DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip dan Asas Penyusunan; IV. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; V. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; VI. Pengendalian dan Evaluasi; VII. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
8.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 001 Seri 001 Nomor 0011);
9.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 0105); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

BAB I

PENDAHULUAN yang menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang menguraikan tentang Aspek Geografi dan Demografi (Aspek Geografi dan Aspek Demografi), Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga), Aspek Pelayanan Umum (Fokus Layanan umum wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, Fokus Layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Fokus Layanan Pilihan) dan Aspek Daya Saing Daerah (Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia) BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH yang menguraikan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu (Kinerja Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah), Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan) dan Kerangka pendanaan yang menguraikan Proyeksi Keuangan 2019-2023 I-6 | Lampiran Perda Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH yang menguraikan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN yang menguraikan tentang uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka 2018-2023 BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN yang menguraikan tentang Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
7.Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8.Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
21.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24.Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
25.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
27.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
28.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
29.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
32.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
33.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

GAMBARAN UMUM Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Sikka, meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek geografi berisikan tentang letak, batas dan luas wilayah, kondisi topografi, kondisi morfologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi berisikan tentang struktur penduduk, migrasi, penduduk menurut lapangan pekerjaan, penduduk menurut agama. Aspek kesejahteraan masyarakat berisikan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olahraga. Aspek pelayanan umum berisikan tentang fokus layanan umum wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan fokus layanan pilihan. Aspek daya saing daerah berisikan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RPJMD adalah memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
(2)RPJMD ini bertujuan untuk :
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
3. c.mengoptimalkan partisipasi masyarakat daerah;
4. d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya daerah yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. e.menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan per 5 (lima) tahunan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Pada bab ini menguraikan mengenai Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 yang terdiri dari Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah akan menguraikan tentang perkembangan realisasi anggaran baik Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan pertumbuhan dan proporsi dari masing- masing pos anggaran. Kerangka Pendanaan yang berisi tentang identifikasi proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023.

Pasal 3

(1)Penyusunan RPJMD menganut prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu :
1. a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan;
3. c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
(2)RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
(3)RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta atas – bawah dan bawah -atas.

Pasal 4

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat di daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Pada bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sikka dan Isu Strategis. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sikka yang menguraikan masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang yang bersifat makro.

Pasal 5

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Pada bab ini menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Visi menggambarkan kondisi yang diharapkan dan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pasal 6

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati, arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Pada bab ini menguraikan mengenai Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikangrand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien.

Pasal 9

(1)Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas RPJMD yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Litbang untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; dan
3. c.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020