(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 dan RPJMD 2013-2018 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Nopember 2015 BUPATI SINJAI, ttd H. SABIRIN YAHYA Peraturan Daerah ini dinyatakan sah Diundangkan di Sinjai pada tanggal 27 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd H. TAIYEB A MAPPASERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 3/2015 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kabag. Hukum dan HAM LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si Pangkat : Pembina PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 – 2018 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018 dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai setiap tahun. RPJMD juga telah dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai upaya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan penyesuaian RPJMN 2015-2019. Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap RPJMD tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Perubahan RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3.Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4.Merugikan kepentingan nasional.
Selanjutnya dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 81