Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
4 1a Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5.Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung;
6.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah BAZNAS Kabupaten Sijunjung, yaitu Organisasi Pemerintah Non Struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
6a. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Sijunjung;
7.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung dengan tugas mengumpulkan zakat dan melayani muzaki yang berada pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Lembaga-lembaga Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Nagari/desa, Jorong, Sekolah, Masjid, dan lembaga-lembaga keagamaan;
8.Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya;
9.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoptimalisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
9a Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam; 10 Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 11 Muzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban membayar zakat; 12 Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat; 13 Agama adalah agama Islam; 14 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum; 15 Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau Badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum; 5 16 Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional; 17 Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya serta pelunasan hutang-hutangnya, jika ada; 18 Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 19 Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama;
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: