DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD dapat dievaluasi dan direvisi agar dapat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta tanggap terhadap perubahan strategis yang bersifat dinamis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
20.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34); 21. 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayana Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI Dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 – 2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sinjai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuaten Sinjai yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
2.Ketentuan BAB II diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2013-2018 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, terdiri atas:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
6. f.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
7. g.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
8. h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
9. i.BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan
10. j.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.
(2)RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

3.Menambahkan 3 (tiga) BAB antara BAB II dan BAB III yaitu BAB IIA, BAB IIB, dan BAB IIC, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana diamksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan Evalusi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IIB PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4B

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(2)Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4C

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 dan RPJMD 2013-2018 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Nopember 2015 BUPATI SINJAI, ttd H. SABIRIN YAHYA Peraturan Daerah ini dinyatakan sah Diundangkan di Sinjai pada tanggal 27 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd H. TAIYEB A MAPPASERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 3/2015 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kabag. Hukum dan HAM LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si Pangkat : Pembina PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 – 2018 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018 dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai setiap tahun. RPJMD juga telah dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai upaya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan penyesuaian RPJMN 2015-2019. Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap RPJMD tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Perubahan RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3.Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4.Merugikan kepentingan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 81

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010