca Alguran, bebas Narkoba dari lembaga Laboratorium Kesehatan Daerah: tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat: tidak dalam status sebagai Penjabat Wali Nagari, pejabat sementaraWali Nagari maupun pelaksana tugas Wali Nagari: bersedia untuk tidak mengundurkan diri, baik pada waktu dicalonkan maupun setelah menjadi Calon Wali Nagari terpilih: bagi tenaga harian lepas atau nama lainnya, bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan jika terpilih menjadi Wali Nagari, melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran terakhir bagi Wali Nagari petahana, dan tidak mencalonkan diri sebagai calon wali nagari lebih dari satu nagari.

6.Ketentuan Pasal 30 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf p sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Persyaratan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a.surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah,
b.surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, f. e. f & h. 1 7 Cc. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup:
d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir: f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup,
g.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih:
h.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
i.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah: j: surat keterangan bebas narkoba dari laboratorium kesehatan daerah:
k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan,
l.surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak dalam status sebagai Penjabat Wali Nagari, pejabat sementara Wali Nagari maupun pelaksana tugas Wali Nagari,
m.surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa bersedia untuk tidak mengundurkan diri, baik pada waktu dicalonkan maupun setelah menjadi Wali Nagari terpilih,
n.surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi tenaga harian lepas atau nama lainnya, bahwa bersedia mengundurkan diri dari pekerjaannya jika terpilih menjadi Wali Nagari, Oo. laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran terakhir bagi Wali Nagari petahana,
p.surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak mencalonkan diri lebih dari satu nagari. 3 . Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1 PPWN membuat berita acara hasil rekapitulasi yang 7. ditandatangani oleh ketua PPWN, dan paling sedikit 4 (empat) anggota PPWN serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari. 8 A

(2)
(3)
(4)(S5)
(6)Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPWN menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih. Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah. Dalam hal Calon Wali Nagari memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dimasukkan dalam laporan hasil pemungutan suara. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)4
(5)
(6)

Pasal 70

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang mencalonkan diri sebagai Wali Nagari diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari. Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari. Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Bupati meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari. Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9.Ketentuan BAB III diubah dan diantara pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 72A, Pasal 72B dan Pasal 72C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)NAGARI

BAB III

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH

Pasal 71

Wali Nagari yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari Antar Waktu hasil musyawarah nagari. 9

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)(S) Musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan. Masa jabatan Wali Nagari yang ditetapkan melalui musyawarah nagari terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 72

Badan Permusyawaratan Nagari membentuk panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu. Pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari. Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas perangkat Nagari dan unsur tokoh masyarakat. Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (l) bertanggung jawab kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari. Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a.ketua 1 (satu) orang:
b.wakil ketua 1 (satu) orang:
c.sekretaris 1 (satu) orang:
d.wakil sekretaris 1 (satu) orang: dan
e.anggota 3 (tiga) orang. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c secara otomatis (ex officio) dijabat oleh Sekretaris Nagari. Jika Sekretaris PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka Sekretaris PPWN dapat dijabat oleh perangkat Nagari lainnya. Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 72

A Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (6) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antar waktu. Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (aga) orang calon. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Nagari,
b.tingkat pendidikan, dan/atau C. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. 10

(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (S5), Badan Permusyawaratan Nagari menunda pelaksanaan musyawarah Nagari pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…