DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Kabupaten Simeuleu

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Bentuk, Jumlah Penyertaan Modal pada PDKS, Pencairan Dana Penyertaan Modal pada PDKS, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan:
c.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2a Oanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten" Simeulue, untuk penyelamatan dan kesinambungan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Daerah dapat menambah modal dasar berdasarkan pertimbangan teknis,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Oanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah / Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014, Mengingat 1 SIMEULUE “. Mengingat : 1. 10 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286), . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38): 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 12.Oanun N

Menetapkan

Menetapkan : 12 13. 14. . Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaiman diubah dengan Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 1), Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 24). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE MEMUTUSKAN : OANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. Bupati adalah Bupati Simeulue. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue. | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue. . Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya5. disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Oanun APBK. . Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan6. yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK. . Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya7. disingkat PDKS adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue. BAB AN ui -.4-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah dalam rangka kesinambungan PDKS.
(2)Tujuan penyertaan modal tahun anggaran 2015 adalah untuk tambahan modal pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan biaya operasional PDKS sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2015. |

BAB IV

BENTUK

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA PDKS

Pasal 5

(1)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDKS dari tahun 2002 sampai dengan 2014 sebesar Rp. Rp.251.059.519.000,- (dua ratus lima puluh satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2002 sebesar Rp. 17.500.000.000.- (tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah),
2. b.Tahun W ka)
3. b.Tahun 2003 sebesar Rp. 17.500.000.000.- (tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah),
4. c.Tahun 2004 sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar Rupiah),
5. d.Tahun 2005 sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar Rupiah),
6. e.Tahun 2006 sebesar Rp. 23.000.000.000.- (dua puluh tiga milyar Rupiah),
7. f.Tahun 2007 sebesar Rp. 37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah),
8. g.Tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar Rupiah):
9. h.Tahun 2009 sebesar Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar Rupiah), ii Tahun 2010 sebesar Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah),
10. j.Tahun 2011 sebesar Rp. 10.059.519.000,- (Sepuluh milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu Rupiah), k.Tahun 2012 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar Rupiah), Il. Tahun 2014 sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar Rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDKS Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 7.550.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar) untuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana operasional PDKS, sehingga jumlah modal dasar PDKS dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.258.609.519.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu Rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Oanun Anggaran 1 Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.
(4)Penambahan NU
(4)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembangunaan pabrik kelapa sawit dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PDKS

Pasal 6

Pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDKS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke rekening PDKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)PDKS wajib membuat laporan:
1. a.Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal,
2. b.Laporan Pertanggungjawaban.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Laporan Bulanan,
2. b.Laporan Triwulan,
3. c.Laporan Semester,dan
4. d.Laporan Tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas PDKS.
(4)Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi a perusahaan. BAB My 7

Pasal 8

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 5 Januari 2015M 14 Rabiul Awal 1436 H Pai! SIMEULUE, (ARTA RISWAN. NS WAN Diundangkan di Sinabang pada tanggal 5 Januari 2015M 14 Rabiul Awal 1436 H Yamusrarus DAERAH, 7 Hyatt NASKAH BIN KAMAR LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011