DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Nomor: 23
Tahun: 2011
Ditetapkan: 25 November 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 3. PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN 4. PEMBIAYAAN 5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. SANKSI ADMINISTRATIF 8. LARANGAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
c.bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e.bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6.Mustahik . . .
6.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. d.pelaporan . . .
5. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
(2)Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
(5)BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2016