DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Wali Nagari, Persiapan Pemilihan Wali Nagari, Persyaratan Calon Wali Nagari, Penjaringan dan Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan Calon Wali Nagari, Kampanye dan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penetapan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari, Pemilihan Wali Nagari Antarwaktu, Pengangkatan Wali Nagari, Pemberhentian Wali Nagari, Pemberhentian Sementara, Pengesahan Pemberhentian, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari yang demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah, dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari, maka perlu pengaturan mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4.Camat adalah Camat di Kabupaten Sijunjung.
5.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7.Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3
8.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Nagari yang ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
10.Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
12.Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan Wali Nagari.
13.Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut dengan PPWN adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
14.Calon Wali Nagari adalah bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
15.Calon Wali Nagari Terpilih adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
16.Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
17.Pemilih adalah Penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
18.Penduduk Nagari adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suarayang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
25.Hari adalah Hari kerja. 4

BAB II

PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

(1)Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di Daerah.
(2)Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Nagaridi Daerah.

Pasal 4

(1)Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari.
(2)Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dan/atau penundaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari secara serentak, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari.
(2)Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan dan penghitungan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
1. a.pemberitahuan BPN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.pembentukan PPWN oleh BPN ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 5
3. c.laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh PPWN kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPWN; dan
5. e.persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPWN.
(3)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon Wali Nagari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
3. c.penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
4. d.penetapan DPT tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
5. e.pelaksanaan Kampanye Calon Wali Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
6. f.masa tenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(4)Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
3. c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(5)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
1. a.laporan PPWN mengenai calon terpilih kepada BPN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
2. b.laporan BPN mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
3. c.Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPN; dan
4. d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati dan Camat.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
(2)Panitia Pemilihan Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : 6
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap PPWN;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Wali Nagari lainnya kepada PPWN;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Dalam pelaksanaan tugas fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Panitia Pengawas.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :
1. a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
2. b.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari pada setiap tahapan pemilihan;
3. c.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilihan; dan
4. d.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Keputusan Panitia Pengawas dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari bersifat final dan mengikat.

Pasal 9

(1)BPN dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari membentuk PPWN dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Wali Nagari.
(2)PPWN yang telah dibentuk oleh BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih .
4. d.membentuk KPPS;
5. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. g.menetapkan tatacara pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
8. h.menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye; 7
9. i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. j.melaksanakan pemungutan suara;
11. k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Wali Nagari;
12. l.menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
13. m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 10

PPWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari, mempunyai kewajiban :

a.memperlakukan Calon Wali Nagari secara adil dan setara;
b.menyampaikan laporan tiap tahap kegiatan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPN;
c.memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Wali Nagari serta mengelola barang inventaris milik PPWN berdasarkan peraturan perundang- undangan;
d.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.melaksanakan tahapan Pemilihan Wali Nagari secara tepat waktu.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…